Sunday, 22 November 2026 Banda Aceh 25°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Aktual

Pemerintah Diminta Ubah Pendekatan Keamanan di Aceh, Fokus Ancaman Terorisme

Ilustrasi terorisme. (Foto: Shutterstock)
Ilustrasi terorisme. (Foto: Shutterstock)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah diminta mengubah pendekatan keamanan terhadap Aceh dengan tidak lagi menjadikan persoalan separatisme sebagai fokus utama. Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Al Chaidar, menilai perkembangan jaringan terorisme justru perlu mendapat perhatian lebih serius.

Al Chaidar mengatakan, Aceh memiliki potensi kerawanan terhadap masuknya berbagai kelompok dan aliran, termasuk jaringan terorisme yang berafiliasi dengan ISIS. Hal itu disampaikannya menyusul penangkapan tiga orang yang diduga terlibat jaringan terorisme oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Bireuen, Aceh Besar, dan Banda Aceh pada 17 November 2026.

“Aceh sudah saatnya tidak lagi dilihat sebagai wilayah separatis, tetapi sebagai wilayah yang menghadapi krisis perkembangan kelompok terorisme. Ini yang seharusnya diperhatikan pemerintah,” kata Al Chaidar kepada Nukilan, Sabtu (21/11/2026);

Menurut dia, kondisi keamanan Aceh setelah perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) perlu dikelola dengan pendekatan yang menyesuaikan perkembangan ancaman.

Ia mengingatkan, kelompok terorisme berpotensi memanfaatkan situasi sosial dan politik untuk melakukan perekrutan, termasuk kemungkinan mendekati orang-orang yang memiliki latar belakang konflik masa lalu. Al Chaidar bahkan menyebut mantan anggota GAM berpotensi menjadi sasaran perekrutan apabila persoalan tersebut tidak dikelola dengan baik.

“Ada kemungkinan mantan anggota GAM direkrut menjadi kelompok teroris jika persoalan ini tidak dikelola dengan baik,” sebutnya.

Al Chaidar juga menyinggung kembali sejarah keberadaan kamp pelatihan kelompok bersenjata di kawasan Pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar, pada 2010. Kasus tersebut menjadi salah satu catatan penting perkembangan jaringan terorisme di Aceh. Saat itu, aparat mengungkap keberadaan kamp pelatihan militer yang melibatkan anggota jaringan jihad dari berbagai daerah.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan dan catatan sejarah penanganan kasus tersebut, pelatihan di Pegunungan Jalin berkaitan dengan rencana pembentukan basis perjuangan bersenjata di Aceh. Operasi kepolisian terhadap jaringan itu juga berkembang ke sejumlah wilayah lainnya.

Al Chaidar menilai pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa Aceh tidak sepenuhnya terbebas dari potensi masuknya jaringan terorisme meskipun telah memasuki masa perdamaian.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi prioritas kebijakan keamanan di Aceh. Menurut dia, penguatan kapasitas pencegahan dan penanganan jaringan terorisme perlu menjadi perhatian. Ia juga menyinggung kebijakan pembangunan batalion di Aceh yang menurut pandangannya perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan keamanan daerah.

“Yang diperlukan adalah perhatian terhadap perkembangan kelompok teroris. Jangan sampai pemerintah justru mengabaikan persoalan yang lebih mendesak,” katanya.

Diketahui, Densus 88 menangkap 15 tersangka dugaan tindak pidana terorisme di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Penindakan tersebut menyasar jaringan Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS.

Tiga orang yang ditangkap di Aceh masing-masing berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54). Ketiganya diamankan di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.

Penangkapan tersebut kembali menempatkan perkembangan jaringan terorisme di Aceh sebagai salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam kebijakan keamanan pascaperdamaian. []

Reporter: Sammy