Beranda blog Halaman 775

Pemerintah Aceh Publikasi Calon Penerima Rumah Layak Huni, Masyarakat Diminta Beri Masukan

0
Ilustrasi Rumah Layak Huni. (Foto: Merdeka.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh mengumumkan 1.000 calon penerima Rumah Layak Huni (RLH) tahap pertama untuk Tahun Anggaran 2025. Pengumuman ini dilakukan sembari menunggu hasil evaluasi RAPBA 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri.

Calon penerima yang diumumkan masih dalam tahap verifikasi dan validasi lapangan oleh tim untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada yang benar-benar berhak. Dalam konferensi pers, Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., didampingi Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Dr. T. Aznal Zahri, S.STP, M.Si., menyatakan bahwa pengumuman melalui media massa adalah langkah baru untuk meningkatkan transparansi.

“Publikasi ini memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau koreksi jika ada calon penerima yang dinilai tidak sesuai kriteria. Dengan begitu, program ini benar-benar tepat sasaran,” ujar Safrizal, Rabu (11/12/2024).

Safrizal juga menegaskan bahwa upaya ini dilakukan setelah sebelumnya ditemukan kasus rumah bantuan yang tidak tepat sasaran. Langkah ini diharapkan menjadi awal perbaikan tata kelola program bantuan di Aceh.

Mengacu pada Data Kemiskinan
Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, T. Aznal Zahri, menjelaskan bahwa calon penerima yang diumumkan merupakan hasil usulan masyarakat melalui proposal serta mengacu pada data kemiskinan yang dimiliki Pemerintah Aceh.

“Nama-nama yang kami publikasikan berasal dari hasil seleksi proposal masyarakat dan data kemiskinan. Namun, ini belum final karena tim akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenarannya,” jelas Aznal.

Aznal juga mengapresiasi jika masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi program ini.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan masukan atau keberatan secara konstruktif,” katanya.

Capaian dan Harapan ke Depan
Sejak tahun 2019 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 19.030 unit rumah layak huni untuk warga miskin di berbagai daerah. Meski demikian, Aznal mengingatkan bahwa penyediaan rumah layak huni bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Aceh.

“Program ini membutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial, serta kontribusi swasta melalui dana CSR. Peran aktif masyarakat umum juga sangat kami harapkan,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga sedang mengupayakan alokasi 100.000 unit rumah layak huni dari APBN Tahun Anggaran 2025.

“Kami berharap dukungan dari Pemerintah Pusat untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat miskin di Aceh,” tambahnya.

Dengan pendekatan yang lebih transparan ini, Pemerintah Aceh berharap program rumah layak huni dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

Editor: Akil

Muhammad Yani Pertanyakan Transparansi Seleksi Petugas Haji di Aceh

0
Muhammad Yani, peserta seleksi petugas haji asal Sabang. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Muhammad Yani, salah seorang peserta seleksi petugas haji asal Sabang, menyampaikan protes terkait hasil wawancara seleksi petugas haji melalui sebuah video berdurasi 6 menit 50 detik yang diterima oleh redaksi media ini, pada Kamis 12 Desember 2024. 

Dalam video tersebut, Muhammad Yani mengungkapkan niatnya untuk mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, tepatnya ke Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), guna meminta kejelasan terkait rekapitulasi nilai hasil wawancara.

“Saya berada di Balohan, dalam perjalanan menuju Banda Aceh, tepatnya ke Kanwil Kemenag Aceh di Bidang PHU, untuk meminta kejelasan terkait rekapitulasi nilai hasil wawancara,” ungkap Muhammad Yani dalam video tersebut.

Ia menyebutkan bahwa pada 5 Desember lalu, para peserta telah menjalani wawancara yang dilakukan oleh beberapa penguji. Menurutnya, transparansi hasil wawancara sangat penting untuk memastikan bahwa nilai yang diberikan kepada peserta dilakukan secara adil dan bebas dari kecurangan.

“Kita perlu rekapitulasi nilai dari masing-masing penguji sehingga menjadi jelas apakah semuanya diberikan nilai yang adil atau terjadi kecurangan,” tegasnya.

