NUKILAN.ID | JAKARTA — Komisi IX DPR RI menyoroti berbagai persoalan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025. Meski memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejumlah anggota dewan mempertanyakan rendahnya realisasi anggaran, besarnya tunggakan kepada pihak ketiga, hingga ketidakpastian nasib mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Arumsari menjelaskan realisasi anggaran lembaganya sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp5,18 triliun atau 66 persen dari pagu belanja. Namun, masih terdapat kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp1,6 triliun yang telah diakui sebagai utang, serta potensi tagihan sekitar Rp743 miliar yang masih dalam proses verifikasi sehingga belum dapat dicatat sebagai kewajiban pemerintah.
Arumsari juga mengungkapkan realisasi belanja pegawai baru mencapai sekitar Rp117 miliar dari pagu Rp3,3 triliun. Sementara itu, belanja barang terealisasi sekitar 66 persen dan belanja modal sekitar 33 persen. Menurutnya, rendahnya penyerapan dipengaruhi proses pembentukan organisasi BGN yang masih berlangsung sepanjang tahun pertama pelaksanaan program.
Paparan tersebut memicu kritik dari anggota Komisi IX, Muazim yang mempertanyakan dasar pemberian opini WTP di tengah realisasi anggaran yang dinilainya masih jauh dari optimal.
“Realisasi anggaran rata-rata hanya sekitar 59 persen. Gimana WTP dapat? Jangan-jangan WTP-nya ini dibikin-bikin,” kata Muazim dalam rapat yang disiarkan YouTube DPR RI, dikutip Nukilan, Jumat (17/7/2026).
Ia juga meminta BGN segera menyelesaikan persoalan pembayaran kepada pihak ketiga dan memberikan kepastian kepada para mitra MBG yang telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur program tersebut.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah mengeluarkan uang miliaran rupiah justru menjadi korban kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Sorotan serupa disampaikan anggota Komisi IX, Nurhadi. Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara pembangunan dapur oleh mitra, sementara di sisi lain justru membangun fasilitas serupa menggunakan anggaran negara.
Menurut Nurhadi, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah bergabung dalam program MBG dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. []
Reporter: Sammy
