Nukilan.id – Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2022, untuk disahkan menjadi Qanun Aceh.
Hal ini disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRA, Drs. H. Taufik, MM pada pendapat akhir Fraksi RAPBA di Aula Gedung Serbaguna DPR Aceh Banda Aceh, 30/11/2021.
Taufik menyampaikan, setelah mendengar penyampaian Nota Keuangan tentang Rancangan APBA tahun anggaran 2022 oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan menyimak Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh, serta mencermat Jawaban/Tanggapan Gubernur tentang Rancangan APBA Tahun Anggaran 2022. Maka Fraksi Partai Gerindra DPR Aceh mengusul dan menyarankan sebagai berikut:
1. Indikator Pembangunan Aceh
Berdasarkan data BPS tahun 2021, Indek Pembangunan Manusia Aceh pada tahun 2020 pada angka 71,99 sementara Nasional berada pada 71,94%, Aceh masih tinggi tingkat kemiskinan dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. Pada Maret 2021, penduduk miskin Aceh 15,33% dengan jumlah 834,24 ribu penduduk miskin. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh sebesar 6,3% pada Februari 2021.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
- Pendapatan Aceh
Mencermati dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2021, Pendapatan sebesar Rp13.864.978.453.942,00. Realisasi sebesar Rp10.990.084.935.416, atau setara dengan 79,27%. Kami melihat bahwa target yang belum dicapai pada Tahun 2021, maka menjadi catatan dan tantangan untuk rencana realisasi pada Tahun 2022. - Belanja Aceh
Mencermati Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.482.338.309.498,00 realisasinya hanya dicapai Rp 9.598.423.541.369,00 atau setara dengan 58,20 %. ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Aceh untuk lebih realistis dalam perencanaan dan penganggaran walaupun dengan alasan pandemi saat ini.
3. Urusan Pemerintahan
Dari banyak urusan pemerintahan, hanya beberapa urusan yang sangat menjadi perhatian Fraksi Partai Gerindra, sehingga perlu menyampaikan dalam sidang paripurna ini antara lain:
- Pendidikan
- Urusan kesehatan
- Urusan Pangan
- Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- Pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata
- Pertambangan.
- Syariat Islam
4. Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi merupakan salah satu poin penting yang disampaikan pada sidang paripurna DPR Aceh tentang pemanfaatan sumber daya manusia pada SKPA menjadi sangat penting, selain sumber daya informasi dan sumber daya keuangan dalam mencapai target kinerja dalam mencapai realisasi keuangan, tercapainya indikator kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab SKPA. []
Reporter: Hadiansyah
 menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2022, untuk disahkan menjadi Qanun Aceh.){kind=link}