Muhammad Yani juga menekankan bahwa sebagai perwakilan dari Sabang, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan, terutama bagi jemaah haji dari wilayahnya. Ia merasa perlu mengklarifikasi hasil wawancara yang menurutnya perlu ditinjau ulang.

“Saya lulus di bidang CAT (Computer Assisted Test), dengan hasil yang menempatkan saya di peringkat ketujuh. Hal ini menjadi ironi jika saya tidak diluluskan. Oleh karena itu, kami meminta klarifikasi dari panitia terkait hal ini,” lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Kepala Kanwil Kemenag Aceh dalam sambutannya menyatakan bahwa hasil wawancara akan mengikuti alur hasil tes CAT. Namun, Muhammad Yani mempertanyakan apakah prinsip tersebut diabaikan dalam proses seleksi.

“Jika alur hasil CAT diabaikan, bagaimana efek hukumnya bagi penguji dan panitia dalam menyeleksi petugas haji pada periode kali ini?” ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Muhammad Yani belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan lebih lanjut atau konfirmasi terkait video yang disampaikan kepada media ini.

Reporter: Rezi

BNN Aceh Gandeng Pelaku Usaha Kuliner Lawan Narkoba

0
BNN Aceh Gandeng Pelaku Usaha Kuliner Lawan Narkoba. (Foto: BNNP Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh menggelar diskusi dengan pelaku usaha kuliner di Banda Aceh dan sekitarnya untuk menciptakan lingkungan kuliner sehat dan bebas narkotika. Kegiatan ini bertemakan “Makanan Sehat dan Bebas Narkotika” dihadiri oleh puluhan pelaku usaha kuliner pada Rabu (11/12/2024)

Dari Ruang Rakan Pers BNNP Aceh dikabarkan, setuan bersama itu dalam upaya mendorong terciptanya lingkungan kuliner yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. BNNP Aceh mengadakan diskusi bersama para pelaku usaha kuliner pada Selasa 10 Desember 2024 di Aula Kantor BNN Provinsi Aceh.

Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga makanan dan minuman dari zat-zat terlarang, termasuk narkotika yang belakangan marak ditemukan dalam bentuk camilan ilegal.

Kepala BNN Provinsi Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Aceh Kombes. Pol. Hairajadi, S.H menyampaikan bahwa sinergi antara BNN dan pelaku usaha kuliner sangat penting.

“Kehadiran pelaku kuliner menjadi ujung tombak dalam memastikan masyarakat mendapatkan makanan yang sehat dan bebas dari zat berbahaya,” terang Hairajadi.

BNNP Aceh berharap diskusi ini melahirkan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan kuliner yang lebih aman dan mendukung kesehatan masyarakat karena bebas dari zat berbahaya narkotika,” harapnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu mematahkan isu dan stigma negatif terkait makanan olahan di Aceh yang kebanyakan terkenal dengan menggunakan bahan ganja sebagai tambahan penyedap dalam bumbu masakan. Karena seperti yang diketahui, isu tersebut menggiring pandangan buruk juga untuk Aceh.

Kegiatan ini menuai pujian dari pelaku usaha kuliner, dimana mereka bersyukur atas kegiatan ini. Diskusi ini membuka dan menambah wawasan para pelaku usaha kuliner tentang pentingnya menjaga kualitas dan keamanan produk yang dijual khususnya tidak mengandung narkotika jenis ganja.

Salah satu pelaku usaha kuliner, Bardi pemilik usaha Mie Bardie Banda Aceh, menyatakan dukungannya kepada BNNP Aceh.

“kami mendukung penuh langkah BNN dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di sektor kuliner.”  Ucapnya

Sebagai penutup, BNN Provinsi Aceh mengajak seluruh pelaku usaha kuliner untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari narkotika. Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju terciptanya budaya konsumsi yang aman dan sehat di Provinsi Aceh.

Editor: Akil

Kemenag Aceh dan UNICEF Gelar Pelatihan Penyuluh Agama untuk Cegah Stunting

0
Kemenag Aceh dan UNICEF Gelar Pelatihan Penyuluh Agama untuk Cegah Stunting. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh bekerja sama dengan Perwakilan UNICEF Aceh menggelar pelatihan Penyuluh Agama dalam isu kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan komunikasi antar pribadi (KAP). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan penyuluh agama tentang kesehatan ibu dan anak.

