Beranda blog Halaman 1647

DPRA Rombak Alat Kelengkapan Dewan tahun 2022, Ini Komposisinya

Penulis
Redaksi
-
0
Paripurna LPJ APBA 2021. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh mereposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tahun 2022. Pengumuman perombakan AKD tersebut disampaikan Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yahya pada Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBA 2021 di ruang Sidang Paripurna DPRA, Kamis (30/6/2022).

“Reposisi AKD tersebut dilakukan berdasarkan usulan fraksi-fraksi di DPR Aceh. Antara lain dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui surat bernomor 22/FPAN/DPRA/VI/2022 yang menetapkan Tezar Azwar duduk sebagai anggota Badan Anggaran, menggantikan Mukhlis Zulkifli, ST,”. Kata Pon Yahya

Sementara, berdasarkan surat Fraksi PKB/PDA bernomor 70/FPKBPDA/DPRA/VI/2022 juga menetapkan H Azhar MJ Romen duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh menggantikan Ridwan, S.Pd.I.

Sedangkan Fraksi PKB/PDA juga menetapkan Salihin, SH, sebagai anggota Banggar menggantikan H Wahyu Wahab Usman.

Fraksi PKB/PDA juga menetapkan M Ridwan untuk duduk sebagai anggota Banda Musyawarah (Banmus) DPR Aceh menggantikan H. Azhar MJ Romen.

“Lalu Penetapan Nora Indah Nita, SE, dan Edi Kamal, Amd, Kep, sebagai anggota Badan Anggaran DPR Aceh menggantikan Ir Alaidin Abu Abbas, MM, dan H Teuku Sama Indra, SH berdasarkan surat dari Fraksi Demokrat Nomor 27/FDemokrat/DPRA/IV/2022,” ujarnya.

Perombakan AKD juga dilakkuan Fraksi Gerindra melalui surat Nomor 013/FGerindra/VI/2022. Di dalam surat tersebut, Fraksi Gerindra menetapkan H Ridwan Yunus, SH duduk sebagai anggota Banggar menggantikan almarhum H Jauhari Amin, SH., MH., yang meninggal pada Senin, 6 Juni 2022 lalu di RS Columbia Medan, Sumatera Utara.

Di sidang tersebut, Ketua DPR Aceh turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya H Jauhari Amin, SH.,MH.

Reporter: Hadiansyah

Pemerintah Aceh Susun Strategi Pengelolaan Satwa Liar

Penulis
Mirzu
-
0
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) bersama seniman Aceh melakukan kampanye kreatif di Bustanussalatin, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Reji)

Nukilan.id – Pemerintah Provinsi Aceh menyusun strategi rencana aksi pengelolaan satwa liar. Dokumen tersebut nantinya akan disahkan dalam peraturan gubernur. Rencana aksi tersebut merespons fenomena konflik satwa yang masif.

Draf dokumen Strategi Rencana Aksi Pengelolaan Satwa Liar (SRAP SL) dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi.

Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Muhammad Daud, dalam kegiatan konsultasi publik SRAP SL, Rabu (29/6/2022), menuturkan, SRAP SL akan menjadi pedoman bersama dalam menangani konflik satwa di Aceh.

”SRAP SL ini adalah amanah dari Qanun/Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar. Draf ini belum final, kami perlu masukan dari para pihak sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh,” kata Daud salah seorang tim perumus.

Di dalam SRAP SL Aceh itu terdapat sembilan poin penting yang dijadikan rencana aksi. Meliputi persoalan habitat dan populasi, perlindungan dan pemulihan habitat, pengendalian konflik satwa-manusia, mitigasi, penegakan hukum, serta penguatan kelembagaan, riset dan inovasi. Selanjutnya, peran serta warga, penggalangan dukungan para pihak, dan pendanaan berkelanjutan.

Sembilan poin penting itu diturunkan dalam banyak kegiatan, seperti melakukan survei populasi, memulihkan habitat, membangun sistem database, patroli rutin, dan menindaklanjuti penegakan hukum.

Konflik Gajah Sumatera di Aceh

”SRAP ST Aceh lebih fokus fokus pada pengelolaan habitatnya, tidak pada satu per satu satwa. Sebab, di Aceh, satu kawasan bisa hidup berbagai satwa lindung,” kata Daud.

