Beranda blog Halaman 774

Calvin Ho: Otsus Aceh Harus Dihormati dan Dikelola Secara Organik

0
Mahasiswa doktoral Tiongkok yang juga keturunan Aceh, Calvin Ho. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Calvin Ho, seorang mahasiswa doktoral Tiongkok yang juga keturunan Aceh, berbagi pandangannya mengenai pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dalam sebuah diskusi yang disiarkan di YouTube Sagoe TV. Dalam kesempatan tersebut, Calvin membandingkan situasi Aceh dengan Hongkong, yang memiliki status otonomi khusus di bawah pemerintahan Beijing.

Saat ditanya oleh host tentang kesamaan Aceh dengan Hongkong pasca-konflik, Calvin menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa Hongkong dipertahankan sebagai zona netral oleh Beijing adalah untuk menjaga hubungan dengan dunia Barat, mengingat Beijing saat itu tidak ingin terlalu bergantung pada Uni Soviet.

“Pemerintah Beijing membiarkan Hongkong tetap di bawah Inggris, dengan syarat Inggris tidak boleh memerdekakan Hongkong. Ini adalah strategi yang sangat cerdas untuk menciptakan zona netral yang dibutuhkan,” ujarnya dikutip pada Kamis (12/12/2024).

Menurut Calvin, prinsip otonomi khusus seperti yang diterapkan di Hongkong memberikan banyak keuntungan bagi suatu wilayah dalam negara besar. Ia pun mengingatkan bahwa otonomi khusus bagi Aceh adalah hal yang sangat penting untuk kemajuan daerah tersebut.

“Harapan saya kepada pemerintah di Jakarta adalah untuk menghormati status otsus Aceh, karena hanya dengan cara ini Aceh dapat berkembang secara organik,” tegasnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa otonomi khusus tidak berarti Aceh harus bergantung sepenuhnya pada Jakarta.

“Aceh juga harus mempersiapkan diri secara teknokratis, seperti yang dilakukan oleh Hongkong yang mampu bernegosiasi dengan Beijing dengan sangat baik,” kata Calvin, menambahkan bahwa Hongkong memiliki kapasitas untuk terus berkembang dan menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah pusat. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

USK dan ANRI Perkuat Ingatan Kolektif pada Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh

0
USK dan ANRI Perkuat Ingatan Kolektif pada Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan rangkaian acara memperingati 20 tahun tragedi gempa dan tsunami Aceh. Acara bertema “Merawat Ingatan, Membangun Ketangguhan” ini berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Rabu (11/12/2024).

Acara dibuka oleh Plt Kepala ANRI, Drs. Imam Gunarto, M.Hum, dan dihadiri Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, beserta sejumlah pejabat daerah. Salah satu momen penting dalam acara tersebut adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara USK dan ANRI, yang menjadi komitmen untuk merawat arsip tsunami sebagai warisan kolektif bangsa.

Dalam sambutannya, Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, menekankan bahwa arsip-arsip tsunami yang disimpan oleh Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) bukan sekadar catatan tragedi, melainkan simbol semangat perjuangan dan solidaritas masyarakat Aceh.

“Arsip ini tidak hanya merekam masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Pengelolaan arsip yang baik akan menjadi sumber pengetahuan tak ternilai untuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan strategi mitigasi bencana,” ujar Prof. Marwan.

Acara ini juga diisi dengan berbagai kegiatan seperti peluncuran MemoryGraph Project, seminar internasional, pemutaran film dokumenter, pameran arsip tsunami, dan penganugerahan kepada tokoh yang peduli pada arsip.

Plh Asisten I Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, menyatakan bahwa kegiatan ini memiliki arti mendalam bagi masyarakat Aceh dan Indonesia secara umum. Menurutnya, peringatan ini bukan hanya ajang mengenang tragedi, tetapi juga langkah strategis dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana di masa depan.

“Bencana tsunami mengajarkan kita bahwa solidaritas, toleransi, dan kemanusiaan adalah fondasi utama untuk membangun ketangguhan bersama,” kata Drs. Syakir.

Plt Kepala ANRI, Imam Gunarto, menggarisbawahi bahwa menjaga arsip merupakan cara untuk merawat ingatan kolektif. Ia menilai, bencana tsunami Aceh merupakan peristiwa yang menyentuh hati masyarakat global, membangkitkan solidaritas tanpa batas.

