NUKILAN.ID | JAKARTA — Fraksi-fraksi DPR RI menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah dalam RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi dinilai tidak cukup hanya tercermin dalam angka, tetapi harus mampu menciptakan lapangan kerja, menekan kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/8/2026), saat delapan fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap RUU APBN 2027 beserta nota keuangannya.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Eki Awal Muharram, menilai target pertumbuhan ekonomi 5,9 persen harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Fraksi PKS memandang bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,9% haruslah berkualitas, inklusif, berkeadilan, berkesinambungan,” kata Eki dalam rapat paripurna, dikutip Nukilan dari siaran langsung DPR RI, Selasa (18/8/2026).
Menurut Eki, indikator keberhasilan pertumbuhan tersebut antara lain harus terlihat dari berkurangnya pengangguran dan kemiskinan, terbukanya lapangan kerja baru, menurunnya ketimpangan serta terjaganya lingkungan.
“Dengan demikian pertumbuhan ekonomi bukan hanya pencapaian angka statistik semata, tetapi harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Nurul Arifin, juga meminta pemerintah menjelaskan strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berkualitas.
“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurul.
Golkar juga menyoroti target inflasi 2,5 persen pada 2027. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat seiring dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Dari sisi penerimaan, Golkar menyoroti target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp3.426 triliun atau meningkat 8,7 persen dibandingkan APBN 2026.
Fraksi tersebut mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan penguatan sistem administrasi perpajakan.
Dengan demikian, tekanan DPR dalam pembahasan RAPBN 2027 bukan hanya mengenai seberapa besar anggaran yang tersedia, tetapi bagaimana kebijakan fiskal tersebut mampu mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah dijadwalkan memberikan tanggapan atas pemandangan umum delapan fraksi terhadap RUU APBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI pada 27 Agustus 2026. []
Reporter: Sammy
