Friday, 20 November 2026 Banda Aceh 28°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Gender

Flower Aceh Desak Penghapusan PPN Pembalut, Soroti Kemiskinan Menstruasi Perempuan Miskin

Ilustrasi pembalut. (Foto: Net)
Ilustrasi pembalut. (Foto: Net)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen terhadap produk pembalut perempuan kembali menjadi sorotan. Kebijakan tersebut dinilai perlu dievaluasi karena pembalut merupakan kebutuhan biologis perempuan yang tidak dapat dihindari, tetapi masih menjadi beban pengeluaran bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Diskursus mengenai pajak produk menstruasi ini mengemuka setelah masyarakat sipil, akademisi, dan serikat buruh menggugat kebijakan tersebut. Tarif PPN pembalut di Indonesia tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, sementara sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, telah membebaskan produk tersebut dari pajak.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Rabu (4/11/2026), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mendesak pemerintah menetapkan PPN 0 persen untuk pembalut. Kebijakan pajak tersebut dinilai dapat memperburuk persoalan period poverty atau kemiskinan menstruasi, terutama bagi pekerja perempuan berpenghasilan rendah.

Desakan evaluasi juga disuarakan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

Menanggapi persoalan tersebut, Nukilan.id mewawancarai Direktur Flower Aceh, Riswati, pada Kamis (19/11/2026) untuk mengetahui pandangannya mengenai kebijakan pajak produk menstruasi dan dampaknya terhadap perempuan, khususnya kelompok rentan di Aceh.

Riswati menilai pembalut seharusnya dikategorikan sebagai kebutuhan dasar perempuan yang tidak semestinya dibebani pajak. Sebab, kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan kondisi biologis perempuan dan harus dipenuhi secara rutin.

“Iya tentu saja, pembalut merupakan kebutuhan spesifik perempuan karena biologisnya,” ungkapnya.

Menurut Riswati, persoalan akses terhadap produk menstruasi masih dihadapi sebagian perempuan di Aceh, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan di wilayah perdesaan dan perempuan yang terdampak bencana banjir. Keterbatasan ekonomi membuat sebagian perempuan harus mengutamakan kebutuhan pangan dibandingkan membeli pembalut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan menstruasi bukan sekadar persoalan harga produk, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perempuan memenuhi kebutuhan kesehatan dan kebersihan selama menstruasi.

“Korban banjir, dan perempuan miskin di desa karena tidak bisa membeli terpaksa memakai pembalut dari kain bekas handuk. Karena pilihannya lebih penting beli beras dari pada pembalut, uang mereka terbatas,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Flower Aceh mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk memastikan produk menstruasi dapat diakses seluruh perempuan tanpa terbebani persoalan ekonomi. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penghapusan PPN terhadap pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya melalui fasilitas pembebasan pajak.

Menurut Riswati, penghapusan pajak bisa memberikan dampak nyata terhadap harga jual produk di pasaran. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat benar-benar meringankan pengeluaran perempuan.

“Flower Aceh juga mendesak agar adanya penghapusan pajak berdampak langsung terhadap penurunan harga produk,” jelasnya.

Selain pembebasan pajak, Flower Aceh juga meminta pemerintah menjamin ketersediaan produk menstruasi yang aman, berkualitas, ramah lingkungan, dan terjangkau. Upaya tersebut dinilai perlu disertai kebijakan yang memastikan kelompok perempuan rentan tidak tertinggal dalam memperoleh akses terhadap kebutuhan sanitasi menstruasi.

“Selanjutnya menyediakan pembalut gratis bagi siswi dari keluarga miskin dan kelompok perempuan rentan diiringi promosi kesehatan seksual dan reproduksi perempuan,” pungkasnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News