Beranda blog Halaman 1354

Pemerintah Aceh Surati Mendagri Terkait Pergantian Ketua DPRA

0
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Pemerintah Aceh melalui Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menindaklanjuti hasil rapat paripurna DPRA 2023 terkait usulan pergantian Ketua DPRA dari Saiful Bahri alias Pon Yahya ke Zulfadli pada Rabu (27/9/2023) lalu.

Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan DPRA telah menyampaikan kepada Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki terkait hasil rapat paripurna terkait pergantian antar waktu Pimpinan DPRA pada Rabu (27/9/2023).

“Surat ke Mendagri akan langsung disampaikan hari ini, termasuk kepada pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Muhammad MTA kepada Nukilan, Jumat (29/9/2023).

Dia menambahkan, Pj Gubernur Aceh telah menandatangani Surat Pengantar kepada Mendagri tentang Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRA dari Partai Aceh sisa masa jabatan 2019-2024.

“Berdasarkan surat tersebut telah kita tindaklanjuti, dan hari ini Jumat, Pj Gubernur telah menandatangani surat tersebut,” kata Muhammad MTA.

Sebelumnya, DPRA menyetujui pergantian Ketua DPRA dari Pon Yahya ke Zulfadli untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Usulan pergantian Ketua DPRA dari fraksi Partai Aceh itu telah ditetapkan menjadi Keputusan DPRA oleh Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin dalam rapat paripurna di gedung paripurna DPRA, Selasa (26/9/2023) malam lalu. [Sammy]

Dalimi Ditunjuk sebagai Plt Ketua DPRA

0

Nukilan.id – Wakil Ketua I DPRA, H Dalimi, SE.Ak, CA resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRA setelah Saiful Bahri alias Pon Yahya diberhentikan dari jabatan tersebut hingga nanti ditetapkannya Ketua DPRA definitif oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk sisa masa jabatan 2019-2024.

Pengumuman ini disampaikan Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin berdasarkan berita acara hasil musyarawarah pimpinan DPRA Nomor: 161/04/BA/2023 dan keputusan DPRA Nomor: 26/P-II/DPRA/2023 tanggal 27 September 2023 dalam Rapat Paripurna DPRA Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun tentang APBA-Perubahan Tahun 2023 di aula gedung DPRA, Jumat (29/9/2023).

Rapat paripurna ini sebelumnya sempat molor dua jam lebih. Semula rapat dijadwalkan pukul 14.30 WIB dan akan dipimpin oleh Plt Ketua DPRA, Dalimi. Namun, Dalimi dan Wakil Ketua III DPRA Safaruddin serta Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki baru memasuki ruang sidang paripurna sekitar pukul 16.35 WIB.

Amatan Nukilan, Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin ditunjuk sebagai pimpinan sidang dan langsung membuka rapat. Namun, mantan Ketua DPRA Pon Yahya tampak tak menghadiri rapat paripurna tersebut.

Sebelumnya, DPRA menyetujui pergantian Ketua DPRA dari Pon Yahya ke Zulfadli untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Usulan pergantian Ketua DPRA dari fraksi Partai Aceh itu telah ditetapkan menjadi Keputusan DPRA oleh Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin dalam rapat paripurna di gedung paripurna DPRA yang dihadiri oleh 54 orang anggota DPRA, Selasa (26/9/2023) malam lalu. [Sammy]

Jalan Blang Bintang – Krueng Raya Aceh Besar Diperlebar

0

Nukilan.id – Jalur Blang Bintang – Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar sepanjang 9,7 Km ditingkatkan atau diperlebar, melalui Dana Inpres Jalan Daerah (IJD) 2023. Hal itu diungkapkan oleh Kadis PUPR Aceh, Ir Mawardi, Rabu (27/09/2023).

Menurut Mawardi yang juga ikut didampingi oleh Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM dilokasi pengerjaan, jalan Blang Bintang-Krueng Raya akan dibangun tahun ini sesuai tenggat jadwal yang diberikan.

