Beranda blog Halaman 1914

Tarmizi Panyang: RAPBA Tepat Waktu, Gubernur Harus Realisasi Tepat Juga

Penulis
irfan
-
0
Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA, Tarmizi Panyang, (Foto: Irfan/Nukilan)

Nukilan.id – Ketua Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tarmizi Panyang menyampaikan, dengan sudah disetujuinya bersama Rancangan qanun Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (R-APBA) tahun 2022, berharap kepada Pemerintah Aceh dengan pengesahan tepat waktu, maka realisasi dari setiap kegiatan harus sama, tepat waktu juga.

Hal ini telah disetujui DPRA dari Rancangan Qanun menjadi Qanun Aceh pada 30 Desember 2021,” kata Tarmizi kepada Nukilan.id di Gedung DPRA Banda Aceh, Selasa (30/11/2021).

“Kepada Pemerintah Aceh, Jangan menjadi alasan apapun lagi, jika realisasi APBA tahun 2022 menjadi bermasalah, seperti di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Administrasi dan lainya. Dengan melihat realisasi di tahun 2021, menjadi pelajaran dan pengalaman untuk Pemerintah Aceh agar tidak terulang kembali, pelaksanaanya di akhir tahun dan terburu-buru sehingga banyak pekerjaan yang harus di tunda,” ucap Tamizi.

Lanjutnya, dengan memasuki akhir tahun, proses pengerjaan sering terhambat karena musim hujan, dan pengerjaan di pengairan, infrastruktur jalan ketika musim hujan jadi tidak maksimal sehingga tidak ada kualitas dalam pembangunannya.

“Dengan pengesahan tepat waktu, tidak ada SiLPA di tahun 2022”.

Oleh karena itu, semua usulan masyarakat melalui anggota DPRA yang telah diusulkan, sudah seharusnya Pemerintah Aceh dapat merealisasi seluruh pogram,”baik itu Fisik, rumah layak huni (Rumah Duafa) dan infrastruktur lainnya harus terselesaikan sehingga terealisasi tepat waktu.

“Sebagai ketua Fraksi dan anggota dewan, saya berharap Realisasi APBA di tahun 2022 tepat waktu, paling lambat bulan Febuari 2022 sudah di kerjakan,” tuturnya.[Jr]

Fraksi PNA Minta Gubernur Aceh Ganti Pimpinan dan Personil BPBJ

Penulis
Mirzu
-
0
Juru bicara Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA), M. Rizal Fahlevi Kirani saat menyerahkan pendapat akhir Fraksi kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam Rapat Paripurna pembahasan RAPBA tahun 2022, Selasa (30/11/2021) malam. Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk segern menggantikan Kepala dan personil Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Aceh.

Hal itu disampaikan Juru bicara Fraksi PNA, M. Rizal Fahlevi Kirani setelah menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun anggaran 2022, untuk disahkan menjadi Qanun Aceh, di Gedung Serbaguna DPRA Banda Aceh, (30/11/2021) malam.

Menurutnya, BPBJ yang menjadi salah satu penyebab tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Aceh selama ini.

Selain itu, di sisa akhir jabatan Gubernur Aceh, Rizal Fahlevi juga meminta untuk segera menyelesaikan capai-capian 15 program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2021.

Berikut beberapa catatan yang patut disampaikan Fraksi PNA:

