Nukilan.id – Memasuki hari H Hari Raya Iduladha 1444 H, yang hanya hitungan hari, stok hewan kurban di Aceh Besar dipastikan sangat mencukupi, atau jauh di atas potensi kebutuhan.

“Seperti tahun tahun sebelumnya, kita di Aceh Besar bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ternak Aceh Besar, namun juga memasok untuk kebutuhan hewan qurban Kota Banda Aceh dan bahkan Pidie dan Aceh Jaya. Insha Allah, tingkat ketersediaan masih dalam level tercover, seperti tahun tahun sebelumnya,” ujarnya.

Kondisi tingkat ketersediaan itu, berdasarkan laporan dari Kadistan Aceh Besar M Jakfar SP, yang mendapatkan informasi secara real time dari para petugas medis Peternakan Kecamatan, di Aceh Besar.

Selain itu, Muhammad Iswanto juga melakukan pemantauan kondisi lapangan secara langsung, dengan menghubungi secara acak kelompok ternak dan bahkan peternak perorangan di Aceh Besar.

Baca Juga: Penjabat Gubernur Aceh Tutup MQK se-Aceh, Serahkan Piala Juara Umum untuk Aceh Besar

“Bagi yang ingin berkurban, tak perlu merasa khawatir, karena stok ternak layak kurban di Aceh Besar juga masih mampu mengcover permintaan pasar. Baik itu kambing maupun hewan besar seperti sapi dan kerbau,” kata Iswanto.

Mengutip laporan dari Kadistan Aceh Besar, M Jakfar SP, stok hewan kurban–sesuai informasi dari petugas medis peternakan kecamatan di Aceh Besar untuk ternak sapi jantan mencapai 2460 ekor dan kerbau jantan 648 ekor. Sebaran sapi terbesar adalah di Kecamatan Montasik, sedangkan kerbau terbanyak ada di Kecamatan Seulimuem.

Sementara untuk jumlah kambing yang terdata mencapai 1573 ekor, belum termasuk jenis domba. Serta diperkirakan masih banyak peternak kambing/domba yang enggan mendatakan ternaknya ke petugas. Sehingga potensi kambin/domba itu juga cukup untuk memenuhi trend permintaan pasar.

Menurut Iswanto, jika dikonversi dengan tingkat kebutuhan per KK daging 1 kg di Idul Qurban, maka jumlah hewan yang tersedia dipastikan cukup, dengan jumlah KK di Aceh Besar yang mencapai 118.364 KK atau jumlah penduduk 395.653 jiwa atau terdiri atas 198.888 pria serta 196.765 wanita.

Muhammad Iswanto juga memastikan hewan ternak yang diplot untuk qurban itu telah diperiksa kesehatannya secara medis dan layak sembelih.

“Namun petugas kita akan turun kembali ke gampon gampong atau pusat penyembelihan, sehari sebelum Idul Adha untuk melakukan sreening kesehatan hewan dan untuk administrasi kelayakan hewan, bahkan juga secara acak akan turun di hari H penyembelihan. Kita ingin agar hewan yang disembelih memang layak konsumsi,” tutur Iswanto.

Seperti diketahui, Aceh Besar adalah salah satu pusat ternak atau hewan potong di Aceh, terutama sapi. Sebagai contoh, saat merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) tahun 2022, Aceh Besar termasuk daerah yang terparah di Aceh, dengan jumlah hewan terjangkit mencapai 12.000 ekor lebih.

Namun berkat kerja keras Pemkab Aceh Besar yang dikomandoi Muhammad Iswanto, Aceh Besar secara luar biasa bangkit dan menjadi daerah pertama di Aceh yang zero kasus PMK. Dengan kata lain, stok hewan kurban di Aceh Besar masih sangat melimpah, sesuai dengan data ril yang ada saat pengobatan massal PMK dulu.

Saat ini di Aceh Besar terdapat 13 unit Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dengan jumlah petugas medis mencapai 47. Mengcover 23 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

“Alhamdulillah, mereka menjadi ujung tombak untuk terwujudnya ternak yang sehat dan bebas penyakit di Aceh Besar, karena mereka juga menjadi penyuluh kesehatan ternak masyarakat,” pungkas Iswanto. []

Baca Juga: Pemkab Aceh Besar Raih Penghargaan Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

Nukilan.id – Memperingati hari bakti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke 115, IDI Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Aceh dan beberapa organisasi profesi, PDGI (dokter gigi) dan beberapa perhimpunan profesi serta RSUZA & Universitas Syiah Kuala, mengadakan serangkaian kegiatan.

Baca Juga: Hadirkan Desainer Nasional, Aceh Besar Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif

Diantaranya adalah sunatan massal, pemeriksaan diagnostik USG & EKG, pelayanan poliklinik spesialistik, pemeriksaan deteksi dini kanker payudara, pembagian paket makanan olahan dan edukasi menyusui.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Banda Aceh pada Minggu (25/06).

Lokasi pelaksanaan acara ini sekaligus ditetapkan sebagai gampong binaan IDI Banda Aceh dalam hal kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Banda Aceh.