“Arsip menjadi pengingat yang kokoh atas perjalanan kita sebagai manusia. Jika arsip itu hilang, maka ingatan akan masa lalu juga akan sirna,” ujar Imam.

Rangkaian kegiatan yang digelar oleh USK dan ANRI ini menjadi pengingat bahwa tragedi besar seperti tsunami Aceh membawa hikmah dan pelajaran yang harus terus diwariskan kepada generasi mendatang. Selain mengenang, acara ini juga menjadi sarana membangun semangat solidaritas untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Editor: Akil

Enam Puluh Persen Gas Migas Aceh Dialokasikan untuk Produksi Pupuk

0
Enam Puluh Persen Gas Migas Aceh Dialokasikan untuk Produksi Pupuk. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – PT Pembangunan Aceh (PEMA) mencatat bahwa sekitar 60 persen gas migas yang dikelola di Aceh saat ini digunakan untuk produksi pupuk. Dari total produksi sebesar 96 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd), sebanyak 46 MMscfd diserap oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), sementara 0,5 hingga 1 MMscfd dimanfaatkan untuk jaringan distribusi gas (jargas).

Sisanya disalurkan melalui pipa Arun–Belawan untuk memenuhi kebutuhan gas di Sumatra Utara.

Direktur Komersial PT PEMA, Almer Hafis Sandy, menyampaikan bahwa Aceh memiliki blok kerja migas terbanyak di Indonesia, mencerminkan potensi besar sektor energi di daerah ini. Meski begitu, Almer menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk mempercepat perizinan dan menyelesaikan persoalan lahan yang kerap menjadi hambatan utama.

“Kami terus mendorong pengelolaan blok-blok migas di Aceh agar lebih maksimal. Sesuai aturan, BUMD dapat berpartisipasi dalam pengelolaan blok migas, dan kami telah aktif mengajukan partisipasi interest di beberapa blok,” ujar Almer dalam forum Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) bertema Potensi Migas di Aceh pada Selasa (10/12/2024).

Selain itu, PT PEMA berkomitmen untuk memastikan penyerapan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan A3S (Aceh, Amanah, Adil, dan Sejahtera). “Kami fokus pada pengawasan produksi, operasional, dan penyerapan tenaga kerja lokal. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai BUMD,” tegasnya.

Diversifikasi untuk Pendapatan Daerah

Dalam hal ekonomi, PT PEMA juga menjalankan diversifikasi bisnis di luar sektor migas. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA). Di sektor energi, PEMA mengembangkan energi terbarukan seperti panas bumi di kawasan Seulawah, serta memperluas investasi ke sektor pangan dan kawasan industri.

“Diversifikasi ini diharapkan dapat mendukung pendapatan perusahaan sehingga mampu memberikan dividen signifikan kepada Pemerintah Aceh setiap tahunnya,” tambah Almer.

PT PEMA saat ini memegang kendali penuh atas pengelolaan Blok B, menjadikannya pemegang saham terbesar. Di blok ini, PEMA bertanggung jawab mengelola pengembangan blok serta menangani isu sosial yang muncul.

Namun, untuk blok-blok lainnya, PEMA masih berada pada tahap partisipasi interest. Almer menekankan bahwa penguatan modal adalah kunci utama untuk memperluas peran PEMA di sektor migas Aceh.

“Kami optimis, dengan penguatan modal, PEMA dapat mengambil peran lebih besar dalam memaksimalkan potensi migas Aceh. Ini tidak hanya berdampak bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan,” pungkasnya.

Potensi Besar, Tantangan Nyata

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya energi, Aceh memiliki peluang besar untuk terus berkembang melalui sektor migas. Namun, berbagai tantangan seperti perizinan, isu lahan, dan kebutuhan penguatan modal harus segera diatasi agar potensi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat.

Sektor migas di Aceh bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga soal bagaimana pengelolaan yang efektif dapat menciptakan dampak sosial yang positif, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang.

Editor: Akil

Harga Emas di Banda Aceh Naik Lagi, Kini Tembus Rp4,48 Juta per Mayam

0
Perhiasan di Toko sekitaran Pasar Aceh, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Harga emas di Banda Aceh terus menunjukkan tren kenaikan. Hari ini, Kamis (12/12/2024), harga emas mencapai Rp4.480.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan. Angka ini naik Rp30.000 dibandingkan harga kemarin yang berada di angka Rp4.450.000 per mayam.