  1. Dengan alokasi besaran target Anggaran Belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 16.170.650.661.277,-  untuk 4 (empat) prioritas pembangunan Aceh, dengan harapan dapat menjawab persoalan mendasar yang dialami oleh Rakyat Aceh selama ini yaitu menyangkut   persoalan   ekonomi   dan   kesejahteraan bagi Rakyat Aceh dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh.
  2. Beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang  APBA Tahun Anggaran 2022 dapat tercapai. Meskipun tantangan dan permasalahan kedepan diprediksikan masih akan dinamis. Terhadapt rencana Pendapatan sebesar Rp13.352.983.387.589,-.
  3. Oleh karena itu, sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam Rancangan Qanun APBA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Aceh dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan.
  4. Tingginya Anggaran SiLPA tahun 2021 yang diprediksikan sebesar Rp. 3.413.167.273.688,-. Sungguh sangat prihatin dimana setiap akhir tahun anggaran SiLPA selalu tinggi, disisi lain angka kemiskinan terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi Stagnan.
    Menurut Rizal Fahlevi, Tingginya angka SiLPA setiap tahun merupakan salah satu indikator lemahnya Tata Kelola para Penyelenggara Pemerintah Aceh. Maka dari itu meminta kepada Sdr Gubernur Aceh untuk segera melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Aceh terutama kelembagaan BPBJ yang lemahnya managerial sehingga menyebabkan terjadi SiLPA APBA Tahun 2021 yang cukup tinggi.
    “Oleh karena itu, kami meminta Sdr Gubernur Aceh untuk sesegera mungkin melakukan Pergantian Kepemimpinan dan Personil BPBJ,” tegasnya kembali.
  5. Disisa masa jabatan sdr Gubernur Aceh Tahun 2022 untuk dapat menuntaskan target atau capai-capaian menyangkut dengan 15 (lima belas) Program Prioritas “Aceh Hebat” dalam RPJMA sehingga dapat menurunkan Angka Kemiskinan, Penyediaan Lapangan Kerja, Penyediaan Rumah Layak Huni, Penuntasan Pembangunan Rumah Sakit Regional, Peningkatan Jalan Kewenangan Provinsi, Irigasi, dan lain-lainnya.

Reporter: Hadiansyah

Digelar Sesuai Prokes, ITE 2021 Ajang Dukungan Pelaksanaan G20 Tahun 2022

Penulis
Mirzu
-
0
Integrated Technology Event 2021 (Integrated Smart Infrastructure Development for Smart Cities) di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/12/2021).

Nukilan.id – Integrated Technology Event 2021 (Integrated Smart Infrastructure Development for Smart Cities) di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur digelar sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA dalam laporannya saat pembukaan acara tersebut, Rabu (1/12/2021).

“Kegiatan ini diselenggarakan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat, baik pelaksanaan 3M, 4M, dan pelaksanaan swab maupun penerapan aplikasi Peduli Lindungi,” kata Safrizal.

Tak sebatas itu, peserta rapat yang berjumlah 250 peserta, telah dibagi ke dalam dua ruangan untuk menghindari terjadinya kepadatan dan potensi kerumunan. Adapun peserta rapat berasal dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah di Jawa Timur, dan beberapa pemerintah daerah di luar Jawa.

Selain itu, hadir pula perwakilan duta besar negara sahabat, institusi asing, industri terkait, serta peserta yang mengikuti secara daring, baik dalam maupun luar negeri.

Kegiatan ITE Smart City Tahun 2021 yang dilakukan secara hybrid ini membahas topik terkait solusi infrastruktur kota cerdas melalui pendekatan data analytics feedback dan adaptability. Harapannya, langkah ini dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk berkolaborasi dan berdiskusi dengan industri nasional maupun internasional dalam mewujudkan konsep kota cerdas. Dengan cara itu, diharapkan akan terwujud pembangunan kota yang layak dan berkelanjutan.

“Acara pada hari ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara berbagai kementerian di pusat, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, para expert, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur perkotaan cerdas yang terpadu dan berkelanjutan,” jelas Safrizal.

Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sebuah forum untuk saling tukar menukar informasi, pengetahuan, pengalaman dalam kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang berbasis teknologi digital dengan pendekatan kota cerdas, terutama bagi pemerintahan daerah.

“Sebagai bentuk komitmen Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Adwil untuk mendukung transformasi digital melalui inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi dalam memenuhi standar pelayanan perkotaan dengan pendekatan smart city atau kota cerdas,” tambah Safrizal.

