NUKILAN.ID | JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial dan ketahanan pangan menjadi perhatian DPR RI dalam pembahasan RAPBN 2027. DPR meminta pemerintah memastikan peningkatan alokasi anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap daya beli, pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/8/2026), saat delapan fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap RUU APBN 2027 beserta nota keuangan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Farah Puteri Nalia, menyoroti anggaran perlindungan sosial yang dalam RAPBN 2027 mencapai Rp549,9 triliun.
PAN mendorong agar peningkatan anggaran tersebut tidak hanya dilihat dari sisi nominal, tetapi juga efektivitas dan ketepatan sasaran program.
“Fraksi PAN mendorong pemerintah menjaga biaya utang dan ruang belanja produktif sekaligus memastikan peningkatan anggaran perlindungan sosial menjadi Rp549,9 triliun,” kata Farah dalam rapat paripurna DPR RI, dilansir Nukilan dari siaran langsung DPR RI, Selasa (18/8/2026).
Menurut Farah, subsidi energi, pendidikan dan kesehatan juga perlu diarahkan secara lebih tepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Subsidi energi, pendidikan, dan kesehatan semakin tepat sasaran serta nyata dampaknya bagi daya beli, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Selain perlindungan sosial, Farah menyoroti anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp195,3 triliun. PAN menilai anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
“Anggaran ketahanan pangan tahun 2027 sebesar 195,3 triliun harus menjadi momentum untuk mempercepat swasembada dan komoditas strategis lainnya disertai peningkatan produktivitas, stabilitas harga, serta kesejahteraan petani dan nelayan,” kata Farah.
Di sisi lain, DPR juga menyoroti keberlanjutan fiskal. Fraksi PAN mencatat pemerintah mengusulkan defisit anggaran 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target defisit 2026 sebesar 2,68 persen dan perkiraan realisasi 2026 sebesar 2,85 persen.
PAN mengingatkan bahwa keberlanjutan fiskal tidak cukup hanya diukur dari rasio utang. Risiko pembiayaan, beban bunga dan kemampuan APBN tetap membiayai pelayanan publik juga harus diperhitungkan.
“Keberlanjutan fiskal tidak cukup hanya dilihat dari rasio utang, tetapi juga dari beban bunga, biaya penerbitan utang, risiko nilai tukar, serta kemampuan APBN tetap membiayai pelayanan publik dan program pembangunan,” tegas Farah.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Nurul Arifin, menyoroti belanja negara dalam RAPBN 2027 yang mencapai Rp4.097,2 triliun.
“Fraksi Partai Golkar berharap program-program prioritas pemerintah semakin efektif, terarah, dan memberikan daya ungkit yang kuat terhadap pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurul.
Dengan besarnya anggaran yang disiapkan, pembahasan RAPBN 2027 tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah membiayai program prioritas, tetapi juga memastikan anggaran tersebut efektif dalam menjawab persoalan daya beli, kemiskinan, pangan dan pelayanan publik. []
Reporter: Sammy