Begitupun, Mawardi atas nama Pemerintah Aceh mengucapkan terimakasih atas dibangun atau diperlebarnya lintas jalan propinsi itu. “Pemerintah Aceh sangat berterimakasih atas pelebaran jalan Blang Bintang – Krueng Raya tersebut, karena memang sangat dibutuhkan,” kata Mawardi kepada awak media, Rabu (27/09/2023).

Ditambahkan, jalur itu merupakan akses pintu tol langsung dari Krueng Raya, yang juga melewati lokasi TPA serta lokasi wisata, mulai dari lokasi kuliner, kebun kurma, pemandian Ie Su’um hingga lokasi wisata bahari Krueng Raya. 

“Mudah mudahan tahun mendatang akan lebih banyak jalan di Aceh yang dibangun dengan Dana IJD, hingga rute transportasi Aceh makin baik,” tandas Mawardi.

Sementara Pj Bupati Muhammad Iswanto berterimakasih kepada Pemerintah Pusat melaui Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.6 Provinsi Aceh dan Pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR Aceh atas pelebaran ruas jalan Blang Bintang-Krueng Raya melalui Inpres ruas jalan daerah tahun 2023 serta Anggota DPR RI asal Aceh. 

“Tahun ini kita juga dapat kucuran IJD untuk membangun Jalan Lamtamot – Panca  dengan jarak 9,8 km kemudian juga jalan Akses ke Waduk Keuliling di kecamatan Kuta Cot Glie. Pembangunan itu tak lepas dari lobi langsung seluruh pemangku kepentingan. “Alhamdulillah ketiga ruas jalan itu dipenuhi untuk dibangun tahun ini,” kata Iswanto.

Ditambahkan, pelebaran jalan itu juga akan menjadi picu peningkatan gerak ekonomi di kawasan tersebut, serta Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, karena peran vital jalur tersebut sebagai pendukung gerak ekonomi masyarakat.

“Mengingat jalan ini merupakan jalan akses tol Aceh dan juga jalan menuju Pelabuhan Malahayati Krueng Raya,” ujarnya.

Saat peninjauan yang juga dihadiri Pejabat Dinas PUPR Aceh, Kadis PUPR Aceh Besar, dimana Iswanto berharap agar pada tahun depan Pemerintah Pusat dapat menyediakan dana seperti ini untuk pembangunan di Provinsi Aceh yang masih banyak membangun jalan-jalan di daerah.

“Semoga ditahun depan Pemerintah Pusat juga dapat menyediakan kembali dana seperti ini, agar bisa mempermudah akses masyarakat dalam berkendara, sekali lagi kami ucapkan terimakasih, semoga program ini bisa berlanjut di tahun depan,” pungkas Iswanto. []

Polisi Tangkap Tiga Pengedar Narkoba di Aceh, 36 Paket Sabu Diamankan

0

Nukilan.id – Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar berhasil meringkus tiga orang lelaki di lokasi yang berbeda, masing-masing berinisial MS (42), YA (29) dan FZ (31), yang diduga melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis shabu.

Dalam penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Aceh Besar  AKP Ismail, S.H.

Kapolres Aceh Besar AKBP Carlie Syahputra Bustamam S.I.K,M.M melalui Kasat Resnarkoba AKP Ismail, S.H. mengatakan, Pada hari selasa Tanggal 26 September 2023, Sekira Pukul 08.00 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Tersangka YA dan FZ, keduanya warga Desa Keumire, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. 

Tersangka YA dan FZ berhasil ditangkap berdasarkan informasi Masyarakat sering menjual dan menyalahgunaan narkotika jenis Sabu  tepatnya di sebuah gubuk di kebun warga, pada saat tim opsnal melakukan penangkapan ditemukan barang bukti narkotika sabu sebanyak 36 paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening seberat 5,82  Gram yang ditemukan  didalam kantong celana salah satu tersangka YA.

Sedangkan dihari yang sama dilokasi berbeda Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Besar berhasil mengamankan Tersangka MS warga Desa Semeureng, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar. Penangkapan MS di Pinggir jalan Desa Pasar Indrapuri, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Sekira Pukul 17.00 Wib. 

