PLN Bagikan Tips Amankan Listrik Rumah Selama Mudik Lebaran

-

12/04/2023

Nukilan.id – Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar menyiapkan 3.414 personel, 30 pos pengamanan, 27 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu untuk mengamankan hari raya Idul Fitri 1444 hijriah tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Haydar dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait pengamanan hari raya Idul Fitri 1444 hijriah tahun 2023 di Aula Machdum Sakti Polda Aceh, Rabu, 12 April 2023.

Lebih dalam Ia mengatakan, pemerintah telah menetapkan perubahan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1444 hijriah, yang sebelumnya 4 hari menjadi 5 hari dan diperkirakan potensi perjalanan mudik lebaran 2023 akan naik secara signifikan.

Prediksi peningkatan mobilitas lebaran tahun 2023 itu diambil berdasarkan hasil survey badan kebijakan transportasi, yaitu: jumlah pemudik tahun 2022 sebanyak 85,5 juta orang dan tahun 2023 diperkirakan 123.8 juta orang. Artinya terjadi peningkatan pemudik 38.3 juta orang atau naik 44,79 %.

Mantan Kapuslabfor Polri itu juga menegaskan, bahwa Presiden Jokowi telah mengingatkan semua pihak mengantisipasi lonjakan dan mengkalkulasi dengan matang persiapan mudik lebaran tahun 2023. Faktor lain yang berpotensi mempengaruhi peningkatan tersebut adalah dicabutnya aturan PPKM seluruh Indonesia, perekonomian mulai membaik, tidak adanya larangan atau pengetatan pelaku perjalanan, dan mudik sudah menjadi tradisi masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, sambungnya, untuk pengamanan hari raya Idul Fitri 1444 hijriah, Polda Aceh akan menggelar Operasi Ketupat Seulawah-2023 selama 14 hari yang tujuannya untuk menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan hari raya Idul Fitri 1444 hijriah, serta terwujudnya kamseltibcarlantas selama libur lebaran.

Jenderal bintang dua itu juga merincikan, bahwa keseluruhan kekuatan pengamanan terdiri dari Polri 1.670 personel, TNI 381 personel, Dishub 287 personel, Pol PP 272 personel, Jasa Raharja 49 personel, Damkar/SAR 223 personel, PMI 87 personel, Dinkes 150 personel, Orari Senkom 127 personel, ASDP/Adpel 33 personel, PLN 50, Angkasa Pura 16 personel, dan Dinas PU 69 personel.

Mengingat banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada saat libur lebaran, Ahmad Haydar meminta agar seluruh jajaran berkonsentrasi penuh untuk menempatkan personel di titik-titik lintasan yang dilalui masyarakat seperti terminal, pelabuhan, objek wisata, pusat perbelanjaan, dan sebagainya.

“Hal ini harus diantisipasi dan lakukan mapping untuk mengetahui potensi kerawanan kemacetan, laka lantas, dan tindak pidana, sehingga penggelaran personel dan cara bertindak akan tepat sasaran,” ujarnya.

Kemudian, katanya lagi, yang perlu diwaspadai adalah terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Jajaran di kewilayahan harus menyusun dan merencanakan serta memetakan titik-titik lokasi rawan bencana untuk antisipasi dan percepatan penanggulangan serta pengurangan resiko.

“Bencana alam merupakan tanggung jawab semua pihak, sehingga perlu adanya peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menganstisipasi terjadinya bencana alam, tingkatkan komunikasi dan koordinasi antar stakeholder terkait cara bertindak secara terpadu,” ulasnya.

Ahmad Haydar berharap, rapat ini dapat menjadi sarana untuk menyamakan visi, persepsi, dan pola tindak dalam pengamanan Idul Fitri 1444 hijriah tahun 2023, melalui kegiatan pembekalan dan diskusi yang akan dilaksanakan dalam rakor nanti makin memberikan wawasan, informasi terkini, dan solusi dari permasalahan yang ditemui, serta diharapkan dapat menyusun teroboson (creative breakthrough) bersama-sama, sehingga semua permasalahan di lapangan dapat diselesaikan.