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar disebutkan, SRAP SL harus sudah disusun setahun setelah qanun disahkan. Meski telah molor dua tahun, dokumen SRAP SL Aceh menjadi langkah baik dalam upaya perlindungan satwa.

Daud mengatakan, konflik satwa kian masif dan perburuan juga tidak berhenti. Pemicu konflik karena terjadinya deforestasi dan degradasi fungsi hutan. Konflik gajah dan harimau dengan manusia paling masif terjadi.

“Perambahan hutan membuat habitat satwa terganggu. Kini sebagian besar satwa lindung berada di luar kawasan konservasi,” kata Daud.

Hasil analisis spasial keberadaan gajah sumatera dan harimau sumatera di Aceh, lebih dari separuh populasinya berada di areal penggunaan lain. Adapun keberadaan orangutan sumatera dan badak sumatera hanya sebagian kecil berada di areal penggunaan lain. Namun, pada kawasan tertentu empat species kunci tersebut hidup pada kawasan yang sama.

“Hal ini disebabkan Aceh masih punya hutan yang luas. Namun, jika deforestasi terus terjadi, satwa lindung ini akan semakin terancam,” kata Daud.

Daud menambahkan, setelah SRAP SL itu disahkan menjadi peraturan gubernur, pemerintah akan memiliki landasan untuk mengalokasikan anggaran penanganan konflik.

”Kami juga sedang menyusun strategi agar konflik satwa dianggap sebagai bencana alam sehingga para korban dapat dibantu melalui anggaran penanggulangan bencana,” ujar Daud.

Selama ini para petani yang tanamannya rusak oleh gajah tidak mendapatkan ganti rugi. Di sisi lain para petani dihadapkan pada ancaman pidana jika perbuatan mereka memicu kematian satwa lindung.

Potensi wisata

Pengurus Yayasan Aceh Green Conservation Suhaimi Hamid menuturkan, di dalam SRAP SL tersebut hanya fokus pada penanganan konflik. Padahal, keberadaan satwa lindung juga bisa dikelola sebagai potensi wisata.

Suhaimi menyarankan kepada tim perumus untuk memasukkan potensi wisata sehingga dapat melibatkan dinas terkait dan warga sekitar kawasan untuk mengelola wisata alam. Dia mencontohkan destinasi wisata alam di Tangkahan, Sumatera Utara, dapat menjadi pengungkit ekonomi warga.

”Aceh punya banyak satwa lindung dan hutan alam seharusnya dapat dikelola untuk wisata,” kata Suhaimi.

Sementara itu, Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto mengatakan, penyusunan draf dokumen telah berjalan sesuai rencana. Dia berharap banyak masukan dan kritikan dari publik untuk menyempurnakan dokumen tersebut.

”Strategi ini hasil diskusi panjang dan mendalam, tetapi perlu dianalisis lebih tajam dari para pihak. Ini upaya untuk menekan konflik dan menyelamatkan satwa lindung,” ujar Agus. [Kompas]

Mahasiswa KKN USK dan Warga Uning Pegantungen Ciptakan Produk Bernilai Ekonomis

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Syiah Kuala (USK) Reguler periode ke 21 kelompok XXI340 bersama masyarakat terutama ibu-ibu Desa Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Aceh Tengah menciptakan beberapa produk rumahan bernilai ekonomis serta belajar pembuatan eco enzym berbahan sampah dapur seperti sisa sayur, kulit buah dan bahan-bahan lainnya, Senin (27/6/2022).

Dosen Pembimbing Lapangan (PDL) Fakultas Teknik USK, Suraiya Kamaruzzaman, ST., L.LM., MT mengatakan, kegiatan ini dilakukan, karena mengingat Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten penghasil kopi dan terong belanda, maka produk yang dikembangkan adalah sirup berbahan dasar terong belanda atau dalam bahasa Gayo disebut dengan terong angur.

“Dan juga dikembangkan produk lilin aromaterapi berbahan ampas kopi. Para mahasiswa juga memberikan edukasi pembuatan eco enzym kepada masyarakat Desa Uning Pegantungen,” kata Suraiya dalam keterangannya kepada Nukilan, Kamis (30/6/2022).

