Beranda blog Halaman 1974

Jalan Penghubung Aceh Selatan-Singkil Segera Direalisasikan

Penulis
Redaksi
-
0

Nukilan.id – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda akan dimulai pengerjaan sejumlah proyek pembangunan jalan dengan skema kontrak Multiyears atau tahun jamak di Aceh tahun 2021 ini.

Dari 14 ruas jalan di pedalaman Aceh yang bernilai mencapai Rp2,4 triliun, termasuk diantaranya dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai proyek mencapai Rp300 Milyar lebih.

Adapun paket proyek terdiri dari Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan – Kuala Baru – Singkil – Telaga Bakti, peningkatan Jalan Trumon – Batas Singkil (Segmen I), peningkatan Jalan Trumon – Batas Singkil (Segmen II), dengan masing-masing nilai kontrak Rp.68.950.601.256,87, Rp.129.405.081.000,00, dan Rp 120.974.249.495,00, yang akan dikerjakan oleh tiga perusahaan Kontraktor yaitu PT. Pirimbilo Permai, PT. Wirataco Mitra Mulia, dan PT. Sapta Unggul.

“Masyarakat Aceh Selatan menyambut baik program pembangunan yang sempat menjadi polemik dan terancam urung beberapa waktu lalu itu. Jika proyek tersebut dilaksanakan tahun 2021 ini keterisoliran dan akses jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Aceh singkil tersebut segera terwujud dan dapat mengatasi persoalan akses ekonomi,” ujar Ali Zamzami melalui pesan rilis yang diterima Nukilan.id, Selasa,(2/2).

Masyarakat harus bersyukur atas terealisasinya pembangunan ruas jalan tersebut. Tak hanya itu, selaku warga masyarakat dan semua pihak juga patut memberi atensi (perhatian) dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tergolong “Mega Proyek” terutama dalam hal Pengawasan. 

Meski sebenarnya pemerintah sudah punya sistem dan instrument pengawasan melalui rekanan konsultan pengawas dalam tiga paket proyek tersebut hingga menelan biaya pengawasan mencapai Rp10 Milyar, yang masing-masing dilaksanakan oleh PT. Tacita Prima Utama, PT. Seecons, dan PT. Parama Karya Mandiri, dengan masing-masing Nilai Kontrak Rp2.003.663.200,00, Rp3.951.860.000,00 dan Rp3.900.464.205,00.

Menurut Zamzami, peran serta masyakat menjadi suatu keniscayaan, apalagi jika dilihat dari segi pelaksana dan pengawas yang berkontrak dalam proyek-proyek tidak ada satupun  oleh perusahaan (pengusaha) lokal baik sebagai pelaksana maupun pengawas, semuanya perusahaan dari luar bahkan ada yang dari wilayah Indonesia timur (Sulawesi).

Perlunya pengawasan publik yang maksimal dalam pengerjaan proyek pembangunan ini mengingat pengalaman sebelumnya dalam pengerjaan proyek peningkatan jalan trumon-buluh sema tahun lalu banyak masalah baik dalam hal kondusifitas maupun kualitas pengerjaan yang hingga menjadi persoalan yang menghebohkan.

“kedepan diharapkan tidak terjadi lagi hal yang sama dan pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan lancar, aman dan tepat waktu serta berkualitas tentunya,” tutup Zamzami. (Rls/Rj)

KBGO Berpotensi Melonjak Tajam saat Pandemi

Penulis
Redaksi
-
0
Dewan Pengurus Flower Aceh, Abdullah Abdul Muthaleb. (Dok.Pribadi)

Nukilan.id –  Pandemi menyebabkan sebagian besar kegiatan beralih secara online, dibarengi dengan lonjakan terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Orang-orang terbatasi ruang gerak sosialnya yang dapat memicu stress dan sebagainya, yang pada akhirnya disalurkan dengan media sosial.

KBGO tidak berbeda dengan kekerasan secara konvensional, jika ditelusuri maka akarnya adalah budaya patriarki dan kemudian membentuk relasi kuasa yang timpang.