Di akhir sambutannya, Ahmad Haydar juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama dan sinergisitas yang selama ini sudah terbina dengan solid, semoga apa yang sudah dicapai akan terus terjaga dengan baik. []

Buka Musrenbang 2023, Pemerintah Aceh Bahas 10 Isu Strategis

Penulis

-

12/04/2023

IMG-20230411-WA0013-1050x525 — Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, memberikan sambutan dan arahan saat membuka acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024.

Nukilan.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus dijadikan sebagai momentum untuk menyusun perencanaan pembangunan Aceh yang berkualitas, memiliki konektivitas dan sinergitas, mulai dari tataran pemerintah daerah hingga dengan Pemerintah Pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dalam sambutannya saat membuka secara resmi Musrenbang Aceh Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024, di Anjong Mon Mata komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (11/4/2022).

“Saya mengajak kita semua untuk menjadikan forum ini sebagai momentum dalam menyusun perencanaan pembangunan Aceh yang berkualitas, memiliki konektivitas dan sinergitas, baik dengan pemerintah daerah di Aceh hingga Pemerintah Pusat,” kata Achmad Marzuki.

Sebagaimana diketahui, Musrenbang adalah agenda rutin yang digelar oleh Pemerintah di semua tingkatan. Musrenbang merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Musrenbang tahun 2024 diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota serta Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Aceh.

Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur mengingatkan setidaknya ada 10 Isu Strategis yang harus ditangani di tahun 2024 dan harus dijadikan sebagai tugas bersama agar lebih mudah dalam upaya penyelesaian. 10 isu tersebut adalah Peningkatan Kualitas Demokrasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Pusat pertumbuhan Ekonomi yang Masih Terhambat.

Selanjutnya, Mitigasi dan Penanganan Bencana, Optimalisasi Kemandirian Pangan, Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam, Nilai tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata masih minim, Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah, Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim serta Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis.

Di Aceh, tahun 2024 mendatang menjadi sangat spesial dan padat, karena selain dengan pelaksanaan Pemilu Serentak, Aceh bersama Sumut juga ditunjuk sebagai tuan rumah bersama gelaran Pekan Olahraga Nasional XXI.

“Merujuk pada kondisi tersebut serta mengacu pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, serta tema Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Nasional Tahun 2024, maka Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 mengangkat tema Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak dan PON 2024,” kata Penjabat Gubernur.

Penjabat Gubernur menambahkan, untuk mendukung tema pembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2024 difokuskan pada penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM, Percepatan penurunan angka stunting.

Selanjutnya, Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah, Percepatan pengembangan kawasan strategis, Penguatan penerapan syariat Islam dan nilai adat istiadat Aceh, Penguatan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berwawasan Lingkungan, serta Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024.

Untuk mendukung kebijakan Pembangunan Aceh, maka di tahun 2024 ini telah ditentukan Lima Prioritas Pembangunan Aceh, yaitu Memperkuat ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh serta Menyukseskan Pemilu Serentak dan PON XXI.

Aceh Barat dan Banda Aceh Terima Anugerah Perencanaan Profesor. A. Madjid Ibrahim

Seperti biasa, kegiatan Musrenbang selalu dirangkai dengan penyerahan Anugerah Perencanaan Profesor. A. Madjid Ibrahim atas keberhasilan mempersiapkan perencanaan pembangunan daerah diu tahun sebelumnya. Di Tahun 2023, Aceh Barat dan Banda Aceh berhasil meraih penghargaan ini.

“Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai Penerima Anugerah Perencanaan Profesor. A. Madjid Ibrahim ke-IX Tahun 2023 dengan predikat Terbaik I, dan terima kasih kepada Kabupaten dan Kota lainnya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini,” kata Achmad Marzuki.

Untuk diketahui bersama, saat ini Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Barat, telah berhasil lolos dan memasuki tahapan ke-III untuk mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Saat ini, proses penilaian masih dilakukan oleh tim dari Bappenas.

