Beranda blog Halaman 2461

Warga Thailand dan Vietnam Segera Dievakuasi dari Myanmar

Penulis
Redaksi
-
0
Pengunjuk rasa anti-kudeta mengangkat tangan mereka dengan tangan terkepal selama demonstrasi di dekat Stasiun Kereta Api Mandalay di Mandalay, Myanmar, Senin (22/2/2021). (AP) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Abaikan Ancaman Militer Myanmar, Puluhan Ribu Pengunjuk Rasa Gelar Revolusi 22222", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/global/read/2021/02/22/174846370/abaikan-ancaman-militer-myanmar-puluhan-ribu-pengunjuk-rasa-gelar. Penulis : Bernadette Aderi Puspaningrum Editor : Bernadette Aderi Puspaningrum Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:

Nukilan.id – Thailand mulai menyusun rencana evakuasi warga negaranya yang masih berada di Myanmar.

Rencana ini dibuat menyusul eskalasi kekerasan yang menewaskan 38 orang pada Rabu (3/3/2021), ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa.

“Pemerintah Thailand telah mengatur dua penerbangan charter pada 12 dan 16 Maret untuk membawa pulang warganya,” menurut pengumuman Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Yangon dalam halaman halaman Facebook resminya pada Jumat (5/3/2021) melansir Bernama.

Negara-negara lain juga mempersiapkan penerbangan repatriasi untuk membawa pulang warganya dari negara yang dilanda protes tersebut.

Vietnam juga telah mengatur dua penerbangan charter pada 11 Maret untuk membawa pulang 390 warganya dari Myanmar.

Media Vietnam merinci, kedua penerbangan akan dioperasikan oleh maskapai penerbangan nasional Vietnam Airlines.

Penerbangan akan meninggalkan Bandara Internasional Noi Bai di Hanoi pada Kamis pagi dan menuju ke Yangon di mana 390 warga Vietnam sedang menunggu pemulangan, menurut sumber yang dekat dengan surat kabar Tuoi Tre.

Penerbangan pertama meninggalkan Hanoi pada 09:00 untuk menjemput 195 warga Vietnam di Yangon. Rombongan diperkirakan mendarat di kota Da Nang di Vietnam pada pukul 15:10 di hari yang sama.

Penerbangan kedua meninggalkan Hanoi pada 10:00 dan diperkirakan akan mendarat di Kota Da Nang dengan tambahan 195 warga Vietnam pada 16:10 waktu setempat.

Kedutaan Besar Vietnam di Myanmar pada Rabu mengumumkan telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas terkait lainnya untuk mengatur penerbangan repatriasi.

Ruang di atas dua penerbangan terbatas pada warga Vietnam yang menghadapi keadaan yang sangat sulit dan mendesak di Myanmar.

Perwakilan dari Vietnam Airlines menyatakan tindakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang ketat akan diambil dalam penerbangan. Penumpang sebelumnya diharuskan mengisi pernyataan kesehatan secara online dan mengenakan masker wajah serta pakaian pelindung selama proses repatriasi.

Sementara Singapura pada Kamis (4/3/2021) menyarankan warganya di Myanmar untuk meninggalkan negara itu dengan penerbangan komersial, jika cara itu masih mungkin dilakukan. Militer Myanmar melancarkan kudeta pada pagi 1 Februari, beberapa jam sebelum Parlemen terpilih dalam resmi menduduki jabatannya.

Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan anggota senior Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya juga ditahan pada hari yang sama. Junta juga telah mengumumkan keadaan darurat satu tahun. Mereka berjanji untuk “mengambil tindakan” terhadap dugaan penipuan pemilih selama pemilihan umum 8 November, yang dimenangkan oleh partai NLD secara mutlak.

(Sumber: Kompas.com)

Peusaba Aceh: Aminullah Salah Beri Statemen Soal IPAL Gampong Pande

Penulis
nukil
-
0
Ketua Peusaba Aceh Mawardi Usman

Nukilan.id – Ketua Peusaba Aceh Mawardi Usman menyampaikan ketegasan menolak pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande, Banda Aceh.

“Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pejabatnya sepertinya tidak pernah berziarah ke Makam Para Raja dan Ulama era Kesultanan Aceh Darussalam (1205-1945). Makanya mereka tidak mengenal nisan Batu Aceh dan bentuk Batu Nisan Aceh,” kata Mawardi Usman lewat rilis yang dikirim Minggu (7/3/2021).

