NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah berkomitmen mengungkap fakta di balik insiden yang terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026.
Pemerintah juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang warga dalam peristiwa tersebut serta memastikan para korban luka mendapatkan penanganan medis. Selain itu, seluruh proses penanganan akan dikoordinasikan antarlembaga agar berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Hal itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (6/11/2026). Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat Aceh menjaga persatuan dan situasi keamanan tetap kondusif.
Konferensi pers itu turut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Pangdam Aceh Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, serta Deputi Bidang HAM Kemenko Kumham Imipas, Prof. Muhammad Siddiq Armia.
Dalam keterangannya, Yusril menyatakan pemerintah akan mengawal pendalaman kasus tersebut dengan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ia juga menyampaikan doa agar warga yang mengalami luka-luka segera diberikan kesembuhan.
“Pemerintah menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga dalam peristiwa 4 November lalu. Kita harus mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Komnas HAM juga akan menjalankan tugas pemantauan dan penyelidikan sesuai kewenangannya,” ujar Yusril.
Ia mengatakan komunikasi dengan Ketua Komnas HAM telah dilakukan. Koordinasi selanjutnya akan melibatkan perwakilan Komnas HAM di Aceh, Polda Aceh, dan Kodam Aceh agar penyelidikan berlangsung berdasarkan tugas serta kewenangan masing-masing lembaga.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan medis yang memadai.
Dari total 13 warga yang mengalami luka-luka, empat orang di antaranya telah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan.
“Kami terus memantau kondisi para korban dan memastikan mereka memperoleh perawatan medis secara optimal. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk tetap tenang, menahan diri, serta tidak mudah terpancing oleh provokasi maupun informasi yang belum jelas kebenarannya,” ungkap Ruddi.
Ia turut mengapresiasi masyarakat yang telah berperan menjaga keamanan dan ketertiban di Aceh.
Di sisi lain, Pangdam Aceh Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pemeriksaan internal terkait peristiwa yang melibatkan personel gabungan TNI di wilayah Pidie.
Selain 13 warga yang mengalami luka-luka, enam personel TNI juga dilaporkan terluka dalam kejadian tersebut. Lima personel masih menjalani perawatan, sedangkan satu lainnya telah diperbolehkan pulang.
“Kejadian ini tentu tidak kami harapkan. Saat ini kami masih melakukan pendalaman dan investigasi internal untuk mengetahui secara jelas kronologi serta tindakan yang terjadi di lapangan. Apabila prosesnya telah menghasilkan perkembangan, tentu akan kami sampaikan kepada publik,” jelas Mahesa.
Menurutnya, proses pendalaman juga mencakup konsolidasi personel dan pemeriksaan terhadap senjata yang digunakan dalam peristiwa tersebut.
Selain membahas insiden di Pidie, Yusril turut menyampaikan perkembangan pembahasan sejumlah persoalan terkait kekhususan Aceh, termasuk polemik Bendera Aceh dan status lahan Blang Padang.
Mengenai Bendera Aceh, ia menjelaskan bahwa pembahasannya tetap mengacu pada Nota Kesepahaman Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, bendera tersebut merupakan simbol kekhususan dan keistimewaan daerah, bukan lambang kedaulatan yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemerintah pusat, lanjut Yusril, terus mengupayakan kesamaan pandangan melalui dialog dan musyawarah dengan pemerintah daerah, DPR Aceh, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait.
“Bendera Aceh harus dipahami dalam konteks kekhususan dan keistimewaan Aceh. Kita ingin membangun kesepahaman bersama agar tidak terjadi salah tafsir. Pemerintah terus mencari kompromi dan titik temu melalui musyawarah dengan seluruh pihak terkait,” tegas Yusril.
Adapun mengenai status lahan Blang Padang, pemerintah masih menindaklanjuti pembahasannya, termasuk menyangkut aspek administrasi, pengukuran ulang, dan status wakaf lahan tersebut.
Yusril menyebut kedua persoalan itu telah menjadi perhatian pemerintah dan terus dikoordinasikan bersama kementerian serta lembaga terkait berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada bagian akhir keterangannya, Yusril memastikan pemerintah terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Panglima TNI, dalam menangani perkembangan situasi di Aceh.
Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan yang sedang ditangani.
“Pemerintah tidak tinggal diam dan terus bekerja untuk mencari penyelesaian terbaik bagi Aceh. Mari kita jaga ketenangan, saling bermusyawarah, dan menempatkan setiap persoalan sesuai porsinya. Kita optimistis berbagai persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama yang baik,” tutup Yusril.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