“Kita do’akan semoga Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar berhasil dan menjadi yang terbaik di tingkat nasional,” imbuh Penjabat Gubernur Aceh. []

Kapolda dan Wakapolda Aceh Ikuti RDP Komisi III DPR RI dengan Kapolri

Penulis

-

12/04/2023

2e2d6372-330d-4148-8c32-8751151b3672 — Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar dan Wakapolda Brigjen Syamsul Bahri mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kapolri.

Nukilan.id – Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar dan Wakapolda Brigjen Syamsul Bahri mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kapolri melalui siaran langsung atau live streaming di Polda Aceh, Rabu, 12 April 2023.

Rapat tersebut disiarkan langsung melalui kanal Youtube DPR RI, Facebook DPR RI, Twitter DPR RI, dan Streaming TVR Parlemen.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menyampaikan, dalam RDP antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri dibahas terkait evaluasi kinerja dan capaian Polri tahun 2022, termasuk evaluasi pengamanan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

Selain itu, dibahas juga tentang rencana kerja pada tahun 2023, program prioritas, dan strategi dalam pencapaiannya beserta DIPA Tahun 2023.

“Kapolda dan Wakapolda mengikuti RDP ini secara live Streaming di Polda Aceh. Rapat ini membahas tentang evaluasi kinerja dan rencana kerja ke depan,” jelas Joko, dalam rilisnya, Rabu, 12 April 2023. []

Masyarakat Antusias Bayar Zakat ke Baitul Mal Aceh

Penulis

-

12/04/2023

Baitul_Mal_Aceh_-_ramadhan-masyarakat-antusias-bayar-zakat-ke-bma — kegiatan penerimaan zakat di Baitul Mal Aceh (BMA) (Foto: Humas BMA)

Nukilan.id – Di bulan Ramadan, aktifitas kegiatan penerimaan zakat di Baitul Mal Aceh (BMA) semakin meningkat. Ini terlihat dari antusias masyarakat membayar zakatnya, baik secara langsung ke kantor BMA maupun transfer melalui rekening Bank yang telah disediakan. Hal tersebut disampaikan Ari Mariani petugas layanan konter muzaki penerima zakat BMA, Rabu (12/4/2022).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat BMA Didi Setiadi menjelaskan, BMA merupakan lembaga resmi pemerintah yang secara khusus mengelola zakat, infak, wakaf, dan harta agama lain sesuai Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal jo Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. BMA berkomitmen untuk mengelola amanah ummat ini secara profesional, mulai dari perencanaan, pengumpulan, hingga penyalurannya.

“Zakat akan menyucikan diri dan harta kita. Ada sebagian hak orang lain di dalam harta yang kita miliki yang wajib untuk dikeluarkan. Seorang muslim harus yakin bahwa Allah SWT senantiasa akan menambah berkah pada harta dan kehidupan orang yang senantiasa berzakat. Karena itu, kepada setiap orang dan badan usaha yang sudah memenuhi kriteria sebagai muzaki agar membayar zakat dan infaknya melalui BMA,” pinta Didi.

“Bagi muzakki yang ingin menunaikan zakatnya,” tambah Didi, “bisa menghubungi layanan jemput zakat BMA di nomor telepon/WhatsApp 0811-6722-229, atau langsung melakukan transfer ke rekening zakat BMA, yaitu Bank Aceh Syariah 61001040000095, dan Bank Syariah Indonesia 7001569494,” pungkasnya. []

Personel Gabungan Musnahkan 40 Hektar Ladang Ganja di Nagan Raya

Penulis

-

12/04/2023

Nukilan.id – Personel gabungan TNI Polri beserta instansi terkait lainnya memusnahkan 40 hektar ladang ganja yang tersebar di sebelas lokasi di Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggala, Kabupaten Nagan Raya, Senin, 10 April 2023.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menyampaikan, pemusnahan ladang ganja tersebut merupakan upaya nyata TNI Polri dan semua pihak dalam memerangi narkoba.

Joko menjelaskn, tanaman ganja yang dimusnahkan tersebut berukuran bervariasi, yaitu 0.20 cm hingga 2,60 cm, dengan jarak tanam 0,20 cm hingga 1 m.

“Personel gabungan telah memusnahkan 40 hektar ladang ganja di sebelas lokasi di Nagan Raya. Pemusnahan itu adalah wujud nyata perang terhadap narkoba,” kata Joko, dalam rilisnya, Selasa, 11 April 2023.

