Nukilan.id – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM bersama Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Sekda Aceh Bustami Hamzah dan unsur Forkopimda Aceh menyambut rombongan para menteri yang akan menghadiri acara  deklarasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, Selasa besok.

Beberapa menteri yang disambut antara lain, Menkopolhikam Mahfud MD, Mendagri Tito Carnavian , Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Laoly. Penyambutan langsung dilakukan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Senin (26/06/2023).

Baca Juga: Pj Bupati Aceh Besar Sebut Stok Hewan Kurban di Aceh Besar Dipastikan Cukup

Semua rombongan menteri itu transit sejenak di ruang VIP Room Bandara SIM

“Alhamdulillah, sekitar pukul 16.10 WIB pesawat yang membawa rombongan Pak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mendarat mulus sesuai skedul. Harapannya semua agenda pak menteri terlaksana sesuai yang telah direncanakan,” kata Muhammad Iswanto.

Untuk diketahui bersama, Peluncuran Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Aceh, merupakan agenda Presiden sebagai pertanda dimulainya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat non yudisial.

Hadir saat penyambutan Pj Bupati Aceh Tamiang, Kakanwil Hukum dan HAM Aceh, Kapolresta Banda Aceh dan sejumlah pejabat lainnya. []

Baca Juga: Penjabat Gubernur Aceh Tutup MQK se-Aceh, Serahkan Piala Juara Umum untuk Aceh Besar

Nukilan.id – Selaku Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mountala, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto S.STP MM bersama Direktur Utama PDAM Tirta Montala,, Sulaiman menyerahkan bantuan 100 paket sembako murah untuk warga miskin dan keluarga balita stunting.

Acara penyerahan berlangsung di kantor induk PDAM Tirta Montala di Gampong Siron, Kecamatan Inginjaya, Senin (26/06/2023).

Baca Juga: Pj Bupati Aceh Besar Sebut Stok Hewan Kurban di Aceh Besar Dipastikan Cukup

Bantuan sembako gratis itu diberikan untuk lansia miskin dan keluarga balita stunting dari Gampong Siron dan Pasie Lamgarot.

Sebelumnya manajemen PDAM Tirta Montala juga menyantuni 100 anak yatim. “Santunan itu diberikan untuk masyarakat dalam wilayah layanan PDAM Tirta Montala Aceh Besar, dalam rangka HUT ke-30 PDAM Tirta Montala,” kata Sulaiman.

Pj Bupati Aceh Besar berharap Bansos tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penurunan stunting. “Semoga Bansos serupa terus dapat bergulir ke daerah lain di Aceh Besar,” harapnya.

Sementara Ir Sulaiman MSi mengatakan sasaran bantuan sosial sembako dalam rangka menghadapi meugang dan Idul Adha tahun ini, antara lain kepada masyarakat kurang mampu dan fakir miskin serta kelompok penerima manfaat Balita stunting.

“Penerima bantuan sosial merupakan warga kurang mampu, fakir miskin dan KPM Balita Stunting,” sebutnya.

Syakban (56) warga Pasi Lamgarot, mengucapkan terima kasih atas perhatian PDAM yang telah memberikan sembako.

“Alhamdulillah, sembako ini sangat bermanfaat bagi kami, apalagi esok meugang, terima kasih PDAM,” ujar Syakban usai menerima bantuan tersebut. []

Baca Juga: Kebakaran Lahan Rumbia, BPBD Aceh Besar Kerahkan 2 Unit Armada Dengan 13 Personil

Nukilan.id – Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) Aceh, A. Malik Musa, mengungkapkan harapannya agar kolaborasi antara Ma’mun Murod dan Yusuf Warsim menjadi momen yang membawa kebangkitan bagi Alumni IMM di seluruh Indonesia.

“FOKAL IMM kali ini perlu menunjukkan identitasnya secara konkret kepada publik, agar memiliki nilai tawar dalam berinteraksi dengan pihak penguasa maupun dengan siapa pun,” ujar Malik dalam keterangannya pada Minggu (25/6/2023).

