SAMPAH selama ini menjadi sumber persoalan. Hampir disetiap daerah sampah menjadi masalah. Namun sampah sebenarnya bisa dijadikan bisnis, bukan hanya sebagai sumber penyakit.
Dialeksis menelusuri bagaimana peliknya persoalan sampah di Takengon, dimana sebenarnya bila dikelola secara profesional, bukan hanya menyelesaikan masalah, namun ada nilai rupiah di dalamnya.
Di Gayo, Aceh Tengah, ada seorang yang ahli sampah. Dia mantan kepala kampung (reje). Aksinya dalam mengelola sampah membuat daerahnya menjadi kawasan studi banding dalam mengelola limbah rumah tangga.
Kurnia Gading, sudah menjadikan kampung di pinggiran Danau Lut Tawar ini menjadi pusat “ilmu” dalam mengelola sampah, sehingga menghasilkan nilai rupiah. Menampung tenaga kerja, membantu daerah dalam peningkatan PAD. Menghemat biaya operasional dalam mengurus sampah.
“Sampah masih menjadi persoalan daerah. Dana yang dikucurkan untuk mengurus sampah terbilang besar. Sebenarnya bila dikelola, sampah bisa membantu PAD dan persoalan mampu diatasi. Ada nilai bisnis dalam sampah,” sebut Kurnia Gading, mantan Reje Lot Kala, Kebayakan, Aceh Tengah, saat Dialeksis menemuinya, Senin (11/2/2019) di Takengon.
Menurut Gading, sampah ada nilai ekonomi, PAD terbantu, tenaga kerja tertampung, lingkungan dan kesehatan tercipta dengan baik. ” Saya sudah menjadi agen sampah. ada suka duka dalam mengelola sampah, ” sebutnya.
“Saya ini agen sampah. Limbah keluarga saya tampung, saya berdayakan masyarakat. Selain untuk kenyamanan bersama, di sana juga ada nilai bisnisnya. Gayo sudah dijadikan studi banding sampah, berbagai daerah belajar mengelola sampah ke Gayo,” sebut Kurnia Gading.
Mantan reje ini berkisah, untuk satu unit perlengkapan dalam mengelola sampah, dana yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 500 juta. Nilai ini sudah termasuk mesin pencacah, trailer, mesin pres, ayak, bahkan tong sampah.
Mesin ini mampu mengelola sampah mencapai 8 ton perhari. Sampah setelah dicacah, dalam bentuk plastik dapat dijual ke Medan, sementara kompos dapat dipergunakan masyarakat untuk meningkatkan produksi tanaman.
Selama ini sangat disayangkan, sampah masih bertebaran ke danau, ke sungai. Parit parit dipenuhi sampah, sehingga ketika musim penghujan, banjir terjadi dimana mana. Padahal persoalan banjir bisa dinimalisir, bila sampahnya dikelola dengan baik.
Dilain sisi daerah terlalu banyak beban dalam mengeluarkan uang untuk mengaji tenaga kebersihan. Nilai yang didapat petugas kebersihan juga tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Biaya operasial untuk membuang sampah ke TPA juga terbilang besar. Tidak ada nilai ekonomi.
Demikian dengan mobilisasi sampah ke TPA, juga sangat besar biaya operasional. Gaji petugas juga minim. Untuk merawat kenderaan sampah saja membutuhkan biaya yang sangat besar, kemudian sampah yang punya nilai ekonomi itu dibuang begitu saja, yang pasti dampak lingkungan dari pembuangan itu juga akan menimbulkan persoalan baru, sebutnya.
“Daerah ini seharusnya sudah banyak memiliki bank sampah. Masyarakat terbantu, kenyamanan tercipta, kesehatan terjaga, PAD ada pemasukan, tenaga kerja terserap. Selama ini sayang petugas sampah yang hanya digaji tidak mencapai Rp 800 ribu perbulan. Biaya operasinal besar, namun masalah sampah tidak kunjung selesai,” sebutnya.
Sebenarnya daerah bisa mempercayakan persoalan sampah ini kepada BUMD, atau pihak swasta. Kalau sampah di Kota Takengon satu hari mencapai 50 atau 60 ton, tinggal menambah jumlah mesin atau meningkatkan kafasitas mesin pencacah sampah, katanya.
“Apakah tidak sebaiknya dicari jalan keluar untuk membangun daerah dalam mengelola sampah. Pemda dapat melakukan kontrak dengan pengusaha besar. Dengan Indomie misalnya, bisa meminta dana CSR (Corporate Social Responsibility), karena perusahaan besar itu wajib memberikan bantuan untuk masyarakat, berupa layanan kesehatan dan pendidikan, serta upaya perbaikan ekonomi,” ungkap mantan reje ini.
Harus diakui dan ini fakta, Indomie selama ini setiap harinya dikonsumsi masyarakat Aceh Tengah. Ribuan plastik indomie dalam sehari ditampung di Bumi Gayo. Pihak perusahaan sudah menjadikan Gayo sebagai tempat pembuangan sampahnya. Demikian juga dengan perusahaan lainya menjadikan negeri ini sebagai tempat pembuangan sampah.
Lantas mengapa daerah tidak melakukan kerja sama dengan mereka dalam mengelola sampah yang meraka ciptakan. Kerjasama itu dalam bentuk bantuan CSR, kata Gading. “Tidak perlu besar nilainya, katakanlah pihak Indomie memberikan bantuan Rp 200 juta dalam setahun. Tentunya sudah mampu mengelola sampah yang mereka ciptakan, dimana selama ini bumi Gayo yang menampungnya”.