Kenaikan ini diumumkan oleh Toko Emas Bina Nusa melalui akun Instagram resminya. “Harga emas hari ini Rp4.480.000 per mayam,” tulis pihak toko tersebut.

Meski harga emas naik, minat masyarakat untuk membeli perhiasan emas di Banda Aceh masih stabil.

“Biasanya kenaikan harga seperti ini tidak langsung memengaruhi daya beli. Banyak yang membeli emas untuk investasi jangka panjang,” ujar salah seorang pegawai toko emas yang enggan disebutkan namanya.

Kenaikan harga emas lokal di Aceh tak lepas dari pengaruh kondisi ekonomi global dan pergerakan mata uang rupiah terhadap dolar. Selain itu, perubahan harga emas dunia juga menjadi faktor utama. Namun, prediksi harga emas dalam beberapa hari ke depan belum dapat dipastikan.

Di sisi lain, harga emas Antam hari ini berada di angka Rp1.597.000 per gram. Untuk diketahui, masyarakat Aceh menggunakan istilah mayam sebagai satuan takaran emas, di mana 1 mayam setara dengan 3,33 gram.

Kenaikan harga emas yang signifikan sering terjadi saat kondisi ekonomi global tidak stabil, tingkat inflasi meningkat, atau ada ketidakpastian politik. Meski demikian, emas tetap menjadi salah satu aset investasi favorit masyarakat Aceh.

“Dengan harga emas yang terus bergerak, kami sarankan masyarakat yang ingin berinvestasi untuk selalu memantau pergerakan harga harian,” saran seorang analis keuangan di Banda Aceh.

Kondisi ini menjadi perhatian bagi masyarakat Aceh yang memiliki tradisi kuat dalam menjadikan emas sebagai simbol kekayaan dan investasi jangka panjang. Apakah harga emas akan terus melambung atau kembali turun? Waktu yang akan menjawab.

Editor: Akil

Problematika Otsus Papua hingga Aceh: Ketua APS Soroti Minimnya Pemahaman Birokrat

0
Ketua Umum Analisis Papua Strategis, Dr. Laus D.C. Rumayom. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ketua Umum Analisis Papua Strategis (APS), Dr. Laus D.C. Rumayom, menyampaikan pandangannya terkait implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sagoe TV. Diskusi ini membahas problematika Otsus dari Papua hingga Aceh.

Dalam paparannya, Dr. Laus menyoroti kelemahan birokrasi dalam memahami filosofi di balik undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan Otsus. Ia menegaskan bahwa kebijakan Otsus seharusnya tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik, tetapi juga memprioritaskan aspek kemanusiaan.

“Hampir sebagian besar birokrat di Indonesia tidak memahami undang-undang Otsus secara baik, terutama dalam konteks filosofi mengapa undang-undang itu ada,” ujarnya dikutip dari Sagoe Tv, Kamis (12/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah dengan status khusus seperti Papua dan Aceh memiliki tantangan berbeda dibanding wilayah lain.

“Kalau dalam manajemen rumah sakit, Papua dan Aceh ini seperti di antara hidup dan mati. Kebijakannya harus dipantau terus, tidak bisa ditinggalkan begitu saja,” tambahnya.

Dr. Laus juga menyinggung risiko yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan masif tanpa kesiapan sumber daya manusia. Ia menyebut hal ini sebagai ancaman yang bisa mengarah pada “creeping genocide,” yaitu situasi di mana masyarakat menjadi korban dari pembangunan itu sendiri akibat keterbatasan keterampilan atau low skills.

“Sekarang kita melihat ada jalan, jembatan, dan fasilitas. Namun, tanpa persiapan masyarakat, pembangunan ini bisa menjadi bumerang,” tuturnya.

Sebagai solusi, Dr. Laus menekankan pentingnya menjadikan kebijakan Otsus berorientasi pada manusia (human-oriented). Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang mampu memberdayakan masyarakat, bukan justru membuat mereka terpinggirkan.

