Nukilan.id – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Samsul Bahri Mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan perkembangan pelaksanaan pilkada Aceh, apakah dilaksanakan tahun 2022 atau 2024?
“Kami masih menunggu sejauhmana sudah koordinasi yang dilakukan Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan pilkada serentak,” Samsul Bahri ketika dihubungi Nukilan.id di Banda Aceh, Kamis (4/3/2021).
Namun, Kata Samsul, pihaknya sejauh ini hanya mengetahui Pemerintahan Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terkait Pilkada Aceh 2022.
“Informasi terakhir, DPRA sudah melakukan koordinasi dengan kementerian Dalam Negeri dan DPR-RI,” kata samsul.
Hasil koordinasi–kata Samsul–sejauh ini pihaknya belum mengethui hasilnya.
“Menurut informasi yang kami dapatkan, pihak Pemerintah Aceh akan melakukan koordinasi kembali pada bulan ini, namun kita belum mengetahui kapan kepastian koordinasi itu dilakukan,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Samsul, tugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) sudah selesai menetapkan tahapan pilkada sesuai perintah undang-undang, dan pada bulan April ini (2021) sudah masuk ketahap penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA).
“Mungkin besok kita akan surati Gubernur Aceh, kita ingin pertanyakan sampai dimana pembahasan anggaran pilkada Aceh,” Kata Samsul lagi.
Sejauh ini, lanjut Samsul, ada atau tidaknya pilkada kita tidak tau, tergantung pada Pemerintah Aceh, bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan mendagri, kalau itu sudah selesai, pemerintah Aceh bisa segera menganggarkan anggaran pelaksanaan pilkada untuk Aceh sesuai perintah undang-undang.
“Sekarang tugas pemerintahan Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Menurutnya, sebagai penyelenggara KIP harus independen.
Reporter: Akhi Wanda