Sebelumnya, kata dia, kelompok mahasiswa ini bersama dengan Ibu-Ibu selaku masyarakat Desa Uning Pegantungen juga telah mengembangkan produk lainnya pada Minggu kedua periode KKN. Adapun produk yang dikembangkan adalah mie herbal berbahan dasar alpukat dan Body Scrub berbahan dasar kopi.

Sementara itu, Ketua Kelompok KKN XXI340, Arfandi menyatakan, pihaknya akan berupaya menciptakan inovasi baru bagi masyarakat Desa Uning Pegantungen terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Produk ini diinisiasi oleh Nazira, Cut Putro Amini, Saidah Rahmah dan Zuhrah Putri Karnain dengan harapan produk yang diciptakan dengan menggunakan bahan baku yang mudah didapat, agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” sebutnya.

Karena itu, Arfandi menuturkan, pihaknya akan tetap berupaya untuk menciptakan produk lainnya atau paling tidak satu produk di masa akhir pengabdiannya yang tinggal hitungan hari.

“Kita akan memaksimalkan kegiatan agar dapat mengejar target yang telah direncanakan,” pungkasnya.

Untuk diketahu, kelompok KNN XXI340 ini terdiri dari delapan orang mahasiswa USK, yaitu: Arfandi, Khairus Subki, Cut Putro Amini, Nurainun, Saidah Rahmah, Zuhrah Putri Karnain, Nazira dan Rika Marlisa dari beberapa bidang ilmu yang berbeda, yang mendapat tugas pengabdian di Desa Uning Pegantungen, Kecamatan Bies,
Kabupaten Aceh Tengah. []

Ombudsman Sidak Gedung MPP Lambaro yang Terbengkalai di Aceh Besar

Penulis
irfan
-
0

Nukilan.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Aceh Abyadi Siregar menyoroti Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) di Lambaro Kabupaten Aceh Besar. Gedung itu dinilai terbengkalai seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik.

Temuan itu, berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) layanan perizinan di Aceh Besar khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Abyadi Siregar yang juga Kepala Ombudsman Sumut ini mengungkap setiap kali masuk Banda Aceh, melihat gedung itu tidak terawat dan tidak ada layanan. Aceh Besar, Rabu (29/06/2022).

“Jadi, ketika saya setiap kali masuk ke Banda Aceh, merasa penasaran dengan gedung ini. Karena saya lihat seperti tidak ada aktifitas, padahal gedungnya kokoh besar,” kata Abyadi di lokasi.

Gedung itu terlihat megah, namun tidak ada pelayanan yang berlangsung. Abyadi menyayangkan gedung 3 lantai sebesar itu tidak dimanfaatkan dengan baik.

Kepala DPMPTSP Aceh Besar Agus Husni yang juga berada di lokasi menjelaskan bahwa gedung itu terbengkalai akibat pembangunannya tidak berjalan saat terjadi Pandemi Covid 19 selama 2 tahun belakangan melanda Indonesia. Anggaran pembangunan terhenti akibat refocusing Covid 19.

“Ketika saya masuk disini sebagai kepala dinas mulai bulan 5 tahun 2021 lalu. Saya menerima kondisi gedung seperti itu, karena informasinya sebagian kepemilikan, saya juga kurang paham masih dikuasai warga dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Aceh Besar,” ujarnya.

Sengketa tersebut, kata Agus, sudah dipertanyakan langsung ke Diskopukmdag Aceh Besar, namun hingga kini tidak juga jalan. Tujuannya agar jelas, jika memang perlu ganti rugi atau tukar guling, biar seluruh gedung itu kembali ke Pemkab Aceh Besar sepenuhnya untuk dikelola.

“Saya kurang paham. Apakah statusnya tanah Pemkab yang HGU ke warga atau bagaimana. Itu dikelola bagian aset dan Diskopukmdag Aceh Besar, saya sudah berulang kali memintanya. Tapi tetap nihil juga,” jelasnya.

Agus kemudian bercerita, permintaan anggaran untuk lay out atau tata letak MPP itu yang minim dan terkesan DPMPTSP jadi anak tiri. Untuk pembangunannya, Agus mengusulkan sejak tahun 2021 hingga 2022 masing-masing Rp 3 miliar.