Diskusi ini memancing perhatian publik karena menggambarkan tantangan besar dalam pelaksanaan Otsus. Masukan Dr. Laus dapat menjadi refleksi bagi para pemangku kebijakan untuk meninjau ulang strategi pelaksanaan Otsus di Papua dan Aceh, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Bea Cukai Aceh Musnahkan Jutaan Rokok Ilegal, Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp3,87 Miliar

0
Bea Cukai Aceh Musnahkan Jutaan Rokok Ilegal. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Sebanyak 3,14 juta batang rokok ilegal berhasil dimusnahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh sepanjang tahun 2024. Pemusnahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memberantas peredaran barang ilegal yang merugikan negara dan industri dalam negeri.

Prosesi pemusnahan digelar di dua lokasi pada Kamis, 12 Desember 2024. Sebagian besar rokok ilegal tersebut dibakar di halaman Kantor Bea Cukai Aceh, Banda Aceh, sementara sisanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar di sebuah pabrik semen di Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Tak hanya rokok, barang ilegal lainnya juga turut dimusnahkan, seperti 54 liter minuman beralkohol, tujuh bal pakaian bekas, 124 macam kosmetik, 1.744 bungkus teh, empat bungkus minyak gemuk, dan beberapa barang lainnya. Total nilai barang ilegal yang dimusnahkan mencapai Rp4,43 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp3,87 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Safuadi, menjelaskan bahwa pemusnahan ini merupakan hasil dari penindakan intensif terhadap rokok ilegal sepanjang tahun 2024. Langkah ini menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam melindungi petani tembakau dan industri rokok dalam negeri.

“Sebagian besar rokok ilegal ini adalah produk impor. Jika terus beredar, yang diuntungkan adalah industri rokok luar negeri, sementara petani tembakau dan industri rokok kita yang dirugikan,” ujar Safuadi.

Ia juga menambahkan, upaya penindakan terhadap barang ilegal tidak hanya berfokus pada rokok, tetapi juga meliputi berbagai barang yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

Operasi penindakan terhadap rokok ilegal ini menunjukkan peran strategis Bea Cukai dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi produk dalam negeri, dan mencegah kerugian negara. Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran rokok ilegal kerap menjadi tantangan tersendiri, terutama di kawasan yang memiliki akses perairan seperti Aceh.

Dengan langkah tegas seperti ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan cukai dan pajak akan meningkat. Selain itu, pemusnahan barang ilegal juga menjadi pesan kuat kepada pelaku usaha untuk tidak terlibat dalam perdagangan ilegal yang merugikan semua pihak.

Safuadi memastikan pihaknya akan terus menggencarkan operasi serupa demi menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus melindungi ekonomi dan kedaulatan negara dari ancaman barang-barang ilegal,” tutupnya.

Pemusnahan kali ini bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga upaya nyata dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Editor: Akil

Almuniza Kamal Dilantik sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh, Gantikan Ade Surya

0
Almuniza Kamal Dilantik sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh Gantikan Ade Surya. (Foto: Detik)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA, resmi melantik Almuniza Kamal sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh pada Kamis (12/12/2024). Pelantikan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, ini sekaligus mengakhiri masa jabatan Ade Surya yang hanya bertahan lima bulan.

Selain Almuniza, Safrizal juga melantik Teuku Ahmad Dadek sebagai Pj Bupati Pidie Jaya menggantikan Jailani. Dalam sambutannya, Safrizal menekankan pentingnya pelayanan publik dan percepatan serapan anggaran sebagai prioritas utama.

Safrizal menegaskan, akhir tahun 2024 menjadi momen penting untuk menentukan keberhasilan di tahun mendatang.

“Banyak program tahun 2025 yang harus dirancang di penghujung tahun ini. Masyarakat Aceh sangat mengandalkan belanja pemerintah, yang menjadi penopang utama perekonomian daerah,” ujar Safrizal.

Ia juga meminta Almuniza dan Ahmad Dadek untuk menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

“Sebagai pejabat provinsi, tunjukkan bahwa Anda mampu memperbaiki sistem administrasi di tingkat kabupaten/kota, meskipun masa jabatan singkat,” tambahnya.

Almuniza sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh. Penunjukannya sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh diharapkan dapat membawa semangat baru dalam mengelola pemerintahan kota.

Safrizal mengingatkan, setiap keputusan, sekecil apa pun, memiliki dampak besar bagi masyarakat.

“Satu tanda tangan untuk kepentingan publik bisa bermanfaat bertahun-tahun. Jadikan setiap hari bermakna untuk masyarakat,” pesan Safrizal.

