Perempuan Bawa Saudi Jadi Salah Satu Negara Paling Maju

-

26/02/2021

Nukilan.id – Tim terpadu penanganan konflik sosial yang telah terbentuk di Kab/kota diharapkan dapat berperan aktif dan lebih maksimal dalam melakukan deteksi dini terhadap situasi daerah, sehingga potensi konflik sosial dapat dihindari sedini mungkin.

“Upaya penanganan konflik sosial yang dilakukan Kesbangpol bertujuan menciptakan rasa aman bagi warga dan memelihara perdamaian yang telah dirasakan masyarakat Aceh saat ini,” kata Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Aceh, Suburhan, SH saat mengisi materi pada Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial yang diselenggarakan Kesbangpol Kabupaten Pidie Jaya, Kamis (25/2/2021).

Suburhan mengatakan, pihaknya baru saja menerima piagam penghargaan dari Kemendagri atas prestasi Provinsi Aceh yang menempati urutan ke 9 dari 34 provinsi, pada Capaian Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi tahun 2019.

“Baru saja kemarin kita terima langsung dari Kemendagri. Namun yang harus dicatat adalah, capaian ini merupakan prestasi tim terpadu yang ada di Kab/kota yang telah bekerja keras menyampaikan laporannya ke kita,” ujar Suburhan.

Untuk itu dia mengajak masyarakat dari seluruh komponen yang ada untuk bersinergi satu sama lainnya sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial yang akan terjadi.

“Tim terpadu juga diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat agar dapat menggali dan melakukan deteksi dini terhadap munculnya potensi konflik,” kata Suburhan.

Kegiatan itu diisi oleh narasumber dari Kesbangpol Aceh, Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Suburhan, SH, Dandim Pidie Jaya Tengku Soni Sonata, SE, dan Kasi Intel Kejari Pidie Jaya Rifai Affandi, SH. MH.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari panitia, acara ini diselenggarakan selama dua hari berturut-turut, 24-25 Februari 2021 di ruang pertemuan Kesbangpol Kabupaten Pidie Jaya dan dihadiri 50 peserta dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur FKDM, aktifis LSM dan stakeholder terkait di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. []

Reporter: Mirzu/rilis

Aceh Jadi Tuan Rumah Silabis Ke-12 Pengusaha Muslim

Penulis

-

25/02/2021

Nukilan.id – Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) akan mengadakan Silaturahmi Bisnis (Silabis) ke-12 pada tanggal 2-6 Juni 2021 mendatang.

Silabis menjadi agenda rutin ISMI setiap tahunnya dan pada tahun ini Aceh telah diamanatkan sebagai tuan rumah Silabis ke-12. Hal itu disampaikan oleh Ketua ISMI Aceh, Nurchalis kepada Nukilan.id, Kamis (25/2/2021).

“Saya baru saja melaksanakan rapat kepanitian pusat dan daerah, alhamdulillah dengan suara bulat sepakat Aceh sebagai tuan rumah Silabis ke-12, juga akan diikutkan oleh Diaspora Internasional,” ujar Nurchalis.

Dia mengatakan dalam acara Silabis nantinya akan hadir saudagar-saudagar di Aceh dengan tujuan dua agenda penting.

Pertama, Forum Bisnis, dalam forum bisnis itu akan menghadirkan para pengusaha-pengusaha yang nantinya akan dijadikan sebagai magic bisnis dengan UMKM, baik seluruh Indonesia maupun Aceh khususnya.

“Alhamdulillah, dalam agenda itu, ISMI sepakat akan menghadirkan beberapa Kementerian yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan dan UMKM, Bappenas, Menteri Pertanian dan Kelautan,” sebutnya.

Kedua, lanjutnya, dalam kondisi pandemi Covid-19, Aceh bisa menjadi pelopor pergerakan pertumbuhan ekonomi, karena hampir 500 lebih pengusaha di seluruh Indonesia akan hadir ke Aceh dan tentunya ini akan menggerakan ekonomi masyarakat.