Menurutnya, Walikota Banda Aceh Aminullah Usman telah mengeluarkan statemen yang salah didalam suratnya ke Kementerian PUPR dalam rangka melanjutkan proyek pembuangan tinja di makam Ulama dan Raja, dengan mengatakan makam Raja dan Ulama adalah makam masyarakat umum.

Untuk itu, Mawardi Usman meminta Walikota agar berziarah ke Kawasan Bapperis disamping Meuligoe Gubernur Aceh, yang dulu dikenal sebagai Kuta Dalam atau Istana Darud Donya, agar dapat membandingkan makam-makam Raja dan Ulama era Kesultanan Aceh Darussalam.

“Jika Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pejabatnya pernah berziarah dan berdoa di makam Raja dan Ulama Kesultanan Aceh Darussalam, walaupun sekali, pasti tidak akan menghancurkan makam Raja dan Ulama era Kesultanan Aceh Darussalam,” ujarnya.

Ketua Peusaba Aceh juga mengingatkan apabila Kawasan Gampong Pande penuh sejarah, layak dijadikan kawasan sejarah bukti peradaban Islam Aceh. [rilis]

Ketua Umum KNPI Dipecat di Hotel Mewah

Penulis
nukil
-
0
Haris Pertama

Nukilan.id – Sejumlah Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar rapat pleno di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu, 6 Maret 2021. Rapat pleno tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A. Bahri dengan agenda mencopot Haris Pertama dari jabatan ketua umum.

Bahri menyampaikan ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Haris terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) KNPI. Pertama, pelanggaran pada pasal 23 ART, terkait pengambilan keputusan dan sikap organisasi tidak melalui rapat pleno DPP KNPI.

Kemudian untuk yang kedua, Bahri menyebutkan, pelanggaran pasal 38 AD dan 35 ART KNPI terkait tata kelola keuangan dan harta benda organisasi yang tidak berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Karena itu, forum pleno KNPI memutuskan memberhentikan Bung Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021, dan mengangkat dan memutuskan Bung Mustahuddin sebagai Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021,” kata Bahri dalam keterangan yang diterima wartawan.

Usai ditetapkan menjadi Plt Ketum KNPI, Mustahuddin mengatakan bahwa setelah keputusan itu diambil maka Haris Pertama tidak berhak memakai atribut dan mengatasnamakan diri sebagai bagian KNPI.

“Saudara Haris Pertama tidak berhak lagi memakai atribut dan simbol organisasi KNPI karena sudah diberhentikan/dipecat sebagai Ketua Umum DPP KNPI,” katanya.

Haris Pertama Ikhlas

Sementara itu, Haris Pertama mengatakan jabatan Ketua Umum DPP KNPI merupakan amanah yang diberikan olehnya. Haris mengaku ikhlas dan tidak ingin melawan hanya demi mempertahankan jabatan sehingga justru merusak organisasi.

Selama memimpin, Haris mengatakan telah menjalankan roda organisasinya dengan baik, mulai dari merajut komunikasi dengan semua DPD KNPI provinsi, kota/ kabupaten serta dengan segenap OKP yang ada hingga membawa KNPI hadir di tengah-tengah bencana untuk membantu rakyat.

“Jika memang apa yang saya kerjakan masih ada kekurangan maka saya minta maaf. Yang ada di otak saya hanya membesarkan KNPI agar dicintai rakyat dan pemuda Indonesia,” kata Haris melalui keterangannya.

Haris mengakui bahwa yang terjadi saat ini merupakan teguran dari Allah SWT agar dirinya besar dan lebih kuat ke depan. “Juga agar saya lebih hebat lagi dan tahu mana kawan dan mana lawan,” katanya.

Bahkan, dalam waktu dekat ia akan menggelar rapat pleno untuk menyaksikan langsung sidang pemecatan dirinya sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2019-2022. Dalam forum tersebut, Haris akan mempertanggungjawabkan tuduhan kesalahan di depan seluruh pengurus DPP dan DPD KNPI se-Indonesia.

“Agar saya tahu dan seluruh Indonesia tahu apakah saya bersalah atau tidak,” ujar Haris.

Haris menyatakan ia hanya ingin semua pemuda Indonesia tahu, dirinya tidak pernah menyesal kehilangan jabatan.

“Saya bangga karena saya pernah memimpin kawan-kawan dalam berorganisasi, waktu dan nyawa saya persembahkan untuk KNPI,” tutur Haris.