Selain itu, Malik juga menekankan pentingnya FOKAL memiliki misi yang jelas dan tindakan nyata. Jika tujuan FOKAL IMM adalah bergerak dalam ranah politik untuk merebut kekuasaan dan menempatkan kader-kadernya di Parlemen, maka perlu adanya penataan ulang dan penguatan data alumni, yang kemudian dapat disosialisasikan kepada warga Muhammadiyah dan masyarakat umum. Malik, yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, menambahkan hal tersebut.

Tak hanya dalam politik, Malik juga mengusulkan agar FOKAL IMM memperkuat kekuatan ekonominya. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai Holding Company, yang didukung oleh partisipasi dari setiap Korwil FOKAL IMM di seluruh Indonesia.

Pada bidang pendidikan, Malik berpendapat bahwa penting untuk menginventarisasi jumlah alumni IMM yang telah meraih gelar Profesor, Doktor, dan Magister di seluruh Indonesia. Jika terdapat alumni IMM dengan latar belakang pendidikan Magister yang berencana melanjutkan studi Doktor baik di dalam maupun luar negeri namun mengalami kendala, maka FOKAL perlu berperan sebagai fasilitator yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai peluang beasiswa yang tersedia.

Selain itu, Malik juga menyoroti perlunya Kornas FOKAL IMM untuk mencatat jumlah alumni IMM yang mengalami pengangguran.

Sebagai informasi, Ma’mun Murod Al Barbasy dan Yusuf Warsim baru-baru ini terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional (Kornas) FOKAL IMM dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-V FOKAL IMM yang diselenggarakan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal 23-25 Juni 2023.

Kedua pemimpin tersebut terpilih melalui musyawarah mufakat dalam rapat yang melibatkan 13 formatur. Para formatur tersebut telah mencapai kesepakatan untuk menunjuk Ma’mun sebagai penerus kepemimpinan dari almarhum Armin Gultom.

Proses pemilihan calon formatur dilakukan melalui sistem e-voting pada malam hari tanggal 24 Juni 2023, terdapat 13 nama yang mendapatkan suara terbanyak dalam Munas tersebut diantaranya:

1. Yusuf Warsim, 150 suara

2. Ma’mun Murod Al Barbasy, 144 suara

3. Fikri Yasin, 127 suara

4. Suli Da’im, 126 suara

5. Hadi Mulyadi, 120 suara

6. Muhammad Shaleh Tjan, 118 suara

7. Ferry Yanty Burhan, 112 suara

8. Fitri Gayo, 110 suara

9. Enjang Tedi, 107 suara

10. Yayat Sujatna, 94 suara

11. Wahidin Hasan, 93 suara

12. Edi Agus Yanto, 87 suara

13. Andi Nurpati, 81 suara.

Nukilan.id – Mentri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan pentingnya perguruan tinggi mengembangkan riset terkait potensi lokal. Hal ini dikemukakan saat mengunjungi ARC-PUIPT Nilam Aceh Universitas Syiah Kuala, Senin, 26 Juni 2023. Kehadiran Mentri Koperasi Teten Masduki terkait dengan Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Pidie, Selasa, 27 Juni 2023.

Teten menyampaikan sangat bagus USK mengembangkan riset terhadap komoditas unggulan lokal seperti nilam. Karena nilam memiliki  keunggulan komparatif yang tidak bisa di saingi oleh kawasan lain bahkan negara lain. Menurut Teten, seharusnya Indonesialah yang menjadi pusat parfum dunia, karena hampir semua bahan bakunya ada dinegeri kita.

“Riset perguruan tinggi sebaiknya bisa menjawab kebutuhan dan persoalan lokal melalui inovasi yang bernilai ekonomi. Indonesia termasuk Aceh sangat kaya dengan komoditas yang tidak dimiliki oleh negara lain,” urai Teten. 

“Indonesia merupakan market besar untuk industri parfum, skincare dan kosmetika. Jadi lakukan produksi untuk market lokal. Karena negara lainpun mensasar Indonesia sebagai tujuan pemasaran produk mereka,” lanjut Teten.

