Beranda blog Halaman 2245

Mendagri Terbitkan Irmendagri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Penulis
nukil
-
0
Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal

Nukilan.id – Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal mentakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menerbitkan instruksi Mendagri (Inmendagri) 3/2021 yang memuat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

Irmendagri tersebut akan diterapkan mulai 9 hingga 22 Februari 2021, dan Inmendagri itu diterbitkan pada Sabtu (6/2) malam..

Hal itu disampaikan Safrizal dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang disiarkan YouTube BNPB, Minggu (7/2/2021).

“Tadi malam sudah dikeluarkan jam 12 malam kurang 2 menit, jadi (terbit) masih hari Sabtu,” ujar Safrizal.

Dijelaskan Safrizal, Inmendagri yang dikeluarkan ini berbeda dengan inmendagri terdahulu pada PPKM mikro tahap kedua. Safrizal juga menyebut seluruh kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah PPKM mikro, harus mengikuti aturan.

“Bila kabupaten kota ditetapkan sebagai wilayah PPKM mikro, maka seluruh desa yang ada di kabupaten itu ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan PPKM mikro,” ujarnya.

“Apabila ada kabupaten/kota tidak masuk dalam wilayah mikro, maka kabupaten tersebut harus tetap jalankan arahan protokol kesehatan,” katanya.

Selain instruksi Mendagri ini juga mengubah aturan work from office (WFO) dan work from home (WFH) menjadi 50 persen. Sekolah di wilayah PPKM mikro juga tetap berlangsung secara daring.

“Pusat belanja mall, kemudian pasar modern pertokoan maksimal jam 21.00 WIB/WITA tanpa toleransi. Kalau tahap 2, ada jam 19.00, namun ada berlakukan jam toleransi sampai jam 20.00, kemudian tahap kedua ada toleransi jam 20.00 ke jam 21.00, pada PPKM mikro ini pemberlakuan pusat belanja dilakukan maksimal pukul 21.00 WIB atau WITA,” tegasnya.

“Kemudian dine-in, makan minum di resto maksimum kapasitas 50 persen tetap jaga jarak. Tutup jam 21.00, kegiatan konstruksi beroperasi dengan protokol kesehatan 100 persen. Rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen, pakai masker jaga jarak karena kapasitas sudah dibatasi 50 persen. Kemudian fasilitas umum, sosbud dihentikan sementara, kegiatan yang bisa timbulkan kerumunan dihentikan sementara,” jelas Safrizal.[]

Ingub Terkait Nakes di Vaksin Covid-19, Pengamat: Kesannya Tidak Mampu

Penulis
nukil
-
0
Dr. Nasrul Zaman. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Pengamat kebijakan Publik Aceh Dr. Nasrul Zaman menilai, Instruksi Gubernur (Ingub) no. 02 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi tenaga kesehatan, ada kesan pemerintah Aceh tidak mampu mengelola “trust” di jajarannya.

“Bahkan terkesan tidak mampu mendapat “trust” dari masyarakat Aceh,” kata Nasrul Zaman seperti rilis yang dikirim ke redaksi Nukilan.id, Minggu (7/2/2021).

Nasrul mempertegas, kesan lain sebagai bentuk mempertontonkan kemampuan minim, ngebossi dan otoriter.

Dalam Ingub no. 2 tahun 2021 tersebut juga tertera form yang harus diisi oleh ASN jika tdk bersedia di vaksin maka Nakes akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Menurut Nasrul, seharusnya Gubernur Aceh dapat menyelami persoalan sehingga mengetahui mengapa vaksinasi covid-19 tidak berjalan seperti diharapkan, bukan dengan ancam-mengancam.

“Rendahnya jumlah nakes Aceh yang di vaksin covid-19 terjadi bukan serta merta, tetapi akumulasi dari metode dan tata kelola covid-19 di Aceh yg sejak awal sudah amburadul.

“Trust warga yang rendah serta protokol kesehatan yang tidak berjalan sama sekali,” ujarnya.

Untuk itu, Nasrul mengusulkan, sebelum mengeluarkan ingub yang terkesan “mengancam” itu, seharusnya ada baiknya disentuh hatinya, diisi pengetahuannya, kemudian baru diajak partisipisinya.