Sumber: Viva.co.id

Mobil Maung Pindad Kini Tersedia dengan Beragam Warna

Penulis
Redaksi
-
0
Maung Pindad. Foto: Otosia.com

Nukilan.id – PT Pindad (Persero) memamerkan jejeran mobil Maung versi sipil.

Dalam akun instagram resmi Pindad terlihat tiga mobil kekar itu sedang kejar-kejaran.

Ada yang berwarna hijau, kuning, dan biru.

Apakah mobil ini siap dilepas untuk masyarakat Indonesia?

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose menyampaikan, model tersebut belum 100 persen bakal dilepas untuk sipil. Saat ini Pindad juga sedang melakukan tahap pengujian terhadap 10 pabrikan untuk dipilih mesin mana yang akan digunakan.  

“Jadi kita lagi bikin prototipe itu 10 dengan berbagai varian. Nanti kita akan lihat mana yang terbaik, malah nanti kita akan coba adakan lomba desain untuk mobil Maung ini. Sehingga mendapatkan yang paling pas dengan konsumen untuk civilian version,” ujar Abraham, Jumat (5/3/2021).

Lebih lanjut, foto lain juga diunggah akun instagram @plat_dinas_official. Selain bentuk mobil Maung versi sipil, PT Pindad juga tengah menyiapkan model double cabin. Saat ini mobil Maung versi sipil belum dilepas ke masyarakat secara umum. Namun Abraham berkomitmen Pindad bakal masuk ke pasar komersil untuk kendaraan Rantis Maung versi sipil, yang diperkirakan akan dirilis pada Juli 2021.

Sesuai yang saya sampaikan kita baru siap untuk sipil di Juli-lah,” jelas Abraham.

Bicara spesifikasi, Maung versi sipil tentunya akan berbeda dengan versi militer karena terdapat kelengkapan versi militer yang tidak akan digunakan dalam versi sipil. Di antaranya bracket senjata, roll bar, dan beberapa penyesuaian lainnya.

“Sekarang yang keluar itu bukan versi sipil. Itu kita cuma cabut bracket senjata, aksesori military. Begitu masuk civilian kan, itu konsep-konsep rolling bar-nya kita hilangkan,” tandas Abraham.

(Sumber: Oto.detik.com)

1 Petugas Medis Meninggal Setiap 30 Menit akibat Keterbatasan APD

Penulis
Redaksi
-
0

Nukilan.id – Amnesty International menyatakan 17.000 kasus kematian terjadi di kalangan petugas medis di dunia akibat Covid-19. Angka itu berarti seorang pekerja kesehatan meninggal setiap 30 menit. Menyebut sebagai “tragedi dan ketidakadilan”, Amnesty menuding kematian akibat alat pelindung diri yang minim.

Sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com, Steve Cockburn, kepala keadilan ekonomi dan sosial di Amnesty International mengatakan, kondisi kerja yang tidak aman dan kurangnya alat pelindung diri (APD) telah menjadi beberapa masalah utama yang dihadapi oleh petugas kesehatan di seluruh dunia selama pandemi, terutama pada fase awal.

Cockburn mengatakan bahwa awal pandemi terjadi kekurangan APD di hampir setiap negara pada saat banyak sistem kesehatan “benar-benar kewalahan” dan kekurangan staf, dengan petugas kesehatan sering bekerja dalam shift panjang tanpa pengendalian infeksi yang tepat.

“Masalah di banyak negara masih tetap ada, dan di negara-negara tertentu sudah jauh lebih baik, tetapi petugas kesehatan masih sangat terpapar infeksi dan ada banyak jenis petugas kesehatan yang sering dikecualikan atau diabaikan dari perlindungan semacam ini,” katanya.

Satu laporan oleh Amnesty International pada Juli 2020 menemukan kekurangan APD di hampir semua 63 negara yang disurvei. Di negara-negara ini yang manah termasuk Malaysia, Meksiko dan Amerika Serikat, petugas kebersihan, dan staf tambahan menghadapi pembalasan seperti pemecatan dan penangkapan setelah menuntut APD dan kondisi kerja yang lebih baik.

Amnesty juga menyatakan bahwa lebih dari setengah dosis vaksin Covid-19 dunia sejauh ini telah diberikan hanya di 10 negara kaya, sementara tidak ada satupun petugas kesehatan yang menerima vaksin di lebih dari 100 negara.

Kelompok hak asasi manusia meminta pemerintah untuk memasukkan semua pekerja garis depan dalam rencana distribusi vaksin mereka karena banyak negara miskin diharapkan menerima gelombang pertama mereka dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.