“Kemenkop akan mendukung Koperasi Inovac USK dengan penguatan kelembagaannya, peningkatan SDM nya serta networking nasional dan internasional dalam pengembangan usahanya,” pungkas Teten.

Kehadiran Menkop UKM ke Kampus USK didampingi oleh Ahmad Zabadi, Deputi Mentri Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Kadiskop UKM Aceh Azhari dan  disambut langsung oleh Rektor USK Prof. Marwan, Kepala ARC Syaifullah Muhammad, Ketua Koperasi Inovac Nadia Isnaini, CEO PT. Biona Adinda Gusti Vonna dan sejumlah pengurus ARC-PUIPT Nilam Aceh lainnya.

Oleh Rektor, Mentri Teten dijelaskan tentang proses hulu-hilir nilam Aceh yang dilaksanakan oleh ARC sejak 7 tahun silam. ARC USK telah merintis jalan baru nilam Aceh yang lebih berkeadilan dengan menciptakan ekosistem baru tata niaga nilam Aceh melalui inovasi pada rantai pasok dan nilai industri nilam.

“ARC USK mengembangkan inovasi teknologi purifikasi secara distilasi molekuler pada tekanan vakum untuk mensintesis Hi-Grade Patchouli yang dapat dimanfaatkan untuk  memformulasikan berbagai produk turunan seperti parfum, serum antiaging, medicated oil, sabun dan lain-lain,” urai Marwan.

“Untuk parfum, kami berharap Pak Menkop dapat membantu putra putri Aceh untuk dapat kesempatan belajar meracik parfum langsung ke Perancis,” lanjut Marwan.

“Ini akan berdampak pada peningkatan nilai tambah dari komoditas lokal Aceh serta menggerakkan UMKM atsiri khususnya nilam, meningkatkan daya saing produk dan kesempatan mendapatkan market yang lebih luas,” tutup Marwan.

Merespon Rektor, mentri meminta agar USK mengirim surat kepada Mentri Keuangan dengan tembusan Menkop UKM dan LPDP agar bisa diupayakan peningkatan SDM Aceh untuk belajar parfum ke Perancis.

Sementara itu Kepala ARC USK Syaifullah Muhammad, menyampaikan akan mengundang Menkop UKM pada pelepasan ekspor nilam selanjutnya dari USK yang direncanakan pada bulan September 2023 mendatang.

“ARC akan terus bekerja keras membantu stake holder nilam Aceh melalui berbagai inovasi mulai dari petani, penyuling, pengumpul, koperasi, eksportir, dan UMKM produk turunan nilam agar tercipta ekosistem nilam yang berkeadilan secara berkelanjutan,” urai Syaifullah di sela-sela diskusi dengan rombongan Menkop UKM.

Setelah mengunjungi berbagai fasilitas produksi nilam dan produk turunannya, Mentri Teten melanjutkan diskusi santai dengan rektor dan pengurus ARC sampil ngopi Sanger Aceh di Sekretariat ARC USK. Hampir 1,5 jam di ARC, Mentri dan rombongan meningkalkan USK menuju penginapan.

Sebelumnya kedatangan Menkop UKM RI di Bandara Sultan Iskandar Muda disambut oleh Sekda Aceh, Perwira Kodam, Polda dan Kejaksaan Tinggi Aceh dan beristirahat sejenak di Rumah Makan Ayam Promugari Blang Bintang Aceh Besar.

Nukilan.id – Tim Divisi Hukum (Divkum) Mabes Polri membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dan kolerasinya dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hal tersebut dikupas secara tuntas dalam focus group discussion (FGD) di Aula Machdum Sakti Polda Aceh, Senin, 26 Juni 2023.

FGD tersebut dibuka oleh Karo Bankum Divkum Polri Brigjen Imam Sayuti, serta ikut didampingi Irwasda Polda Aceh Kombes Muhamad Setyobudi Dwiputro dan Kabidkum Kombes Wika Hardianto.