“Persoalan ini wajib dicarikan solusi dan memaksimalkan peran semua pihak untuk mengurangi berbagai kasus negatif di Aceh. Sangat urgen upaya bersama melalui penyuluh agama dan Kemenag untuk meperluas informasi, terutama pada calon pengantin (catin). Biasanya, kultur masyarakat Aceh sangat dekat dengan agama, tentu keberadaan penyuluh agama sangat tepat untuk menyampaikan pesan kesehatan melalui bahasa agama,” Jelas Azhari saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Agama dalam Isu Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) di Aceh, di Aula Kantor setempat, Selasa (10/12/2024).

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan UNICEF Aceh, Andi Yoga Tama, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf (Kabid Penaiszawa) Kanwil Kemenag Aceh, Zulfikar serta Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais), Mukhlis dan Ketua Tim Penyuluh Agama Islam Kanwil Kemenag Aceh, Evi Sri Rahayu.

Lebih lanjut ditambahkan, pasca memperoleh ilmu dari ToT KAP, penyuluh agama dapat menyampaikan pada saat bimbingan calon pengantin (catin). Meskipun sudah ada kerja sama dengan BKKBN dan Dinkes, bisa kolaborasi dalam hal sosialisasi kesehatan ibu dan anak, karena bila penyuluh agama yang menyampaikan dengan pendekatan agama pasti ada efek positif yang dapat diterima catin.

Perwakilan UNICEF Aceh dan Kanwil Kemenag Aceh juga akan melakukan kegiatan yang sama di dua titik berbeda, yaitu Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Barat, yang akan dilaksanakan pada Desember 2024. Selanjutnya pada Januari-Maret 2025 dilakukan evaluasi sebagai tindaklanjut.

Editor: Akil

BMKG Sebut Gelombang Tinggi di Perairan Aceh Berlanjut

0
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Aceh memperingatkan potensi gelombang tinggi mulai dari 2,5 meter sampai 4,0 meter di perairan Aceh masih berlanjut hingga 13 Desember 2024.

“Gelombang tinggi di sebagian wilayah perairan Aceh Besar-Meulaboh, Selatan Simeulue dan Aceh Singkil-Pulau Banyak masih berlangsung hingga 13 Desember,” kata Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) BMKG Aceh Nasyithah Az- Zahra Lubis, di Banda Aceh, Rabu.

Dirinya menjelaskan tinggi gelombang dengan kriteria tersebut disebabkan oleh adanya daerah belokan angin dan konvergensi yang memberikan dampak terhadap peningkatan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan Aceh.

Nasyithah menyampaikan tinggi gelombang di perairan Aceh sebenarnya bervariasi mulai dari sedang hingga tinggi. Seperti di perairan Sabang-Banda Aceh serta Aceh Barat Daya-Simeulue diprediksi terjadi dengan kriteria sedang, yakni 1,25 meter hingga 2,50 meter.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat yang beraktivitas di perairan untuk meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan karena kondisi tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

“Untuk tinggi gelombang sedang dan tinggi sangat tidak aman dan berisiko terhadap keselamatan pelayaran,” ujarnya.

Sementara di sisi lain, berdasarkan data Pusat Meteorologi Maritim, sejumlah wilayah perairan dengan gelombang sedang akan melanda perairan Barat Aceh sampai Sumatera Barat, Samudera Hindia Barat Aceh hingga Sumatera Barat, dan Perairan Selatan Jawa ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kemudian, juga terjadi di laut Natuna, Selat Karimata, laut Jawa, selat Makassar, laut Sumbawa, Flores, Banda, Halmahera, Maluku, Samudera Pasifik Utara Maluku hingga Papua, dan laut Arafuru.

Sementara wilayah dengan potensi gelombang tinggi mencakup Samudera Hindia Barat Sumatera, Samudera Hindia Selatan Jawa hingga NTT, dan laut Natuna Utara.