Pelantikan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk perwakilan dari kabupaten/kota lain. Warga Banda Aceh pun menaruh harapan besar pada kepemimpinan Almuniza untuk melanjutkan pembangunan kota dengan pendekatan yang inovatif dan berpihak pada masyarakat.

Editor: Akil

FBA Gelar Workshop Penutupan Proyek ACBID di Aceh, Dorong Keberlanjutan Program Inklusif untuk Disabilitas

0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Bangun Aceh (FBA) menggelar Workshop Penutupan Proyek ACBID (Aceh Community-Based Inclusive Development) di Hotel Ayani, Banda Aceh, pada Rabu (11/12/2024). Acara ini menjadi ajang refleksi dan penutupan dari program yang telah berlangsung selama tujuh tahun, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat disabilitas di Aceh.

Workshop yang dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Dinas Sosial Provinsi Aceh, Kepala Bappeda Aceh Besar, serta para Keuchik (kepala desa) mitra kerja, juga melibatkan perwakilan organisasi disabilitas dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang menjadi binaan FBA. Dalam acara ini, FBA memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan berhasil mengimplementasikan program inklusif di daerah mereka, termasuk beberapa gampong yang telah mendeklarasikan diri sebagai desa inklusif disabilitas.

Ketua Dewan Pembina FBA, Dr. Ir. Syaifullah Muhammad, ST, M.Eng, yang juga Dosen Universitas Syiah Kuala, memberikan penghargaan kepada Dinas Sosial Provinsi Aceh, Kepala Bappeda Aceh Besar, serta sejumlah gampong yang dinilai berkomitmen tinggi dalam mengintegrasikan disabilitas dalam pembangunan lokal.

Direktur FBA, Taslim Jailani, mengungkapkan bahwa program ACBID yang dimulai sejak 2017, kini memasuki tahap akhir setelah berlangsung dalam dua periode: 2017-2021 dan 2022-2024. Program ini secara keseluruhan bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat marjinal, khususnya kaum disabilitas, melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

“ACBID berfokus pada pemberdayaan komunitas marjinal, termasuk disabilitas, di Aceh. Kami berharap keberlanjutan program ini tetap ada meski masa kontrak FBA dengan donor, seperti CBM Global, akan segera berakhir pada Desember 2024. Kami berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melanjutkan program ini dengan sumber daya yang ada,” ujar Taslim.

Dalam kesempatan tersebut, Taslim juga berharap agar tahun depan FBA bisa kembali memperoleh dukungan dari donor untuk program pemberdayaan disabilitas. Menurutnya, penting bagi pemerintah dan NGO untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung kaum disabilitas, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan inklusi sosial.

Syaifullah Muhammad menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kampus, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan dan program yang berkelanjutan. Menurutnya, pembiayaan tidak hanya dapat bergantung pada bantuan luar negeri atau dana pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Aceh.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Besar, Rahmawati, menyatakan harapannya agar FBA dapat terus meyakinkan para donor untuk melanjutkan program-program pemberdayaan disabilitas di Aceh Besar.

“Kami berharap FBA dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan donor untuk memastikan program ini tetap berjalan,” ujarnya.

Proyek ACBID yang dilaksanakan oleh FBA bekerja sama dengan PASKA Aceh ini juga didukung oleh CBM Global dan Pemerintah Australia melalui Australian NGO Cooperation Program (ANCP). Selain di Aceh Besar, proyek ini juga mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Pidie.

Keberhasilan program ACBID ini menunjukkan bahwa melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, pembangunan inklusif dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi masyarakat disabilitas di Aceh. Semoga inisiatif ini dapat terus dilanjutkan dan menginspirasi daerah lain untuk mengadopsi model serupa.

Editor: Akil

Ratusan Lulusan PPG USK Diwisuda, Rektor: Jadilah Guru Profesional dan Jangan Lupakan Almamater

0

NUKILAN.id | Banda Aceh — Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar prosesi wisuda bagi 473 lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan FKIP USK Gelombang 3 Tahun 2024 di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, pada Kamis (12/12/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Sekretaris Wali Amanat (MWA) USK, Sekretaris Senat Akademik USK, Dekan FKIP, para wakil dekan FKIP, serta jajaran Senat Akademik FKIP USK.

Dalam sambutannya, Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengenai pembentukan karakter. Ia berharap agar dengan bertambahnya ilmu selama mengikuti program PPG, para lulusan dapat terus mengembangkan karakter positif dalam diri mereka.

