NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh segera menempuh proses hukum untuk mengembalikan status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Permohonan penetapan atau isbat wakaf akan diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengembalian status lahan bersejarah tersebut.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengatakan, persetujuan Presiden menjadi perkembangan penting dalam penyelesaian persoalan status Blang Padang yang telah lama menjadi perhatian masyarakat Aceh.
Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang turut mendorong penyelesaian persoalan tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengembalian status tanah harus melalui prosedur hukum untuk memastikan kepastian dan mencegah munculnya sengketa di kemudian hari.
Pemerintah Aceh kini menyiapkan koordinasi dengan instansi terkait guna melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum permohonan isbat wakaf disampaikan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Dalam skema penyelesaian yang disepakati pemerintah pusat, pengembalian fungsi Blang Padang sebagai tanah wakaf akan disertai penyediaan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan RI dan Kodam Iskandar Muda.
“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga,” kata Nurlis Effendi dalam keterangannya kepada Nukilan, Sabtu (21/11/2026).
Ia menilai penyelesaian persoalan Blang Padang tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan atau pemanfaatan lahan, tetapi juga menyangkut nilai sejarah dan spiritual masyarakat Aceh.
Karena itu, Mualem meminta seluruh pihak mengedepankan musyawarah serta menjaga hubungan antarlembaga selama proses penyelesaian berlangsung.
“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum,” ujarnya.
Adapun dasar pengajuan isbat wakaf tersebut merujuk pada surat Menko Kumham Imipas Nomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026. Surat itu turut ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.
Dalam surat tersebut, Yusril menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan terhadap pengembalian status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru bagi Kementerian Pertahanan RI yang selanjutnya diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda.
Penyediaan lahan pengganti tersebut menjadi bagian dari skema kompensasi atas pengembalian fungsi Blang Padang sebagai tanah wakaf. Yusril juga meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh agar status hukum tanah tersebut memperoleh penetapan secara formal. []
Reporter: Sammy