Prediksi ini berlaku mulai 11 Desember hingga 14 Desember. Tinggi gelombang tersebut dipengaruhi adanya Bibit Siklon 94S (129.91°BT dan 10.12°LS) yang terpantau di laut Timor Tenggara NTT bergerak ke arah barat laut, dan Bibit Siklon 93S (114.80°BT dan 15.72°LS) terpantau di Samudera Hindia Selatan Bali bergerak ke arah barat.

Editor: Akil

Dorong Pelaporan Sistematis, Kemenag Aceh Jaya Gelar Review Penyelesaian PIPK 2024

0
Kakankemenag membuka Kegiatan pipk di ruang media center aceh jaya. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya menggelar Review Percepatan Penyelesaian Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024.

Kegiatan ini digelar di ruang Media Center Kemenag setempat, dan dibahani oleh Tim PIPK Kanwil Kemenag Aceh, Irwansyah SE MAP, Rabu 11 Desember 2024. Tim ini terdiri atas Tim Penilai PIPK dan Tim Manajemen PPIK, yang dibagi tugas masing-masing pada unit Kemenag Aceh Jaya.

Kepala Kemenag Aceh Jaya, H Amirullah SHI MH resmi membuka kegiatan tersebut, didampingi Kasubbag TU H Saifullah SHum, MA. Kegiatan ini juga diikuti Bendahara kantor, para fungsional Keuangan di kantor, dan dari madrasah.

Amirullah mengatakan, pembentukan PIPK merupakan mandatory langsung dari Menteri Agama.

“Implementasi PIPK Kemenag merujuk, dan dimulai pada tahun 2023 pasca terbitnya KMA 1035/2022 dengan penetapan akun signifikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Persediaan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai akuntansi keuangan telah dan diselenggarakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Melalui sharing ini kami berharap adanya pelaporan yang sistematis dan makin membaik, terdokumentasi sehingga diperlukan pengetahuan bagaimana penerapan, penilaian dan Intern atas review Pengendalian Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Sementara Kasubbag TU Saifullah mengingatkan pentingnya Zona Integritas adalah prioritas utama terkait satuan kerja yang ada di Kemenag Aceh Jaya.

“Selamat datang Pak Irwansyah, yang berkenan membersamai kami, untuk pembinaan terhadap PIPK yang tepat sasaran dan aturan, Aceh Jaya layaknya kami sebut sebagai tempat transit bagi para tamu atau yang melewati daerah ini, sekaligus menjadi ‘rest area’ bagi semua,” sebut Saifullah.

Ia berharap peserta kegiatan serius dan benar-benar ikuti hingga tuntas, mengingat pentingnya peningkatan kualitas terhadap pelaporan keuangan dan pengawasannya.

Acara ini juga mencakup paparan panduan penggunaan aplikasi PIPK yang dapat memudahkan proses pelaporan keuangan di setiap satuan kerja. Juga diisi dengan sosialisasi peraturan, pemaparan proses PIPK, identifikasi masalah, dan diskusi untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan PIPK.

Editor: Akil

Terima Kekalahan, Ini Alasan Bustami-Fadhil Batal Gugat Hasil Pilgub Aceh ke MK

0
Calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah dan M Fadhil Rahmi. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh –Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah-M Fadhil Rahmi, memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menerima hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2024.

Seperti diketahui, dari hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Aceh, Bustami Hamzah-M Fadhil Rahmi memperoleh 1.309.375 suara atau 46,7 persen.

Sementara, pesaing mereka pasangan Muzakir Manaf (Mualem)-Fadhlullah (Dek Fadh) meraih 1.492.846 suara atau 53,3 persen dari total 2.802.221 suara sah yang masuk.

Bustami menilai ada indikasi kuat yang mencederai kualitas Pilkada Aceh 2024.

Namun, pasangan ini membatalkan niat tersebut setelah melakukan istikharah dan menerima berbagai masukan dari partai pengusung/pendukung, ulama, tokoh-tokoh nasional asal Aceh, tim sukses, keluarga, cendekiawan, kalangan milenial, serta berbagai elemen masyarakat Aceh lainnya.

