Sunday, 22 November 2026 Banda Aceh 28°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Nasional

Menko Yusril Surati Gubernur Aceh, Minta Isbat Wakaf Tanah Blang Padang Segera Diajukan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah berkomitmen mengungkap fakta di balik insiden yang terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026. (Foto: kumham-imipas)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah berkomitmen mengungkap fakta di balik insiden yang terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026. (Foto: kumham-imipas)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, meminta Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf Tanah Blang Padang ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait proses penetapan status wakaf dan pengembalian status Tanah Blang Padang.

Surat bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026 itu telah disampaikan kepada Pemerintah Aceh pada Rabu (18/11) melalui aplikasi Srikandi, yang merupakan sistem persuratan resmi pemerintahan. Surat tersebut turut ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenko Kumham Imipas, Prof. Muhammad Siddiq Armia, membenarkan bahwa surat Menko Yusril telah diterima Pemerintah Aceh melalui aplikasi persuratan tersebut.

“Surat resminya sudah masuk hari ini melalui aplikasi Srikandi (Aplikasi Persuratan Resmi),” ujar Prof. Siddiq.

Mengenai jadwal pengajuan permohonan isbat wakaf, Siddiq menyebutkan tidak ada batas waktu khusus yang ditetapkan bagi Pemerintah Aceh. Proses selanjutnya akan menyesuaikan mekanisme persidangan dan jadwal yang ditentukan Mahkamah Syar’iyah Aceh.

“Secara khusus tidak ada, karena hal ini sangat bergantung pada jadwal sidang isbat yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah,” jelasnya.

Siddiq berharap penyelesaian persoalan status Tanah Blang Padang dapat dikawal bersama oleh seluruh pihak terkait agar berlangsung sesuai ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing lembaga.

Ia juga mendorong Pemerintah Aceh segera merespons surat Menko Kumham Imipas dengan mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.

“Mari sama-sama kita kawal agar Pemerintah Aceh cepat merespons dengan segera mengajukan permohonan penetapan sidang isbat wakaf Blang Padang,” harapnya.

Lebih lanjut, ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dapat berjalan optimal dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Melalui proses di Mahkamah Syar’iyah Aceh, status Tanah Blang Padang diharapkan memperoleh kejelasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemenko Kumham Imipas mendorong penyelesaian persoalan Tanah Blang Padang melalui jalur hukum yang sesuai, dengan tetap menghormati kewenangan lembaga peradilan serta mengedepankan kepastian hukum. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News