Monday, 16 November 2026 Banda Aceh 26°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Lingkungan

WALHI Aceh: Penanganan Bencana Harus Menyentuh Akar Persoalan

Ilustrasi kondisi Kabupaten Aceh Tamiang usai banjir bandang yang terjadi akhir November 2025. (Foto: For Nukilan)
Ilustrasi kondisi Kabupaten Aceh Tamiang usai banjir bandang yang terjadi akhir November 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai banjir yang berulang di sejumlah daerah di Aceh berkaitan erat dengan alih fungsi lahan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), serta berkurangnya tutupan hutan.

Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, yang akrab disapa Om Sol, mengatakan persoalan bencana yang terus berulang tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan, kerusakan DAS, dan hilangnya kawasan hutan.

“Bencana berulang terus terjadi dikarenakan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan. Selain itu lokasi pemberian izin konsensi sebenarnya merupakan tempat dilindungi, namun tetap diberikan izin untuk melaksanakan aktivitas merusak hutan,” kata Shalihin dalam wawancara bersama Nukilan.id, Kamis (5/11/2026).

Ia menjelaskan, upaya pemulihan pascabencana selama ini belum menyentuh persoalan mendasar yang menjadi penyebab banjir. Padahal, langkah seperti memperbaiki tata kelola alih fungsi lahan, memulihkan fungsi DAS, melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul, serta mengembalikan fungsi kawasan resapan air perlu menjadi perhatian utama.

Menurut Om Sol, meskipun bencana tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, dampaknya setidaknya bisa diminimalkan melalui penanganan yang tepat. Selama ini, pemerintah dinilai masih lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jembatan dan jalan yang rusak, serta pemulihan lahan pertanian masyarakat.

Sementara itu, persoalan lingkungan yang menjadi penyebab utama bencana berulang dinilai belum mendapatkan penanganan yang memadai.

“Jika tidak ada perbaikan yang menyentuh ke akar persoalan tadi, dan hanya berfokus pada aspek insfrastruktur, maka bencana akan terung berulang, korban terus berjatuhan. Selain itu upaya penegakan hukum harus dilakukan bagi pelaku pengrusakan hutan dan perlu juga peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar areal hutan supaya tidak menebang hutan sembarangan,” tutupnya.

Reporter: Tibrani
Editor: Akil

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News