“Untuk Aceh sendiri, kita juga akan ikut melibatkan pihak Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh serta Pemerintah Kabupaten Kota lainnya dan bisa menghadirkan pengusahanya yang bergerak di bidang UMKM sehingga akan terjadi backing bisnis,” demikian kata Nurchalis.[]

Menag: Lembaga Pendidikan Berperan Dalam Penguatan Moderasi Beragama

Penulis

-

25/02/2021

Nukilan.id – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan saat ini kecenderungan sikap diskriminatif dalam segala hal di tengah masyarakat menunjukkan tren peningkatan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus berperan strategis untuk penguatan moderasi beragama.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa kecenderungan sikap diskriminatif dalam segala bentuknya di tengah masyarakat dari tahun ke tahun, dari waktu menunjukkan tren yang terus meningkat,” ungkap Gus Yaqut dalam keterangan video saat membuka diskusi Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim, Kamis (25/2/2021).

Gus Yaqut mengatakan, beberapa hasil riset yang dilakukan baik oleh Kementerian Agama maupun lembaga menunjukkan kelompok yang memiliki cara pandang ekstrem dan diskriminasi secara religi menyemai pandangannya lebih masif di tengah-tengah masyarakat.

Hasil penelitian Badan Litbang Kementerian Agama tahun 2015 misalnya menunjukkan peran dan fungsi PAI atau Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum lebih banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan dibandingkan dengan peran dosen PAI itu sendiri.

“Fungsi dan tanggung jawab dosen PTU seakan telah diambil alih oleh organisasi kemahasiswaan maupun oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan kampus melalui berbagai tawaran kegiatan keagamaan yang dikoordinasikan oleh mahasiswa maupun ormas tersebut,” kata Gus Yaqut.

Dan sayangnya, kata Gus Yaqut, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan yang diikuti lebih banyak mengembangkan ide-ide pemikiran yang diskriminatif dan ideologi-ideologi yang transnasional.

“Sementara itu di sisi yang lain, sebenarnya Lembaga Pendidikan termasuk Perguruan Tinggi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam menyemai prinsip keberagamaan yang menjunjung tinggi sikap moderat,” katanya.

Oleh karena itu, tegas Gus Yaqut, peserta didik atau mahasiswa itu yang perlu diberikan pemahaman yang memadai tentang fitroh ragam perbedaan umat manusia dalam berbagai dimensinya baik dalam konteks keberagamaan, kehidupan sosial kemasyarakatan, maupun kehidupan kebangsaan. “Sehingga pengaruh keutamaan prinsip moderasi beragama melalui peran lembaga pendidikan keagamaan menjadi sangat strategis,” tegasnya.

Sumber: sindonews.com

Setahun Digarap, Kini Buku Pertama Kepala KUA Kecamatan Nibong Akhirnya Terbit

Penulis

Redaksi

-

25/02/2021

Andi Srak — Kepala KUA Kecamatan Nibong, Aceh Utara, Andi Saputra

Nukilan.id – Andi Saputra, Kepala KUA Kecamatan Nibong, Aceh Utara, akhirnya bisa menerbitkan buku pertamanya. Setelah selama setahun bekerja keras merampungkan naskah, kini buku Bimbingan Perkawinan Perspektif Kearifan Lokal sudah bisa dibaca masyarakat.

“Kalau ditanya senang, ya, senang,” kata Andi kepada Nukilan.id pada Rabu (24/2) kemarin.

Buku yang diterbitkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh ini terdiri dari enam bab. Soal bimbingan pernikahan diulas secara padat-ringkas dalam bab 5 dan 6.

Sebagai kepala KUA, dalam bukunya Andi justru lebih mengapresiasi peran imam desa atau tengku imum gampong dalam hal pemberian bimbingan pernikahan.

Berdasarkan praktik selama ini yang sudah berlangsung sangat lama, imum gampong lebih banyak terlibat dalam bimbingan nikah ketimbang Kepala KUA.

Pemberian pengetahuan mengenai keluarga, cara membangun keluarga islami, atau menjadi imam yang baik adalah aktivitas yang lebih intens dilakukan imum gampong.

