Hal tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Bandara Sultan Iskandar Muda, Jumat (6/11/2026). Ia menyebutkan pemerintah akan melakukan investigasi terhadap kerusuhan yang terjadi saat peringatan Maulid beberapa hari sebelumnya guna mengetahui fakta sebenarnya dari peristiwa tersebut.
“Pemerintah telah mempersilahkan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ibu Anis Hidayah untuk datang melaksanakan penyelidikan bersama komnas HAM perwakilan Aceh serta dapat berkoordinasi dengan Pangdam dan Kapolda,”kata Yusril
Dalam kesempatan itu, Yusril turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang warga dalam insiden tersebut. Ia juga mendoakan 13 masyarakat lainnya yang mengalami luka-luka agar segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
Yusril menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tanpa adanya pembatasan. Namun, ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi persoalan sensitif, termasuk pengibaran Bendera Bulan Bintang, guna mencegah terjadinya insiden serupa.
Ia juga mengajak para ulama, pimpinan pesantren, pimpinan dayah, serta tokoh masyarakat di Aceh untuk tetap melaksanakan perayaan Maulid Nabi hingga Desember mendatang dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban.
“Persoalan bendera salah satu agenda yang sedang menjadi perhatian pemerintah pusat. Selain persoalan bendera, terdapat dua persoalan lain yang turut dibahas, yakni lahan Blang Padang dan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” tegasnya.
Menurut Yusril, pembahasan mengenai persoalan bendera sebelumnya diwarnai perbedaan pandangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Kondisi tersebut menyebabkan persoalan pengibaran bendera hingga kini belum menemukan penyelesaian.
“Pemerintah Pusat tidak tinggal diam mengatasi permasalahan ini, kami sedang bekerja untuk menyelesaikan persoalan ini, Pemerintah terus berupaya membangun dialog bersama Gubernur Aceh, Wakil Gubernur, pimpinan DPRA, Ulama, dan tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian terkait persoalan bendera, Blang Padang, dan otonomi khusus. Jadi mohon bersabar dan Menahan diri akan tidak timbul kerusuah seperti beberapa hari lalu,” tutupnya.
Reporter: Tibrani
Editor: Akil
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