“Kita minta Rp 3 miliar, tapi disetujui cuma Rp 1 miliar. Tahun 2021 dan 2022, masing-masing Rp 1 miliar. Dengan anggaran itu tetap kita kerjakan juga. Sekarang masih disusun semua, masih diperbaiki. Kita targetkan MPP Aceh Besar, Oktober 2022 tahun ini sudah beroperasi,” ungkapnya.

Agus cuma mengungkap dengan segala keterbatasan, dia tetap yakin akhir tahun ini beroperasi. Dia pun menuturkan semua sudah dibangun, tenan-tenan dari masing-masing lembaga negara baik itu polisi, kejaksaan hingga dinas perizinan lain.

Abyadi menegaskan bahwa pelayanan publik ini wajib dilaksanakan, karena sesuai amanat UU. Abyadi juga mendorong peran Bupati dan DPRK untuk menyelesaikan persoalan gedung ini.

“Persoalan gedung ini, harus jadi atensi bupati. MPP ini jadi cerminan dan contoh wajah Pemkab Aceh Besar. Ini harusnya atensi bupati,” tegasnya.

Reporter: Hadiansyah

Mohamed Salah Putuskan Cabut dari Liverpool, ini Alasannya

Penulis
Mirzu
-
0
Selebrasi Mohamed Salah usai mencetak gol di laga Liverpool vs Manchester United, Premier League 2021/22 (c) AP Photo

Nukilan.id – Kebersamaan Liverpool dan Mohamed Salah nampaknya tidak akan bertahan lama. Sang winger dilaporkan sudah memantapkan hati untuk pergi dari Liverpool.

Salah pertama kali pindah ke Anfield pada tahun 2017 silam. Dalam waktu singkat ia menjelma menjadi penyerang yang sangat mematikan di lini serang Liverpool.

Produktivitas Salah dalam mencetak gol itu membawa dampak positif bagi Liverpool. The Reds berhasil memenangkan gelar Liga Champions dan Premier League bersama pemain Timnas Mesir itu.

The Mirror mengklaim bahwa kebersamaan Liverpool dan Salah akan berakhir. Sang winger mantap untuk cabut dari Liverpool.

Simak situasi transfer Salah selengkapnya di bawah ini.

Faktor Gaji

Laporan itu mengklaim bahwa Salah mantap meninggalkan Liverpool. Ini dikarenakan masalah kenaikan gaji.

Sudah setahun terakhir, Salah meminta kontrak baru di Liverpool. Ia meminta gaji sekitar 400 ribu pounds per pekan di Anfield.

Namun sayangnya Liverpool ogah menggajinya setinggi itu. Sehingga hingga saat ini Liverpool dan Salah belum kunjung menyepakati kontrak baru sang winger.

Pergi di Musim Depan

Laporan itu mengklaim bahwa Salah sudah membulatkan tekad. Ia memutuskan untuk pergi dari Liverpool di tahun 2023.

Awalnya ia ingin pergi di musim panas ini. Namun tidak banyak tim yang bisa mendatangkannya saat ini.

Jadi ia menunggu saat kontraknya habis di Liverpool, sehingga ia bisa leluasa pindah ke klub yang ia inginkan di musim panas nanti.

Tiga Peminat

Menurut laporan yang sama, sudah ada tiga klub yang mengantre untuk mendapatkan jasa Salah di tahun 2023.

Ada Real Madrid, Barcelona dan PSG yang dirumorkan sangat tertarik meminang jasa sang winger. [Bolanet]

DPRA Gelar Paripurnan LPJ APBA 2021, Singgung Angka Kemiskinan yang Masih Bertahan

Penulis
Redaksi
-
0
Laporan LPJ 2021 DPRA. (Foto: Ist.)

Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) gelar Rapat Paripurna Tahun 2022 untuk membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021.

Pantauan Nukilan.id, pada paripurna itu turut dihadiri Ketua DPR Aceh Saiful Bahri, Wakil Ketua Dalimi, dan Hendra Budian, serta 60% kursi Anggota DPRA terisi. Acara dimulai pukul 11:30 Wib di Gedung Paripurna, Kamis (30/06/2022).