Target Pemerintah Kembangkan Shale Oil

Penulis
Redaksi
-
0
Foto: Ilustrasi/net

Nukilan.id | Salah satu upaya pemerintah meningkatkan investasi di hulu migas serta strategi untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel pada tahun 2030 adalah mendorong pengembangan migas non konvensional. Pemerintah akan memfokuskan pada pengembangan shale oil karena Indonesia masih memerlukan minyak dalam jumlah besar.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menjelaskan dalam pengembangan migas non konvensional ini, Pemerintah telah melakukan identifikasi potensi shale oil dan shale gas. “Sementara ini kita perlu banyak minyak, jadi kita fokuskan ke shale oil,” ucap Tutuka, Ahad (7/2).

Dia melanjutkan, secara teori, apabila terdapat reservoair minyak di suatu tempat, pasti ada ‘dapur’. Inilah yang dikejar Pemerintah.

“Dapur itu sudah diketahui tempatnya di mana. Dapurnya namanya nonkonvensional. Kita sudah petakan di mana tempatnya dan kita mau fokus ke satu tempat (shale oil),” tambah Tutuka.

Potensi shale oil Indonesia terbilang cukup besar. Hal ini yang menyemangati dan menimbulkan optimisme pemerintah untuk terus berupaya mencapai produksi minyak 1 juta barel pada tahun 2030.

Hal senada juga pernah dikemukakan mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, beberapa waktu silam. Menurut dia, Indonesia dinilai memiliki potensi shale gas dan shale oil yang besar, namun belum dimanfaatkan sama sekali.

Arcandra mengatakan, investasi besar untuk teknologi sangat penting guna menggenjot produksi shale oil dan gas. Pada 2007 produksi migas Amerika Serikat sekitar 4,5 juta barel oil per day (BOPD), dalam waktu tujuh tahun meningkatkan menjadi 9,5 juta BOPD didorong kesuksesan dari shale oil dan shale gas.

Minyak serpih (shale oil), juga disebut Kerogen serpih (bitumen padat), adalah batuan sedimen berbutir halus yang mengandung kerogen (campuran dari senyawa-senyawa kimia organik) yang merupakan sumber terbentuknya minyak serpih yang merupakan hidrokarbon cair. Shale oil didefinisikan sebagai batuan sedimen ‘immature’, berbutir halus yang mengandung sejumlah besar material organik yang spesifik yaitu alginit dan/atau bituminit, yang apabila diekstraksi dengan dipanaskan (lebih dari 550 derajat celcius) akan menghasilkan minyak yang mempunyai potensi ekonomis [Republika.co.id].

Besok Sekda Aceh Serahkan SK Normaslisasi Staf PNS

Penulis
nukil
-
0
Sekda Aceh Taqwallah

Nukilan.id – Rombak Besar-besaran, Sekda Aceh Serahkan SK Normalisasi Staf PNS
Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dr Taqwallah akan melakukan perombakan staff seluruh SKPA secara besar-besaran sebagain upaya normalisasi kinerja, Senin (8/2/2021).

Penyerahkan SK normalisasi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Aula Serbagunakantor Gubernur pukul 8.00 WIB itu, sekaligus dilakukan secara virtual dengan staff di kantor masing-masing.

“Selajutnya pada pukul 9.00-10.00 WIB, penyerahan SK kepada masing-masing PNS di SKPA masing-masing oleh Kepala SKPA,” demikian bunyi informasi yang dterima media ini.

“Masing-masing PNS melapor kepada atasan langsung sesuai unit kerja baru dan menyiapkan lembar kerja untuk mempresentasikan di SKPA masing-masing pada Selasa 9 Februari 2021,” tutupnya.[]

Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kejari Sumut Berantas Narkoba dan KKN

Penulis
nukil
-
0
Kejari Medan Teuku Rahmatsyah M.H

Nukilan.id – Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara (Sumut), Amrizal M.Pd mengapresiasi kinerja Kejari Medan Teuku Rahmatsyah M.H dalam memerangi narkoba dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di wilayah hukum Medan.

“Kita apresiasi kinerja Kejari Medan yang tegas menindak pengedar narkoba di Medan,” Kata Amrizal ketika dihubungi di Medan, Minggu (7/2/2021).

Selain itu, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut juga memberi apresiasi pencegahan dan pengawasan praktik KKN yang dilakukan Kejati Medan.
“Pengedar Narkoba memang Harus dihukum seadil-adilnya,” ujar Amrizal.