“Kami memutuskan untuk tidak meneruskan gugatan ini ke MK dengan pertimbangan untuk mencegah polarisasi berkepanjangan, serta untuk meredakan ketegangan politik dan psikologis di tengah-tengah masyarakat Aceh yang sangat kami cintai,” kata Bustami dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Menurut Bustami, sejak awal pihaknya tidak pernah mengedepankan kepentingan kelompok, tetapi selalu menempatkan kemaslahatan dan kepentingan seluruh rakyat Aceh di atas semua kepentingan yang lain.

“Atas nama pribadi dan keluarga, izinkan kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Aceh, di mana pun berada. Baik di Aceh maupun luar Aceh yang telah menaruh perhatian cukup besar terhadap pelaksanaan Pilkada Aceh 2024,” ujarnya.

Bagi Bustami, perjuangan harapan baru untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh rakyat Aceh tidak akan pernah berhenti.

Diberitakan sebelumnya, tim saksi pasangan calon nomor urut 1, Bustami Hamzah-M Fadhil Rahmi, menolak hasil akhir pleno terbuka Komisi Independen Pemilihan (KIP) tingkat provinsi untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh.

Koordinator Tim Saksi Pasangan Bustami-Fadhil, Budi Ardiansyah, menyatakan bahwa terdapat anomali pemilih yang cukup tinggi di 26 kecamatan di Aceh Utara.

Tingginya partisipasi pemilih di daerah tersebut dianggap di luar normal.

Untuk Aceh Utara, penolakan sudah diajukan sejak tingkat TPS. Namun, menurut Budi, karena banyaknya intimidasi dan ancaman terhadap saksi, fokus penolakan hanya dilakukan di tingkat kecamatan.

Editor: Akil

Kolaborasi dengan Flower Aceh, Himasio USK Gelar Diskusi Peran Perempuan dalam Perdamaian

0
Diskusi publik 'Kontribusi Perempuan dalam Perdamaian Aceh' di Taman Sari, Banda Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga dan melanjutkan perdamaian di Aceh. Namun, untuk mewujudkannya, dukungan pendidikan, kebijakan, dan perubahan budaya menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Hal ini mengemuka dalam diskusi publik bertema Kontribusi Perempuan dalam Penguatan dan Pembangunan Keberlanjutan Perdamaian Aceh, yang digelar di Taman Sari Bustanussalatin, Banda Aceh, Jumat (6/12/2024).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasio) FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) bersama berbagai mitra di Aceh, termsuk Flower Aceh sebagai bagian dari rangkaian acara Sosiologi Fair 2024.

Diskusi menghadirkan Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, dan dosen Teknik USK sekaligus aktivis lingkungan, Ir. Suraiya Kamaruzzaman, sebagai narasumber. Diskusi dipandu oleh Firya Faiza, mahasiswa Sosiologi FISIP USK.

Riswati mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan. Ia mengatakan, perempuan yang mendapatkan akses pendidikan akan memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam perdamaian dan pembangunan.

“Pendidikan dalam hal ini memiliki peran substansial dalam membangun kurikulum dengan menanamkan nilai-nilai perdamaian bagi bangsa untuk dikuatkan dalam implementasinya,” tuturnya.

Riswati juga mengungkapkan fakta bahwa perempuan sering menjadi target kekerasan dalam konflik. Ia mengatakan bagaimana budaya patriarki dan normalisasi kekerasan dalam keluarga turut memperparah kondisi ini.

“Perempuan kerap dijadikan alat untuk melancarkan kekerasan, seperti ketika ingin menyakiti kepala keluarga, perempuan dalam keluarga itu sering dijadikan sasaran. Hal ini harus dihentikan melalui edukasi keluarga yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan kesetaraan sejak dini,” jelasnya.

Sementara itu, Dosen Universitas Syiah Kuala Suraiya Kamaruzzaman mengatakan selain pendidikan dan keluarga, pemerintah dan media juga memiliki tanggung jawab besar.

Dia menyebut, kebijakan yang memberdayakan perempuan harus terus digalakkan, sementara media diharapkan mampu membangun narasi positif yang mendorong masyarakat untuk mendukung perdamaian.