“Salah satu pertanggungjawaban Gunernur Aceh adalah memberikan laporan penggunaan anggaran tahun 2021,” kata anggota DPRA fraksi PKS purnama, saat membacakan Raqan DPRA

Katanya, Aceh juga hingga hari ini masih berada di peringkat nomor 1 termiskin di Sumatra dan no 6 di Indonesia, hal ini menunjukan angka kemiskinan di Aceh tidak mampu di benahi, bahkan mengalami persentase kenaikan dari 13% menjadi 15%.

“Fakta ini jelas sangat memalukan Aceh, dengan anggaran dana yang begitu besar, ini karena buruknya tata kelola pemerintah Aceh, yang mengakibatkan buruknya tata kelola keuangan Aceh,” katanya.

Reporter: Hadiansyah

Rakor Kesbangpol Se-Aceh, Bupati Aceh Tengah Ajak Ciptakan Kesejukan Jelang Pemilu 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Peserta Rakor Berpopse bersama Kaban Kesbangpol Mahdi Efendi dan Bupati Shabela Abubakar. (Foto: Ist.)

Nukilan.id – Pesta demokrasi Pemilu bila tidak ada perubahan akan dilaksanakan November 2024. Masyarakat sangat menantikan untuk ikut serta berpartisipasi sebagai wadah menyalurkan Suara politiknya.

Hal itu disampaikan Bupati Aceh Tengah, Drs. Shabela Abubakar saat membuka Rapat Koordinasi Kesbangpol Se-Aceh yang di Gelar di Oproom Kantor Bupati, Aceh Tengah, Kamis (30/06/2022).

Menurut Shabela, dalam pelaksanaan Pemilu ini, tentu tidak luput dari potensi ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan akibat meningkatnya eskalasi politik, yang bila tidak dikelola dengan baik, berpotensi munculnya gesekan ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi potensi-potensi munculnya dampak buruk tersebut, yang sangat perlu kita lakukan adalah menciptakan dan merajut kesejukan, kerukunan, persatuan dan kesatuan dengan situasi aman dan nyaman.

“Tugas Kita tidak Nampak, akan Tetapi Terasa, kita harapkan dalam menghadapi Demokrasi kedepan kita dapat bersinergi dan Merangkul TNI/POLRI bersama Instansi Terkait. Sehingga nantinya akan lahir kesamaan persepsi serta membangun komunikasi timbal balik dalam menghadapi Pemilu 2024 secara terpadu, terarah dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat,” kata Shabela.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri menilai rakor Kesbangpol se-Aceh ini memiliki makna strategis karena ada Beberapa Pejabat Baru pada Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota, termasuk Aceh Tengah dan juga sebagai wadah yang tepat untuk bermusyawarah merumuskan Strategi terkait Kendala yang di hadapi dalam Persiapan menyonsong Pemilu yang sedang bergulir.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Aceh Drs. Mahdi Efendi ketika dimintai keterangan oleh Awak Media menyampaikan, Kesbangpol harus mampu mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan diharapkan sebisa mungkin dapat melakukan upaya-upaya pendeteksian dini terkait Permasalahan menonjol, baik Potensi Konflik, khususnya kondisi saat ini yang sudah memasuki Tahapan Pemilu, sehingga perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mengawal demokrasi agar berjalan dengan sukses, jujur dan Adil.

Menurut Mahdi, langkah awal yang harus dilakukan ialah dengan membangun Komunikasi, berkoordinasi, konsolidasi, melakukan sosialisasi,
monitoring, analisa dan evaluasi terhadap setiap kondisi sosial-politik di
tengah masyarakat, Termasuk dengan mengoptimalkan Tim Terpadu Penanganan
Konflik Sosial dan Penguatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam menjaga kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

“Saya Meminta agar Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten Kota juga dapat memproduksi laporan peta permasalahan menonjol dan peta kerawanan konflik sosial, untuk kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota serta pada Badan Kesbangpol Aceh sebagai Bahan Pelaporan, masukan dan pertimbangan Gubernur Aceh maupun Bupati/Walikota dalam setiap mengambil kebijakan maupun keputusan terkait Kondusifitas Daerah,” ujar Mahdi Efendi.