Mualem Beri Dukungan Moril untuk AHY dan Teuku Riefky

Penulis
nukil
-
0

Nukilan.id – Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf atau disapa Mualem, menyambangi kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (06/03/2021) malam.

Suasana penuh keakraban itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi Sekjen DPP PD Teuku Riefky Harsya (TRH) dan Rian Syaf (Kabiro Infokom) menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Mualem yang berkunjung dan memberi simpati sebagai bentuk dukungan moral kepada AHY dan T. Rifky. .

“Yang Demokrat hadapi hari ini dapat terjadi pada Partai manapun, dan jika dibiarkan akan mengancam Demokrasi kita, ” kata AHY.

Sementara Mualem didampingi Teuku Irsyadi menyampaikan kepedulianya pada masalah yang sedang melanda Partai Demokrat.

“Kita dukung dan beri semangat pada AHY dan Riefky, semoga tantangan yanh dihadapi demokrat cepat berlalu, ” kata Mualem pada pertemuan tersebut.

Kehadiran Mualem di DPP sebagai bentuk solidaritas persahabatan Mualem dan Teuku Riefky Harsya. Kedua tokoh tersebut kerap bertemu membicarakan banyak hal, terutama untuk kemajuan Aceh. (red)

KPAI Minta Negara Hadir Cegah Anak Putus Sekolah

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Retno Listyarti mengingatkan agar negara hadir untuk mencegah adanya anak yang putus sekolah selama pandemi Covid-19.

Sebab, berdasarkan hasil pemantauan KPAI jumlah siswa yang putus sekolah selama pandemi cenderung tinggi.

“Negara harus hadir untuk mencegah anak-anak putus sekolah selama pandemi karena masalah ekonomi atau karena ketiadaan alat daring,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/3/2021).

Retno menilai pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan pemetaan peserta didik yang putus sekolah beserta alasannya.

Baca juga: Partai Demokrat Rumah Bagi Perempuan dan Anak Muda Indonesia

Kemudian, hasil pemetaan tersebut dapat digunakan sebagai intervensi pencegahan anak putus sekolah oleh negara.

“Hak atas pendidikan adalah hak dasar yang wajib dipenuhi negara dalam keadaan apapun,” ujarnya.

Menurut dia, faktor yang menyebabkan peserta didik berhenti sekolah karena menikah, bekerja dan menunggak SPP, umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi dan alat belajar daring.

Baca juga: PKBI Aceh: Budaya Diam Salah Satu Sebab Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus membantu kelompok rentan yakni anak-anak dari keluarga miskin.

“Anak-anak dari keluar miskin yang sangat berpotensi kuat untuk putus sekolah,” ucap dia.

Adapun KPAI melakukan pemantauan dengan pengawasan langsung untuk Kota Bandung dan Cimahi, dan wawancara secara online dengan guru dan Kepala Sekolah jaringan guru Federasi Serikat guru Indonesia (FSGI) pada Februari 2021.

Baca juga: KPAI Minta Pemerintah Petakan Anak yang Berpotensi Putus Sekolah
Sumber: kompas

Empat Bulan Terakhir, Dua Juta Lebih Penduduk Indonesia Pindah Domisili

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus berupaya membangun big data kependudukan. Semua detail transaksi data yang dilakukan penduduk seperti registrasi kelahiran, kematian, dan pindah domisili bisa masuk dalam data base kependudukan.

Sepanjang 4 bulan terakhir, Ditjen Dukcapil melansir pergerakan data statistik kependudukan berupa jumlah penduduk yang lahir, meninggal dan pindah domisili.

Baca juga: Mendagri: Indonesia Punya Banyak Potensi Sumber Energi Terbarukan

Pergerakan data statistik kependudukan di Indonesia ini bisa dilihat mulai pada Nopember dan Desember 2020 hingga Januari-Februari 2021.

Pada Nopember 2020 tercatat sebanyak 170.278 bayi lahir. Sebulan berselang, pada Desember jumlah bayi yang lahir sedikit menurun menjadi 146.693 jiwa.

Kemudian awal tahun 2021 pada Januari tercatat jumlah bayi lahir sebanyak 113.057 jiwa. Pada Februari 2021, jumlah bayi lahir turun menjadi 71.291 jiwa. Sehingga selama 4 bulan sejak Nopember 2020 hingga Februari 2021 jumlah pertambahan penduduk Indonesia sebanyak 501.319 jiwa.