Budaya patriarki yang diperkuat dengan tafsiran agama yang mendiskriminasi perempuan khususnya menjadi faktor kunci mengapa kekerasan terhadap perempuan, termasuk KBGO ini makin tinggi eskalasinya.

KGBO ini tidak berdiri sendiri melainkan dapat disebut sebagai bentuk eksistensi lain bahkan perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang terjadi secara konvensional.

“Hampir semua orang, apalagi anak muda baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki media sosial misalnya. Akses internet bisa di mana saja. Dengan demikian, yang perlu dilakukan bukan menghindari tetapi bagaimana mempergunakannya secara bijak. Sebab, apa pun itu, termasuk teknologi gital tetap memiliki hal positif dan sekaligus dampak negatifnya,” jelas Dewan Pengurus Flower Aceh, Abdullah Abdul Muthaleb untuk Nukilan.id (2/2).

Sebagai pengguna media sosial aktif, sudah seharusnya masyarakat menggunakan secara bijak dan hati-hati, upaya ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya KBGO.

“Masyarakat khususnya generasi muda juga harus memahami betul bahwa teknologi digital atau secara khusus media sosial menjadi  salah satu media yang menjadi perantara terjadi KBGO. Banyak kasus terjadi mulai dari penyebaran konten pornografi dengan segala motifnya, hingga ragam bentuk lainnya seperti pelecehan melalui pesan dan kontak yang tidak diinginkan, ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu. Bahkan  melakukan penggunaan gambar atan konten online yang tidak senonoh untuk merendahkan perempuan atau gender lainnya juga bagian dari KBGO,” tuturnya.

Sosialisasi menjadi peran penting bagi pemerintah untuk membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama generasi muda.

Abdullah juga menyatakan bahwa begitu banyak motif dalam melakukan KBGO, seperti karena adanya dendam. “Kita sering dengar bagaimana foto mantan pacar dalam posisi tertentu misalnya, yang awalnya disetujui korban hanya khusus untuk pacarnya itu tetapi karena bermasalah lalu kemudian foto tersebut disebarluaskan. Di sini bisa jadi bukan dengan motif keuntungan finansial atau keuntungan seksual tetapi bagaimana pelaku membalas rasa sakit hati dan dengan membuat mantan pacarnya  tidak nyaman bahkan berdampak pada kejiwaannya selaku korban,” paparnya.

Jika dalam penggunanan media online sudah ada tanda-tanda atau mengarah pada KBGO, masyarakat dihimbau untuk melaporkan ke aparat penegak hukum atau kepada lembaga pengadu layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

“Secara kasus yang dilaporkan mungkin tidak banyak ya, tetapi bukan tidak ada kasusnya. Kasusnya ada. Secara angka pasti, bisa dicek ke aparat penegak hukum atau P2TP2A sebagai unit layanan resmi yang dibentuk Pemerintah,” jelasnya terkait kasus KBGO di Aceh.

Abdullah juga menambahkan, apabila masyarakat kita terutama generasi muda misalnya, belum paham betul dengan KBGO dan belum bersikap secara bijak dalam mempergunakan media sosial, maka akan semakin terbuka ruang terjadinya KBGO tersebut. (Elma)

Moeldoko Dituding Sosok di Balik Upaya Kudeta Partai Demokrat

Penulis
Redaksi
-
0

Nukilan.id – Menyoal tudingan atas dirinya sebagai sosok yang berada di balik upaya pengambilalihan secara paksa posisi Pimpinan Partai Demokrat, Kepala Staff Presiden, Moeldoko angkat bicara.

Moeldoko mengatakan, sebetulnya ia tidak mau mengomentari isu tersebut. Namun, ia tidak ingin isu tersebut justru dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan Istana Kepresidenan.

“Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini,” ujar Moeldoko dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2).

“Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP,” ungkapnya menambahkan.

Moeldoko mengaku dirinya kerap didatangi tamu, termasuk beberapa kader Demokrat. Menurutnya, sebagai seorang eks Panglima TNI, dirinya tidak pernah menutu pintu bagi siapapun.

Ia menyatakan, para tamu tersebut menyampaikan cerita terkait kondisi internal Demokrat. Namun begitu, Moeldoko mengaku hanya mendengar cerita dari para tamu tersebut tanpa memberi masukan maupun saran.

“Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gua dengerin aja, berikutnya ya dengerin aja. Saya sih sebenernya prihatin lihat situasi itu, karena saya bagian yang mencintai Demokrat,” ujarnya.

Moeldoko menduga tudingan tersebut muncul lantaran tersebar foto-fotonya bersama kader Demokrat. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci foto yang dimaksud.

“Terus munculah isu, mungkin dasar foto-foto, orang dari Indonesia Timur dari mana-mana datang ke sini kan pengen foto sama gua, sama saya, ya saya terima aja apa susahnya,” kata dia.

“Itulah menunjukan seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapapun. Kalau itu jadi persoalan yang digunjingkan silakan saja, saya tidak keberatan,” paparnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga memberikan saran kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi pemimpin yang lebih kuat.

“Berikutnya, saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus pemimpin kuat, jangan mudah baperan, terombang ambing dan seterusnya. Kalau anak buah tidak boleh pergi kemana-mana ya diborgol saja,” tuturnya.

Moeldoko juga menegaskan tidak pernah merencanakan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat. “Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam termasuk dari rumah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan ada pihak di lingkaran dekat Presiden Jokowi yang hendak mengambil paksa partainya lewat jalur Kongres Luar Biasa (KLB).

AHY kemudian mengirim surat kepada Jokowi untuk mengklarifikasi hal itu.

Sementara Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menuding bahwa Moeldoko yang ada di balik upaya pengambilalihan partainya secara paksa.

Hal ini disampaikan melalui akun Twitter pribadinya. (CNN Indonesia)

Sengketa Tender, CV. Ingat Mati Kalah di Pengadilan Tinggi

Penulis
Redaksi
-
0
Mohd. Jully Fuady

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Perkara Nomor 32 / Pdt.G/ 2020 / Pn Bna terkait sengketa proses lelang pembangunan asrama santri putri di Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai anggaran Rp1,7 miliar. Majelis Hakim yang diketuai oleh Eris Sudjarwanto, S.H., M.H., dengan Hakim Anggota H. Fuad Muhammady, S.H., M.H., dan Indra Cahya S.H., M.H., Putusan tertanggal Senin 25 Januari 2021 dengan Nomor Putusan 105/PDT/2020/ PT. BNA.

Koordinator Kuasa Hukum Pemerintah Aceh, Mohd. Jully Fuady ketika dikonfirmasi Dialeksis.com menjelaskan baru saja menerima informasi atas Putusan ini dalam bentuk Petikan, namun belum mendapatkan Salinan Putusannya.

“Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi kami dari Tergugat II (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara Dinas Pendidikan Dayah Aceh) dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh,” ujar Jully Fuady di Banda Aceh.

Dalam amar putusan sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan Tergugat I (Pembanding I) Pokja Lelang Pemerintah Aceh dan KPA Disdik Dayah Aceh sebagai tergugat II (Pembanding II) terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum telah mengugurkan perusahaan penggugat dalam proses lelang pembangunan asrama santri putri di Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai anggaran Rp1,7 miliar.

“Menghukum para tergugat membayar biaya penyusunan dokumen penawaran tender Rp20 juta dan membayar kerugian materiil kepada penggugat Rp140 juta,” kata Majelis Hakim. Selain kerugian materiil, majelis hakim juga menghukum tergugat I dan II membayar kerugian imateril sebesar Rp 1 miliar secara tanggung renteng dan membayar biaya perkara Rp1,116 juta.

Menurut Majelis Hakim, perbuatan tergugat I, yakni Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa setda Aceh dalam mengevaluasi rencana keselamatan kerja perusahaan penggugat yang tidak sesuai peraturan Menteri PUPR adalah suatu perbuatan melawan hukum dan telah merugikan penggugat.

Dalam perkara ini, Penggugat adalah Muhammad Firdaus dan Mansur S sebagai Direktur dan Wakil Direktur I C.V. Ingat Mati mengajukan gugatan terhadap Pokja Pemilihan XIV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh sebagai Tergugat I dan Pengguna Anggaran atau Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai Tergugat II, dalam Putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh, para Tergugat dihukum membayar sebesar Rp 1,16 miliar.