Ketua Panitia, dr. Hilda Chandra, MKM, menyebutkan, sunatan massal diikuti oleh 60 an anak dari 5 wilayah di kecamatan di Banda Aceh. Antusias anak-anak mengikuti sunatan massal ini, juga terkait dengan dengan liburan sekolah saat ini.

“Masyarakat kecamatan Kutaraja dan sekitarnya sangat antusias mengikuti pengobatan gratis yang mendatang sejumlah dokter spesialis ini. Mereka juga memanfaatkan pelayanan diagnostik USG & EKG dilokasi”, urai dokter yang biasa disapa Hilda itu.

Ketua IDI Banda Aceh, dr. Muntadahar, Sp.BA menyampaikan harapannya dalam program desa binaan ini. Ia berharap masyarakat di gampong jawa dapat terwujud suatu komunitas masyarakat yang sehat & mandiri nantinya.

Sementara itu, Wakil Ketua I IDI Banda Aceh, dr Teuku Yusriadi Sp. BA menyebut, kegiatan Hari Bakti IDI ini setiap tahun digelar.

“Berdasarkan kosensus nasional, Hari Bakti kita laksanakan setiap 20 Mei. Namun ada beberapa Cabang IDI yang melaksanakannya satu hingga dua bulan kemudian,” jelasnya.

Alasan pemilihan Gampong Jawa sebagai Desa Binaan IDI Banda Aceh berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Kesehatan. Dari 90 desa, dua desa difokuskan menjadi sasaran, yakni Gampong Alue Naga dan Gampong Jawa.

“Tahun ini kita fokuskan serangkaian kegiatan medis di Gampong Jawa. Masyarakat cukup antusias dan terbantu dengan kehadiran kita,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr. Hanif dan sejumlah Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK), yang turun langsung memeriksa pasien pada acara bakti IDI ke 115 ini. []

Baca Juga: APBDes: Bupati Gagal Jalankan Pembinaan dan Pengawasan Desa di Aceh Tenggara

Nukilan.id – Badan Pengembangan Sumber Daya Migas Kementerian ESDM, bersama Dinas ESDM Aceh, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu dan pihak terkait lainnya, melakukan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Migas kepada 50 orang mahasiswa fakultas teknis yang memiliki mata kuliah K3, yang berlokasi di Banda Aceh dan sekitarnya.

“Acara ini dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa fakultas teknik di Aceh untuk mendapat Sertifikat Kompetensi K3 Migas, untuk persyaratannya melamar di sejumlah perusahaan migas lokal dan luar Aceh,” kata Kadis ESDM Aceh, Ir Mahdinur MM, dalam pidatonya pada acara Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi K3 Migas yang dilaksanakan di Aula Dinas ESDM Aceh, Kamis (22/6) di Banda Aceh.

Baca Juga: Dinas ESDM Aceh Buka Stand Penukaran Gas LPG Subsidi

Untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja migas madya di Aceh, Pemerintah Aceh saat ini telah mengirim putra-putri terbaiknya sebanyak 97orang mahasiswa sebagai penerima bea siswa Aceh di Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas – Cepu, selama tiga tahun 2019 – 2021, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.

Keberadaan Industri Hulu dan Hilir Migas di Aceh diharapkan dapat menjadi potensi penyerapan tenaga kerja melalui penyerapan tenaga kerja tetap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) sebagai tenaga penunjang dan tenaga kerja jasa, dalam menjalankan aktivitas operasi Migas di wilayah Aceh.

Mahdinur menyebutkan, Aceh memiliki 14 wilayah kerja (WK) migas Aktif. 10 WK, merupakan kewenangan Aceh, berada dibawah 12 mil laut. Sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 215 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi di Aceh yang pengelolanya dibawah Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Sebanyak 4 WK lagi, merupakan kewenangan pusat, berada di atas 12 mili laut, yang pengelolaannya di bawah Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Selanjutnya, Kawasan KEK Arun Lhokseumawe, sangat berpotensi untuk dikembangkan karena berada di Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran Internasional, dekat dengan sumber bahan minyak mentah, yang sebagian besar berasal dari Jazirah Arab.

Karena wilayah Aceh, masih berpotensi kembali menjadi kawasan produksi migas, pasca Exxon Mobil dan Mobil Oil, kata Kadis ESDM Aceh, kita perlu menyiapkan tenaga profesional migas madya yang profesional.

Anak-anak Aceh yang berminat menekuni pengetahuan bidang migas, kata Mahdinur, dikirim sekolah ke luar, seperti ke Politeknik Energi  dan Mineral Akamigas di Cepu.

Selanjutnya, Fakultas Teknik, yang memiliki program studi perminyakan, dan sejenisnya serta miliki mata kuliah K3, kita berikan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi K3, agar setelah mereka menamatkan studinya di perguruan tinggi, begitu ada peluang penerimaan tenaga kerja di perusahaan migas di Aceh maupun luar Aceh, mereka sudah bisa melamar kerja di perusahaan migas tersebut.

Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi K 3, kata Mahdinur, menjadi salah satu persyaratan utama dalam melamar pekerjaan di perusahaan migas. Kita harapkan, program dan kegiatan Pelatihan dan Pemberian Sertifikasi Kompetensi K3 dan sejenisnya ini, bisa dilaksanakan terus di Aceh.

Program Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi K3, yang dilaksanakan BPSDM ESDM Pusat dan PEM Akamigas Cepu ini, kata Mahdinur, hendaknya, bisa dilakukan setiap tahunnya.

Tujuannya, supaya mahasiswa fakultas tehnik, yang miliki mata kuliah K3, bisa mengikuti pelatihan tersebut, sehingga ketika ia sudah tamat dari fakultasnya, sudah gampang untuk melamar di perusahaan migas.

Pelaksananya, dari sejumlah perusahaan tambang mineral dan migas yang ada di Aceh, sedangkan tenaga mengajarnya kita datangkan dari luar Aceh, maupun tenaga lokal.

Pelatihan dan pendidikan Sertifikasi Kompetensi K3 itu, menurut kami, kata Mahdinur, sangat penting. Oleh karena itu, kerja sama Pemerintah Aceh bersama BPSDM Kementerian ESDM Pusat dan PEM Akamigas Cepu, terus kita tingkatkan, agar Program dan Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi K 3 dilaksanakan di Aceh, sehingga lulusan fakultas teknis di Aceh, semuanya memiliki Sertifikat Kompetensi K3,” pungkas Mahdinur. []

Baca Juga: Buka Pelatihan dan Sertifikasi K3, Kadis ESDM Aceh Harap Dapat Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa

Nukilan.id – Asisten II Sekda Aceh, Ir. Mawardi, menghadiri Pelantikan Pengurus DPD Ormas MKGR Provinsi Aceh, di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Minggu 25 Juni 2023. Mawardi berharap seluruh kader Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR untuk terus berbuat demi kemajuan Aceh dan Indonesia di masa depan.

Mawardi mengatakan, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR sebagai Organisasi Kemasyarakatan telah dikenal lama berkiprah di Indonesia dan kiprahnya tak bisa dipisahkan dari Partai Golkar. Didirikan pada 3 Januari 1960, organisasi ini menjadi salah satu pencetus lahirnya Golkar sebagai partai politik.

Baca Juga: Asisten I Sekda Aceh Pimpin Rapat Pleno I TKPPA, Ini yang Dibahas

“Organisasi ini telah banyak berperan dalam pembangunan di Indonesia, melahirkan kader-kader pemimpin bangsa Indonesia, termasuk di Aceh,” kata Mawardi

Di Aceh, kata Mawardi, para kader MKGR kerap bahu-membahu bersama pemerintah dalam mengisi pembangunan, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, serta ikut memikirkan solusi terhadap berbagai persoalan daerah, terutama terkait masalah pemuda seiring dengan perkembangan zaman.

Pelantikan pengurus DPD Ormas MKGR, bertema Memperkuat Konsolidasi MKGR dalam Rangka Memenangkan Plipres dan Pileg 2024.

Diketahui bahwa Indonesia sedang bersiap menghadapi tahun politik atau pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 yang digelar secara serentak. Untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta para anggota legislatif di berbagai tingkatan, saat ini sebagian tahapan sedang bergulir, di mana pemungutan suara akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah yang juga diadakan secara serentak untuk memilih gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia, yang diagendakan akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

“Bagi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh, dua agenda tersebut sangatlah penting untuk menentukan masa depan Indonesia,” ujar Mawardi.

Mawardi mengatakan pemerintah Aceh melihat ada sejumlah tantangan saat ini yang perlu disikapi bersama termasuk oleh para kader MKGR Aceh dan kader Partai Golkar, yaitu mencegah berbagai potensi konflik sosial kemasyarakatan dan politik di Indonesia.

“Upaya peningkatan partisipasi masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas dalam Pemilu 2024. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan baik secara langsung maupun lewat media,” ujar Mawardi.

Selanjutnya, para kader MKGR diajak ikut memberantas hoaks yang menyebar luas jelang Pemilu 2024 dengan berbagai materi negatif terkait SARA maupun ujaran kebencian. Umumnya sebaran hoaks beredar lewat media sosial. “Kita perlu bersama-sama menghentikannya dengan sikap cerdas dalam bermedia sosial,” kata Mawardi.

“Pemerintah Aceh mengajak para kader Ormas MKGR di Aceh dapat berperan aktif dalam menjawab berbagai tantangan tersebut untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang demokratis dan berkualitas. Pada momentum pelantikan Pengurus DPD Ormas MKGR Provinsi Aceh hari ini, kami berharap kepada seluruh kader Ormas MKGR untuk terus berbuat demi kemajuan Aceh dan Indonesia di masa depan,” ujar Mawardi. []

Baca Juga: Asisten III Ikut Apel Bersama Kasat Kamling di Mapolda Aceh