Beranda blog Halaman 1806

Soal Pj Kepala Daerah, Kemendagri Jamin Tak Ganggu Pemda

0
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menegaskan bahwa keberadaan ratusan penjabat (Pj) kepala daerah tak akan mengganggu kinerja pemda di 2022 dan 2023 (CNN Indonesia/Shaskya Thalia)

Nukilan.id – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan Penjabat (Pj) kepala daerah memiliki kewenangan penuh sehingga tak mengganggu kinerja pemerintah daerah.

Dia bicara demikian menyikapi keberadaan 272 penjabat (Pj) kepala daerah di 2022 dan 2023. Ratusan Pj bakal diangkat lantaran pilkada berikutnya baru digelar serentak 2024 mendatang seperti diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

“Kami ingin sampaikan, Pj itu kewenangannya full,” kata Akmal saat konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2022).

Akmal menegaskan hal itu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 point 9. Dalam UU tersebut, kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diisi oleh penjabat (Pj) sampai terpilihnya kepala daerah dalam Pemilihan Serentak nasional 2024.

Ia juga meminta agar publik tidak menyamakan terminologi penjabat (Pj), penjabat sementara (Pjs), pelaksana tugas (Plt), dan pelaksana harian (Plh).

Sebab, Pj memiliki kewenangan penuh selayaknya kepala daerah terpilih. Berbeda dengan Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh), dan Penjabat Sementara (Pjs). Hanya PJ dan Plt yang kewenangannya cenderung terbatas.

“Untuk Pj dan Plt ini full kewenangannya, sementara untuk Pjs dan Plh memang terbatas,” ucap Akmal.

Untuk mengisi kekosongan jabatan di level provinsi, PNS dengan pangkat pimpinan tinggi madya yang bakal diangkat menjadi penjabat. Sementara di level kabupaten/kota, PNS pangkat pimpinan tinggi pratama yang diangkat menjadi penjabat.

“Pejabat pimpinan tinggi madya menjadi Pj di tingkat provinsi, pejabat pimpinan tinggi pratama menjadi Pj di kabupaten/kota. Sekda itu adalah pejabat pimpinan tinggi pratama,” kata Akmal.

“Untuk provinsi nanti bisa saja sekda provinsi atau nanti kita lihat perkembangannya. Kami akan rapatkan bersama teman-teman Menpan-RB, BKN, tentang kita pilih opsi paling efisien dan efektif bagi penyelenggaraan pemerintah daerah,” sambungnya.

Diketahui, sedikitnya bakal ada 272 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Namun pemerintah baru akan mengadakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 2024.

Dengan demikian, pemerintah pusat akan mengangkat ratusan penjabat (Pj) kepala daerah mulai 2022 dan 2023 hingga ada kepala daerah baru hasil pilkada 2024 mendatang.

Sejumlah pihak sudah mengusulkan agar UU Pemilu dan Pilkada di revisi, sehingga pilkada bisa digelar pada 2022 dan 2023. Tidak di 2024 seperti yang berlaku saat ini. Namun, pemerintah menegaskan tak ingin merevisi UU tersebut. [cnn]

Pemerintah Alokasikan Tanah untuk 4000 Mantan Kombatan, Tapol dan Korban Konflik Aceh

0
Ketua DPW Nasdem Aceh Taufiqulhadi. (Foto: Detik)

Nukilan.id – Pemerintah akan mengalokasikan 8000 Hektar (Ha) tanah untuk dibagikan kepada sebanyak 4000 mantan Kombatan, mantan tahanan politik (Tapol) dan korban konflik di Aceh pada tahun anggaran 2022.

Hal itu disampaikan Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi dalam keterangannya kepada Nukilan, Kamis (17/2/2022).

“Soal tanah untuk mantan kombatan di Aceh tidak masalah sama sekali. Untuk tahun 2022, pemerintah akan mengalokasikan seluas lebih kurang 8.000 Ha untuk dibagikan kepada sebanyak 4.000 mantan kombatan, mantan tapol dan korban konflik di Aceh,” kata Taufiqulhadi.

Selain itu, dia menegaskan bahwa, pemerintah dapat melaksanakan segera rencana pembagian tanah tersebut. Saat ini pemerintah sedang menelusuri dengan seksama pihak penerima yang tepat, agar tidak ada keragu-raguan dan protes dari berbagai pihak bahwa penerimanya tidak sesuai sasaran.