Kepala KUA hanya terlibat dalam pemberian bimbingan pernikahan setidaknya dua kali, yakni sebelum (dilakukan di Kantor KUA) dan saat hari H akad nikah (dilakukan di tempat pernikahan diselenggarakan).

Sementara bimbingan nikah oleh imum gampong bisa berlangsung bermalam-malam sampai calon pengantin sudah bisa memahami atau lancar mempraktikkan apa-apa yang diajarkan. Kecuali pada calon pengantin yang sudah menguasai pelajaran-pelajaran yang disampaikan dalam bimbingan.

Imum gampong akan mengajari calon pengantin, terutama yang laki-laki, banyak hal. Mulai dari cara bertaharah (bersuci), tajwid, tauhid, dan seterusnya. Untuk mereka yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka akan dibimbing mempelajari tajwid sampai bisa. Bukannya Kepala KUA tak bisa atau mau mengajari, tetapi soal penguasaan tajwid dibutuhkan waktu lebih lama dan intens.

Dengan demikian, imum gampong-lah yang bisa memberikan pengetahuan agama secara “mendalam”. Terutama soal menjalankan keluarga sesuai syariat Islam.

“Apa yang dilakukan imum gampong tersebut adalah kearifan lokal,” jelas Andi.

Imum gampong juga akan memberitahu tanggal-tanggal baik untuk melaksanakan tunangan atau ba ranub atau ba tanda.

“Dalam masyarakat Aceh Utara, waktu pelaksanaan acara tersebut juga ditentukan hari baiknya. Kebiasaannya, Ba Ranub itu dilaksanakan ketika bulan purnama menurut penanggalan Hijriyah, yakni tanggal 14 atau 15. Apabila pada tanggal tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena suatu hal, maka digeserkan pada tanggal 22 Hijriyah. Acara itu dilaksanakan ketika hari sedang naik antara pukul 08.00 sampai pukul 12.00,” tulis Andi dalam bukunya (halaman 45).

Selain menjelaskan peran imum gampong dalam bimbingan pernikahan dan keberhasilan akad nikah, dalam bukunya Andi juga menyebutkan ada perubahan praktik pernikahan dalam masyarakat Aceh.

Pada waktu dahulu pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan (dara baro). Sebelum ijab kabul selesai, dara baro tidak boleh keluar dari kamarnya. Dara baro tidak diperkenankan terlihat oleh orang ramai yang datang dalam acara tersebut.

“Namun seiring perkembangan zaman, maka terjadilah pergeseran nilai. Dara baro tetap hadir dan duduk menunggu sampai proses ijab kabul selesai dilaksanakan,” Andi menjelaskan pada halaman 51).

Naskah buku ini awalnya adalah tulisan yang diikutkan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Kemenag RI tahun 2019. Tetapi karena tak lolos seleksi di daerah, Andi memutuskan untuk menerbitkan naskah tersebut dalam bentuk buku.

Dalam menyelesaikan buku pertamanya ini, Andi banyak dibantu oleh sastrawan Mahdi Idris.

Ustaz Mahdi Idris terlibat aktif dalam pembabakan dan pengayaan materi buku. Artinya, buku Bimbingan Perkawinan Perspektif Kearifan Lokal sudah memuat lebih banyak pengetahuan ketimbang naskah awal yang dilombakan.

Andi berharap ke depan ia dapat kembali menerbitkan sejumlah buku terbaru. Buku-buku tersebut juga akan tetap berhubungan dengan profesi yang sangat dicintainya: penghulu KUA.

PM Armenia Pecat Petinggi Militer

Penulis

-

25/02/2021

Nukilan.id – Angkatan Bersenjata Armenia menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Nikol Pashinyan dan pemerintahannya dalam sebuah pernyataan, Kamis (25/2/2021). Seruan itu pun dianggap sebagai bentuk upaya kudeta militer di negara bekas Uni Soviet tersebut.

“Pengelolaan yang tidak efektif dari pihak berwenang saat ini dan kesalahan serius dalam kebijakan luar negeri, telah menempatkan negara di ambang kehancuran,” demikian pernyataan yang disampaikan Angkatan Bersenjata Armenia, hari ini, seperti dikutip Reuters.