Selain itu, pelaksanaan ITE 2021 juga merupakan bentuk dukungan Kemendagri sebagai national representative ASEAN Smart City Network terhadap penunjukan Indonesia sebagai Presidensi G20 Tahun 2022. Diketahui, salah satu isu dalam agenda G20 pada Tahun 2022 adalah pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Tak hanya itu, pada hari kedua pelaksanaannya, Kamis (2/12/2021), ITE Forum juga akan memberikan ruang untuk berdiskusi dengan tema seputar strategi terpadu untuk transportasi berkelanjutan. []

Ini Pemintaan Fraksi Gerindra kepada Gubernur Aceh Usai Terima Raqan APBA 2022

Penulis
Mirzu
-
0
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRA, Drs. H. Taufik, MM. (Foto: Nukilan/Hadiansyah)

Nukilan.id – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2022, untuk disahkan menjadi Qanun Aceh.

Hal ini disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRA, Drs. H. Taufik, MM pada pendapat akhir Fraksi RAPBA di Aula Gedung Serbaguna DPR Aceh Banda Aceh, 30/11/2021.

Taufik menyampaikan, setelah mendengar penyampaian Nota Keuangan tentang Rancangan APBA tahun anggaran 2022 oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan menyimak Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh, serta mencermat Jawaban/Tanggapan Gubernur tentang Rancangan APBA Tahun Anggaran 2022. Maka Fraksi Partai Gerindra DPR Aceh mengusul dan menyarankan sebagai berikut:

1. Indikator Pembangunan Aceh

Berdasarkan data BPS tahun 2021, Indek Pembangunan Manusia Aceh pada tahun 2020 pada angka 71,99 sementara Nasional berada pada 71,94%,  Aceh masih tinggi tingkat kemiskinan dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. Pada Maret 2021, penduduk miskin Aceh 15,33% dengan jumlah 834,24 ribu penduduk miskin. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh sebesar 6,3% pada Februari 2021.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

  • Pendapatan Aceh
    Mencermati dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2021, Pendapatan sebesar Rp13.864.978.453.942,00. Realisasi sebesar Rp10.990.084.935.416, atau setara dengan 79,27%.  Kami melihat bahwa target yang belum dicapai pada Tahun 2021, maka menjadi catatan dan tantangan untuk rencana realisasi pada Tahun 2022.
  • Belanja Aceh
    Mencermati Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.482.338.309.498,00 realisasinya hanya dicapai Rp 9.598.423.541.369,00  atau setara dengan 58,20 %. ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Aceh untuk lebih realistis dalam perencanaan dan penganggaran walaupun dengan alasan pandemi saat ini.

3. Urusan Pemerintahan 

Dari banyak urusan pemerintahan, hanya beberapa urusan yang sangat menjadi perhatian Fraksi Partai Gerindra, sehingga perlu menyampaikan dalam sidang paripurna ini antara lain:

  • Pendidikan
  • Urusan kesehatan
  • Urusan Pangan
  • Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
  • Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
  • Pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata
  • Pertambangan.
  • Syariat Islam

4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu poin penting yang disampaikan pada sidang paripurna DPR Aceh tentang pemanfaatan sumber daya manusia pada SKPA menjadi sangat penting, selain sumber daya informasi dan sumber daya keuangan dalam mencapai target kinerja dalam mencapai realisasi keuangan, tercapainya indikator kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab SKPA. []

Reporter: Hadiansyah

6 Guru dan Tendik Aceh Raih Anugerah GTK Madrasah Berprestasi 2021

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Kementerian Agama (Kemenag) memberikan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Berprestasi Tingkat Nasional 2021 yang merupakan acara puncak rangkaian Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2021, Selasa (30/11/2021) di Hotel Holiday Inn Jakarta.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hadir di puncak peringatan Hari Guru Nasional tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru, khususnya guru Madrasah.

“Tanpa Bapak dan Ibu guru , tidak akan ada seorang Menteri Agama yang berdiri di depan saat ini. Terima kasih telah mendidik saya dan anak- anak saya serta mendidik anak bangsa,” ucap Menag.

“Saya pribadi tidak dapat menyembunyikan rasa haru jika berbicara tentang kesejahteraan guru Madrasah. Guru sebagai pahlawan yang sangat berjasa dan merupakan benteng pertahanan terakhir bagi anak bangsa,” ungkapnya.

