NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Direktur Flower Aceh, Riswati, menyoroti mekanisme perlindungan perempuan dan kelompok rentan dalam penanganan bencana banjir di Aceh yang dinilai belum berjalan sesuai kebutuhan. Persoalan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan psikososial, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumatera” di Kanto Kupi, Peunayong, Banda Aceh, Jumat (16/10/2026), Riswati menyampaikan bahwa penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi di lokasi pengungsian masih belum memenuhi standar yang memadai.
“Sebagai contoh, kondisi tempat tidur yang terkadang masih digunakan bersama oleh perempuan dan laki-laki. Selain itu, fasilitas kamar mandi di hunian sementara (huntara) dinilai belum sepenuhnya responsif gender. Sejumlah kamar mandi bahkan memiliki bagian bawah yang terbuka sehingga berpotensi meningkatkan risiko pelecehan dan kekerasan seksual,” katanya.
Riswati juga menyoroti faktor lingkungan yang memperparah risiko banjir di Aceh. Ia menyebutkan, hampir 80 persen wilayah Aceh Tamiang merupakan perkebunan kelapa sawit sehingga penyerapan air hujan menjadi lebih sulit. Selain itu, pendangkalan sungai setelah banjir pada 2025 turut menjadi persoalan.
Kondisi tersebut, menurutnya, terlihat ketika hujan yang mengguyur pada 12 Oktober 2026 kembali memicu banjir meskipun berlangsung dalam waktu singkat.
Banjir yang berulang semakin menyulitkan kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kelompok tersebut menghadapi dampak yang lebih berat dibandingkan masyarakat lainnya.
Menurut Riswati, penguatan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat desa perlu menjadi perhatian. Kesiapsiagaan berbasis lokal dinilai penting karena masyarakat setempat lebih memahami kondisi wilayah dan kebutuhan mereka ketika menghadapi bencana.
“Pengalaman bencana sebelumnya menunjukkan bahwa respons negara belum cukup cepat, sementara warga banyak mengandalkan bantuan dari sesama masyarakat untuk menghadapi situasi darurat,” jelasnya.
Untuk mendukung proses evakuasi, Riswati mengusulkan agar setiap desa yang pernah terdampak banjir bandang dilengkapi perahu atau boat. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memudahkan evakuasi warga ketika banjir kembali terjadi.
Selain kesiapan sarana evakuasi, ia menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan penanggulangan bencana. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam merespons bencana, tetapi keterwakilan mereka kerap terabaikan dalam proses pengambilan keputusan.
“Perempuan memiliki hak untuk memimpin untuk pengelolaan bencana dan berkontribusi besar pada saat terjadi bencana, namun ketika ada proses perencanaaan penting, perwakilan kaum perempuan terpinggirkan bahkan hilang, hal ini tidak terlepas dari dari kaum perempuan tidak masuk secara struktural ke perangkat desa,” pungkasnya.
Reporter: Tibrani
Editor: Akil
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
