NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Flower Aceh mengecam tindakan kekerasan dan penembakan terhadap warga sipil di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan sejumlah warga mengalami luka-luka.
Organisasi tersebut menilai peristiwa itu sebagai persoalan serius yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan keamanan maupun kepentingan lainnya.
Koordinator Program Flower Aceh, Ernawati, mengutuk segala bentuk kekerasan dan penggunaan senjata secara sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil. Menurutnya, tindakan tersebut juga berdampak terhadap perempuan dan anak.
“Segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan, melukai, dan mengintimidasi tidak dapat dibenarkan. Usut tuntas dan transparan kasus penyerangan warga sipil di Pulo Kenari, Pidie”, tegasnya.
Sementara itu, Direktur Yayasan Darah untuk Aceh, Nurjanah Husein, menyoroti dugaan kekerasan terhadap anak dalam insiden tersebut. Ia mengecam dugaan kekerasan yang dialami Muhammad Rayyan (10 tahun) ketika berupaya melindungi ibunya saat kejadian di Tiro, Kabupaten Pidie.
“Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dugaan kekerasan yang dialami Muhammad Rayyan (10 tahun) saat berusaha melindungi ibunya dalam insiden di Tiro, Kabupaten Pidie.
Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlebih jika dilakukan oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan.
Kami mendesak pengusutan yang transparan dan independen serta pertanggungjawaban hukum bagi siapa pun yang terbukti terlibat.
Anak-anak Aceh berhak atas rasa aman, bukan trauma akibat kekerasan. Negara wajib melindungi, bukan melukai!, tutupnya.
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, turut menegaskan bahwa tindakan kekerasan di Tiro bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Ia mengingatkan bahwa negara dan aparat keamanan memiliki kewajiban melindungi kehidupan serta keselamatan masyarakat, bukan menggunakan kewenangan dan kekuatan yang justru membahayakan warga.
“Tidak boleh ada normalisasi kekerasan oleh negara terhadap warga sipil. Hak hidup tidak bisa dinegosiasikan, dan rasa aman hak semua masyarakat, termasuk perempuan dan anak. Kasus-kasus kekerasan selalu menyebabkan luka fisik, psikologis, dan hilangnya nyawa, juga disertai dampak lainnya, keluarga yang kehilangan orang tercinta, perempuan yang menjadi kepala keluarga dan menanggung beban ekonomi dan pengasuhan, anak-anak yang menyaksikan kekerasan dan mengalami ketakutan, serta masyarakat yang kembali hidup dalam kecemasan dan trauma”.
Riswati juga menyampaikan bahwa persoalan simbol, identitas, maupun ekspresi politik masyarakat seharusnya diselesaikan melalui dialog, penghormatan terhadap hukum, serta mekanisme demokratis.
“Pendekatan tidak boleh menggunakan tindak kekerasan dan tidak proporsional untuk merespons persoalan yang mestinya bisa diselesaikan melalui pendekatan sipil”.
Atas kejadian tersebut, Flower Aceh menyampaikan lima tuntutan kepada sejumlah pihak.
Pertama, meminta Pangdam Iskandar Muda bertanggung jawab secara institusional untuk memastikan kasus tersebut diungkap secara transparan, independen, dan menyeluruh, termasuk menelusuri rantai komando serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Kedua, mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan independen guna mengungkap fakta, mengidentifikasi dugaan pelanggaran HAM, serta memastikan korban mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.
Ketiga, meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie menjamin perlindungan serta pemulihan bagi para korban, termasuk perempuan dan anak. Upaya tersebut mencakup pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, pendampingan hukum, serta perlindungan sosial dan ekonomi bagi keluarga korban.
Keempat, menjamin keamanan perempuan, anak, saksi, dan masyarakat terdampak agar terhindar dari intimidasi, ancaman, maupun tindakan kekerasan lanjutan.
Kelima, mendesak penghentian pendekatan represif terhadap masyarakat dan mengutamakan dialog serta penyelesaian persoalan melalui mekanisme demokratis dengan tetap menghormati kekhususan dan perdamaian Aceh. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