PKK dan Pemerintah Mesti Bahu-membahu Tanggulangi Covid-19

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Umum Tim Penggerak (TP) Pemberdayaa dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Dok. Puspen Kemedagri)

Nukilan.id – Ketua Umum Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tri Tito Karnavian meminta agar PKK terus menjadi pelopor untuk membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan terus menyosialisasikan protokol kesehatan dan pentingnya program vaksinasi. Hal tersebut diungkapkan Tri Tito Karnavian pada saat acara Webinar Penyerahan Sejuta Masker Kepada PKK Provinsi DKI Jakarta dan Edukasi Protokol Kesehatan dan Sosialisasi Vaksin di Jakarta, Senin, (1/2/2021).

Menurut Tri, PKK mesti berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya di tengah pandemi saat ini dalam membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dirinya meminta agar sosialisasi mengenai perubahan perilaku harus dilakukan secara masif kepada masyarakat. Untuk itu, Tri mengajak TP PKK Provinsi DKI Jakarta agar bersama-sama mengampanyekan pola hidup sehat, serta displin pada protokol kesehatan.

Lebih lanjut, Tri juga mengajak pengurus TP PKK agar melakukan sosialisasi tentang pentingnya program vaksinasi. Hal itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan kegunaan vaksinasi ini dalam mencegah penyebaran Covid-19. “Kita tidak boleh berhenti menyosialisasikan protokol kesehatan. Tidak hanya 3M, tapi sudah juga menambah menghindari kerumunan, juga mengedepankan 3T (testing, tracing, dan treatment),” ujarnya.

Kegiatan bantuan sejuta masker ini adalah kerja sama antara Tim Penggerak PKK dengan beberapa mitra dan stakeholder terkait untuk membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus membantu UMKM dalam menggerakkan ekonomi melalui pembuatan masker.

“Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta yang sudah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan in, semoga kegiatan ini tidak berhenti, kita masih panjang untuk melaksanakan program-program TP PKK lainnya, semoga hal ini bisa bermanfaat buat kita semua,” ungkapnya.

Beragama dalam Neraka

Penulis
Redaksi
-
0
T. Muhammad Jafar Sulaiman (Dok.Pribadi)

Penulis: T. Muhammad Jafar Sulaiman

Setan itu tamatan universitas langit, umurnya ribuan tahun, ke dalam surga ciptaan Allah pun dia bisa menyusup. Konon lagi menyusup ke dalam jubah, jenggot, surban ataupun kitab-kitab. Setan tidak akan mampu dilawan hanya dengan mengandalkan syariat, apalagi ilmu syariat yang diperoleh dari Googel. Setan itu hanya tunduk dan takut pada Nurun ‘ala Nurin (cahaya di atas cahaya) yang ada pada diri Rasulullah dan para Ahli Silsilah, bukan pada cahaya-cahaya pengajian ataupun cahaya-cahaya training berbalut spiritualitas.

Neraka adalah sesuatu yang sudah pasti bagi setan dan itu diterimanya dengan lapang dada, ikhlas hati, dan tidak pernah menggerutu. Bagi setan, neraka bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena itu memang dari unsurnya sendiri, justru menjadi surga dan sangat menyenangkan. Karena itu, setan mencari kawan yaitu para manusia untuk menemaninya dineraka, menemaninya bukan berdasarkan kesetia kawanan atau persahabatan tetapi sebagai hiburan, karena bagi setan menyaksikan manusia kesakitan, kepayahan dan kesusahan adalah kesenangan dan kemenangan yang tidak berperi, pada tahap ini, setan telah menang sebelum berperang, karena kita masih dengan meudah menemukan manusia-manusia seperti ini di sekitar kehidupan kita.