Gelombang protes dan seruan agar Pashinyan mundur dari jabatannya memang tengah gencar-gencarnya dilakukan para pengkritiknya, belakangan ini. Sang perdana menteri dinilai gagal menangani konflik berdarah selama enam minggu antara tentara Azerbaijan dan pasukan etnik Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh, tahun lalu.

Namun, seruan lengser keprabon yang dialamatkan kepada Panshinyan kali ini benar-benar berbeda, lantaran permintaan itu datang dari kalangan militer.

Menanggapi situasi tersebut, Pashinyan mengatakan, pernyataan yang dibuat Angkatan Bersenjata Armenia itu sama saja dengan upaya kudeta militer. Dia pun meminta para pendukungnya untuk berkumpul di pusat Ibu Kota Yerevan.

“Masalah terpenting saat ini adalah menjaga kekuasaan tetap di tangan rakyat. Larena saya menganggap apa yang terjadi sekarang sebagai kudeta militer,” kata Pashinyan.

Dalam rapat umum bersama para pendukungnya, hari ini, Pashinyan mengatakan, pengunduran dirinya hanya bisa diputuskan oleh rakyat. Itu karena dia sebelumnya dipilih oleh rakyat Armenia.

Kepada tentara, Pashinyan mengingatkan agar melakukan apa yang sudah menjadi tugas mereka, yaitu mempertahankan negara. Dia mengatakan, rakyat Armenia tidak akan membiarkan kudeta militer terjadi.

Tak hanya itu, Pashinyan juga menyatakan bahwa dia telah memecat Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Armenia menyusul seruan militer yang meminta pengunduran dirinya itu.

Pemecatan petinggi militer itu disampaikan Pashinyan dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional di Facebook.
Baca juga: Prof. Yusni Sabi: Abad 22, Mendidik Harus Lebih Lembut dan Toleransi
Baca juga: Peusaba Minta Pemerintah Pusat Lindungi Situs Sejarah Aceh

Sumber: inews.id

Spanduk Aceh Termiskin Terpampang di Jakarta

Penulis

-

25/02/2021

Nukilan.id – Sejumlah spanduk berisi gugatan “kemiskinan Aceh” terpampang di sejumlah lokasi strategis di Jakarta, antara lain pagar DPR/MPR Senayan, Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, Monas, jembatan penyeberangan jalan protokol, jalan layang dan lain-lain. Isi Spanduk “Selamat Aceh Sebagai Provinsi Termiskin di Sumatera.”

Spanduk-spanduk tersebut mulai dipasang Kamis (25/2/2021) dinihari dan masih terpampang sampai Kamis (25/2/2021) siang.

Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta Almuniza Kamal tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk-spanduk tersebut.

“Ah Itu kerjaan orang iseng barangkali,” katanya saat dikonfirmasi.

Mudasir, Koordinator Koalisi Barisan Muda Aceh Nusantara (KBMA Nusantara) mengaku bahwa spanduk-spanduk tersebut dipasang oleh aktivis KBMA Nusantara.

Mudasir yang juga putra Aceh, mengatakan aksi itu sebagai bentuk kritik dari masyarakat dan mahasiswa Aceh yang ada di luar daerah, terhadap Pemerintah Aceh dengan dana OTSUS dan APBA, tetapi tidak bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Aceh.

Mudasir juga menyebut kasus pembegalan dana beasiswa yang diduga melibatkan oknum-oknum anggota DPRA, sebagai salah satu kesalahan fatal.