Maka dari itu–katanya–Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu, Badan
Kesbangpol diminta aktif melaksanakan pemantauan dengan menerjunkan tim Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah, yang bertugas memotret dinamika sosial politik, kesiapan partai politik, pelaksanaan Pendidikan politik oleh partai politik, ormas, penyelenggara pemilihan, dan kelompok kepemiluan lainnya yang ada di daera.

“Juga sekalgus melaksanakan kegiatan Pendidikan politik untuk peningkatan literasi politik masyarakat secara masif dengan target seluruh lapisan masyarakat dan memanfaatkan berbagai platform yang tersedia baik digital maupun konvensional,’ ujar Mahdi.

Rapat Koordinasi Badan/Kantor Kesbangpol se-Aceh mengusung Tema “Membangun Sinergitas dan Peran Badan/Kantor Kesbangpol Se-Aceh Dalam Menyongsong
Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024”.

Peserta Rakor adalah para Kepala Badan/Kantor Kesbangpol se-Aceh dan Kepala Bidang.

Ketua Panitia Masrimin, S.Sos., MM, Sekretaris Badan Kesbangpol Aceh menyampaikan kegiatan ini bekerja sema dengan Kesbangpol Aceh Tengah yang diikuti 50 peserta dari seluruh Aceh, dan sebagai narasumber tampil Mustafa S.Sos., M. Si selaku Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas, Dedy Andrian, SE., MM selaku Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Munarwansyah, SE., MM selaku Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, serta Drs Sarwa Jalami, Kepala Badan Kesbangpol Aceh Tengah.[red]

BI Aceh: Lebih dari 450 UMKM Terlibat dalam Festival Meurah Silu 2022

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh dan KPwBI kota Lhokseumawe sukses menggelar Festival Meurah Silu Karya Kreatif Aceh Gayo 2022 di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung selama dua hari mulai 25-26 Juni 2022.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Achris Sarwani mengatakan, kegiatan ini bertajuk “Peningkatan Nilai Tambah Produk UMKM Aceh melalui Pengembangan dari Hulu hingga Hilir untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Nasional yang Berkelanjutan”.

“Pendekatan end to end dijalankan sehingga setiap tahapan proses mulai dari desain, produksi, distribusi, hingga pemasaran dan produk dapat dinikmati oleh konsumen, termasuk pemanfaatan digitalisasi baik sisi hulu mupun hilir, sehingga pengembangan UMKM lebih efektif dan efisien disesuaikan dengan tahapan maturitas produk,” kata Achris dalam keterangnnya kepada media, Selasa (29/6/2022).

Disebutkan, terdapat lebih dari 450 UMKM yang terlibat dalam kegiatan Pameran Meurah Silu, baik secara daring maupun luring. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut berhasil menarik lebih dari 5.000 masyarakat Aceh yang berkunjung di Lapangan Musara Alun, Takengon, Aceh Tengah.

“Omset penjualan fisik di lapangan sebesar Rp192.321.865,- dengan rincian pembayaran melalui QRIS sebesar Rp143.175.365 untuk 589 transaksi dan sisanya Rp49.146.500,- secara tunai,” sebut Achris.

Sedangkan hasil penjualan secara online mencatatkan transaksi yang lebih besar sebesar Rp215.610.000,-. Dengan demikian total penjualan secara keseluruhan mencapai sebesar Rp407.931.865,- atau 3,27 kali lipat dari pencapaian Festival Meurah Silu dari tahun sebelumnya.

Selain pameran, kata dia, dalam Festival Meurah Silu 2022 juga diselenggarakan seminar dan talkshow yang diikuti oleh 561 peserta seperti UMKM, kelompok tani, mahasiswa dan juga masyarakat umum.

Kesuksesan kegiatan ini tidak hanya dilihat dari pencapaian angka pengunjung dan nominal transaksi saja yang menjadi tujuannya, namun diharapkan berdampak lebih luas pada area mempertemukan pelaku usaha dari industri secara end to end sekaligus business matching secara lebih luas, edukasi kepada masyarakat terhadap potensi pengembangan komoditas unggulan dan produk lokal daerah, tetap terus menggemakan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan edukasi pembayaran digital terutama QRIS, serta penguatan implementasi ekonomi syariah di Aceh (terutama terkait halal dan creative industry).

“Namun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi ke depannya baik peningkatan baik nilai tambah maupun kualitas produk dengan sedapat mungkin memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dan sinergi-kolaborasi antar stakeholder,” sambung Achris.

