NUKILAN.ID | TAKENGON – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan memperoleh bantuan lima unit dump truck dan lima unit kendaraan roda tiga untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah. Bantuan dari pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana dan prasarana persampahan di daerah itu.
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Tahun 2026 yang dihadiri Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si., di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Bantuan itu merupakan bagian dari persetujuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera pada sektor pengelolaan sampah melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBN Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Direktorat Penanganan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Secara keseluruhan, alokasi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk sektor pengelolaan sampah di Provinsi Aceh mencapai Rp38.566.500.000. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi dukungan sarana persampahan di sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Aceh Tengah.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pengelolaan sampah di wilayahnya. Menurutnya, penambahan armada akan membantu memperluas jangkauan pelayanan kebersihan, khususnya di kawasan permukiman dan fasilitas publik.
“Alhamdulillah, Aceh Tengah akan mendapatkan bantuan lima unit dump truck dan lima unit motor roda tiga. Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan ini. Bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mendukung pengelolaan sampah di Aceh Tengah”, ujar Haili Yoga.
Ia berharap armada yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pelayanan persampahan. Selain itu, Haili juga menekankan pentingnya kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah turut mendorong penguatan budaya gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam mengurangi serta menangani sampah. Dengan demikian, upaya menjaga kebersihan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman pemerintah daerah mengenai tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Menurutnya, potensi ekonomi karbon perlu dikelola secara terencana agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengidentifikasi berbagai potensi kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi unit karbon, termasuk melalui badan usaha milik daerah (BUMD), dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Bagi Aceh Tengah, bantuan armada persampahan dan penguatan tata kelola lingkungan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kebersihan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, disertai peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai tanggung jawab bersama. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