Baca juga: Mendagri: Petugas Damkar Harus Adaptif

Data statistik kependudukan Dukcapil juga mencatat angka kematian selama 4 bulan terakhir, mulai Nopember 2020 hingga Februari 2021, yakni sebanyak 355.332 jiwa. Terdiri mulai Nopember 2020 penduduk yang meninggal dunia sebanyak 87.161 jiwa, pada Desember 2020 sejumlah 86.503 jiwa, Januari 2021 (88.625) dan Februari 2021 penduduk meninggal sebanyak 93.043 jiwa.

Selanjutnya, Dukcapil juga mencatat jumlah penduduk yang melakukan pindah domisili sejak Nopember 2020 hingga Februari 2021 sebanyak 2.034.715 jiwa. Jumlah ini terdiri penduduk yang pindah pada Nopember 2020 sebanyak 508.069 jiwa; kemudian pada Desember 2020 sebanyak 529.382 jiwa. Pada awal 2021 di bulan Januari, penduduk yang pindah alamat sebanyak 498.213 jiwa, pada Februari 2021 jumlah sedikit meningkat menjadi 499.051 jiwa.

Baca juga: HUT Damkar, Mendagri Tekankan Misi Penyelamatan

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan transaksi data kependudukan di Indonesia bergerak sangat dinamis. Hal itu terlihat dari data statistik yang diuraikan barusan.

Dengan dinamika yang tinggi seperti ini, kata Dirjen Zudan, maka program vaksinasi, bansos, kartu prakerja harus rutin mengupdate data kependudukan dan disesuaikan dengan data Dukcapil.

“Pergerakan selama 4 bulan saja sudah lebih dari 2 juta penduduk pindah domisili. Belum lagi ditambah yang meninggal, yang lahir, yang berubah pekerjaan, dan lainnya. Dukcapil melakukan updating data setiap hari berdasarkan pelaporan dari penduduknya. Tidak ada instansi di Indonesia yang mengupdate data penduduk setiap hari kecuali Dukcapil Kemendagri,” tutur Zudan menjelaskan.

Baca juga: Komisi I DPR Aceh Akan Revisi dan Selaraskan Qanun Pilkada

Menurut Dirjen Zudan, Dukcapil mencatat dengan rapi pergerakan data statistik kependudukan ini, agar para instansi pengguna data mengetahui dengan pasti posisi atau gambaran penduduk sebenarnya secara real time by name by address.

“Kegunaannya banyak sekali. Bagi perbankan dan industri keuangan bisa mengetahui siapa nasabahnya yang meninggal dunia atau pindah alamat,” katanya.

Sedangkan bagi penduduk baru lahir, Dinas Dukcapil setempat langsung membuatkan 3 dokumen kependudukan sekaligus yakni akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) serta KK baru lengkap dengan nama si adik bayi.[]

Puspen Kemendagri
Baca juga: Bukan Ucapan “Termiskin”, Papan Bunga “Selamat Untuk Pemerintah Aceh” Tanpa Pemberitahuan ke Polresta

Penjual Sayur di Ulee Kareng Sepi Akibat Covid, Cara Baru Rahmad “Jemput Bola”

Penulis
nukil
-
0
Rahmad, pedagang sayur di Ulee Kareng

Nukilan.id – Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi biang kerok penyebab kerugian bagi banyak pihak, tetapi juga paling mengancam hampir seluruh bidang usaha. Termasuk Pedagang pasar seperti yang dialami Rahmad, pedagang di Ulee Kareng, Banda Aceh.

“Pendapatan turun drastis selama pandemi covid-19, namun harus tetap bertahan karena untuk pemenuhan kebutuhan keluarga,” kata Rahmad, pedagang sayur-sayuran dan rempah-rempah di Pasar Ulee Kareng ketika dihampiri Nukilan.id, media online di Aceh, beberapa waktu lalu.

Menurut Rahmad, yang dia lakukan sekarang berjualan bukan hanya menunggu di kedai, tetapi dia merubah cara seperti menjemput bola, yakni antar jemput layanan.

“Itu salah satu cara saya menjaga pelanggan, bila seperti dulu menunggu pembeli datang, pandemi begini sulit,” ujar pria berusia 33 tahun itu.

Katanya, berjualan rempah-renmpah distuasi begini yang terpenting mencipta perputaran uang, walau terbilang kecil. Diakuinya, apabila pemesan barang dengan antar jemput itu masih sangat kecil.

“Sehari paling ada 4 atau 6 orang. Paling banyak itu 8 orang pemesan, yang penting ada perputaran, walaupun sedikit,” katanya.

