NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Fadhli Ali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (DPW APKASINDO) Aceh dalam Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang berlangsung di Banda Aceh, 8 Oktober 2026.
Muswilub tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat ME Manurung, yang datang langsung dari Jakarta.
Fadhli menyampaikan apresiasi kepada para anggota yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin organisasi petani kelapa sawit tersebut di Aceh.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan anggota APKASINDO Aceh untuk memberikan Amanah kepada saya,” ujar Fadhli Ali.
Ia menilai perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki peran penting dalam menopang perekonomian dan kesejahteraan ribuan keluarga di Aceh. Namun, petani swadaya masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari legalitas lahan, rendahnya produktivitas akibat keterbatasan bibit unggul, fluktuasi harga tandan buah segar (TBS), hingga pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pemenuhan standar keberlanjutan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Fadhli membawa visi, misi, dan program kerja strategis yang berorientasi pada penguatan organisasi serta peningkatan kesejahteraan petani sawit di Aceh.
Ia menargetkan APKASINDO Aceh menjadi organisasi profesi yang solid, transparan, mandiri, dan responsif dalam mewujudkan petani kelapa sawit yang sejahtera, berdaulat, dan berkelanjutan dengan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.
Dalam menjalankan kepemimpinannya, Fadhli menetapkan 10 misi utama. Pertama, memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi. Kedua, membangun struktur kepengurusan DPW hingga DPD yang solid, inklusif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat sinergi dengan DPP APKASINDO.
Ketiga, memperjuangkan hak serta kepastian legalitas lahan petani. Keempat, mengadvokasi kepentingan petani swadaya, mendorong kepastian hukum atas aset perkebunan, dan membantu menyelesaikan persoalan tumpang tindih kawasan hutan.
Kelima, meningkatkan produktivitas perkebunan dan kapasitas sumber daya manusia. Keenam, mendorong transfer teknologi, pemanfaatan hasil riset perkebunan, serta memperluas akses petani terhadap bibit kelapa sawit unggul dan bermutu.
Ketujuh, memperjuangkan stabilitas dan transparansi tata niaga TBS. Kedelapan, mengawal penerapan regulasi penetapan harga TBS di tingkat provinsi agar berjalan adil dan transparan, mengurangi kesenjangan harga, serta memperkuat kemitraan antara kelembagaan petani dan pabrik kelapa sawit (PKS).
Kesembilan, mempercepat penerapan praktik perkebunan sawit berkelanjutan. Kesepuluh, mendukung program lingkungan di daerah, termasuk Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Aceh, untuk meningkatkan daya saing produk sawit rakyat di pasar global.
Siapkan Program Kerja di Tiga Bidang
Untuk merealisasikan misi tersebut, Fadhli membagi program prioritas ke dalam tiga bidang utama, yakni organisasi dan keanggotaan, kemitraan dan tata niaga, serta peremajaan dan sarana prasarana.
Pada bidang organisasi dan keanggotaan, APKASINDO Aceh akan melakukan digitalisasi basis data anggota. Langkah ini ditujukan untuk memudahkan pemutakhiran data sekaligus mendukung penyaluran program bantuan pemerintah, termasuk beasiswa dan fasilitasi sarana prasarana.
Konsolidasi organisasi juga akan diperkuat melalui kunjungan kerja rutin ke DPD di sejumlah wilayah, meliputi kawasan barat-selatan, timur-utara, dan tengah Aceh.
Pada bidang kemitraan dan tata niaga, Fadhli berencana mendorong keterlibatan perwakilan ahli APKASINDO dalam Tim Penetapan Harga TBS Provinsi di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh. Organisasi tersebut juga akan mendorong pembentukan koperasi petani di tingkat DPD untuk memperbaiki rantai pasok dan membuka peluang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis hilirisasi.
Sementara itu, pada bidang peremajaan dan sarana prasarana, APKASINDO Aceh akan membentuk Satuan Tugas Khusus Peremajaan Sawit Rakyat (Satgas PSR Aceh). Tim ini direncanakan mendampingi kelompok tani dan koperasi dalam proses pengajuan hingga pencairan dana PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), termasuk membantu mengatasi kendala birokrasi.
Dorong Kebangkitan Petani Sawit Aceh
Fadhli menegaskan bahwa masa depan industri sawit Aceh sangat bergantung pada peran petani saat ini. Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kerja sama dan membangun kepemimpinan organisasi yang solid, dinamis, serta berani memperjuangkan kepentingan petani dengan tetap mengikuti kebijakan DPP APKASINDO.
“Mari bersama-sama kita jadikan momentum Muswilub ini sebagai titik awal kebangkitan kesejahteraan petani sawit dari ujung Serambi Mekkah untuk kejayaan Indonesia di kancah dunia,” pungkas Fadhli penuh optimisme.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
