Fraksi PNA Minta Gubernur Aceh Ganti Pimpinan dan Personil BPBJ

Nukilan.id – Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk segern menggantikan Kepala dan personil Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Aceh.

Hal itu disampaikan Juru bicara Fraksi PNA, M. Rizal Fahlevi Kirani setelah menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun anggaran 2022, untuk disahkan menjadi Qanun Aceh, di Gedung Serbaguna DPRA Banda Aceh, (30/11/2021) malam.

Menurutnya, BPBJ yang menjadi salah satu penyebab tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Aceh selama ini.

Selain itu, di sisa akhir jabatan Gubernur Aceh, Rizal Fahlevi juga meminta untuk segera menyelesaikan capai-capian 15 program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2021.

Berikut beberapa catatan yang patut disampaikan Fraksi PNA:

1. Dengan alokasi besaran target Anggaran Belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 16.170.650.661.277,-  untuk 4 (empat) prioritas pembangunan Aceh, dengan harapan dapat menjawab persoalan mendasar yang dialami oleh Rakyat Aceh selama ini yaitu menyangkut   persoalan   ekonomi   dan   kesejahteraan bagi Rakyat Aceh dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh.
2. Beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang  APBA Tahun Anggaran 2022 dapat tercapai. Meskipun tantangan dan permasalahan kedepan diprediksikan masih akan dinamis. Terhadapt rencana Pendapatan sebesar Rp13.352.983.387.589,-.
3. Oleh karena itu, sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam Rancangan Qanun APBA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Aceh dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan.
4. Tingginya Anggaran SiLPA tahun 2021 yang diprediksikan sebesar Rp. 3.413.167.273.688,-. Sungguh sangat prihatin dimana setiap akhir tahun anggaran SiLPA selalu tinggi, disisi lain angka kemiskinan terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi Stagnan.
   Menurut Rizal Fahlevi, Tingginya angka SiLPA setiap tahun merupakan salah satu indikator lemahnya Tata Kelola para Penyelenggara Pemerintah Aceh. Maka dari itu meminta kepada Sdr Gubernur Aceh untuk segera melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Aceh terutama kelembagaan BPBJ yang lemahnya managerial sehingga menyebabkan terjadi SiLPA APBA Tahun 2021 yang cukup tinggi.
   “Oleh karena itu, kami meminta Sdr Gubernur Aceh untuk sesegera mungkin melakukan Pergantian Kepemimpinan dan Personil BPBJ,” tegasnya kembali.
5. Disisa masa jabatan sdr Gubernur Aceh Tahun 2022 untuk dapat menuntaskan target atau capai-capaian menyangkut dengan 15 (lima belas) Program Prioritas “Aceh Hebat” dalam RPJMA sehingga dapat menurunkan Angka Kemiskinan, Penyediaan Lapangan Kerja, Penyediaan Rumah Layak Huni, Penuntasan Pembangunan Rumah Sakit Regional, Peningkatan Jalan Kewenangan Provinsi, Irigasi, dan lain-lainnya.

Reporter: Hadiansyah