“Karena itu, kembali kami tegaskan bahwa, pemerintah selalu komit dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah dan rakyat Aceh,” pungkas Taufiqulhadi.[]

FGD Forum Daerah, Kesbangpol Aceh: Pembangunan Perdamaian Harus Tumbuh

0
"Focus Group Discussion Forum-Forum di Daerah dalam Rangka Kewaspadaan Nasional" di Pidie Jaya. ()Foto: Ist.)

Nukilan.id – Kepala Badan Kesbangpol Aceh Drs. Mahdi Efendi mengatakan, untuk membangun masyarakat pasca-konflik itu membutuhkan pendekatan dan strategi pembangunan secara khusus, namun bukan hanya untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi, tetapi juga untuk dapat mengkonsolidasikan perdamaian menuju tercapainya pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan.

“Selain membutuhkan pemahaman yang baik atas konflik masa lalu dan karakteristik, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi pada masa yang akan datang. Ini penting untuk memastikan pembangunan perdamaian semakin tumbuh dan berkembang di masyarakat,” kata Mahdi Effendi melalui Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Dedy Andrian, SE., MM pada Kegiatan “Focus Group Discussion Forum-Forum di Daerah dalam Rangka Kewaspadaan Nasional” di Aula Badan Kesbangpol Pidie Jaya, Kamis (17/2/2022).

Disampakan Dedy, beragam isu terkait potensi permasalahan dan potensi konflik yang ada di daerah harus dikumpulkan sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan guna menciptakan situasi kondisi daerah yang aman dan tertib.

“Untuk itu perlu kerjasama seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan demi keberlanjutan pembangunan dan perdamaian di Aceh,” kata Dedi.

FGD forum-forum di daerah dalam rangka kewaspadaan nasional di Kabupaten Pidie Jaya turut dihadiri 15 orang peserta dari unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa atau Babinsa, KNPI, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, serta unsur Kesbangpol dari Kabupaten Pidie Jaya.

Dari unsur Kesbangpol Aceh hadir Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Dedy Andrian, SE,MM , Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini Zulkarnaini, M. Ec. Dev, dan Staf Kesbangpol Aceh.[red]

Bayer Uji Coba Teknologi Pertanian di Ulee Kareung Indrapuri, Begini Kata Geucik Ikhtiar

0
Geucik Ikhtiar (dua dari kanan) diapit Anggota DPR Aceh HT. Ibrahim, Patrich Gerlich, dan pengurus Partai Demokrat Juliansyah. (foto: js/Nukilan.id)

Nukilan.id – Kedatangan PT. Bayer di Gampong Ulee Kareung, Indrapuri, Aceh Besar, rupanya sangat berkesan bagi Geucik Iktiar, S.Pd. Soalnya, kegiatan “Better Life Farming & & Drone Spray” yang membawa modernisasi teknolgi pertanian dengan efsiensi tinggi itu sangat ditunggu masyarakat petani di Ulee Kareung, Indrapuri.

“Terima Kasih kepada PT. Bayer dan Dinas Pertanian Aceh Besar yang sudah memilih Gampong Kami,” Kata Geucik Ulee Kareung Ikhtiar, S.Pd kepada media, Rabu (16/2/2022).

Pada kesempatan itu, Ikhtiar juga menyebut momentum penyemprotan “anti hama” dengan menggunakan drone yang disaksikan oleh masyarakat petani, sekaligus menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPR Aceh H.T. Ibrahim.

“Kita sudah melihat teknologi yang ditawarkan PT Bayer tadi, kita sangat berharap dapat dijalankan di Gampong ini, sebab teknologi yang ditawarkan meringankan kerja dan biaya yang harus dikeluarkan,” kata Ikhtiar.

Kehadiran PT Bayer di Gampong Ulee Kareung, Indra Puri, merupakan kehadiran kedua mereka di Aceh, sebelumnya PT. Bayer juga melakukan hal yang sama di Pidie. Namun, PT. Bayer memilih Aceh sebagai provinsi pertama di Sumatera untuk melakukan modernisasi teknologi pertanian ini.

