NUKILAN.ID | JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Aceh Selatan, Adi Darmawan, S.Sos., menghadiri Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III yang berlangsung di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan tersebut digelar bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 APKASINDO, mengusung tema “Penguatan Petani Kelapa Sawit dan Sinergitas Hilir Kunci Kedaulatan Energi Indonesia”.
Adi mengikuti kegiatan itu bersama delegasi DPW APKASINDO Aceh yang dipimpin Plt. Ketua DPW APKASINDO Aceh, H. Muasam, SE, serta Fadli Ali selaku Ketua DPW APKASINDO terpilih. Kehadiran delegasi tersebut mewakili aspirasi petani kelapa sawit dari Aceh.
Pembukaan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, penampilan tari Panen Sawit oleh Sanggar Seni Yuda, dan pembacaan doa. Selanjutnya, Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Dr. (cn) Djono A. Burhan, S.Kom., MMgt (Int. Bus), CC, CL, menjelaskan bahwa PENAS III terdiri atas tiga agenda utama.
Ketiga agenda tersebut meliputi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP APKASINDO pada 27 Oktober, Pertemuan Nasional pada 28 Oktober, serta rekapitulasi usulan hasil pertemuan yang dijadwalkan pada 29 Oktober 2026.
Ketua Umum APKASINDO Soroti Persoalan Satgas PKH dan ISPO
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, mengungkapkan persoalan yang dihadapi petani kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Salah satu yang menjadi perhatian ialah pemasangan plang oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di sejumlah kebun yang menurutnya merupakan milik masyarakat.
Selain persoalan lahan, Gulat turut menyoroti penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dinilai belum menjangkau seluruh petani. Ia juga membahas surat edaran Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, mengenai kewajiban 30 persen buah sawit yang masuk ke pabrik kelapa sawit (PKS) berasal dari kebun bersertifikat ISPO.
Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi petani yang masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Ia menegaskan bahwa APKASINDO mendukung Asta Cita Presiden, terutama dalam pengembangan energi terbarukan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak seharusnya menempatkan petani dalam posisi yang berhadapan dengan Presiden.
Bantuan PSR dan Lima Resolusi Petani Sawit Indonesia
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, perwakilan Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara simbolis kepada Koperasi Bangga Bakti. Penyerahan juga mencakup bantuan sarana dan prasarana bagi koperasi petani.
Pada kesempatan yang sama, hasil Rakernas dan Resolusi Petani Sawit Indonesia 2026–2027 dibacakan di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Kementerian Pertanian melalui Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.
Resolusi tersebut memuat lima agenda utama, yakni perlindungan harga tandan buah segar (TBS) dan pembenahan tata niaga, kepastian hukum atas legalitas lahan perkebunan milik petani, percepatan PSR beserta penyederhanaan persyaratan bantuan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan petani melalui koperasi, serta pengembangan kemitraan dengan PT Agrinas Palma Nusantara.
Bappenas dan Kementerian Koperasi Dukung Hilirisasi Sawit
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., menyampaikan dukungan terhadap hasil Rakernas DPP APKASINDO dalam kerangka pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit nasional. Ia menyebut Bappenas mendapat mandat Presiden untuk mengambil peran utama dalam mempercepat pelaksanaan hilirisasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Koperasi, Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., menjelaskan bahwa kementeriannya mendorong koperasi petani sawit agar mempunyai kegiatan usaha yang berkelanjutan, termasuk kemampuan mengolah minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Saat ini, terdapat empat koperasi yang direncanakan membangun pabrik dengan pendampingan Kementerian Koperasi. Salah satu pabrik tersebut telah diresmikan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, M.Si., dalam sambutannya juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan dan kapasitas petani sawit agar mampu menjadi “petani berdasi”.
Rangkaian pembukaan PENAS III sekaligus peringatan HUT ke-26 APKASINDO kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng.
Petani Aceh Selatan Dorong Percepatan PSR dan Pembangunan Infrastruktur
Adi Darmawan menilai sejumlah resolusi yang dihasilkan dalam pertemuan nasional tersebut sesuai dengan persoalan yang dihadapi petani sawit di Aceh Selatan. Ia berharap aspirasi petani di daerah dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional.
“Kehadiran kami di PENAS III membawa harapan petani sawit Aceh Selatan agar suara petani di daerah benar-benar didengar dalam kebijakan nasional. Program PSR sangat kami butuhkan, karena banyak kebun petani di Aceh Selatan sudah berusia tua dan produktivitasnya terus menurun. Kami berharap proses pengajuan PSR dipermudah dan dipercepat, terutama soal persyaratan legalitas lahan yang selama ini menjadi kendala utama petani,” ujar Adi.
Ia mengatakan, program peremajaan kebun perlu dibarengi dengan penyediaan infrastruktur perkebunan yang memadai agar produktivitas petani dapat meningkat.
“Jalan produksi, akses ke pabrik kelapa sawit, serta dukungan pupuk dan bibit unggul adalah kebutuhan nyata petani di Aceh Selatan,” katanya.
Mengenai sertifikasi ISPO dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Adi menyatakan bahwa petani mendukung pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan. Namun, menurutnya, dukungan berupa pendampingan dan pembiayaan tetap diperlukan agar petani swadaya mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.
“Petani swadaya tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan pendampingan, pembiayaan sertifikasi, dan penguatan kelembagaan melalui koperasi, agar petani kecil tidak tertinggal dan justru menjadi bagian penting dari sawit berkelanjutan Indonesia,” tegasnya.
Adi berharap APKASINDO dapat terus memperkuat perannya dalam memperjuangkan kepentingan petani sawit, termasuk petani di wilayah Aceh Selatan.
“APKASINDO harus semakin kokoh sebagai rumah besar petani sawit. Dari Aceh Selatan, kami siap bersinergi bersama DPP, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan petani sawit yang sejahtera dan berdaulat,” pungkasnya. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
