NUKILAN.id | Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya puluhan daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Data ini berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 24 Juni 2024.
Menurut Tito, hingga saat ini, sudah ada 518 pemerintah daerah (pemda) yang menandatangani NPHD sebagai bentuk komitmen mereka untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada 2024 di wilayah masing-masing. Berbeda dengan Pemilu 2024 yang dananya bersumber dari APBN, Pilkada 2024 dibiayai melalui APBD.
“Ada 23 pemda yang bahkan belum menandatangani NPHD, apalagi merealisasikannya,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di Makassar, Rabu (26/6/2024).
Tito menjelaskan, secara nasional, Bawaslu membutuhkan setidaknya Rp8,53 triliun. Namun, hingga kini, NPHD yang baru terealisasi sebesar Rp4,43 triliun. Terdapat 85 pemda yang baru merealisasikan NPHD-nya di bawah 40 persen, sementara 23 pemda bahkan belum menandatangani NPHD sama sekali. Seluruh 23 pemda tersebut berada di wilayah Aceh.
“Sebanyak 23 pemda belum merealisasikan sama sekali, artinya Bawaslu daerah itu tidak memiliki dana,” tegas Tito.
Ia menambahkan, jajaran pengawas pemilu di Aceh masih dalam proses pembentukan. Tito pun meminta Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, untuk mendorong 23 pemda di Aceh agar segera menandatangani NPHD dan mencairkan dana bagi jajaran Bawaslu di sana.
“Karena kita perlu membiayai mereka. Jangan sampai ketika jajaran pengawas sudah terbentuk, pemda tidak memiliki dana,” katanya.
Berbeda dengan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menandatangani NPHD dengan 541 pemda dengan total anggaran Rp28,65 triliun. Hingga saat ini, NPHD yang sudah direalisasikan ke KPU mencapai Rp13,73 triliun.
Editor: Akil Rahmatillah
