NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyoroti aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dinilai berpotensi merusak daerah aliran sungai (DAS) serta mengancam kesehatan masyarakat, terutama warga yang menggantungkan kebutuhan hidup pada air sungai.
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Salihin, menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan di Aceh terbagi dalam dua kategori, yakni pertambangan legal yang mengantongi izin dan pertambangan ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi.
Menurutnya, praktik pertambangan ilegal masih ditemukan di sejumlah kabupaten di Aceh. Bahkan, aktivitas tersebut berlangsung di kawasan sempadan hingga badan sungai.
“Aktivitas pertambangan ilegal terjadi di 8 kabupaten ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat karena menggunakan bahan kimia yang berbahaya, karena sebagian masyarakat menggunakan air sungai sebagai sumber kehidupan, sehingga kalau sungai tercemar berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat,” kata Salihin dalam wawancara bersama Nukilan.id pada Kamis (5/11/2026).
Berdasarkan data WALHI Aceh periode 2023 hingga September 2026, luas area pertambangan emas tanpa izin di Aceh tercatat mencapai 8.549,5 hektare yang tersebar di delapan kabupaten.
Aceh Barat menjadi daerah dengan luasan PETI terbesar, yakni 3.264,79 hektare. Posisi berikutnya ditempati Nagan Raya dengan luas 2.961,69 hektare dan Pidie mencapai 1.594,95 hektare.
Adapun sebaran PETI di kabupaten lainnya meliputi Aceh Jaya seluas 444,05 hektare, Aceh Tengah 134 hektare, Aceh Besar 111,42 hektare, Aceh Selatan 32,26 hektare, serta Aceh Barat Daya seluas 6,34 hektare.
Salihin yang akrab disapa Om Sol menyebutkan, pada awalnya masyarakat menolak aktivitas pertambangan ilegal. Bahkan, sejumlah warga telah melaporkan kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Namun, lambatnya penanganan dan lemahnya penegakan hukum membuat sebagian masyarakat mulai mengubah pandangan terhadap aktivitas tersebut.
“Masyarakat akhirnya berubah pikiran, kalau mereka (pemnambang ilegal) boleh menambang emas lantas kenapa kita tidak boleh, akhirnya masyarakat ikut menambang emas,” katanya.
Ia menilai masyarakat Aceh memiliki sejumlah pilihan mata pencaharian lain yang dapat dikembangkan tanpa harus bergantung pada aktivitas pertambangan emas. Salah satunya melalui sektor pertanian dengan memanfaatkan komoditas unggulan daerah, seperti kopi Aceh yang telah dikenal hingga pasar internasional.
Selain pertanian, menurutnya, Aceh juga memiliki potensi besar di sektor perikanan karena didukung garis pantai yang panjang. Potensi peternakan dan investasi produk halal juga dinilai dapat menjadi alternatif pengembangan ekonomi masyarakat.
“Kita juga mempunyai garis pantai yang panjang sehingga bisa dikembangkan sektor perikanan, peternakan dan investasi produk halal. Namun pemerintah kita terlalu pragmatis pola pikirnya, hanya cenderung berpikir untuk eksploitasi mineral saja, tidak mau mengembangkan potensi perikanan, pertanian dan peternakan,” pungkasnya.
Reporter: Tibrani
Editor: Akil
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