Beranjak dari Milenium Developmen Goals setan ini, setan tidak lagi mengerjai manusia atau menggoda manusia untuk berbuat maksiat, berbuat jahat, atau hal-hal lainnya yang sangat dilarang oleh agama, karena bagi setan itu adalah pekerjaan sia-sia. Ngapain digoda lagi, karena itu memang sudah kawannya. Dengan kata lain, “Masa sesama setan saling menggoda”. Justru setan sangat giat bekerja dan berikhtiar untuk menggoda manusia agar terus taklid dan taat beragama, bukan dengan tujuan agar manusia itu tidak taat beragama atau melanggar segala ketentuan agama tetapi justru menyesatkan manusia dalam ketaatannya beragama. Sehingga manusia terus larut dalam ketaatan beragama, dan manusia tidak pernah tahu bahwa dia sedang beragama dalam neraka sepeti yang dicita-citakan setan.

Apa itu surga?

Surga itu adalah beserta Allah, sedangkan neraka adalah tidak beserta Allah. Ketika sudah beserta Allah maka tidak perlu ditanya lagi bisa memandang wajah Allah atau tidak, karena semua itu otomatis. Ketika manusia hidup di dunia, manusia selalu hidup dalam dua hal besar ini, hidup dalam surga atau hidup dalam neraka. Surga itu adalah selalu dalam rahmat Allah dan neraka itu adalah jauh dari rahmat Allah. Selalu beserta Allah dan selalu dalam rahmat Allah, tentu setelah manusia mengenal Allah, jika tidak mengenal Allah, maka bagaimana manusia tahu bahwa dia disertai Allah, dirahmati Allah atau tidak. Jika manusia tidak punyai pengetahuan ini, maka manusia hanya merasa saja bahwa dia beserta Allah dan selalu dirahmati Allah, karena bagaiman bisa merasakan disertai Allah dan dirahmati Allah hanya dari ucapan-ucapan saja, hayalan, imajinasi dan tentu spekulasi namun tidak pernah bisa merasakannya secara zahir dan batin.

Bagaimana manusia tahu bahwa dia sedang beserta Allah atau tidak beserta Allah? Ibaratnya, ketika manusia berada dalam hutan dan akan berjumpa harimau, maka dia akan tahu berdasarkan tanda-tandanya, misalnya bau bangkai yang tidak biasa yang bersumber dari mulut harimau, atau bunyi nafas harimau, tanda-tanda datangnya harimau adalah ilmu manusia, sedangkan tanda-tanda beserta Allah tentu ilmu yang melampaui apapun, karena bersumber lansung dari Allah yang diturunkan kepada para Rasulnya dan juga para Ahli Silsilah. Jika manusia ingin tahu bagaimana dia beserta Allah atau tidak, maka ada pelajarannya, dan pelajarannya itu ada di Tarekat, tidak akan pernah ada pelajaran tentang ini di syariat, karena syariat itu hanyalah pagar, sedangkan tarekat adalah tanaman, sehingga tidak akan pernah tahu rasanya buah mangga yang tumbuh ditaman, karena dia hanyalah pagar yang berdiri begitu saja, kaku dan lama-lama juga akan keropos dan roboh juga. Orang-orang syariat hanyalah pagar, kekuatannya hanya pada inderawi, tidak maknawi, tidak akan pernah tahu rasa buah-buahan ditaman, sedangkan orang-orang hakikat, dia sudah berada ditaman, tinggal memetik mangga atau memetik buah jeruk, lansung merasakan manisnya anggur, mangga atau jeruk. Sampai kapan manusia mau hidup sebagai pagar yang tegak dan kaku, lama-laam keropos dan akan roboh? Ikutilah jalan para sufi, ikutilah jalan para salik, maka akan tahu rahasia-rahasia yang tidak berperi. Masuklah kedalam taman, menikmati, merasai segala keindahan dan rasa didalamnya.

Sepanjang hidup manusia, ketika beragama dalam spekulasi, yaitu tidak pernah tahu diterima atau tidak amalannya, tidak pernah tahu diampuni atau tidak dosanya, tidak pernah tahu masuk surga atau masuk neraka nantinya, maka itu adalah neraka bagi orang-orang beragama, betapa menyakitkan, betapa memilukan, tidak sanggup dibayangkan dan digambarkan kepiluan yang berlipat-lipat itu. Sedangkan beragama dalam sebuah kepastian adalah surga bagi orang yang beragama, dia tahu dengan pasti amalannya diterima, tahu dengan pasti dosanya diampuni atau tidak, tahu dengan pasti dia masuk surga atau masuka neraka nantinya.