“Media punya kekuatan besar untuk memengaruhi cara pandang masyarakat. Jika media bisa fokus pada narasi yang membangun, ini akan memperkuat upaya perdamaian di Aceh,” imbuhnya.

Menurut Suraiya, toleransi terhadap keberagaman budaya dan suku harus menjadi bagian dari karakter generasi saat ini untuk menghindari sikap etnosentrisme.

“Jika generasi muda mampu menghargai keberagaman, maka perdamaian yang berkelanjutan bukan lagi mimpi. Mereka akan menjadi pilar yang memperkuat harmoni di Aceh,” jelasnya.

Diskusi ini merupakan bagian dari Sosiologi Fair 2024 yang mengusung tema 19 Tahun Perdamaian Aceh: Nafas Panjang Keberlanjutan Perdamaian.

Firdaus Mirza Nusuary, Pembina Himasio FISIP USK, juga mengingatkan sejarah panjang konflik di Aceh yang diakhiri dengan kesepakatan MoU Helsinki. Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di Aceh.

“Meskipun perdamaian sudah diraih, tantangan untuk menjaga harmoni tetap ada. Dibutuhkan peran aktif masyarakat dan pemerintah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di Aceh,” ujarnya.

Dinda Balqis, Ketua Sosiologi Fair 2024, menjelaskan Sosiologi Fair yang berlangsung hingga 8 Desember 2024 ini juga menghadirkan pameran UMKM, perlombaan, dan berbagai kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat luas.

Kegiatan ini dirancang sebagai festival kreativitas dan intelektual. “Ini adalah momentum bagi generasi muda Aceh untuk mengingat sejarah perdamaian dan merayakan keberagaman. Kami juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan tokoh lokal,” jelasnya.

Kegiatan yang dihadiri mahasiswa, aktivis, kelompok muda dan masya umum ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan Aceh yang damai dan inklusif, dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor sebagai solusinya.

Editor: Akil

Airlangga Hartarto Bertekad Bangkitkan Kembali Kejayaan Industri Aceh Era Soeharto

0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

NUKILAN.id | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Aceh memiliki potensi besar untuk kembali menjadi pusat industri Indonesia, sebagaimana yang tercatat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk mendorong investasi dan revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terutama di Arun, Lhoksumawe, Aceh.

Di acara Rakornas Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang digelar pada Rabu (11/12/2024), Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, yang diperkirakan mencapai angka Rp 1.900 hingga Rp 2.200 triliun. Meskipun tantangan ini tidak mudah, ia optimistis investasi akan terus tumbuh seiring dengan pengembangan KEK, terutama di Aceh.

Menurut Airlangga, Aceh memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Provinsi ini, selain terkenal dengan industri pupuk melalui Pupuk Iskandar Muda, juga memiliki peluang besar di bidang teknologi penangkapan karbon atau Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), yang semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Teknologi ini diyakini dapat menjadi salah satu solusi pengurangan emisi karbon dioksida dari aktivitas industri dan pembangkit listrik.

“Potensi CCUS salah satunya terbesar di Aceh, dan kita juga memiliki klaster industri pupuk, yang sudah menjadi penggerak ekonomi daerah ini,” ujar Airlangga.

Menteri Koordinator ini mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Soeharto, Aceh merupakan pusat industri yang berkembang pesat, dengan keberadaan pabrik semen, kertas, hingga pupuk yang menjadi tumpuan perekonomian daerah. Namun, sejak beberapa dekade terakhir, banyak industri yang terhenti. Dengan adanya revitalisasi KEK, Airlangga berharap Aceh dapat kembali menjadi pusat industri yang bersinar.

“Saat masa Orde Baru, Aceh memiliki banyak industri yang sekarang justru terhenti, seperti pabrik semen, kertas, dan pupuk. Dengan revitalisasi KEK, kita berharap ini bisa tumbuh kembali, ditambah dengan investasi di sektor energi seperti minyak dan gas di Andaman,” ungkap Airlangga.