Rahmad, pedagang di Ulee Kareng

Namun–tentu saja–setiap pesanan dirinya harus mengedepankan kualitas.

“Insyallah, saya jamin semua barang yang saya antar itu bagus,” ujarnya

Rahmat menyampaikan – metode pemesanannya bisa melalui telpon ataupun mengirim pesan langsung ke whatsapp (wa) di nomor kontak 0822-7558-2706, minimal pemesanannya 50 ribu.

Rahmad menyebut dia melayani pesanan seperi ikan, daging, bumbu masak, rempah-rempah dan segala jenis sayur-sayuran.

“Saya akan antar langsung ke alamat pembeli,” demikian Rahmad.

Reporter: Akhi Wanda

Moeldoko Jadi Ketum PD, Rocky Gerung: Kalau Diam Artinya Presiden Setuju

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Rocky Gerung angkat bicara terkait peristiwa terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB Sibolangit. Tak hanya menyoroti sosok Moeldoko, Rocky juga menyentil Presiden Jokowi yang ia nilai harus segera menyampaikan tanggapan terkait peristiwa ini.

Baca juga: Moeldoko Ketua Umum DPP Partai Demokrat Versi KLB

Dalam video berjudul ‘Kudeta Demokrat. Moeldoko Jadi Ketum Melalui KLB Aba-abal’ yang tayang di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (6/3/2021) Rocky menyampaikan tanggapannya.

Rocky menilai Presiden Jokowi harus segera menyampaikan pidato singkat terkait peristiwa KLB di Sibolangit. Menurut Rocky, jika Presiden diam, tandanya ia menyetujui aktivitas politik Moeldoko dalam KLB tersebut.

“Pak Presiden harus betul-betul memberi semacam pidato singkat terhadap peristiwa ini,” ucap Rocky.

Baca juga: Soal KLB Demokrat, Pakar Hukum USK: Pertunjukan Lelucon Tidak Lucu

“Kalau dia diam tidak memberi komentar, artinya presiden menyetujui aktivitas politik Moeldoko, itu rumusnya tuh” lanjut Rocky.

Rocky lantas menantikan langkah apa yang akan diambil oleh istana menanggapi peristiwa yang terjadi di Sibolangit. Ia berharap staf presiden telah menyiapkan teks tanggapan presiden tentang peristiwa ini.

“Kita mau tunggu besok, apa yang akan diucapkan oleh presiden, mudah-mudahan staf presiden sudah menyiapkan teks keterangan pers dari presiden,” ucap Rocky.

Sebelumnya, Rocky dalam video tersebut juga menyoroti sosok Moeldoko. Bagi Rocky, Moeldoko telah mempertaruhkan karier politiknya dalam KLB tersebut.

“Seluruh cadangan devisa politiknya dia taruh di situ, kalau berhasil makan dia akan melenggang ke 2024, kalau gagal seluruh reputasi politiknya berhenti,” ujar Rocky.

Baca juga: Dr Nasrul Zaman: KLB Demokrat Tanda Aksi Penguasa Legalkan Demokrasi Kalap

“Jadi Pak Moeldoko benar-benar bertaruh habis-habisan, tentu banyak sponsor di belakangnya,” lanjut Rocky.

Lebih lanjut Rocky menyebut derajat Moeldoko diturunkan dalam KLB tersebut. Rocky menyebut Moeldoko sebagai dalang yang juga menjadi wayang.

“Ya oke secara formal KLB itu mengangakat Pak Moeldoko tetapi derajat Pak Moeldoko diturunkan justru,” ucap Rocky lagi.

Baca juga: Bukan Ucapan “Termiskin”, Papan Bunga “Selamat Untuk Pemerintah Aceh” Tanpa Pemberitahuan ke Polresta

“Karena dia langsung tampil sebagai ketua umum. Jadi orang menganggap kalau berpolitik agak bermutu kenapa nggak orang lain yang dijadikan ketua umum? Sehingga Moeldoko tetap jadi dalang,” lanjutnya.

“Ini sekarang dalang menjdai wayang gitu, terlihat kan,” ucap Rocky.

Menurut Rocky, tindakan Moeldoko tersebut justru akan menaikkan simpati publik pada AHY. Dari segi umur dan ketenangan, menurut Rocky, AHY justru lebih dewasa dalam hal berpolitik.
Sumber: stories-id
Baca juga: Komisi I DPR Aceh Akan Revisi dan Selaraskan Qanun Pilkada

1...2,4602,4612,462...2,508Halaman 2,461 dari 2,508

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id