NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memfasilitasi proses peralihan kepemilikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal sekaligus membuka peluang kedua daerah memperoleh dukungan pengembangan fasilitas kesehatan dari Kementerian Kesehatan.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menegaskan proses tersebut perlu segera dituntaskan.
“Semakin cepat selesai semakin baik, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan,” kata Mualem, Rabu (29/7/2026).
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk mempertemukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan Kementerian Kesehatan. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (29/7/2026).
Dalam rapat itu, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menjelaskan bahwa pembahasan peralihan kepemilikan RSUD Cut Meutia sebenarnya telah berlangsung sejak lama, namun belum mencapai penyelesaian. Menurutnya, kondisi tersebut kini menjadi semakin mendesak karena berkaitan dengan program revitalisasi dan modernisasi fasilitas kesehatan yang dijalankan Presiden Prabowo.
Ia menjelaskan, setiap daerah hanya memperoleh alokasi pengembangan untuk satu rumah sakit umum daerah. Sementara Kabupaten Aceh Utara saat ini memiliki dua RSUD, yakni RSUD Cut Meutia di Kota Lhokseumawe dan RSUD dr. Muchtar Hasbi di Lhoksukon.
“Kondisi seperti ini bisa mengorbankan salah satu RSUD, atau malah dua-duanya nggak mendapatkan bantuan,” kata Nasir.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Prof. Dr. Asnawi Abdullah, yang mengikuti rapat secara daring, menyarankan agar RSUD Cut Meutia dialihkan menjadi aset Pemerintah Kota Lhokseumawe. Menurutnya, langkah tersebut memungkinkan masing-masing daerah memiliki satu RSUD sehingga berpeluang memperoleh dukungan pengembangan dari Kementerian Kesehatan.
“Kemenkes leluasa dalam memberi bantuan dan tak repot dalam mengembangkan RSUD di Aceh Utara,” kata Asnawi.
Ia juga menambahkan, “Sayang sekali, ini sebenarnya untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya agar bantuan-bantuan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Kemenkes bisa sampai ke Lhokseumawe dan Aceh Utara.”
Asnawi mengakui proses pengalihan kepemilikan tersebut memerlukan kompensasi bagi Aceh Utara. Sebagai bentuk kompensasi, Kementerian Kesehatan berkomitmen mengembangkan RSUD dr. Muchtar Hasbi, terutama dalam peningkatan akreditasi dan fasilitas layanan.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Asisten II Setdakab Aceh Utara, M. Nasir, menyatakan pemerintah daerah tidak keberatan dengan skema kompensasi yang ditawarkan Kementerian Kesehatan.
“Namun Aceh Utara menginginkan agar Kemenkes terlebih dahulu melakukan revitalisasi RSUD dr Muchtar Hasbi, baru kemudian diikuti dengan penyerahan RSUD Cut Meutia ke Pemkot Lhokseumawe,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti, berharap proses peralihan dapat segera direalisasikan demi memperkuat pelayanan kesehatan di wilayahnya.
“Saya ingin memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik di Kota Lhokseumawe, jika ada RSUD maka kami bisa memastikannya,” katanya.
Ia menilai Kota Lhokseumawe selama ini menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang belum memiliki RSUD, sedangkan Aceh Utara memiliki dua rumah sakit daerah.
“Rasanya tidak adil bagi kami. Namun, saat ini adalah momentum yang tepat untuk peralihan RSUD Cut Meutia, di saat Presiden Prabowo sedang menjalankan program revitalisasi pelayanan kesehatan,” katanya.
Menutup rapat, Sekda Aceh menyatakan mekanisme kompensasi bagi Aceh Utara masih akan dibahas lebih lanjut bersama seluruh pihak terkait.
“Apakah cukup dengan jaminan dari Pemerintah Aceh dan diketahui oleh Kemenkes. Kalau bisa seperti itu, maka ini segera kita selesaikan,” katanya.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
 Cut Meutia dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe.){kind=link}