Kenikmatan tertinggi surga bukanlah buah-buahan, bidadari, madu, kolam susu, ataupun hal lainnya, karena semua itu bisa didapatkan di dunia, bisa didapatkan di pusat grosir, di mal-mal pun lebih lengkap. Kenikmatan tertinggi surga itu adalah beserta Allah dan bisa memandang wajah Allah, ini yang sangat mahal dan sangat langka, inilah surga yang sebenarnya.

Ketika manusia sepanjang hidupnya tidak mengenal Allah, tidak disertai Allah, maka sepanjang hidupnya dia berada di neraka dan itu terjadi justru ketika berada dalam ketaatan beragama.

T. Muhammad Jafar Sulaiman, cendekiawan Muslim.

Mendagri Minta APIP Pemda Berperan Optimal untuk Menjaga Stabilitas Postur APBD pada Masa Pandemi Covid-19

Penulis
Redaksi
-
0

Nukilan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah memberikan masukan terkait potensi kerawanan penyimpangan anggaran, terutama pada masa pendemi Covid-19. Hal itu disampaikannya usai menerima penghargaan Certified of Government Chief Audit Executive (CGCAE) sekaligus memberikan orasi dengan tema “Urgensi Sertifikasi Level Eksekutif sebagai Peningkatan Kompetensi bagi Pimpinan APIP,” di Auditorium Gandhi BPKP, Jakarta Timur, Senin (1/2/21).

Mendagri mengatakan bahwa sebagai aparat pengawas internal, APIP melakukan pengawasan mulai dari proses audit, review, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Hal itu dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu, Mendagri Tito meminta APIP juga turut memberikan masukan, selain tugasnya dalam melakukan pengawasan.

“Harapan saya selaku Mendagri, para auditor tidak hanya berlakukan pengawasan oversight saja, tapi juga masuk dalam memberi masukan dan membantu pada saat eksekusi program atau insight. Bahkan juga, foresight, yaitu memberikan masukan untuk melihat potensi-potensi kerawanan ke depan supaya jangan sampai terjadi penyimpangan,” katanya.

Selanjutnya disampaikan Mendagri, dalam situasi wabah pandemi Covid-19, di mana pendapatan pemerintah pusat dan daerah terkontraksi, proses audit menjadi suatu hal yang amat penting dan jangan normatif seperti keadaan biasa.

“Dalam konteks itu tadi, saya mengharapkan disituasi pandemi Covid-19 ini, di mana pendapatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkontraksi, kiranya APIP juga dapat memberikan kontribusi dengan memberi masukan area yang dapat berpotensi meningkatkan pendapatan tetapi tidak memberatkan rakyat yang sedang kesulitan. Selain itu,
pengawasan terhadap sektor belanja yang di masa pandemi justru meningkat, harus betul-betul digunakan tepat sasaran, efektif, efisien, jangan sampai terjadi kebocoran. Ini memerlukan, sekali lagi, tidak hanya langkah responsif dengan pengawasan yang ketat, tapi juga langkah proaktif dengan memberi masukan semenjak perencanaan program, pelaksanaan program sampai prediksi potensi penyimpangan setelah evaluasi pengawasan dilakukan,” tegasnya.

Mendagri juga mengatakan, dengan pengelolaan anggaran yang sehat, serta pengawasan yang dilakukan APIP, diharapkan pemerintah daerah dapat survive mengelola stabilitas postur APBD pada masa pandemi.

“Harapan kita ditengah pandemi ini adalah pendapatan bisa stabil, bahkan bisa naik tanpa merugikan masyarakat yg sedang kesulitan. Belanjanya juga harus efektif, efisien, tepat sasaran. Sehingga ditengah masa pandemi ini, ekonomi dan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, semuanya bisa stabil, pulih dan bahkan tumbuh makin positif,” pungkasnya.

