NUKILAN.ID | JAKARTA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, memperoleh penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian Kejati Aceh dalam menuntaskan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026.
Penghargaan itu diserahkan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam agenda tersebut, Kajati Aceh diwakili Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Aceh untuk menerima piagam penghargaan beserta penyematan pin yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN.
Piagam dengan nomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 itu merupakan bentuk apresiasi atas peran Kejati Aceh dalam penanganan tindak pidana pertanahan melalui Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Provinsi Aceh.
Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi Kejati Aceh bersama Polda Aceh dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh dalam menyelesaikan target operasi yang telah ditetapkan.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran kejaksaan dan kepolisian atas keterlibatan mereka dalam upaya pemberantasan mafia tanah.
Menurut Nusron, penanganan kejahatan di bidang pertanahan membutuhkan keterlibatan berbagai institusi. BPN, kepolisian, dan kejaksaan harus bekerja bersama agar proses penanganan setiap perkara dapat berjalan dengan baik.
“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” kata Nusron.
Ia kembali menekankan bahwa keberhasilan menuntaskan target operasi tindak pidana pertanahan merupakan hasil kolaborasi seluruh aparat penegak hukum yang terlibat.
Nusron juga mendorong agar koordinasi dan sinergi antarlembaga semakin diperluas, tidak hanya pada tingkat provinsi, tetapi hingga ke kabupaten dan kota. Menurutnya, penguatan kerja sama tersebut diperlukan untuk mendeteksi potensi kejahatan pertanahan lebih awal dan mencegah praktik mafia tanah.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya intensitas kegiatan ini lebih ditingkatkan. Karena itu, kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu melakukan pencegahan sejak dini,” ujarnya.
Pada tahun 2026, Kementerian ATR/BPN memberikan penghargaan kepada 75 penerima dari 25 provinsi di Indonesia. Para penerima terdiri atas kepala kepolisian daerah, kepala kejaksaan tinggi, serta kepala kantor wilayah BPN.
Kejati Aceh menjadi salah satu institusi yang mendapatkan apresiasi tersebut berkat keberhasilannya menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan dalam penanganan tindak pidana pertanahan.
Penghargaan itu sekaligus menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi Kejati Aceh dalam mendukung penegakan hukum di sektor pertanahan melalui sinergi bersama sejumlah lembaga terkait.
Ke depan, Kejati Aceh menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan koordinasi dengan Polda Aceh dan Kanwil BPN Provinsi Aceh. Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan secara profesional serta berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang hadir mewakili Jaksa Agung RI. Hadir pula Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol Suhirman, mewakili Kapolri, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
