NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan, meminta pemerintah memperhatikan risiko bencana dalam pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur di Aceh, terutama di kawasan yang rawan banjir.
Ia menilai infrastruktur di daerah rawan bencana perlu didukung konstruksi berkualitas dan daya tahan yang memadai agar mampu menghadapi kondisi alam, termasuk tingginya debit air saat banjir.
Irmawan menyebut Aceh memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur, seperti jalan, jembatan, drainase, hingga sistem pengendalian sungai, perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi bencana di masing-masing wilayah.
Menurutnya, infrastruktur di kawasan rawan banjir tidak hanya dituntut mampu menunjang konektivitas dan aktivitas masyarakat, tetapi juga harus memiliki ketahanan terhadap tekanan alam, terutama ketika hujan deras berlangsung dalam waktu lama.
“Pemerintah harus memastikan infrastruktur di wilayah rawan bencana memiliki kualitas konstruksi dan daya tahan yang memadai untuk menghadapi debit banjir. Apalagi, Aceh merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi,” ujarnya.
Selain mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh, Irmawan turut mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana selama musim penghujan. Kondisi cuaca yang tidak menentu dapat memicu banjir maupun tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Ia menekankan bahwa upaya mitigasi perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan, bukan hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi. Langkah antisipasi, menurutnya, harus mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, pemeliharaan berkala, serta pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Irmawan juga menilai kejadian bencana yang berulang di Aceh perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan standar pembangunan infrastruktur. Perencanaan yang mempertimbangkan karakteristik geografis dan risiko bencana dinilai penting agar fasilitas yang dibangun tidak mudah mengalami kerusakan saat bencana kembali melanda.
“Jangan sampai infrastruktur yang baru dibangun justru kembali rusak ketika banjir datang. Perencanaan harus benar-benar memperhitungkan kondisi geografis dan risiko bencana di setiap wilayah,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur di Aceh. Dengan perencanaan yang memperhatikan risiko bencana, infrastruktur diharapkan mampu mendukung perekonomian dan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi dampak bencana serta melindungi keselamatan warga. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





