NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Flower Aceh mendesak pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya. Pembalut dinilai sebagai kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kondisi biologis sehingga akses terhadap produk tersebut seharusnya tidak dibebani pajak.
Direktur Flower Aceh, Riswati, mengatakan pembalut merupakan kebutuhan spesifik perempuan yang harus dipenuhi secara rutin. Karena itu, pengenaan pajak terhadap produk menstruasi perlu dievaluasi, terutama dengan mempertimbangkan kondisi perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.
“Iya tentu saja, pembalut merupakan kebutuhan spesifik perempuan karena biologisnya,” ungkapnya kepada Nukilan.id, Kamis (19/11/2026).
Menurut Riswati, persoalan akses terhadap pembalut masih dialami sebagian perempuan di Aceh, khususnya perempuan miskin di perdesaan dan mereka yang terdampak bencana banjir. Keterbatasan ekonomi membuat sebagian perempuan harus memilih antara memenuhi kebutuhan pangan atau membeli produk sanitasi menstruasi.
“Korban banjir, dan perempuan miskin di desa karena tidak bisa membeli terpaksa memakai pembalut dari kain bekas handuk. Karena pilihannya lebih penting beli beras dari pada pembalut, uang mereka terbatas,” katanya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan menstruasi (period poverty) bukan hanya berkaitan dengan mahalnya harga produk, tetapi juga menyangkut kemampuan perempuan memperoleh kebutuhan sanitasi yang layak, aman, dan higienis. Dalam situasi ekonomi terbatas maupun kondisi darurat bencana, kebutuhan menstruasi kerap menjadi persoalan yang kurang mendapat perhatian.
Atas dasar itu, Flower Aceh mendorong pemerintah menghapus PPN atas pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya melalui fasilitas pembebasan pajak. Kebijakan tersebut diharapkan tidak sekadar mengubah ketentuan perpajakan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi perempuan melalui penurunan harga produk di pasaran.
“Flower Aceh juga mendesak agar adanya penghapusan pajak berdampak langsung terhadap penurunan harga produk,” jelasnya.
Selain pembebasan pajak, Flower Aceh meminta pemerintah menjamin ketersediaan produk menstruasi yang aman, berkualitas, ramah lingkungan, dan terjangkau. Menurut Riswati, upaya tersebut perlu disertai kebijakan yang memastikan perempuan dari kelompok rentan tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan menstruasi.
“Selanjutnya menyediakan pembalut gratis bagi siswi dari keluarga miskin dan kelompok perempuan rentan diiringi promosi kesehatan seksual dan reproduksi perempuan,” pungkasnya. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News