Di samping itu, mewakili institusi Joko mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, organisasi, dan seluruh stakeholder yang telah bekerja sama dalam pemusnahan ladang ganja tersebut.

Ia juga mengingatkan, tugas dan tanggung jawab terhadap pemberantasan ganja atau narkotika secara umum bukan hanya tugas Polda Aceh atau polri, tapi seluruh masyarakat serta stakeholder.

Pemusnahan ganja itu dihadiri Danrem 012/TU Kolonel Inf Riyanto, Kapolres Nagan Raya AKBP Setiyawan Eko Prasetiya, Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Tony Setyo Widodo, Danyonif 116/GS Letkol Inf Faiq Fahmi, Kajari Nagan Raya Muib, Danki 3 Yon C Pelopor AKP Nurdin, Plt Kepala kesbangpolinmas Nagan Raya Zulfikar, beserta personel dan stakholder lainnya.[]

Aceh Singkil Daerah Termiskin di Aceh, Begini Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik

Penulis

-

12/04/2023

Pengamat kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh merilis data persentase penduduk miskin ditingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2022 menempatkan Aceh Singkil berada pada urutan pertama dengan tingkat kemiskinan diangka 19,18 persen.

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman menyampaikan, Kabupaten Aceh Singkil menjadi daerah dengan penduduk termiskin diakibatkan oleh kesenjangan sosial antara kelompok miskin dengan kaya. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan lahan pertanian hanya dimiliki oleh sebagian kecil dari masyarakat, namun selebihnya justru berprofesi sebagai buruh dan nelayan yang berpendapatan rendah.

“Akibat tingginya disparitas antara si miskin dengan si kaya karena lahan di Aceh Singkil hanya dimiliki oleh segelintir warganya (petani sawit) selebihnya hanya menjadi buruh tani sawit dan sebagiannya lagi nelayan kecil yg pendapatannya minim,” Kata Nasrul Zaman kepada Nukilan.id, Rabu (12/4/2023).

Ia mengatakan, letak geografis yang kurang strategis juga menjadi penyebab utama tingginya kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil sehingga sangat sulit untuk dilakukan pengelolaan dan penggunaan secara maksimal.

“Alam Singkil itu penuh rawa dan sulit diolah tanahnya menjadi kebun selain sawit yangg butuh modal besar,” ucapnya.

Nasrul Menjelaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Singkil belum mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada jika hanya seorang diri, penyebabnya karena Sumber Daya manusia (SDM) masih sangat terbatas. Oleh karena itu, perlunya membangun kerjasama dengan berbagai pihak terutama Pemerintah Aceh untuk meningkatkan SDM serta mencetak pelaku usaha mikro agar mendorong peningkatan perekonomian di masyarakat.

“Pemda Singkil tidak mampu secara sendiri menurunkan angka kemiskinan, SDM Singkil itu sangat terbatas makanya perlu dibangun kerjasama dengan pihak lain seperti Pemerintah Aceh,” jelasnya.

Selanjutnya, ia menegaskan, agar Pemerintah Aceh lebih memperhatikan keadaan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil. Salah satunya dengan membentuk kerjasama dengan pemda setempat yang berfokus pada peningkatan perekonomian dan SDM.

“Pemerintah Aceh juga harus memikul tanggung jawab terhadap kondisi warga Aceh singkil,” tegasnya.

Ia menambahkan, penyebab utama tingginya kemiskinan bukan hanya tentang SDM di daerah. Namun, kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) juga dapat menjadi faktor lain yang berpengaruh.

“APBK Aceh Singkil sangat minim, maka dari itu pengelolaannya harus pas,” tambahnya.

