Nukilan.id – Satu ekor Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) ditemukan mati di wilayah Panton Limeng, Desa Aki Neungoh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Kematian satwa dilindungi itu disebut tersengat listrik.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Gunawa Alza mengatakan, bangkai gajah sumatra berjenis kelamin jantan itu ditemukan pada Selasa 20 Februari lalu.

“Lokasi kematian gajah berada di areal penggunaan lain atau APL. Hasil pemeriksaan, gajah tersebut mati karena tersengat listrik,” kata Gunawan Alza seperti dilansir Antara, Sabtu (25/2/2024).

Gunawan mengatakan dari hasil pemeriksaan di sekitar lokasi kematian gajah terdapat pagar listrik. Pagar tersebut mengelilingi kebun masyarakat yang diduga menjadi penyebab kematian gajah tersebut.

Sedangkan hasil pemeriksaan tim dokter hewan, kata Gunawan, kondisi bangkai gajah sudah mengalami pembusukan organ. Usia gajah diperkirakan 13 tahun.

“Terdapat kawat setrum yang terlilit pada kaki kanan depan dan sebagian terlilit di tubuh gajah. Terdapat gading dengan panjang 77 hingga 78 meter dengan diameter 17 hingga 27 sentimeter,” katanya.

Gunawan mengatakan hasil nekropsi atau bedah tubuh secara kasat mata bahwa kematian gajah karena tersengat listrik. Sedangkan organ tubuh seperti limpa, paru, ginjal, dan lainnya sudah mengalami pembusukan, sehingga tidak bisa diperiksa di laboratorium.

“Pada organ pencernaan dan lambung gajah, tidak ditemukan benda-benda asing berupa racun. Tim BKSDA terus berkoordinasi dengan kepolisian terkait tindak lanjut kematian gajah tersebut,” kata Gunawan Alza.

Merujuk pada daftar dari The IUCN Red List of Threatened Species, gajah sumatra hanya ditemukan di Pulau Sumatra ini berstatus spesies yang terancam kritis, berisiko tinggi untuk punah di alam liar.

BKSDA Aceh mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kelestarian alam khususnya satwa liar gajah sumatra dengan cara tidak merusak hutan yang merupakan habitat berbagai jenis satwa, serta tidak menangkap, melukai, dan membunuhnya.

Selain itu, juga tidak menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati serta tidak memasang jerat ataupun racun yang dapat menyebabkan kematian.

“Semua perbuatan terhadap satwa liar dilindungi tersebut yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Gunawan Alza. [Antara]

Nukilan.id – Organisasi perlindungan satwa menyoroti perdagangan satwa liar yang kerap terjadi di media sosial Facebook. Meskipun telah dilakukan upaya penegakan hukum, praktik penjualan satwa liar secara online masih sulit diberantas.

Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menangkap seorang pria berinisial MR yang diduga terlibat dalam penjualan bagian tubuh satwa dilindungi secara online.

“Berupa sepasang kaki depan, sepasang kaki belakang, ekor, kulit badan dan kepala, dan satu karapas penyu, dan juga satu unit ponsel,” jelas Pelaksana Tugas Direktur Pencegahan dan Pengamanan KLHK, Sustyo Iriyono dikutip dari Goodnewsfromindonesia, Sabtu (24/2/2024).

Menurut Sustyo, kejahatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi merupakan tindakan yang sangat serius. Tim patroli siber terus memantau aktivitas perdagangan tersebut di media sosial guna menekan penjualan ilegal.

“Media sosial yang paling banyak digunakan oleh pedagang TSL dilindungi pada tahun 2021 adalah media sosial Facebook dengan persentase sebesar 97,65 persen,” jelasnya.

Nadya Andriani, Koordinator Profauna Indonesia wilayah Jawa Barat, menyoroti fluktuasi dalam perdagangan satwa dari tahun 2015 hingga 2019. Meskipun terjadi penurunan jumlah akun jual beli satwa di Facebook pada tahun 2018, pedagang satwa tetap menggunakan media sosial sebagai sarana utama transaksi.

“Mungkin modusnya tidak selalu mencantumkan kata kunci ‘jual’ atau ‘adopsi’, tetapi tetap bisa dideteksi seperti menggunakan kata ‘nambah dulur’, ‘silaturahmi call’, dan sebagainya,” ungkap Nadya.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian KLHK, menegaskan komitmen Kementerian LHK dalam menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Upaya patroli siber terus dikembangkan untuk mencegah tindak pidana tersebut.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian LHK telah melakukan 1.864 operasi pencegahan dan pengamanan hutan, termasuk 455 operasi terkait peredaran TSL yang dilindungi undang-undang,” ujarnya.

Rasio Ridho Sani juga menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pelaku untuk memberikan efek jera yang signifikan. 

“Pelaku harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera. Saya sudah perintahkan penyidik untuk mendalami keterlibatan pelaku lainnya,” tegasnya. 

Sumber: Goodnewsfromindonesia