“Pendidikan itu bukan hanya soal ilmu, tetapi juga pembinaan karakter. Dengan ilmu yang Saudara dapatkan di PPG ini, kami berharap karakter positif dalam diri Saudara juga semakin berkembang,” ujar Rektor USK yang juga menyampaikan kebanggaannya terhadap para lulusan yang kini berhak menyandang gelar guru profesional dengan sertifikat pendidik.

Rektor juga menekankan pentingnya rasa terima kasih terhadap almamater dan pengabdian kepada profesi.

“Jangan pernah lupakan almamater, dan jasa dosen-dosen yang telah mengantarkan Anda hingga titik ini. Ingatlah, di sini Anda ditempa menjadi guru profesional dan berhak menyandang gelar ‘Gr’ di belakang nama Anda,” pesan Marwan.

Selain itu, Rektor USK meminta kepada FKIP USK, khususnya pengelola PPG, untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam mengelola program pendidikan profesi. “USK telah dipercaya untuk menyelenggarakan PPG sejak 2014. Kami berharap kualitas pengelolaan dan mutu lulusan dapat terus ditingkatkan,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan FKIP USK, Dr. Drs. Syamsulrizal, M.Kes., mengingatkan para wisudawan untuk tidak berhenti pada pencapaian hari ini. Ia menekankan pentingnya pengembangan diri untuk menjadi guru yang tangguh dan siap bersaing di tingkat global.

“Jangan berhenti di sini. Teruslah kembangkan potensi diri Anda, jadilah guru yang tangguh, profesional, dan siap bersaing di manapun Anda berada. Dan tentu saja, jangan lupakan almamater kita,” pesan Syamsulrizal kepada para wisudawan.

Sementara itu, perwakilan wisudawan, Safnil Padang, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelulusan setelah melalui berbagai tantangan selama mengikuti program PPG. Safnil, yang merupakan lulusan Prodi Matematika, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari perjuangan bersama dan dukungan banyak pihak.

“Memang, perjalanan ini tidak mudah, tetapi hari ini kita membuktikan bahwa kita mampu melewatinya. Terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Dekan, para dosen, dan semua pihak yang telah membantu kita sampai titik ini,” ungkap Safnil dengan penuh haru.

Prosesi wisuda ini menjadi momen bersejarah bagi para lulusan PPG USK, yang kini siap untuk mengabdi sebagai guru profesional di berbagai daerah. Dengan semangat baru dan bekal ilmu yang telah diperoleh, mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan Indonesia.

Editor: Akil

Kejari Simeulue Musnahkan Barang Bukti Perkara Juli-Desember 2024

0

NUKILAN.id | Simeulue – Kejaksaan Negeri Simeulue melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 13 perkara tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Simeulue, pada Kamis (12/12/2024).

Kasi Intelijen Kejari Simeulue, Suheri Wira, menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari penegakan hukum yang dijalankan secara konsisten. Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil dari perkara tindak pidana umum yang telah diputuskan oleh pengadilan periode Juli hingga Desember 2024.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 14,4 gram, ganja seberat 1.042,12 gram, serta sejumlah barang lainnya seperti 10 unit handphone, 3 buah tas, 1 buah dompet, 1 buah kantong kain, 9 lembar kertas, dan 2 helai pakaian. Barang bukti tersebut dihancurkan dengan cara dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue, Yuriswandi, melalui Kasi Intelijen Suheri Wira menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan langkah nyata dalam mendukung penegakan hukum yang tegas dan transparan. 

“Kami berharap melalui kegiatan ini, masyarakat semakin percaya terhadap komitmen Kejari Simeulue dalam memberantas kejahatan,” ujarnya.

Kegiatan pemusnahan ini sekaligus menjadi penutup dari penanganan perkara tindak pidana umum yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap untuk periode Juli hingga Desember 2024.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Seksi PAPBB Kejari Simeulue Heri Ikbal, S.H., Kasatres Narkoba Polres Simeulue JH. Sialagan, Kasatreskrim Polres Simeulue Zainur F., dan para hakim dari Pengadilan Negeri Sinabang serta Mahkamah Syar’iyah Sinabang. Selain itu, perwakilan dari Lapas Kelas III Sinabang, Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, dan Satpol PP Kabupaten Simeulue juga turut hadir dalam acara ini.