Menag berharap, di masa akan datang guru madrasah mendapat perhatian lebih, meskipun banyak kendala yang akan ditemui. Akan tetapi hanya soal kemauan untuk lebih memperhatikan, lanjutnya.

Kementerian Agama memiliki komitmen akan selalu mengupayakan keberpihakan pada kesejahteraan Bapak Ibu guru, semoga dapat segera diwujudkan, harap sosok yang akrab dipanggil Gus Men ini.

Pada ajang nasional tersebut, sebanyak 6 guru dan tenaga kependidikan madrasah perwakilan Provinsi Aceh meraih juara dalam Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Prestasi 2021 dan Aceh meraih peringkat ke 4 Nasional.

Sedangkan peringkat pertama diraih Jawa Tengah, kedua Jawa Timur, disusul ketiga DKI, Aceh keempat, dan peringkat 5 DIY.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg mengatakan, dari 6 peserta asal Aceh yang lolos hingga babak grand seluruhnya berhasil membukukan gelar juara.

“Alhamdulillah ini prestasi yang sungguh membanggakan kita semua dan menjadi kado terindah bagi kita semua yang masih dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional 2021,” katanya.

Iqbal menyampaikan apresiasi kepada seluruh GTK asal Aceh yang telah mengangkat nama Serambi Mekkah di level nasional dengan prestasi.

“Tentu ini bukan perjuangan yang mudah. Namun berkat komitmen dan kerja keras bapak dan ibu sekalian kita berhasil mendapatkan juara dalam ajang ini,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, prestasi yang diraih menjadi tolak ukur kapasitas dan kemampuan tenaga kependidikan pada madrasah Aceh.

“Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik, tentu kita sangat bersyukur dan harapannya untuk terus belajar meningkatkan profesionalitas,” katanya.

Ia juga berharap, raihan ini juga menjadi motivasi bagi para tenaga kependidikan di Aceh untuk berprestasi, berinovasi dan menghasilkan berbagai karya untuk bangsa khususnya di bidang pendidikan.

Berikut nama-nama peraih Anugerah Guru Berpretasi untuk kategori guru, kepala madrasah, pengawas madrasah, laboran dan pustakawan asal madrasah Aceh:

  1. Kategori Guru RA
    Harapan 2, Husnah Abdiyah, RA Al Ashriyah Kota Langsa
  2. Kategori Guru MI
    Juara 3, Syukriani, MIN 9 Kota Banda Aceh
  3. Kategori Guru Madrasah Tsanawiyah
    Juara 3, Listikan Burais, MTsS Lhong Raya Banda Aceh
  4. Kategori Guru Madrasah Aliyah
    Harapan 1, Candra Sihotang, MAN 1 Subulussalam
  5. Kategori Kepala MI
    Juara 3, Hilmiyati, MIN 6 Kota Banda Aceh
  6. Kategori Pustakawan
    Juara 1, Zulfa Azizati, MTsN 4 Banda Aceh

Pemkab Aceh Tamiang Gelar Lokakarya Kotaku 2021

Penulis
Mirzu
-
0
Acara Lokakarya Program Kotaku tahun 2021, Kabupaten Aceh Tamiang. (Foto: Nukilan/Poris)

Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kembali menggelar Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2021 di aula Hotel Grand Arya, Kecamtan Karang Baru, Rabu (1/12/2021).

Kegiatan tersebut dalam rangka menyusun strategi dan kebijakan penanganan kumuh serta upaya peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan kumuh di Kabupaten Aceh Tamiang.

Saat membuka kegiatan Lokakarya itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tamiang, Drs. Tri Kurnia menyampaikan, kegiatan ini bertujuan agar semuanya memahami kebijakan dan bentuk kontribusi daerah dalam melaksanakan program penanganan kumuh tahun 2021, serta terbangunnya kesepakatan dalam menghitung capaian pengurangan kumuh Kabupaten Aceh Tamiang melalui Program Kotaku tahun 2021.

“Luas permukiman kumuh di daerah kita yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati nomor 894 tahun 2020 seluas 401,45 Hektare (Ha), tetapi setelah dilakukan intervensi melalui kegiatan kolaborasi penanganan kumuh dari tahun 2017 – 2021 telah mengurangi luas kumuh sebesar 80,46 Ha,” terangnya.