Dilain sisi pihak Dinas Lingkungan Hidup, sudah terbantu bebanya dalam mengurus persoalan sampah. Pihak dinas tidak perlu membuat bank sampah, karena bank sampah ini dapat dikelola oleh BUMN dan pihak ketiga.
Dinas Lingkungan hidup terbantu bebanya, selanjutnya mereka cukup memberikan sosialisai kepada masyarakat bagaimana menata lingkungan yang baik, memberikan pendidikan, melakukan inovasi agar masyarakat semakin sadar akan makna berlingkungan.
Gading selama menjabat sebagai kepala kampung (reje) sudah mengelola sampah. Banyak nilai plus serta suka duka dalam mengelola sampah, tetapi intinya semuanya positif dengan sejumlah keuntungan. Gading sudah memberikan contoh dalam mengelola sampah.
Siapa Yang Akan Mengelola?
Siapa yang akan mengelola sampah di Aceh Tengah menjadi menarik untuk disimak. Sampai saat ini belum pihak yang serius mau mengelola sampah di sana untuk dijadikan lahan ekonomi, sekaligus penyelamat lingkungan.
Dilain sisi, peran dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah. Selama ini tanggungjawab soal sampah dibebankan menjadi urusan Pemda setempat dalam menanganinya. Lokasi pembuangan sampah (TPA) setiap hari dijejali dengan sampah mencapai 60 ton.
Menurut Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Aceh Tengah, Zikriadi, persoalan sampah menjadi persoalan yang rumit, apalagi dikaitkan dengan keadaan keuangan daerah yang tidak dapat sepenuhnya mengelola sampah secara profesional.
“Apa yang disampaikan Kurnia Gading adalah harapan kita semuanya, adanya bank sampah dan pihak yang mengelola sampah. Pak Bupati juga menaruh harapan, agar masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik,” sebut Zikriadi, Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup Aceh Tengah, menjawab Dialeksis, Senin (11/2/2019) ketika diminta tanggapanya soal sampah.
“Kini sedang diupayakan Perbup atau Qanun tentang pengelolaan sampah. Sedang dipelajari apakah memungkinkan dana desa (APBN) dipergunakan untuk mengelola sampah. Minimal di kampung kampung memiliki bank sampah. Hal itu menjawab Perpres no 97 tahun 2017,” kata Zikri.
“Di kampung kampung belum ada bank sampah. Akibatnya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini sangat menyulitkan petugas. Ketika sampah dibuang pada tempatnya, dan menjadi masalah, tentunya tetap harus turun petugas,” sebutnya.
Seharus sampah itu dipilah di bank sampah antara yang basah dan kering. Sampah kering dapat dijual ke medan. Kalau sampah yang basah bisa dijadikan kompos. Akan semakin baik bila ada pihak yang memiliki mesin pengelola sampah.
Hasil dari bank sampah ini diolah menjadi sumber ekonomi. Namun karena belum ada mesin pengolah sampah, minimal di kampung kampung harus memilah sampah kering, kemudian yang basah diangkut oleh petugas untuk dibuang ke TPA, katanya.
Setiap harinya untuk Kota Takengon, sampah harus diangkut antara 50 sampai 60 ton. Jumlah ini semakin membuat TPA sampah di Uwer Tetemi, Genting Gerbang, Silih Nara, semakin hari semakin menggunung. Lokasi TPA ini persis di bawah jurang lokasi Universitas Gajah Putih.
Sampah yang ada di Kota Takengon, sebut Zikri, tidak mampu diangkut sekaligus ke lokasi TPA. Ada kalanya sampai 3 kali supir dan petugas sampah bolak balik mengantarnya ke Uwer Tetemi. Pengangkutanya dilakukan pada malam hari. Ada 20 truk sampah setiap harinya di Kota Takengon.
“Saya tidak tega melihat petugas kebersihan yang mengangkut sampah. Gaji mereka dibawah UMR, namun ada kalanya harus bekerja sampai dini hari saat dingin menusuk tulang. Gaji mereka hanya Rp 1 juta, mereka tidak peduli hujan. Tanggungjawab mereka kepada daerah tinggi,” sebut Zikri yang sering begadang malam demi sampah.
Menurut Zikfri, Aceh Tengah ada 298 petugas kebersihan, mulai dari petugas penyapu kawasan kota sampai dengan supir yang mengangkut sampah ke TPA. Gaji mereka antara Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta perbulan. ” Sedih memang melihat keadaan mereka, namun tanggungjawab mereka tinggi untuk daerah ini”.
Menyingung soal pihak ketiga dalam mengelola sampah, Zikri menanggapi antusias. Sebenarnya pihak ketiga bila mau mengelola sampah dapat memanfaatkan dana CSR. Selama ini pihak PLN sudah membantu, namun hanya sebatas bank sampah.
“Pemerintah tidak mungkin mengelola dana CSR. Kita hanya dibantu bank sampah dan tahun ini akan dibantu tong sampah oleh pihak PLN. Namun bila ada pihak ketiga yang mengelola sampah, mereka dapat memanfaatkan dana CSR ini,” sebut Zikri.
Semoga ada pihak yang mau melihat sampah di Kota Takengon sebagai kesempatan untuk membuka peluang tenaga kerja dan bisnis. Kota juga akan bersih dari sampah, PAD juga terbantu, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat akan berubah, ketika sampah itu mampu ditukar dengan rupiah.
Masyarakat harus membudayakan diri dalam mengelola sampah. Bukan membuang sembarangan, namun menjadikan sampah sebagai sumber ekonomi. Namun kapan sampah di Takengon dikelola secara profesional? (Bahtiar Gayo)