“Padahal dana itu kan bisa untuk meningkatkan SDM kita tetapi pemerintah kita tidak mikir kek gitu bang, hanya mikir pulau tengah individu,” jawab Mudasir.
Baca juga: Bappeda Aceh: Perlu Kerja Keras Menurunkan Kemiskinan di Masa Pandemi
Baca juga: Terkait Kemiskinan, Bardan Sahidi: Kepala Bappeda Aceh Tidak Cukup Referensi
Baca juga: BPS: Rokok Juga Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Aceh

Sumber: aceh.tribunnews.com

KPK Diminta Segera Turun ke Aceh Terkait Dugaan Korupsi Multiyears

Penulis

-

25/02/2021

Nukilan.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimnta untuk segara turun ke Aceh terkait dugaan ada korupsi proyek multiyears Aceh yang dikendalikan oleh seorang pengusaha saja, Mr.”R”.

Mantan Anggota DPR-RI Muslim Ayub, SH mengatakan, soal kasus itu dirinya siap membangun komunikasi dengan KPK.

“Bila tidak ada asap mana mungkin ada api. Begitupun dengan mencuatnya dugaan kasus ini di media sosial yang belakangan viral soal anggaran Multiyears tersebut,” ujar Muslim Ayub kepada media, Kamis (25/2/2021).

“Kita minta kepada KPK untuk datang ke Aceh supervisi kasus ini agar tidak terjadi kegaduhan politik di Aceh,” ujarnya.

Sosok pengusaha Mr. R belakangan muncul sebagai sosok yang mulai menguasai kegiatan konsultan dengan nilai proyek Rp 74 milyar. Kemudian Mr. R juga mendapat kepercayaan dari pimpinan tertinggi di Aceh untuk membagi-bagi proyek Multiyear, dengan fee dimuka. Bahkan Mr. R juga sekarang mulai merambah ke Bank Aceh Syariah.

Kasus lainnya, di Aceh juga terendus dugaan permainan markup dalam pembelian 3 unit KMP Aceh Hebat yang diduga kapal bekas. Kapal pesanan Pemerintah Aceh itu dikerjakan selama 10 bulan dengan harga Rp 175 miliar, sementara kapal yang sama pesanan pemerintah pusat dikerjakan selama 22 bulan dengan harga Rp 99 miliar.

Bahkan sempat berhembus kabar, soal 3 unit kapal hebat, Gubernur Aceh yang mencari sendiri galangan kapal untuk pemesanannya. []

Plt Kadis DPMPTSP: Industri di Aceh Perlu Diarahkan ke Hilirisasi

Penulis

-

25/02/2021

Nukilan.id – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marthunis ST DEA mengatakan, investor di Aceh secara umum lebih memilih tenaga kerja asal luar daerah karena dianggap lebih menguntungkan dibanding tenaga kerja lokal yang kurang produktif.

“Dalam hal ini, Saya kira tenaga kerja Aceh perlu memperbaiki diri, agar iklim investasi bisa lebih baik.” kata Marthunis selepas melakukan Release Realisasi Investasi Aceh Triwulan IV Tahun 2020 di Ruang Rapat Utama DPMPTSP Aceh, Peunayong, Banda Aceh, Kamis (25/2/2021).

Menurut Marthunis, selama ini, serapan tenaga kerja di Aceh paling banyak banyak dikonsumsi oleh Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU), kebutuhan mereka adalah tenaga kerja berkompetensi khusus, namun masyarakat kalangan bawah di Aceh belum mampu.

Untuk itu–katanya–Investasi di Aceh itu perlu diarahkan ke industri hilirisasi, supaya pengurangan kemiskinan di Aceh itu lebih terasa.

“Kedepan kebijakan kita harus lebih menyasar pada industri pengolahan, tapi syaratnya kita harus buat punya jaminan keamanan dan aturan yang efesien,” ujar Marthunis

Katanya lagi, industri pengolahan itu banyak tantangannya, harus konsen dan efesien. Jadi perlu efektifitas tenaga kerja, apakah ada ilegal teks, pungli ataupun pajak nanggroe dan juga regulasi lainnya.

“Industri pengolahan berbeda dengan kontruksi dan pertambangan, karena margin mereka sangat besar. jadi kalaupun ada hal yang tidak efektif, mereka lebih bisa mengatasinya,” ujarnya.

Reporter: Akhi Wanda

Hebat, Banda Aceh Bakal Miliki Qanun Kota Layak Anak

Penulis

-

25/02/2021