Ia mengatakan, Pemerintah terus mendorong Peningkatan kualitas permukiman kumuh demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak pemukiman. Selain itu, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh telah didahului dengan proses pengumpulan data dengan melibatkan masyarakat.

Pemerintah Aceh Tamiang memiliki tantangan yang berat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan baik di lokasi pencegahan maupun lokasi peningkatan. Hal tersebut membutuhkan komitmen dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun daerah beserta  stakeholder dalam penanganan kumuh.

“Program ini belum tentu menjadi program berulang di satu lokasi yang sama. Oleh karenanya, penting sekali untuk dilakukan diskusi dalam bentuk lokakarya guna menentukan langkah-langkah strategis dalam penanganan kumuh secara komprehensif dan kolaboratif baik dari segi pembiayaan maupun program”, jelasnya.

“Jadikan masyarakat kita sebagai Objek (pelaku) yang aktif terlibat berkontribusi dalam upaya program pembangunan daerah. Tri juga berpesan kepada pada Camat dan Datok Penghulu untuk menjadikan masyarakatnya sebagai Objek (pelaku). Semua pemangku kepentingan  harus terlibat, dengan tujuan mencapai Zero (Nol) Kumuh, sehingga masyarakatnya tinggal di daerah yang layak dan sehat”, pesan Tri kepada para peserta.

Humaira Mukhlis mewakili panitia pelaksana menuturkan,  lokakarya ini bertujuan meriview kembali kegiatan yang telah terlaksana dan menyusun rencana kerja di tahun selanjutnya.

Dengan mengundang para Camat dan Datok Penghulu dalam lingkup Kabupaten Aceh Tamiang, panitia berharap Program Kotaku dapat berjalan dengan sukses sehingga menjadikan Aceh Tamiang sebagai model Kabupaten Layak Huni.

Reporter: Poris

DLHK Aceh Barat Diminta Keluarkan Hasil Uji Laboratorium Air Krueng Tujoh

Penulis
Mirzu
-
0
Krueng Tujoh Aceh Barat. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Aliansi Masyarakat Krueng Tujoh mmengungkapkan kekecewaannya terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat. Pasalnya, sudah dua bulan pengambilan sample air Krueng Tujoh untuk diperiksa ke laboratorium, namun sampai saat ini belum ada hasilnya.

“Kami menduga proses ini sudah ‘masuk angin’, padahal kita ketahui kebiasaannya uji laboratorium hanya memakan waktu 2 sampai 3 minggu,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Krueng Tujoh, Muhammad Nazar dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Rabu (1/12/2021).

Menurutnya, DLHK sebagai instrumen negara harus objektif dalam konteks ini, artinya prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dikedepankan.

“Karena mengingat ini persoalan serius terkait sumber kehidupan hidup orang banyak maka jangan dianggap sepele,” ujar Nazar.

Persoalan ini, kata dia, juga sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada warganya, jika hal ini diabaikan maka berpotensi akan kami sengketakan pada pihak yang terkait dan itu konstitusional dalam negara hukum. Terkait dengan hal ini maka kami masyarakat  merasa dirugikan.

“Maka terkait hal ini kami minta DLHK Aceh Barat untuk mempublis hasil uji lab tersebut, sehingga polemik dugaan pencemaran tidak terus menjadi misteri,” harap Nazar.

Selain itu, kata Nazar, dugaan adanya pencemaran semakin kuat,  ketika kami lihat Pimpinan Perusahaan Pertambangan melakukan kegiatan mancing mania di lokasi di tempat tersebut, jika mereka merasa tidak terkait dengan dugaan pencemaran itu tentu mereka mengabaikan apa yang telah kami suarakan,

“Namun realitanya tidak begitu. Seyogianya pihak perusahaan objektif dlm hal ini yaitu ikut mendorong adanya kepastian hukum  terkait dugaan pencemaran Krueng Kujoh jangan mengambil posisi wait and see,” pungkasnya. []

Perangkat Desa dan Good Governance

Penulis
irfan
-
0
Trisia Diva Anggraini, (Foto: Istimewa)

*Oleh: Trisia Diva Anggraini

Nukilan.id – Pemerintahan desa merupakan proses dimana penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana. Pemerintah desa terdiri dari berbagai komponen dan perangkat yang melengkapi suatu organisasi pemerintahan desa dan terdiri atas perangkat desa atau kelembagaan lain yang menjadi unsur dalam sebuah pemerintahan desa.

