NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyoroti masih banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh yang diduga tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam dokumen perizinan.
Sejumlah kewajiban yang menjadi perhatian meliputi penyediaan kebun plasma bagi masyarakat sekitar, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta perlindungan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi di dalam wilayah konsesi.
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, mengatakan setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam dokumen perizinan.
“Dari banyaknya perusahaan sawit yang beroperasi di Aceh, hanya satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Singkil yang memenuhi kewajiban untuk penyediaan kebun plasma bagi masyarakat di sekitar areal perkebunan, dana tanggung jawab sosial (CSR), serta perlindungan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi di dalam wilayah konsesi,” kata Shalihin dalam wawancara bersama Nukilan.id pada Kamis (5/11/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut tidak terlepas dari lemahnya peran pemerintah daerah dalam memastikan perusahaan perkebunan sawit menjalankan kewajibannya. Pengawasan, penertiban, hingga pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan dinilai belum terlaksana secara optimal.
Atas kondisi itu, pemerintah daerah diminta mengevaluasi kembali perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Aceh. Selain itu, peran organisasi masyarakat sipil atau civil society organization (CSO) dalam melakukan pengawasan sosial terhadap persoalan perkebunan sawit juga dinilai masih terbatas.
“Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, bahkan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) jika perusahan tersebut tidak menjalankan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Om Sol tersebut juga menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh tidak berdomisili di provinsi ini. Akibatnya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan tercatat di luar Aceh sehingga pembayaran pajaknya tidak masuk ke daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Aceh hanya menanggung dampak dari aktivitas perkebunan sawit, seperti banjir, longsor, dan berbagai persoalan lingkungan lainnya.
“Konflik lahan sawit dengan warga juga acapkali timbul dari lemahnya kehadiran pemerintah dalam melaksanakan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan sawit yang bermasalah. Bahkan ada perusahaan yang secara terang-terangan menyatakan tidak memiliki kewajiban tertentu, padahal kewajiban tersebut tercantum dalam dokumen perizinan,” pungkasnya.
Reporter: Tibrani
Editor: Akil
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