Airlangga juga menyinggung investasi yang tengah berjalan di sektor energi, khususnya pengembangan blok minyak dan gas South Andaman. Mubadala Energy Indonesia, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, tengah mematangkan rencana pengembangan untuk Blok South Andaman yang terletak di wilayah Aceh. Rencananya, Mubadala Energy akan menyerahkan dokumen pengembangan kepada pemerintah pada awal tahun 2025.

“Investasi ini diharapkan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Aceh, dan dengan adanya revitalisasi KEK, kita akan bisa memaksimalkan potensi ini untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkasnya.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Airlangga Hartarto menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan industri Aceh yang sempat mencapai puncaknya pada era Soeharto, dan menjadikannya sebagai salah satu pusat ekonomi dan industri unggulan Indonesia.

Editor: Akil

Peringati 20 Tahun Tsunami Aceh, ANRI Tekankan Pentingnya Arsip sebagai Memori Bangsa

0
Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto di pameran arsip kebencanaan/arsip tsunami di Gedung AAC Dayang Dawood, Banda Aceh, pada Rabu 11 Desember 2024. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dalam rangka memperingati dua dekade sejak tsunami dahsyat yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, menekankan pentingnya penyimpanan arsip sebagai bagian dari memori kolektif bangsa. 

Hal tersebut disampaikannya dalam acara peringatan 20 tahun gempa dan tsunami Aceh di Gedung AAC Dayang Dawood, Banda Aceh, pada Rabu (11/12/2024).

“Kita bisa bayangkan kalau tidak ada arsip, kita tidak bisa belajar dari masa lalu. Penyimpanan dan pengelolaan arsip yang baik memungkinkan kita untuk mereview ingatan yang sudah mulai pudar, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi generasi mendatang,” ujar Imam kepada Nukilan.

Sebagai bagian dari dedikasi negara, pemerintah telah membangun Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) Aceh. Meskipun sempat ada kebijakan penghentian pembangunan gedung baru, proyek ini mendapatkan pengecualian khusus dari Presiden untuk mewujudkan fasilitas penyimpanan arsip tsunami. Gedung ini bukan hanya untuk masyarakat Aceh, tetapi juga dipersembahkan untuk dunia sebagai media pembelajaran dari peristiwa yang sangat dahsyat tersebut.

Imam juga mengimbau masyarakat yang masih menyimpan arsip atau benda terkait tsunami secara pribadi untuk menyerahkannya ke Balai Arsip Tsunami Aceh. Menurutnya, arsip-arsip tersebut memiliki nilai penting bagi negara dan dunia.

“Kami akan membantu mendigitalkan arsip-arsip tersebut. Masyarakat cukup menyimpan salinan digitalnya, sedangkan arsip asli akan dirawat oleh negara untuk memastikan penyimpanan yang aman dan berkelanjutan,” jelas Imam.

Imam Gunarto juga menyoroti hubungan erat antara Indonesia dan Jepang dalam pengelolaan arsip tsunami. Sejak awal bencana, pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah memberikan dukungan, baik dalam aspek pembiayaan, teknologi, maupun pengiriman tenaga ahli untuk membantu penanganan arsip yang terdampak bencana. 

“Sampai sekarang, terus membantu bagaimana arsip-arsip yang kita simpan di masa lalu, kita tambahin lagi dari koleksi masyarakat, tidak hanya dari Aceh tapi dari seluruh dunia, dan kemudian kita gunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan,” katanya.

Sementara itu, Konsul Jenderal Jepang di Medan, Takonai Susumu, menyatakan bahwa hubungan emosional antara Jepang dan Aceh sangat kuat, mengingat kedua wilayah pernah mengalami bencana serupa. Jepang sendiri menghadapi gempa dan tsunami besar pada tahun 2011, sehingga memahami penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh.

“Ikatan emosional kami dengan Aceh begitu besar karena kami sama-sama pernah mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, kami tetap memberikan dukungan sejak terjadi gempa dan tsunami di Aceh hingga saat ini. Edukasi dan pelestarian pengalaman serta arsip sangat penting untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” ungkap Takonai.

Ia juga menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung pemerintah Indonesia dan masyarakat Aceh dalam upaya mitigasi bencana serta pelestarian arsip sebagai warisan sejarah yang bernilai tinggi.

Reporter: Rezi