Menurutnya, Perda No 2 Tahun Tahun 2018 Perangkat desa didefinisikan sebagai unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Sebagai aparatur penggerak pemerintahan di tingkat desa yang memberikan efek pada kinerja perangkat desa kedepannya maka penting bagi pihak pelaksana untuk melaksanakan proses rekrutmen sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

Di Indonesia sendiri masih terdapat banyak permasalahan dalam proses rekrutmen perangkat desa. Praktik nepotisme tak jarang terjadi dikarenakan mekanisme pemilihan yang digunakan bukan berdasarkan tes dan seleksi sesuai dengan kemampuan. Sebagai contoh sebagian besar perangkat desa perdalaman masih belum bisa mengoperasikan komputer karena dulunya hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SMP maupun SD.

Hal ini tentu akan menghambat kinerja dari pemerintahan desa itu sendiri. Proses rekrutmen dapat menjadi masalah ketika salah satu persyaratannya belum terpenuhi atau mengingkari aturan yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa seharusnya berlaku asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah tertuang dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana panitia rekrutmen memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan perangkat desa
b. Membuat tata tertib pengisisan lowongan perangkat desa
c. Menetapkan jadwal proses pencalonan
d. Mengadakan sosialisasi lowongan perangkat desa dan mekanisme pengisian lowongan        perangkat desa.
e. Melakukan penyaringan persyaratan administrasi
f.  Mengumumumkan secara terbuka mengenai nama-nama calon perangkat desa yang          memenuhi persyaratan administrasi
g. Melakukan seleksi perangkat desa sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku
h. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan perangkat desa.

Penting untuk disadari bersama bahwa demi menjaga kualitas dari pemerintahan desa diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas serta memahami dan menerapkan secara sempurna perturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan desa. Apabila seluruh aspek dalam setiap peraturan perundang-undangan diimplementasikan secara keseluruhan, maka dalam perekrutan sumber daya manusia di pemerintah desa akan menghasilkan perangkat desa yang berkualitas. Maka dari itu proses yang terbaik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu dengan menerapkan standar rekrutmen yang baik dan juga pelaksana rekrutmen yang berfungsi sesuai aturan.

Sumber:

Baronni Phalevy. (2018). Proses Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 (Studi di Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo). Skripsi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.

Siska Widayanti. (2020). Proses dan Mekanisme Perekrutan Perangkat Desa. (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan, Kbupaten Kepulauan Mentawai). Skripsi. APMD Yogyakarta

Hidayat Rahmad. Septi Nur Wijayanti. (2020). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. Jurnal Media of Law and Sharia. Volume 2, Nomor 1, 2020, 1-19

*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas syiah kuala (USK).

Aceh Juara Umum Anugerah Pesona Indonesia 2021

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Provinsi Aceh berhasil keluar sebagai juara umum Anugerah Pesona Indonesia (API) Tahun 2021. Atas prestasi tersebut, Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan apresiasi.

“Syukur alhamdulillah. Selamat dan sukses kepada semua pemenang serta Disbudpar Aceh atas kerja kerasnya,” kata Nova.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, mengatakan Aceh berhasil meraih tujuh juara, dari 18 kategori yang dilombakan.

“Alhamdulillah tujuh dari 12 destinasi yang masuk nominasi menjadi juara,” kata Jamaluddin, Selasa 30/11/2021. Ia mengatakan penghargaan tersebut penting sebagai langkah memajukan kepariwisataan di Aceh.