Tersangka MS merupakan target dalam penangkapan tersebut, dimana dari informasi Masyarakat tersangka MS sudah meresahkan masyarakat, dalam hal menjual dan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu. Dari tangan pelaku petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0.25 (nol koma dua puluh lima) Gram yang ditemukan  didalam kantong celana salah satu tersangka MS.

“Saat ini ketiga tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Aceh Besar untuk proses penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Kejari Aceh Besar dan Puskesmas Kota Jantho Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

0

Nukilan.id – Kejaksaan Negeri Aceh Besar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Puskesmas Kota Jantho Pemerintah Kabupaten setempat menggelar kegiatan pemeriksaan glukosa dan pemeriksaan tekanan darah gratis. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Klinik Pratama Adhyaksa Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Rabu 27 September 2023.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Basril G SH MH menyampaikan bahwa pemeriksaan glukosa dan tekanan darah sebagai bentuk deteksi dini untuk mengetahui kesehatan dan kebugaran para pegawai, pramubhakti dan tenaga security di lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Besar.

Itu sebabnya, sebut Basril, pihak Kejaksaan Negeri Aceh Besar melakukan dalam rangka deteksi dini/screening faktor resiko dan PTM (Penyakit Tidak Menular)

“Dalam mengantisipasi tingkat resiko penyakit/kesehatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari,”kata Basril.

Karena itu, dia sangat mengapresiasi kegiatan pemeriksaan glukosa dan tekanan darah yang diberikan pihak Puskesmas Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. 

Dalam kegiatan tersebut seluruh para pegawai, pramubhakti dan tenaga security diperoleh hasil dengan kesehatan dalam kategori sangat baik.

Kepala Puskesmas Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Hj Yarlina SKm, menyampaikan bahwasanya pemeriksaan glukosa dan tekanan darah yang dilakukan di lingkungan institusi pemerintah baik vertikal maupun horizontal bertujuan untuk deteksi dini untuk mencegah implikasi penyakit lainnya seperti diabetes, jantung dan penyakit yang mematikan lainnya. 

Untuk itu kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk memitigasi resiko penyakit berat/deadly disease. 

Yarlina, mengatakan langkah-langkah menghadapi masalah kesehatan dan penyakit-penyakit yang berdampak besar sampai dengan kematian dihimbau kepada seluruh institusi pemerintah agar selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi dan selalu menjaga kebersihan badan.

Tingkat Pengangguran di Aceh Capai 149 Ribu Jiwa

0
Ilustrasi tenaga kerja. (Foto: Jawa Pos)

Nukilan.id – Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, jumlah angka pengangguran di Provinsi Aceh pada bulan Februari 2023 mencapai 149 ribu jiwa. Jumlah ini mencerminkan sekitar 5,75 persen dari total angkatan kerja di provinsi tersebut.

Dalam periode yang sama, angkatan kerja di Provinsi Aceh mencapai angka 2,599 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 94,25 persen atau sebanyak 2,449 juta jiwa merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan sisanya, sekitar 5,75 persen, merupakan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami penurunan menjadi 65,12 persen. Dalam pembagian berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan mencapai 5,98 persen, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran laki-laki yang sebesar 5,62 persen.

Dilihat dari segi wilayah, tingkat pengangguran lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan, dengan angka mencapai 7,38 persen, sementara wilayah pedesaan memiliki tingkat pengangguran sebesar 4,93 persen.

Sementara itu, jika dilihat dari status pekerjaan utama, struktur pekerja terbanyak di Aceh adalah pekerja dengan status buruh atau karyawan, mencapai 30,44 persen dari total angkatan kerja. Diikuti oleh buruh tidak tetap dengan persentase 15,40 persen, dan pekerja keluarga serta pekerja yang tidak dibayar masing-masing mencapai 4,05 persen. []

Dalimi Ditunjuk Sebagai Plt Ketua DPRA

0
Wakil Ketua DPRA, H. Dalimi, SE, Ak. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Demokrat H. Dalimi, SE, Ak resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRA hingga kementerian Dalam Negeri RI menetapkan ketua definitif DPRA sisa jabatan 2019-2024.

Jabatan Plt Ketua DPRA tersebut berdasar  Keputusan Pimpinan DPRA No. 26/P-II/DPRA/2023 tertanggal 27 September 2023 tentang penetapan Wakil Ketua DPRA sebagai Plt Ketua DPR Aceh. 