Anggota DPR Aceh H.T Ibrahim juga menyambut baik kehadiran Teknologi tersebut dan menyampaikan akan memberi pokok Pikirannya melalui program APBA kepada Gampong Ulee Kareung, Indrapuri, termasuk peningkatan jalan usaha tani di gampong tersebut.

Hadir pada Acara tersebut Country Commercial Lead Indonesia – Malaysia Bayer Patrich Gerlich, Anggota DPRA H. Ibrahim, Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar Jakfar, Anggota DPRK Aceh Besar Mursalin SHI (PKS), Nahbani (Gerindra), Zulfikri (Partai Aceh), Camat Indrapuri Irda Junaidi, dan warga Gampong Ulee Kareung.[]

Ekspor Perdana, Jokowi Resmikan Toyota Buatan Indonesia Dikirim ke Autralia

0
Pelepasan ekspor Toyota produksi Indonesia ke Australia oleh Presiden RI © Kementerian Perindustrian

Nukilan.id – Pencapaian besar kembali datang dari industri otomotif tanah air, mobil produksi dalam negeri yang sebelumnya sudah menggapai pasar ekspor ke Benua Amerika, Afrika, dan sesama Asia, kini memperluas jangkauannya ke wilayah Australia.

Lebih detail, mobil yang dimaksud merupakan produksi Toyota yang memang sudah sejak lama menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi, untuk berbagai jenis kendaraan yang dipasarkan ke berbagai negara lainnya.

Diresmikan pelepasannya secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo pada hari Selasa (15/2/2022) kemarin, ekspor tersebut juga menandai tercapainya sebanyak 2 juta unit mobil Toyota hasil produksi dalam negeri yang sudah dipasarkan secara global.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan pelepasan ekspor ke-2 Juta unit oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) dan ekspor perdana Fortuner ke Australia,” ujar Jokowi, mengutip publikasi Sekretariat Presiden.

Pelepasan 600 unit Toyota Fortuner

Pelepasan ekspor ke Autralia | Dok. Kemenperin

Dilakukan secara bertahap, diketahui banyaknya jumlah yang dikirimkan untuk ekspor perdana ke Australia kali ini adalah 600 unit. Dalam kesempatan yang sama, Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian menjelaskan jika sama halnya dengan ekspor ke Jepang, ekspor produk mobil ke Australia terkenal memiliki spesifikasi dan ketentuan yang ketat.

Lebih lanjut, spesifikasi dan keunggulan yang dimaksud diukur dari segi spesifikasi bahan bakar, emisi, dan keamanan. Hal tersebut menjadi tolak ukur dan menandakan jika industri otomotif Indonesia telah memiliki daya saing tinggi, sehingga diminati di berbagai pasar mancanegara.

Di sisi lain, kesempatan ini juga datang karena kondisi di negara Australia sendiri yang diketahui telah mengalami penurunan industri otomotif domestik sejak tahun 2016, bersamaan dengan banyak tutupnya pabrik mobil di Negeri Kangguru tersebut.

Bicara lebih jauh mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Agus menjelaskan jika industri otomotif yang melakukan proses produksi di Indonesia saat ini ada sebanyak 21 perusahaan, dengan capaian TKDN beragam mulai dari 20-80 persen.

Namun dirinya memastikan, jika mobil Toyota yang diproduksi di Indonesia telah memiliki TKDN rata-rata lebih dari 60 persen.

“Dapat kami laporkan kalau seluruh produksi dari Toyota memiliki local content 75 persen, jadi merek boleh Toyota tapi sebenarnya ini produksi dalam negeri,” jelas Agus.

Lebih jauh, dirinya juga menjelaskan jika kapasitas produksi otomotif nasional di Indonesia berada di kisaran 2,35 juta unit per tahun, dan disertai penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, disebutkan ada sekitar 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang mata rantai bidang industri yang terlibat.

Tambah investasi, produksi EV di Indonesia

Bukan hanya mengenai perluasan pasar ekspor baru, kabar besar juga datang mengenai kepastian tambahan investasi yang akan dilakukan pihak Toyota ke Indonesia. Perusahaan otomotif asal Jepang tersebut dipastikan akan menambah nilai investasi mencapai Rp28,3 triliun hingga tahun 2024.