Untuk itu–Amrizal terus mendorong Kejari Medan agar lebih maksimal lagi agar dapat menjadi kontrol semua institusi pemerintahan dalam memerangi KKN dan juga bersikap tegas terhadap pengedar maupun bandar narkoba di Kota Medan.

“Apalagi ini jelang pelantikan walikota baru, harus tetap menjadi kontrol bagi pemerintah Kota Medan ke depan,” katanya.

Seperti diketahui umum, sepanjang 2020 Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan berhasil menyelamatkan ratusan miliar uang negara serta menuntut 7 terdakwa kasus narkotika dengan tuntutan hukuman mati. []

PKK Aceh Tengah Kembangkan Agrowisata Taman Bunga

Penulis
nukil
-
0
Wisata Pantan Terong, Aceh Tengah.

Nukilan.id – Tim Penggerak PKK Aceh Tengah akan mengembangkan agrowisata taman bunga dan kebun sayur di kawasan Bur Arul Item, Kampung Suka Damai, Kecamatan Pegasing.

“Kampung Suka Damai punya potensi untuk dijadikan destinasi wisata baru,” kata Ketua TP-PKK Aceh Tengah Puan Ratna di Takengon, Sabtu (6/2).

Dijelaskan Puan Ratna, agrowisata diharapkan mampu memberi dampak ekonomi pada masyarakat.

“Selain dapat menikmati keindahan alam, wisatawan juga dapat melakukan aktivitas berkebun, seperti menanam bunga dan sayur, bahkan sampai proses panen,” kata Puan Ratna.

Puan menyebut, dikawasan ini akan dibudidayakan berbagai jenis tanaman hias, seperti anggrek, krisan, dahlia dan mawar.

“Untuk bunga mawar, memiliki nilai ekonomis, bisa untuk bahan parfum, herbal, dan produk kosmetik,” jelas Puan Ratna.

Pengembangan lokasi agrowisata Arul Item akan didukung fasilitas seperti homestay.

Di kawasan itu juga akan dikembangkan dikembangkan sektor perikanan dan peternakan di lahan seluas dua hektare.

“Konsepnya agrowisata edukasi pertanian,” Demikian Ketua TP PKK Aceh Tengah.[nukil]

Sunyi Simpati untuk Suu Kyi

Penulis
Redaksi
-
1
Bisma Yadhi Putra
Bisma Yadhi Putra. (Foto: Dok. Pribadi Bisma)

Penulis: Bisma Yadhi Putra

Dalam krisis politik di Myanmar yang sudah-sudah, simpati yang berlimpah selalu tertuju pada Aung San Suu Kyi. Walaupun ada tokoh-tokoh prodemokrasi lainnya yang juga ditahan, Suu Kyi lebih banyak disorot.

Dia bagi banyak orang adalah simbol hidup utama untuk pembaruan politik nasional. Orang-orang meyakini dialah yang paling menderita dalam perjuangan mewujudkan supremasi di tangan sipil. Dia didengar, diikuti. Karena posisi dan pengaruhnya yang kuat, orang-orang yang prihatin itu bisa paham mengapa militer bisa begitu jahat dengan berulang-ulang menyulitkan hidup Suu Kyi.

Awal Februari kemarin, dini hari, yang pernah berulang-ulang itu terjadi lagi. Sebagaimana dilakukan terhadap ratusan sipil pejabat negara, Suu Kyi oleh militer dijadikan tahanan rumah. Militer tak terima hasil pemilu tahun lalu. Kepemimpinan sipil pun rontok lagi setelah terbentuk melalui Pemilu 2015.

Namun simpati untuknya kali ini terasa sunyi. Kecuali yang disuarakan negara-negara lain dalam pernyataan resmi mereka, keprihatian dari orang per orang—yang mewakili sikap pribadi—bisa dibilang tak lagi berlimpah. Represi terbaru ini sepi dari kutukan. Banyak orang enggan kembali bersimpati.

Suu Kyi memang tak bisa menjadi presiden meskipun partainya menang pemilu. Konstitusi Myanmar tak membolehkan orang yang punya pasangan dan anak berkewarganegaraan asing jadi presiden. Walau demikian, kenyataannya dia tetap bisa memasukkan pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan nasional melalui jabatan “Penasihat Negara Myanmar” yang didudukinya sejak 2016.