Terakhir, ia berharap, kepada Bank Aceh Syariah agar dapat berkontribusi penuh kepada masyakat Aceh Singkil mulai dari pembinaan UMKM, pemberian modal usaha dan pendampingan yang kuat, serta seluruh pihak terkait lainnya untuk lebih serius dalam menangani setiap permasalahan kemiskinan yang ada. [Azril]

Geladi Paripurna LHP BPK-RI

Penulis

-

12/04/2023

Nukilan.id – Geladi Bersih Protokoler Sekretariat DPR Aceh dan Protokoler Setda Aceh bersama BPK-RI dalam agenda Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2023 tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022. Rapat Paripurna di agendakan Kamis, 13 April 2023 Pukul 10.00 WIB di Gedung Utama DPR Aceh.

Wakil Ketua KIP Sambangi Dishub Lihat Inovasi Keterbukaan Informasi Publik

Penulis

-

12/04/2023

340459135_781726416627765_5081594377354652430_n-1536x10241 — Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Arya Sandiyudha saat berkunjung ke Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka visitasi uji kepatutan calon penerima Anugerah Tinarbuka Tahun 2023, Selasa (11/4/2023).

Nukilan.id – Implementasi keterbukaan informasi publik saat ini bukan lagi sekedar memenuhi apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Namun jauh melampaui itu, yaitu bagaimana badan publik bisa memperoleh interaksi yang baik dari masyarakat melalui penyajian informasi publik yang inovatif.

Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Arya Sandiyudha saat berkunjung ke Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka visitasi uji kepatutan calon penerima Anugerah Tinarbuka Tahun 2023, Selasa, (11/4/2023).

“Kita ingin melihat inovasi di sektor keterbukaan informasi publik pada Dishub Aceh,” kata Arya saat menjelaskan maksud kunjungannya hari ini ke Dishub Aceh.

Untuk diketahui, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal merupakan satu-satunya Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dari Provinsi Aceh yang masuk ke dalam nominasi 10 besar Anugerah Tinarbuka tahun 2023 untuk kategori Kepala/Direktur/Pimpinan SKPD seluruh Indonesia. Anugerah Tinarbuka merupakan kompetisi hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Arya mengungkapkan, sejauh yang ia perhatikan, penerapan keterbukaan informasi publik di Dishub Aceh sangat baik. Informasi yang disajikan, tambahnya, sudah sangat menarik, inovatif, serta memiliki daya tarik bagi masyarakat.

“Inovasi-inovasi seperti ini yang dibutuhkan, bagaimana ia punya manfaat dan meng-attract (menarik) masyarakat untuk memperoleh informasi, percuma ceklistnya bagus tapi daya tarik bagi masyarakat tidak ada,” ungkap Arya saat menjadi tamu Podcast BAGASI Dishub Aceh.

Badan publik saat ini memang dituntut untuk lebih terbuka dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Sebab publik memiliki hak untuk mengetahui informasi yang dijamin dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU Nomor 14 Tahun 2008.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat menerima visitasi Wakil Ketua KIP, kembali menegaskan komitmen dirinya dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

“Sejak awal, kita memang sudah berkomitmen untuk mendukung keterbukaan informasi, kita terus berbenah sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi dengan mudah, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan khususnya pada sektor perhubungan,” tutur Teuku Faisal.

Setelah visitasi di Dishub Aceh dan meninjau pengelolaan informasi di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Arya Sandiyudha bersama Kadishub Aceh Teuku Faisal, Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) Arman Fauzi, dan Komisioner KIA Nurlaili, bersilaturrahmi dengan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang didampingi oleh Sekda Aceh Bustami di Meuligoe Gubernur Aceh.

“Kita menyambut baik kegiatan ini, dan mengapresiasi kunjungan Komisi Informasi Pusat ke Aceh,” sebut Achmad Marzuki.

Pj Gubernur Aceh menyampaikan bahwa Aceh memiliki potensi sumber daya yang kaya namun belum terekspose dengan baik di kancah nasional dan internasional. Selain itu, Pemerintah Aceh selama ini telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal, tentu perlu didukung dengan suguhan informasi yang valid dan terkini bagi masyarakat.

Untuk itu, Achmad Marzuki mengharapkan Komisi Informasi Pusat mendukung penuh upaya peningkatan keterbukaan informasi publik di Aceh, termasuk berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh. []

DPW IAIE Aceh Lakukan Silaturahmi dan Koordinasi Kerjasama Dengan BI

Penulis

-

12/04/2023