Hingga berita ini ditayang belum ada pihak yang dapat dikonfirmasi, namun surat keputusan pimpinan DPRA tersebut sudah diteterima anggota DPRA. [Rjf]

Meretas Jalan Menuju Aceh Lebih Sejahtera Lewat Komunikasi Aspiratif

0

BANDA ACEH – Provinsi di ujung barat Indonesia ini tengah berjuang keluar dari jerat kemiskinan dan keterpurukan ekonomi. Berbagai label negatif pun disematkan pada Aceh. Padahal Aceh kaya akan sumber daya alam yang seharusnya mampu menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya.

Di tengah situasi suram itu, ada harapan baru yang muncul. Lewat seminar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) bertajuk “Komunikasi Buruk Ekonomi Terpuruk” di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada Rabu, 27 September 2023, para pakar sepakat bahwa kualitas komunikasi menjadi kunci bagi Aceh untuk bangkit dari keterpurukan.

Komunikasi yang buruk, terutama antar para pemangku kepentingan di Aceh, dinilai menjadi akar permasalahan dari stagnanya pembangunan selama ini. Oleh karena itu, transformasi pola komunikasi menjadi prasyarat bagi lahirnya Aceh baru yang lebih sejahtera.

Dosen Ilmu Komunikasi UIN Ar-Raniry Dr. A. Rani Usman menjelaskan selama ini komunikasi publik di Aceh didominasi model komunikasi satu arah. Pemerintah dan elit politik menguasai wacana publik tanpa memberi ruang bagi aspirasi rakyat banyak.

Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang diambil seringkali tak sejalan dengan kebutuhan rakyat. Seperti contoh pengelolaan migas secara sepihak oleh Pemerintah Aceh yang justru merugikan pendapatan daerah.

“Kita perlu membangun pola komunikasi dialogis dan kolaboratif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Aceh,” tegas Rani.

Senada, Rektor UIN Ar-Raniry Prof Dr Mujiburahman menekankan urgensi sinergi dan kemitraan strategis antara pemerintah, akademisi, dan pengusaha lewat komunikasi yang terbuka dan setara. Hanya dengan cara itu kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar aspiratif dan selaras dengan kebutuhan rakyat banyak.

Mantan aktivis GAM Sofyan Dawood pun menegaskan bahwa kualitas komunikasi politik sangat menentukan kemajuan Aceh ke depannya. Ia berharap generasi milenial Aceh bisa menjadi agen perubahan dengan membangun cara berkomunikasi publik yang lebih santun dan kolaboratif.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah juga penting untuk dibenahi. Menurut akuntan publik Nasri, minimnya informasi soal penggunaan anggaran berisiko melahirkan korupsi dan penyelewengan dana. Masyarakat Aceh berhak mengetahui alokasi dana mereka.

Dengan memperbaiki pola komunikasi lintas sektor dan elemen masyarakat, harapan lahirnya Aceh yang lebih makmur dan berdaya tampak semakin terbuka lebar. Semua komponen Aceh perlu bahu membahu dan bersinergi mewujudkan visi ini.

Komunikasi yang buruk telah menjerat Aceh dalam belenggu keterpurukan ekonomis. Kini saatnya meretas jalan baru menuju masa depan yang lebih cerah dengan membangun komunikasi yang lebih kolaboratif dan aspiratif. Inilah prasyarat bagi lahirnya Aceh baru yang sejahtera.

Transformasi pola komunikasi publik di Aceh bukanlah misi yang mudah. Dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Namun demi masa depan Aceh yang lebih baik, upaya ini patut digalakkan.

Menurut Rektor UIN Ar-Raniry, perguruan tinggi sebagai agen perubahan perlu mengambil peran aktif mentransformasi pola komunikasi di Aceh yang cenderung tertutup dan satu arah selama ini.

“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah dan elemen masyarakat sipil untuk melahirkan wacana-wacana baru yang lebih konstruktif bagi kemajuan Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, praktisi media di Aceh perlu meningkatkan kualitas jurnalisme yang mendidik dan memberdayakan masyarakat. Media tak boleh menjadi corong kepentingan penguasa, tapi harus menjadi suara dari mereka yang tak berdaya.