(Sumber: Puspen Kemendagri)

Kadis Disbudpar Aceh: Wisata Halal Ujung Tombak Saat Pandemi

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin. (Dok. Disbudpar Aceh)

Wisata halal (halal tourism) sangat gencar dipromosikan saat Arif Yahya menjabat sebagai Menteri Pariwisata periode 2014-2019.

Aceh sebagai salah satu dari 10 daerah sebagai destinasi wisata halal menyambut baik gagasan menteri.

“Sejak 2015 sampai sekarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh sudah melaksanakan sosialisasi kepada 23 kabupaten atau kota yang ada di Aceh. Kemudian Disbudpar Aceh sudah melakukan berbagai kegiatan pelatihan kepada pelaku-pelaku usaha pariwisata terkait dengan wisata halal,” jelas Ketua Dinas Disbudpar Aceh, Jamaluddin pada Nukilan (1/2).

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, menjadi potensi yang sangat bagus untuk mengembangkan wisata halal.

Wisata halal mengedepankan jaminan terhadap produk halal yang ditawarkan dan cenderung berhubungan dengan motivasi keagamaan Islam.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak ekonomi yang cukup besar pada sektor pariwisata,  yang terjadi akibat penurunan jumlah wisatawan.

“Saat pandemi wisata halal menjadi ujung tombak, karena di pandemi Covid-19 masalah kebersihan menjadi nomor satu. Kita kaitkan dengan wisata halal, tentu memang itu yang kita harapkan,” paparnya.

Jamaluddin menyatakan bahwa telah dilaksanakan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pelaku usaha pariwisata, setifikasi produk halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LOOPM), membranding Aceh sebagai destinasi wisata halal dengan launcing logo wisata halal dan telah memberikan anugrah wisata halal kepada pelaku usaha pariwisata 2019 lalu.

“Data keberhasilan halal tourism, dapat melihat pada salah satu destinasi wisata seperti Gampong Nusa yang sudah menerapkan pola wisata halal,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan akan mengajak dinas pariwisata kabupaten/kota agar kita lebih proaktif, bersinergi dengan pemerintah Aceh, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengajak pelaku usaha untuk berkomitmen menjalankan usaha wisata halal serta bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) untuk memajukan wisata halal di Aceh.

“Dengan adanya gerakan dari pemerintah, diharapkan masyarakat dapat melakukan pengawasan. Seperti adanya kelompok sadar wisata di kampung sebagai garda terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dan kebersihan pariwisata,” ungkapnya.

“Pemerintah Aceh sekarang ingin mencoba membantu mendirikan mushola di tempat-tempat yang representatif, karena kita berbicara syariat Islam tentunya harus punya toilet dan mushola yang bagus dan suci,” lanjutnya.

Jamaluddin juga mengajak masyarakat, pelaku usaha pariwisata, komunitas pariwisata, pengelola destinasi wisata untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan tempat destinasi wisata. Ia berharap agar masyarakat saling mempromosikan wisata sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di provinsi Aceh. (Elma)

Ada yang Mau “Mengudeta” Pimpinan Demokrat, AHY Surati Presiden Joko Widodo

Penulis
Redaksi
-
0
AHY saat berbicara pada konferensi pers (01/02)

Nukilan.id – Partai Demokrat mengungkapkan adanya gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat “dengan paksa” atau secara inkonstitusional.

Hal itu diungkapkan melalui konferensi pers pada Senin, (1/2) di Taman Politik Wisma Proklamasi, oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Demokrat.

Dalam konferensi pers yang disaksikan oleh semua Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat itu, Agus Harimurti Yudhoyono selaku pimpinan sah Partai Demokrat menyampaikan bahwa dirinya secara langsung telah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kesaksian dan testimoni banyak pihak yang mengatakan gerakan politik tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan.

Keberadaan gerakan politik itu diketahui oleh Partai Demokrat sepuluh hari lalu setelah menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, bahkan cabang terkait adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat, serta melibatkan eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.

AHY mengungkapkan ada 5 orang yang terlibat dalam gerakan itu, yakni 1 kader demokrat aktif, 1 kader yang sudah enam tahun terakhir tidak aktif, dan 1 mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai akibat terjerat kasus korupsi, serta 1 mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.

