NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Perempuan dinilai memiliki peran penting dalam merawat serta menjaga perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama 21 tahun. Perdamaian tersebut terwujud setelah Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani nota kesepahaman perdamaian pada 15 Agustus 2005.
Hal itu disampaikan Umi Hanisah, salah satu pengasuh Pesantren Diniyah Darussalam Meulaboh, Aceh Barat, dalam kegiatan bertema Pemutaran Inong Peudame-Together, We Were Brave dan Dialog Kebijakan tentang Kepemimpinan Perempuan untuk Perdamaian, Aksi Kemanusiaan, dan Aceh Tangguh.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh UN Women bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta AMAN Indonesia, dengan dukungan Pemerintah Australia.
Umi mengatakan perempuan memiliki peran besar dalam menjaga perdamaian yang telah berlangsung selama dua dekade. Ia menyebut, ketika konflik masih berlangsung, pihaknya pernah mengumpulkan para perempuan untuk menjauhkan mereka dari penggunaan senjata api.
Ulama perempuan Aceh tersebut juga menilai masih terdapat sejumlah butir dalam MoU Helsinki yang belum sepenuhnya dijalankan dan belum diselesaikan dengan baik. Karena itu, ia berharap perempuan kembali dilibatkan dalam proses pascaperdamaian, sebagaimana keterlibatan mereka sebelum perdamaian tercapai.
“Pasca perdamaian dua dekade ini, benih-benih konflik telah mulai beriak kembali, hal ini disebabkan dengan tidak adanya keadilan, persoalan bendera yang tak kunjung selesai, dan pembagian hasil antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat yang belum diselesaikan secara baik,” kata Umi dalam wawancara Nukilan.id pada Rabu ( 30/9/2026).
Menurut Umi, generasi muda perlu terus dijaga agar tidak mewarisi dendam akibat konflik masa lalu. Ia mendorong agar dendam yang muncul dari pengalaman konflik dapat dihilangkan, salah satunya melalui perbaikan sektor perekonomian. Dengan demikian, generasi muda di masa mendatang diharapkan dapat menjalani kehidupan dalam suasana damai dan tenteram.
“Maka untuk mewujudkan perdamaian tetap abadi, pemerintah harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan akar masalah yang sedang terjadi untuk diselesaikan secara baik,” pungkasnya.
Reporter: Tibrani
Editor: Akil
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
