NUKILAN.id | BANDA ACEH — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Banda Aceh akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI pada 21 November 2026 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Musda ini akan memilih ketua DPD II untuk periode 2026–2031.
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Banda Aceh, Sabri Badruddin, mengatakan Musda tersebut diharapkan berlangsung sukses, lancar, serta mengedepankan semangat demokrasi dan kekeluargaan.
Ia menegaskan, seluruh tahapan pelaksanaan Musda harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), peraturan organisasi, serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Partai Golkar.
“Kita harapkan Musda ini berlangsung sukses, lancar, penuh dengan semangat demokrasi, kekeluargaan dan tentu harus dilandasi dengan AD/ART, peraturan organisasi dan Juklak Partai Golkar,” kata Sabri kepada awak media, termasuk Nukilan, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, sesuai Juklak, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum pelaksanaan Musda. Tahapan tersebut dimulai dengan pengumuman secara terbuka melalui media massa, termasuk penyampaian jadwal pendaftaran bakal calon ketua.
“Kemudian, panitia akan melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan bakal calon sebelum menetapkan nama-nama yang dinyatakan memenuhi ketentuan untuk maju dalam pemilihan Ketua DPD II Golkar Kota Banda Aceh,” uajarnya.
Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Banda Aceh, Sayuti M. Nur menjelaskan mekanisme pelaksanaan Musda mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golongan Karya di Daerah.
Sayuti mengatakan, pendaftaran bakal calon Ketua DPD II Golkar Kota Banda Aceh periode 2026–2031 dibuka pada 18–19 November 2026, mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.
“Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan verifikasi pada 20 November 2026. Pada hari yang sama, panitia juga menjadwalkan penetapan dan pengumuman bakal calon yang memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Berdasarkan pengumuman resmi dari panitia, terdapat 10 persyaratan bagi bakal calon Ketua DPD II Golkar Kota Banda Aceh periode 2026–2031. Di antaranya, calon harus pernah aktif menjadi pengurus partai sekurang-kurangnya satu periode pada tingkatannya, satu tingkat di atas atau di bawahnya, serta memiliki pendidikan minimal Diploma III (D-3) atau sederajat.
Selain itu, bakal calon diwajibkan memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT), mempunyai kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G-30 S/PKI, serta telah lulus pendidikan dan latihan kader Partai Golkar.
Persyaratan lainnya meliputi berdomisili di Kota Banda Aceh, memperoleh dukungan minimal 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan, serta bersedia meluangkan waktu dan bekerja sama secara kolektif di dalam partai.
Pengumuman tersebut juga mengatur bahwa bakal calon yang tidak memenuhi kriteria persyaratan harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Mekanisme hak suara dalam Musda XI Golkar Kota Banda Aceh diatur dalam Pasal 24 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golongan Karya di Daerah. Dalam ketentuan tersebut, peserta Musda memiliki hak bicara dan hak suara.
Adapun hak suara diberikan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi sebanyak satu suara, DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota (demisioner) satu suara, Dewan Pertimbangan DPD Kabupaten/Kota satu suara, serta Pimpinan Daerah organisasi sayap AMPG dan KPPG tingkat Kabupaten/Kota satu suara.
Selain itu, Pimpinan Daerah organisasi kemasyarakatan (ormas) pendiri dan yang didirikan Partai Golkar, yakni SOKSI, KOSGORO 1957, Ormas MKGR, AMPI, MDI, HWK, Al-Hidayah, dan Satkar Ulama, secara bersama-sama memiliki satu suara. Sementara itu, Pimpinan Kecamatan juga masing-masing memiliki satu suara.
Reporter: Rezi





