NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Pemerintah menargetkan sebanyak 49.184 unit huntap dapat diselesaikan paling lambat Desember 2027. Upaya percepatan dilakukan melalui peningkatan pelaksanaan pembangunan serta penyesuaian mekanisme pengerjaan agar lebih efektif.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 1.758 unit huntap telah rampung dibangun, atau sekitar 3,57 persen dari total target. Sementara 1.221 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
“Pembangunan huntap menunjukkan 1.758 unit telah selesai dari target pembangunan 49 ribu unit, dan 1.221 dalam proses,” kata Safrizal saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Forkopimda terkait rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Aceh di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah berupaya memastikan pembangunan hunian bagi korban bencana tidak mengalami keterlambatan. Seluruh target pembangunan diharapkan dapat diselesaikan sesuai jadwal tanpa berlanjut hingga 2028.
“Sebagian kita selesaikan di 2026 ini dan terakhir final di Desember 2027 dan kita tidak berharap ini meluncur ke 2028. Saat ini kita sedang on going process,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Satgas PRR juga akan menerapkan perubahan mekanisme pengerjaan huntap insitu, yakni pembangunan rumah di atas lahan asal milik masyarakat.
Sebelumnya, pembangunan huntap insitu dilaksanakan secara terpusat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, mulai 2027, pelaksanaannya akan melibatkan pemerintah daerah melalui kerja sama dengan pemerintah pusat.
Safrizal menjelaskan, perubahan mekanisme tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat terdampak di wilayah masing-masing.
Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Satgas PRR juga telah menerbitkan aturan baru mengenai tata kelola dan manajemen pembangunan huntap insitu. Pembiayaan program tersebut bersumber dari APBN melalui BNPB.
“Ini sudah ada peraturannya, sudah diundangkan, tinggal disosialisasikan dengan kepala daerah, bupati dan wali kota,” katanya.
Selain melalui penyesuaian mekanisme pelaksanaan, pembangunan huntap di Aceh turut didukung kolaborasi berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi nonpemerintah.
Sejumlah pihak yang terlibat dalam upaya tersebut di antaranya BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Polri, Yayasan Buddha Tzu Chi, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Safrizal mengatakan, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat dukungan sumber daya dan pembiayaan dalam proses pemulihan Aceh, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat segera memperoleh hunian yang layak. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