Karena itu, produk-produk premium yang telah lolos kurasi dihadirkan dalam pameran ini, sehingga dapat dijadikan benchmark bagi pengembangan UMKM maupun penyelenggaraan kegiatan lainnya bagi masyarakat dan stakeholder di Aceh.[]

Strategi Mitigasi Perubahan Iklim, Indonesia Siapkan Karbon Biru

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi karbon biru © Rich Carey Shutterstock

Nukilan.id – Kita tentu sudah tahu bahwa perubahan iklim kini tengah menjadi isu global. Konvensi PBB tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim mendefinisikan perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Dampaknya mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan.

Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Pada dasarnya, gas rumah kaca dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi agar tetap stabil, tetapi konsentrasinya yang semakin meningkat malah membuat lapisan atmosfer semakin tebal.

Dari penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, kemudian mengakibatkan peningkatan suhu bumi yang disebut pemanasan global.

Dampak perubahan iklim bisa sangat luas untuk kehidupan di bumi. Adanya kenaikan suhu bumi tak hanya berdampak pada naiknya temperatur, tapi juga mengubah sistem iklim. Pada akhirnya, kondisi ini akan memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, hingga ekosistem wilayah pesisir.

Sebagai upaya mengurangi risiko bencana yang diakibatkan perubahan iklim, Indonesia tengah mempersiapkan implementasi karbon biru (blue carbon). Pemerintah sangat yakin bahwa penting menciptakan laut yang sehat, aman, dan produktif demi kesejahteraan bangsa.

Implementasi karbon biru

Perlu diketahui bahwa karbon biru merupakan jenis karbon yang diserap dan disimpan oleh laut dan ekosistem pesisir seperti lamun dan bakau. Menurut penelitian, daun, batang, dan akar serta sedimen bakau dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Indonesia juga menjadi negara dengan peranan penting dalam agenda karbon biru karena termasuk negara dengan estimasi luasan ekosistem bakau terluas di dunia, yaitu sebesar 3.364.080 hektare pada tahun 2021 dan potensi luasan ekosistem lamun terluas ke dua di dunia setelah Australia, yaitu ebesar 832.000 – 1.800.000 hektare. Dengan besarnya potensi luasan dan kemampuannya dalam menyerap serta menyimpan karbon, kedua ekosistem karbon biru ini kemudian menjadi bagian penting dalam pengendalian perubahan iklim.

Victor Gustaaf Manoppo selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mengatakan bahwa ada tiga strategi yang akan menjadi fokus utama Indonesia. Pertama adalah perluasan zona larang tangkap dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, peningkatan efektivitas kawasan konservasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan konservasi laut.

Kedua adalah penguatan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan stok karbon biru. Sementara fokus ketiga yaitu memperkuat sinergi pengelolaan karbon biru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hal tersebut disampaikan Victor dalam acara Global Coalition for Blue Carbon (GCBC), sebuah agenda khusus dalam rangkaian konferensi kelautan dunia The 2nd Oceans Conference (UNOC) di Lisbon, Portugal pada Minggu (26/4). Lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia juga kini resmi tergabung dalam GCBC yang digagas Prancis, Kolombia, dan Kosta Rika.

Dalam kesempatan tersebut, Victor pun menyampaikan bahwa Indonesia menyambut dengan baik ajakan Prancis untuk bergabung dengan GCBC dan mendukung koalisi sebagai upaya global untuk mengelola ekosistem laut dan pesisir.

“Karbon biru, sebagai salah satu jasa ekosistem pesisir, berperan penting dalam implementasi kebijakan ekonomi biru. Secara nasional, melalui terbitnya Peraturan Pemerintah, laut atau karbon biru telah dipromosikan sebagai sektor baru yang akan berkontribusi pada Indonesia’s 2nd Nationally Determined Contribution (2nd NDC) tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Indonesia mempersiapkan kondisi yang memungkinkan untuk implementasi karbon biru,” jelas Victor.

Lewat Kementerian Luar Negeri, Prancis telah mengundang Indonesia untuk mendukung deklarasi bersama pembentukan GCBC. Diketahui Prancis dan Kosta Rika telah memutuskan membentuk GCBC dan negara-negara yang akan bergabung di koalisi ini akan diundang untuk menyampaikan dukungan secara resmi disela-sela UNOC 2.