Aktivis LSM dan Organisasi Masyarakat juga dituntut untuk terus menjadi pengawal demokrasi dan transparansi pemerintahan di Aceh. Mereka harus menjaga komunikasi yang setara antara negara dan warganya.

Adapun Pemerintah Aceh dan legislature juga harus membuka diri terhadap masukan konstruktif dari berbagai elemen masyarakat. Hanya dengan dialog yang terbuka dan saling menghargai, kebijakan-kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan riil rakyat banyak.

Proses transformasi tentu takkan mudah dan membutuhkan waktu. Namun jika semua pihak bersinergi, harapan Aceh yang makmur dapat segera terwujud. Seminar ini menjadi momentum penting untuk memulai perubahan, dimulai dari cara kita berkomunikasi.

BI Sebut Pengguna QRIS di Aceh Capai 415 Ribu

0
Ilustrasi QRIS.(Foto: BI)

Nukilan.id – Perkembangan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Aceh hingga bulan Juli 2023 mengalami peningkatan signifikan. 

Berdasarkan Data yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) Aceh menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 415 ribu pengguna QRIS di wilayah ini. Jumlah tersebut mencakup pertambahan pengguna sebanyak 134 ribu pengguna sepanjang tahun 2023.

“Pengguna Qris di Aceh mencapai 59,29% dari target BI Aceh yang sebelumnya sebanyak 226 ribu pengguna baru,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P kepada Nukilan, Selasa (26/9/2023).

Selain pertumbuhan jumlah pengguna, sisi transaksi QRIS juga mencapai angka yang mengesankan. Hingga bulan Juli 2023, telah tercatat sebanyak 4,5 juta transaksi menggunakan QRIS di Aceh. 

“Dari sisi transaksi, per Juli 2023 telah terdapat 4,5 Juta transaksi atau 90% dari target BI Aceh sebanyak 5 juta transaksi,” tuturnya. [Rjf]

Pengumuman Pelaksanaan Seleksi PPPK Polri Tahun 2023

0

Nukilan.id – SSDM Polri telah membuka pelaksanaan seleksi PPPK Polri Tahun 2023 dengan formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 94, Tenaga Teknis sebanyak 255, dan Tenaga Dosen sebanyak 1 personel.

Dalam alokasi formasi Calon PPPK Polri Tahun 2023 tersebut Mabes Polri menerima 25 formasi dan Polda menerima 325 formasi sehingga total 350 formasi, Rabu, 27 September 2023.

ASSDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan, bahwa terdapat perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CPPPK Polri T.A 2023, yaitu pengumuman seleksi akan dilaksanakan pada 19 September s.d 3 Oktober 2023.

Pendaftaran seleksi akan dilaksanakan pada 20 September s.d 9 Oktober 2023, dan seleksi administrasi akan dilaksanakan pada 20 September s.d 12 Oktober 2023.

Selain itu, ia juga menyampaikan, nantinya bagi peserta yang lolos dalam seleksi akan dialokasi jabatan sebagai berikut :

1. Ahli pertama – analis kebijakan;
2. Analis sumber daya manusia aparatur;
3. Ahli pertama – penyuluh hukum;
4. Ahli pertama – pranata komputer;
5. Ahli pertama – penerjemah;
6. Ahli pertama – perawat;
7. Ahli pertama – perencana;
8. Ahli pertama – pengelola pengadaan barang/jasa;
9. Ahli pertama – Arsiparis;
10. Ahli pertama – dokter umum (profesi);
11. Ahli pertama – dokter gigi;
12. Lektor;
13. Terampil – arsiparis;
14. Terampil – pranata komputer;
15. Asisten statistisi;
16. Terampil – pranata sumber daya manusia aparatur;
17. Terampil – pranata laboratorium kesehatan;
18. Terampil – terapis gigi dan mulut;
19. Terampil – perawat
20. Terampil – bidan;
21. Terampil – radiografer;
22. Terampil – asisten apoteker. []