Sayangnya ruang itu tak dipakai untuk “berkuasa” dengan demokratis. Komunitas internasional terkejut (kecewa) dia tidak berbicara menentang bermacam bentuk kekejaman militer Myanmar terhadap orang-orang Rohingya. Biarpun tahu ada penangkapan sewenang-wenang, tembak mati di luar proses hukum, pengusiran, pemerkosaan massal, dia malah bersikap antipati. Suu Kyi, pejuang sipil, menyikapi itu semua dengan sudut pandang yang militeristis: aksi militer guna memerangi terorisme.

Suu Kyi memang tak menarik pelatuk. Dan, katakanlah saja dia juga tak mendukung kebiadaban itu. Tetapi dia telah membiarkannya. Itulah mengapa ketika sekarang sipil dan militer Myanmar bertengkar kembali, yang mana sudah pasti sipil yang kena kekang, Suu Kyi rasanya tak lagi penting dibela. Saya cenderung melihat peristiwa tersebut sebagai keributan antara “pelaku genosida” dengan “pembiar genosida”. Sama-sama jahat.

Namun tak lagi bersimpati bukan berarti senang dengan apa yang terjadi pada Suu Kyi. Tidak pula berarti pihak militer harus didukung. Tiada satu pun dari keduanya yang berhak atas komplimen.

Bisma Yadhi Putra, esais dan peneliti. Tinggal di Banda Aceh.

Ketua DPP PKS H. Hendry Munief: Lakukan yang Terbaik untuk Rakyat

Penulis
nukil
-
0

Nukilan.id – Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), H. Hendry Munief, MBA melantik serentak Pengurus Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS di 93 Kabupaten/Kota pada 5 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Sabtu (06/02/2012) serata virtual dari Kantor DPTW PKS Riau di Pekanbaru.

H. Hendry Munief, MBA meminta pengurus yang sudah dilantik agar terdepan dan tercepat dalam melayani rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kepada seluruh pengurus yang di lantik, saya berpesan agar menjadi tim terdepan dan tercepat dalam melayani rakyat di tempat masing-masing dan lakukan rekrutmen dengan massif dan terbuka, sehingga target pemenangan kita tahun 2024 insya Allah dapat tercapai,” pinta Munief.

Proses pelantikan pengurus MPD dan DPD ini hanya berselang satu hari setelah Jum’at (5/2/2021 kemarin, Presiden PKS melantik pengurus Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Dewan Pertimbangan Wilayah (DPW) PKS di 5 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Hendry Munief dalam arahan menyampaikan bahwa ada empat fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh pengurus PKS yang baru dilantik untuk menyukseskan visi PKS 2020-2025 yaitu Menjadi Partai Islam Rahmatan Lil ‘alamin yang Kokoh dan Terdepan Dalam Melayani Rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dua agenda besar PKS menuju kemenangan pemilu tahun 2024, yaitu penambahan jumlah kader dan kursi legislatif.

“Visi PKS 2020-2025 ini harus menjadi landasan bagi kita untuk menyusun program kerja lima tahun kedepan yang akan kita rumuskan nanti di Rakernas PKS tahun ini. Saya berharap semua pengurus yang di lantik akan bersungguh-sungguh untuk dapat mewujudkannya sebagaimana arahan Presiden PKS kemarin ketika melantik pengurus MPW dan DPW se Sumbagut,” ujar Munief.

Turut hadir secara langsung pada hari tersebut Sekretaris DPP BPW PKS Teguh Sahono yang sekaligus membacakan Surat Keputusan (SK) pelantikan pengurus DPTD PKS se-Sumbagut, pengurus DPTW Riau dan secara daring pengurus DPP PKS BPW Sumbagut lainnya serta Pengurus MPW dan DPW di 4 Provinsi.[]

Pemerintah Alokasi Subsidi Energi 2021 Sebesar Rp110,51 Triliun

Penulis
nukil
-
0

Nukilan.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp110,51 triliun untuk subsidi energi tahun ini. Jumlah itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan anggaran subsidi energi 2020 yang mencapai Rp108,8 triliun pada 2020.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kebijakan subsidi energi pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Pasalnya, pemerintah masih menyiapkan berbagai program subsidi energi demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Kebijakan subsidi yang dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi itu untuk diskon listrik ya masih sama dengan 2020, pelanggan 450 VA dan 900 VA mendapatkan diskon dan juga ada pembebasan rekening minimum,” katanya dilansir dari laman resmi Kemenkeu di Jakarta, Sabtu (6/2/2021).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?HappyInspireConfuseSad
Pada tahun lalu, anggaran subsidi energi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp136,9 triliun. Penurunan ini adalah efek dari diberlakukannya PSBB akibat pandemi covid 19.

