NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Perempuan dinilai perlu terus dilibatkan dalam menjaga dan merawat perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama 21 tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005.
Hal tersebut disampaikan Umi Hanisah, salah satu pengasuh Pesantren Diniyah Darussalam Meulaboh, Aceh Barat, dalam kegiatan bertema Pemutaran Inong Peudame-Together, We Were Brave dan Dialog Kebijakan tentang Kepemimpinan Perempuan untuk Perdamaian, Aksi Kemanusiaan, dan Aceh Tangguh.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh UN Women bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta AMAN Indonesia, dengan dukungan Pemerintah Australia.
Umi mengatakan, perempuan memiliki kontribusi penting dalam menjaga perdamaian Aceh. Ia menceritakan, ketika konflik masih berlangsung, pihaknya pernah mengumpulkan para perempuan untuk menjauhkan mereka dari penggunaan senjata api.
Menurutnya, keterlibatan perempuan juga diperlukan dalam proses pascaperdamaian, terutama karena masih terdapat sejumlah poin dalam MoU Helsinki yang dinilai belum terlaksana dan diselesaikan secara menyeluruh.
“Pasca perdamaian dua dekade ini, benih-benih konflik telah mulai beriak kembali, hal ini disebabkan dengan tidak adanya keadilan, persoalan bendera yang tak kunjung selesai, dan pembagian hasil antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat yang belum diselesaikan secara baik,” kata Umi dalam wawancara Nukilan.id pada Rabu (30/9/2026).
Ia menilai, persoalan-persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak memengaruhi keberlangsungan perdamaian yang telah terbangun selama dua dekade terakhir. Karena itu, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang menyasar akar persoalan.
Selain penyelesaian persoalan politik dan keadilan, Umi menekankan pentingnya menjaga generasi muda agar tidak mewarisi dendam akibat konflik masa lalu. Menurutnya, perbaikan kondisi perekonomian menjadi salah satu upaya untuk mendorong kehidupan masyarakat yang lebih baik sekaligus menjaga generasi mendatang tetap hidup dalam suasana damai dan tenteram.
“Maka untuk mewujudkan perdamaian tetap abadi, pemerintah harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan akar masalah yang sedang terjadi untuk diselesaikan secara baik,” pungkasnya. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
