Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui pergantian Ketua DPRA dari Saiful Bahri alias Pon Yahya ke Zulfadli untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024.
Usulan pergantian Ketua DPRA dari fraksi Partai Aceh telah ditetapkan menjadi Keputusan DPRA oleh Wakil Ketua DPRA, Safaruddin dalam rapat paripurna di gedung paripurna DPRA yang dihadiri oleh 54 orang anggota DPRA beserta pimpinan sidang, Selasa (26/9/2023) malam.
Safaruddin mengatakan usulan pergantian Ketua DPRA merupakan kewenangan politik dari parpol bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 36 ayat 2 huruf d dan ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatatertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
“Namun, hal ini juga merupakan hak dari anggota dewan. Maka dengan ini kami menanyakan kepada anggota dewan yang terhormat. Apakah rancangan keputusan dewan tersebut dapat kita tetapkan menjadi keputusan DPR Aceh?” tanya Safaraddin yang dijawab “setuju” secara serentak oleh anggota DPRA.
Sementara itu, Safaruddin dalam rapat tersebut menyatakan pihaknya belum menyepakati terkait penunjukan pelaksana tugas ketua dari unsur wakil ketua DPRA, yaitu jabatan pimpinan wakil Ketua I DPRA dijabat Dalimi, Wakil Ketua II dijabat Teuku Raja Keumangan dan Wakil Ketua III dijabat Safaruddin.
“Terhadap hal tersebut, kami selaku pimpinan DPRA akan melakukan musyarawah untuk menetapkan pelaksana tugas ketua DPRA yang selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan ditetapkan melalui keputusan pimpinan,” kata Safaraddin dalam rapat tersebut.
Sebelumnya, Partai Aceh dalam surat yang diteken Ketua Partai Aceh Muzakif Manaf alias Mualem, Sekjen Partai Aceh Kamaruddin Abubakar dan Ketua Majeulih Tuha Peut Malik Mahmud Al-Haytar telah mengusulkan pergantian ketua DPRA dari Pon Yahya ke Zulfadli. Surat Nomor: 082/DPP/A/PA/XI/2023 itu telah diantarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh kepada DPRA. [Sammy]