Tujuh kategori yang berhasil dimenangkan Aceh adalah sebagai berikut. Juara 1 untuk kategori Brand Pariwisata Terbaik yaitu Banda Aceh, Juara 1 Kategori Highland yaitu Sigantang Sira di Aceh Selatan, Juara 3 Minuman Tradisional yaitu Kupi Khop di Aceh Barat, dan Juara 3 Promosi Pariwisata Digital (instagram) Explore Gayo di Aceh Tengah.

Selanjutnya adalah Juara 2 Promosi Ekowisata Ujung Tamiang di Aceh Tamiang, Juara 1 Festival Pariwisata yaitu Festival Pulau Banyak di Aceh Singkil dan Juara 1 Destinasi Kreatif berupa Anjungan Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan.

Jamaluddin mengatakan, dengan penghargaan sebagai juara umum Anugerah Pariwisata Indonesia tersebut, membuktikan bahwa Aceh adalah sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Prestasi itu, kata Jamaluddin, membawa pengaruh positif bagi promosi pariwisata di Aceh, baik nasional maupun internasional, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Jamaluddin berharap agar masyarakat di lokasi wisata selalu mendukung perkembangan kepariwisataan.

“Sebagai tempat wisata unggulan, tentu dukungan masyarakat sangat penting,” kata Jamaluddin.

Jamaluddin menyebutkan, kerja tim serta sinergi dan kolaboratif dilakukam sesuai arahan dan bimbingan Gubernur dan Sekda telah membuahkan hasil. Di mana Aceh untuk yang pertama kalinya mendapatkan Juara Umum API Award.

“Insya Allah Aceh juga terpilih sebagai Tuan Rumah penyelenggaraan API Award 2022, Semoga kita bisa mempertahankan kembali Juara Umum.”

Penyerahan hadiah juara umum diserahkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Goografis Kemenkum ham RI, Novli S.Sos SH M.Si, dan diterima langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Aceh yang juga Ketua Dekranasda Aceh, Ir. Dyah Erti Idawati, MT.

Dyah mengaku bangga dan senang dengan apresiasi pemerintah dan seluruh masyarakat terhadap pariwisata di Aceh. Ia berharap keberhasilan Aceh memenangkan API tahun ini, menjadi motivasi kepada seluruh instansi dan para pelaku pariwisata, dalam meningkatkan sinergi dan kerja sama untuk mendorong pengembangan destinasi dan promosi pariwisata di Aceh.

“Prestasi yang membanggakan ini harus terus ditingkatkan,” ujar Dyah Erti.

Selain itu, Dyah Erti yang didampingi Duta Wisata Indonesia 2021, Muhammad Akkral dan Salwa Nisrina Authar Nyakcut juga berpesan kepada seluruh Dekranasda kabupaten/kota, untuk memanfaatkan momentum prestasi API ini sebagai kebangkitan industri kreatif dan kerajinan Aceh ke depan. Pasalnya, penghargaan Anugerah Pesona Indonesia ini bisa mendorong industri kreatif dan kerajinan Aceh menjangkau pasar yang lebih luas.

“Kita juga harus jeli melihat peluang kerajinan rakyat dalam mendorong suksesnya program pariwisata Aceh. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada kabupaten/kota yang telah mengharumkan nama Aceh. Semoga prestasi yang diraih dapat lebih ditingkatkan di masa depan. Kita secara bersama-sama akan terus berbenah diri guna mencapai hasil yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang,” ujar Dyah.

Sehari sebelumnya, rombongan Dekranasda Aceh turut melakukan kunjungan kerja ke Dekranasda Sumatera Selatan yang diterima langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumsel Feby Lustia Herman Deru, di Kriya Sriwijaya, Palembang, Senin (29/11) Sore.

Dalam kunjungan itu, Dyah Erti Idawati dan rombongan terkesima dengan produk-produk unggulan hasil pengerajin dari 17 Kabupaten/kota yang dipamerkan di Kriya Sriwijaya. Mulai dari jumputan, gambo, batik, blongsong, kawai kanduk tidak luput dari penglihatannya saat tiba di Kriya Sriwijaya.