Sedangkan satu yang non kader adalah pejabat tinggi pemerintah yang masih dalam tahap menunggu klarifikasi Presiden Jokowi.

Modus yang dilakukan adalah dengan mengajak para pemimpin dan kader untuk mengganti paksa Ketua Umum Partai Demokrat.

Berdasarkan rekaman dari salah satu komunikasi dalam upaya penghasutan, diketahui bahwa pengambilalihan posisi ketum akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang.

Berdasarkan kesaksian dalam berita acara pemeriksaan, pelaku gerakan menargetkan 360 orang pemegang suara untuk diajak dan dipengaruhi agar memenuhi syarat penyelenggaraan Kongres Luar Bisa (KLB) untuk melancarkan aksi penggantian dengan paksa tersebut.

Bahkan Mereka menjanjikan imbalin yang dalam jumlah yang besar demi memuluskan aksinya.

“Partai Demokrat berharap kejadian tersebut tidaklah benar, akan tetapi lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana mengganti dengan paksa pimpinan yang sah,” ujar AHY.

Menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan mengambil sikap tegas namun tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai.

Secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD & ART untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan tersebut.

Tak hanya itu Partai Demokrat juga telah melakukan konsolidasi internal.

“Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak, nahkoda yang tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang,” tegas AHY sebelum menutup konferensi pers. (Rj)

Islam Agama Transnasional?

Penulis
Redaksi
-
0
Masjid (Islam Pos)

Nukilan.id – Lazimnya, menjelang Isya saya selalu bercakap melalui telepon dengan Prof DR Abdul Hadi WM tentang tema atau kabar mutakhir Indonesia. Kali ini, saya bertanya mengenai tuduhan yang menjadi kontroversi tentang Islam adalah agama arogan, impor dari Arab, dan salah satu pemahaman di dalamnya, yakni Wahabi dan Salafi sebagai paham agama transnasional.

Saya tahu persis, Prof Hadi pasti mampu menerangkannya dengan sangat baik. Penghayatannya akan praktik dan kajian tasawuf hingga ajaran sejarah umum dan tarikh Islam begitu dalam. Apalagi, dia menulis disertasi dan mengajarkannya mengenai kajian tasawuf di berbagai universitas baik dalam dan luar negeri. Kepakaran ini makin berarti karena Prof Hadi adalah salah satu pelopor sastra sufi di Indonesia yang tonggaknya di mulai pada awal era 1970-an.

Pada bagian pertama, yakni soal agama transnasional, beliau berbicara sangat mengena. Dia pun bertanya apa maksud dari istilah agama Islam (yakni pemahaman Salafi dan Wahabi) sebagai transnasional?

Mengenai itu, beliau menjawab, agama-agama besar seperti Islam, Kristen Protestan, dan Katolik, semuanya transnasional. Mereka bukan agama ‘nasional’ seperti Konghucu, Yahudi, Sikh, Sinto, dan lainnya.

”Kalau Salafi itu pemahaman agama transnasional, di agama Kristen juga ada. Salafi kan berpandangan ortodoks, ingin kembali ke akar. Nah, di agama lain juga ada, di Yahudi, Hindu juga ada. Cuma, Salafi dan Wahabi kini dijadikan propaganda pihak kekuatan dunia tertentu dengan mengkaitkannya dengan terorisme. Di agama lain juga ada yang berpemikiran model puritan seperti Salafi. Jadi, bukan hanya Islam saja,” tegasnya.

Salafi itu pun banyak macamnya. Apakah akan mencontoh gaya pemikiran Umar bin Khatab atau gaya era khilafah Abassiyah. Umar begitu puritan, sedangkan Abbasiyah menyukai filasafat dan seni.

”Lagi pula, Salafi adalah semacam sebutan untuk orang yang mengikuti aliran dalam Islam Sunni. Di NU, misalnya, kata Salafiyah akrab dipakai sebagai nama pesantren. Ini seperti nama pesantren besar di Situbondo atau juga pesantren modern Gontor. Jadi, jangan hantam kromo dalam soal ini kalau tak paham,” tegasnya. (Republika.co.id)

1...1,9731,9741,975Halaman 1,974 dari 1,975

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id