“Karena pemerintah dari awal sudah memperkirakan pemakaian akan turun dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari subsidi energi maka khusus untuk 2020 didesain beberapa program yang sebenarnya sifatnya adalah untuk membantu masyarakat,” ungkap dia.

Dalam program PEN 2020, pemerintah memberikan diskon listrik untuk rumah tangga dengan daya 450 VA diberikan diskon 100 persen, pelanggan daya 900 VA diberikan diskon 50 persen yang berlaku selama sembilan bulan. Selain itu, bentuk subsidi lainnya berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abodemen selama enam bulan untuk golongan sosial, bisnis dan industri.

Untuk temuan signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2019 terkait subsidi energi yakni kebijakan penyelesaian kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik yang belum didukung dengan mekanisme penganggaran yang memadai.

“Sehingga, BPK merekomendasikan untuk menyusun mekanisme penganggaran berbasis kinerja atas kebijakan kompensasi BBM dan tarif tenaga listrik (TTL) sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003,” jelas dia.

Terkait temuan BPK tersebut, Suahasil memaparkan tindak lanjut yang telah dilakukan adalah melakukan revisi PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kemudian turut merevisi PMK Nomor 227/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM dan TTL yang sekarang memasuki tahapan proses harmonisasi kebijakan.

medcom

Alumni Magister KSDL-USK Siap Bersinergi Bangun Aceh

Penulis
nukil
-
0
Alumni Magister USK

Nukilan.id – Alumni Magister Konservasi Sumber Daya Lahan (KSDL) Universitas Syiah Kuala (USK), menggelar kegiatan Reuni Alumni almamater yang pertama sejak proses pendidikan 20 tahun silam. Acara belansung Sabtu, (6/2/2021) di Banda Aceh.

Ketua Panitia pelaksana, Teuku Mufizar, pada kesempatan itu mengatakan, reuni alumni Konservasi Lingkungan dan Sumber Daya (KSDL), USK, dihadiri alumni yang tersebar di berbagai lintas organisasi.

“Ada alumni yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dari berbagai Dinas dan Badan Pemerintah, Akademisi, maupun Non PNS yang bekerja sebagai Praktisi, Profesional, Organisasi Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat,” kata Teuku Mufizar.

Katanya, hari ini semua berkumpul bersama-sama untuk memberikan motivasi agar kegiatan pembelajaran Prodi Magister KSDL berjalan baik dan dapat berkembang di masa yang akan datang.

“Harapan kita setelah pertemuan reuni ini, kita bisa bersinergi untuk dapat ikut membantu pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang lebih baik di Aceh,” ujar Teuku Mufizar.

Sementara Kadis LHK Aceh, Abdul Hanan, yang merupakan peserta alumni yang juga menjadi pembicara pada kegiatan itu menyampaikan, banyak program-program Pemerintah Aceh yang bisa disinergikan dengan para pihak, khususnya Alumni KSDL, terutama yang berkaitan dengan Konservasi Lingkungan dan Sumber Daya Lahan dan Alam.

Acara tersebut turut hadir Direktur Pascasarjana USK, Prof. Dr. Ir. Darusman, M.Sc, Ketua Prodi Magister KSDL, Dr. Rusdi, SP, MP, Dosen Senior dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Abdul Hanan, SP, MM.

Pada akhir kegiatan sekaligus digelar pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Magister KSDL USK dan juga Tim Formatur pembentukan pengurus Ikatan Alumni Periode 2021-2024. Teuku Mufizar terpilih sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Formatur yang dibantu enam anggota formatur lainnya antara lain TM Zulfikar, Elvrida Rosa, Cut Khuzaimah, Abdul Azis, Ichwana, dan Teuku Bahagia. (nukil)

1...2,2442,2452,246...2,253Halaman 2,245 dari 2,253

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id