FGD yang mengusung tema “Perlakuan terhadap Tersangka di Lingkungan Polri dalam Perspektif HAM” tersebut diikuti oleh para penyidik, baik tingkat Polda maupun Polres jajaran.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh Supriady Utama, selaku salah satu narasumber menyampaikan, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polri harus mempedomani beberapa regulasi, terutama aturan terkait HAM, seperti UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, KUHAP, Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap dan SOP, serta beberapa aturan lain yang memiliki kaitannya dengan HAM.

“Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sebagaimana regulasi terkait HAM,” kata Supriady Utama.

Menurutnya, standar perilaku anggota Polri dalam penegakan hukum wajib mematuhi ketentuan berperilaku atau code of conduct. Salah satunya, yaitu tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka, itu pun harus sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

“Standar perilaku anggota Polri dalam bertindak sudah ada SOP atau aturan yang perlu dipedomani, mulai dari penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, hingga pemeriksaan. Artinya, dalam memperlakukan tersangka juga perlu memperhatikan hak-haknya, jangan sampai penyidik mengabaikan hak tersangka. Bagaimana pun, azas praduga tak bersalah perlu dikedepankan,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Dr. M Gaussyah, dalam kapasitasnya sebagai pemateri membahas tentang sejarah HAM di Indonesia dari periode sebelum kemerdekaan hingga periode reformasi.

Terkait perspektif HAM dalam penegakan hukum di Indonesia, Dr. M Gaussyah mengurai apa yang termaktub dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Dia menjelaskan, bahwa tindakan kepolisian dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

“Intinya dalam setiap tindakan kepolisian harus tetap menghormati HAM dan tetap mempedomi Undang-undang dan aturan yang berlaku,” pungkas Dr. M Gaussyah. []

Nukilan.id – Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar menyambut kedatangan Menko Polhukam RI Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Senin, 26 Juni 2023.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menyampaikan, kedatangan Menko Polhukam merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten Pidie, besok.

“Begitu tiba di Bandara SIM, Menko Polhukam disambut Kapolda Aceh. Selanjutnya langsung bertolak ke Pidie menggunakan helikopter,” kata Joko, dalam rilisnya, Senin, 26 Juni 2023.

Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo akan melaksanakan kunjungan kerja terkait Persiapan Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, pada 27 Juni 2023, besok. []

Nukilan.id – Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Pendidikan melibatkan proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan penelitian. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah indeks pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dapat dicapai melalui pendidikan bermutu. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Teuku Riefky Harsya dalam acara webinar dengan tema “Pendidikan Vokasi di Lingkungan Masyarkat Daerah” yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (26/6/2023).

Teuku Riefky mengatakan, fokus pada pendidikan kejuruan atau vokasi merupakan salah satu cara untuk mencapai hal ini. Pendidikan vokasi dianggap sebagai solusi untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing, dan siap bekerja secara profesional. 

“Saat ini, pendidikan vokasi yang ada perlu terus ditingkatkan baik dari segi keberagaman maupun kualitasnya. Selain itu, akses pendidikan vokasi perlu diperluas dan diberikan kesempatan yang besar kepada semua anak di Aceh untuk mendapatkan keterampilan melalui pendidikan vokasi ini,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan vokasi dapat menghadirkan   kompetensi terapan yang dapat memenuhi kebutuhan industri.  Sementara Industri membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan program perusahaan dengan baik. Jika hal ini terwujud, proses adaptasi akan menjadi lebih singkat, produktivitas meningkat, dan efisiensi perusahaan meningkat.

“Kompetensi terapan memberikan bekal bagi pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan menjawab kebutuhan operasional perusahaan dan industri. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan grand desain pengembangan pendidikan vokasi di Aceh agar dapat memperkuat sumber daya manusia yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di daerah tersebut,” jelas Wakil Ketua Komisi I DPR-RI itu.

Dalam hal tersebut, Komisi I berkomitmen untuk terus mendorong program-program pengembangan dan peningkatan kualitas generasi Indonesia. Program-program ini dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan anak bangsa, terutama terkait pemanfaatan teknologi dan informasi digital. 

“Kita percaya bahwa generasi yang memiliki kecakapan, keterampilan, dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat adalah kunci keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Generasi ini akan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan Indonesia yang unggul dan berdaya saing secara global,” pungkasnya. [Rjf]