Menurut keterangan Victor, Indonesia meyakini GCBC memiliki peluang menjadi wadah kerja sama dan kolaborasi dalam pengelolaan ekosistem karbon biru, khususnya peran ekosistem dalam meningkatkan dorongan global untuk mencapai target mitigasi perubahan iklim, serta perannya dalam mengurangi risiko bencana. Hal ini juga dinilai sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi melalui penerapan ekonomi biru.

“Namun demikian, Indonesia memiliki beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, seperti bentuk organisasi GCBC, mekanisme keanggotaan, konsekuensi keuangan bagi negara peserta, status hukum perjanjian yang dibuat dalam koalisi dan mekanisme untuk mengenali dan menghubungkan target pencapaian koalisi dengan kondisi dan target nasional masing-masing negara anggota,” pungkasnya. [GNFI]

Komnas Perempuan Desak DPR Bahas RKUHP Secara Transparan

Penulis
Mirzu
-
0
Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak RKUHP di depan kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6). (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Nukilan.id – Komnas Perempuan mendesak pemerintah dan DPR untuk menjamin proses legislasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani juga mendesak agar Pemerintah dan DPR dapat membuka draf RKUHP terbaru yang akan segera disahkan itu. Ia menilai proses ini penting dalam demokrasi untuk meningkatkan kepercayaan publik.

“Proses legislasi juga perlu membuka pembahasan secara lebih menyeluruh, tidak terbatas pada 16 isu krusial, untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (29/6).

Andy mengatakan, langkah ini juga semakin penting mengingat dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (25/5) kemarin, Komisi III DPR dan pemerintah menyebutkan RKUHP bakal disahkan pada Juli 2022.

Sementara sampai saat ini, draf terbaru RKUHP itu masih belum juga dapat diakses publik. Dalih yang dipakai pembuat undang-undang adalah pemerintah masih memperbaiki tipo dan harmonisasi sehingga draf belum diserahkan ke Komisi III DPR. Di satu sisi, pada rapat 25 Mei lalu di Komisi III DPR, para pembuat undang-undang sepakat menargetkan RKUHP disahkan dalam rapat paripurna pada Juli mendatang.

“Kondisi ini patut disayangkan karena menghambat pemenuhan hak warga negara untuk berpartipasi secara bermakna dalam pembentukan undang-undang,” jelasnya.

Dalam RDP tersebut, Andy menuturkan pemerintah dan DPR telah menyatakan bahwa ada 16 isu krusial yang akan menjadi fokus pembahasan sebagai proses legislasi operan (carry over) dari periode yang lalu.

Kendati demikian, Komnas Perempuan memandang bukan berarti tidak diperlukan lagi pembahasan di luar isu-isu tersebut. Menurut Andy, tetap diperlukan penelaahan ulang draft RKUHP terbaru sebelum nantinya akan disahkan.

Terlebih, RKUHP dinilai perlu memayungi ataupun terintegrasi dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru saja disahkan dan diundangkan. Telaah itu, kata dia, termasuk di dalamnya pencermatan agar tidak ada kerugian yang diakibatkan bias gender

“Untuk memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional warga dengan mencermati kemungkinan kerugian pada kelompok rentan, sebagaimana dinyatakan dalam naskah akademik RUU KUHP,” tegasnya.

Amanat UU terhadap Komnas Perempuan

Andy menegaskan Komnas Perempuan juga sudah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk memberi masukan terhadap draft RKUHP itu. Guna memastikan perlindungan bagi kelompok yang rentan mengalami diskriminasi, seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Langkah itu menurutnya juga sejalan dengan tugas Komnas Perempuan untuk memberikan saran kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat.

Sehingga, dapat terjadi perubahan hukum yang mendukung pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

“Komnas Perempuan ingin memastikan tidak terjadinya reviktimisasi terhadap perempuan korban dalam norma pemidanaan dan delik pidana yang berkaitan dengan hak kebebasan masyarakat sipil serta kekerasan berbasis gender,” kata dia. [CNN]

1...1,6461,6471,648...2,406Halaman 1,647 dari 2,406

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id