NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Aceh kembali menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut terutama terjadi di kawasan pesisir Selat Malaka dan berdampak terhadap mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Hasil penelusuran Media Indonesia menunjukkan antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Salah satunya di SPBU Pulo Pisang, Kabupaten Pidie, yang kerap dipadati kendaraan sejak pagi hingga malam hari.
Namun, aktivitas berbeda justru terlihat pada dini hari. Sekitar pukul 02.00 hingga 04.30 WIB, sejumlah kendaraan seperti mobil tua, minibus, dan sepeda motor disebut berulang kali mengisi Pertalite hingga penuh.
Aktivitas tersebut diduga menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi atau dilengkapi tangki tambahan untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Praktik serupa disebut terjadi hampir setiap malam di SPBU Pulo Pisang, SPBU Bambi, dan SPBU Beureunuen.
“Ini sudah menjadi rahasia umum. Aksi jual beli itu seperti dibiarkan atau ada kerja sama,” ujar Ansari, seorang warga Kota Sigli, Jumat (21/8).
Diduga Rugikan Negara Rp1 Triliun
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyebut penyalahgunaan BBM bersubsidi di Aceh berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp1 triliun setiap tahun.
Menurutnya, potensi kebocoran tersebut berasal dari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diperkirakan mencapai 885 ribu liter per hari.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang berlangsung di Aula Ditreskrimsus Polda Aceh, Banda Aceh, Kamis (20/8).
“Kerugian akibat perbuatan tidak bertanggung jawab itu tidak main-main,” tegas Nurlis.
Ia mengatakan Tim Sidak Pemerintah Aceh terus melakukan upaya untuk mengungkap dan menyelesaikan persoalan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Sejumlah Modus Penyalahgunaan Terungkap
Pemerintah Aceh menduga penyimpangan BBM bersubsidi terjadi di tingkat SPBU. Sejumlah modus yang ditemukan antara lain pengisian BBM secara berulang menggunakan kendaraan yang sama, penggunaan nomor polisi palsu, hingga kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
Penyalahgunaan tersebut tidak hanya menyebabkan BBM bersubsidi sulit diperoleh masyarakat. Kondisi itu juga berpotensi mengganggu distribusi dan aktivitas transportasi, meningkatkan biaya operasional, serta memengaruhi harga sejumlah komoditas lokal.
Jika tidak segera ditangani, persoalan tersebut dikhawatirkan turut memberikan tekanan terhadap inflasi di Aceh.