“Kriya Sriwijaya ini sangat bagus sekali karena bisa menampung berbagai kerajinan dari Sumatera Selatan, dan juga ada perwakilan dari 17 kabupaten/kota yang lengkap. Jadi bisa disini semuanya lengkap bisa dilihat, nah itu yang sangat bagus sekali,” katanya.

Ia juga berharap Kriya Sriwijaya dapat menjadi contoh bagi Dekranasda Aceh untuk terus melakukan inovasi. [*]

80% Pupuk Subsidi Sudah Disalurkan ke Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Agroindonesia

Nukilan.id – PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat realisasi penyaluran pupuk subsidi di Provinsi Aceh sudah mencapai 128.080 ton per tanggal 29 November 2021. Angka ini sudah mencapai 80 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah.

VP Sales Region 1 Pupuk Indonesia, Taufiek mengatakan total alokasi pupuk subsidi Provinsi Aceh sebesar 158.422 ton di sepanjang tahun 2021.

“Sampai tanggal 29 November, realisasi pupuk bersubsidi di Provinsi Aceh sudah mencapai 80 persen atau setara 128.080 ton. Kami optimistis dapat menyalurkan sisa 20 persen alokasi hingga Desember 2021,” kata Taufiek dalam siaran persnya.

Realisasi yang mencapai 128.080 ton, dikatakan Taufiek berasal dari lima jenis pupuk subsidi, yaitu pupuk Urea sebesar 66,464 ton, pupuk ZA sebesar 5,565 ton, pupuk SP-36 sebesar 8,855 ton, pupuk NPK sebesar 41,750 ton, pupuk Organik sebesar 5,446 ton.

Taufiek menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia berkomitmen akan terus memenuhi kebutuhan pupuk petani pada musim tanam yang sedang berlangsung. Adapun sisa alokasi di Provinsi Aceh sebesar 30.342 ton yang akan dimanfaatkan sampai Desember 2021. Adapun rincian sisa alokasi tersebut adalah pupuk Urea 9,543 ton, pupuk ZA 6,872 ton, pupuk SP-36 8,164 ton, pupuk NPK 3,270 ton, dan pupuk Organik 2,493 ton.

Ketersediaan pupuk subsidi ini, dikatakan Taufiek hanya bisa dimanfaatkan oleh para petani yang datanya sudah terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Taufiek mengungkapkan bahwa mengenai syarat dan ketentuan bagi petani yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi, mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, syarat dan ketentuan yang dimaksud, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektar, menyusun dan menginput e-RDKK, dan untuk wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani.

“Apabila belum memiliki Kartu Tani, petani masih dapat menebus pupuk subsidi secara manual, dengan bantuan petugas penyuluh lapangan atau PPL dari dinas pertanian setempat,” ujarnya.

Sebagai produsen, kata Taufiek, Pupuk Indonesia berkewajiban untuk menyalurkan pupuk subsidi sesuai penugasan atau alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Di mana pada tahun 2021 alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 49 Tahun 2020 sebesar 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair.

“Sedangkan untuk jumlah penyalurannya ke berbagai daerah, kami berpedoman pada Surat Keputusan (SK) dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten,” katanya.

Sebagai bentuk optimalisasi distribusi, Pupuk Indonesia telah memanfaatkan Distribution Planning and Control System (DPCS). Teknologi informasi ini merupakan sistem terintegrasi yang didesain untuk melakukan kontrol rantai pasok distribusi pupuk subsidi secara optimal.

Sistem DPCS Pupuk Indonesia tersebut didukung oleh jaringan distribusi yang luas. Diantaranya 4 unit pengantongan, 6 unit Distribution Center (DC), 203 kapal laut, 6.000 lebih truk, 600 gudang penyangga dan distributor dengan kapasitas 2,7 juta ton, serta memiliki jaringan 1.200 distributor dengan 29 ribu lebih kios resmi.

Selain internal perusahaan, Taufiek menyebutkan bahwa penyaluran pupuk subsidi juga diawasi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) hingga aparat penegak hukum. Karena pupuk subsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah. [republika]

1...1,9131,9141,915...2,377Halaman 1,914 dari 2,377

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id