Di samping itu, mereka juga memiliki komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai hub-ekspor dari semua produk-produknya yang memiliki teknologi dan standar tinggi.

Komitmen tersebut akan diwujudkan secara bertahap mulai tahun ini, di mana mereka berencana untuk memproduksi lokal model Hybrid Electric Vehicle (HEV) yang juga ditujukan untuk pasar ekspor selain pasar domestik.

“Toyota juga telah menyampaikan komitmen untuk memproduksi beberapa jenis kendaraan elektrifikasi yang akan diawali dengan produksi Kijang Hybrid, dan kami tentu akan terus mendukung dan mendorong percepatan produk elektrifikasi atau kendaraan listrik murni,” tandas Menperin.

Riwayat Ekspor Toyota dari Indonesia

Sedikit membahas mengenai riwayat ekspor mobil Toyota hasil produksi dalam negeri, kemampuan produksi otomotif Indonesia sebenarnya sudah mulai diperhitungkan sejak lama. Ekspor Toyota dari Indonesia sendiri tercatat dimulai sejak tahun 1987, dengan pengapalan perdana Kijang generasi ketiga (Kijang Super) ke Brunei Darussalam.

Kala itu volume ekspor perdana memang masih dalam jumlah yang terbilang sedikit, yaitu 50 unit per bulan. Meski begitu pertumbuhan terus meningkat seiring waktu, dan yang paling terasa adalah sejak Toyota Indonesia dipercaya terlibat dalam proyek IMV mulai tahun 2004.

Sejak saat itu, volume ekspor Toyota Indonesia meningkat menjadi sekitar 7.000 unit per tahun. Pengembangan pasar ekspornya pun semakin meluas, dimulai dari beberapa negara di Timur Tengah dan Amerika Latin.

Hingga saat ini cakupan ekspor sudah mencapai lebih dari 80 negara di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan yang terbaru Australia. Belum lagi, produk yang di ekspor bukan hanya dalam bentuk mobil utuh layaknya Innova, Fortuner, Vios, Sienta, Veloz, Avanza, dan Rush, melainkan juga kendaraan terurai atau completely knocked down (CKD) dan ragam komponen pembentuk seperti mesin bensin dan alat bantu produksi.

Melihat pertumbuhan yang ada, Presiden RI menilai bahwa hal ini dapat dikatakan sebagai keberhasilan yang dapat menghidupkan industri otomotif nasional di dalam negeri sendiri.

“Saya senang juga bahwa kandungan lokalnya, TKDN-nya (Toyota) sudah lebih dari 75 persen, local purchase-nya. Banyak komponen, banyak spare part, dan juga aksesoris-aksesoris yang ada di dalam mobil itu disuplai dari industri-industri UKM kita. Ini juga sangat baik untuk menghidupkan usaha-usaha kecil yang ada di negara kita,” pungkasnya. [GNFI]

Kementerian Investasi Cabut 180 Izin Usaha Pertambangan

0
Ilustrasi Pertambangan (Foto: agincourtresources)

Nukilan.id – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pencabutan IUP ini dilakukan kepada seluruh perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Pencabutan ini ditujukan untuk 112 IUP Mineral dan 68 IUP batu bara. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Imam Soejoedi, menyampaikan pencabutan dilakukan karena perusahaan pemegang IUP tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Ia memastikan keputusan pencabutan tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu saja. Proses pencabutan pun dilakukan secara bertahap sejak Januari lalu.

Sebelumnya Kepala BKPM telah menandatangani 19 surat pencabutan IUP. Jumlah ini kemudian bertambah menjadi 161 IUP. Hingga kini, kata Imam, total sudah 180 IUP dicabut.

“Kami tidak tebang pilih. Tujuan kami untuk membenahi perizinan yang tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Pencabutan IUP ini akan terus kami lakukan secara bertahap,” ujar Imam dalam keterangan resmi BKPM, Rabu (15/2/2022).

Seluruh IUP yang dicabut tersebut dimiliki oleh 165 pelaku usaha, baik badan usaha maupun perseorangan. Sebanyak 68 merupakan pelaku usaha pemegang IUP batu bara dan 97 pelaku usaha pemegang IUP mineral.

Pencabutan IUP batu bara paling banyak dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur, yakni 34 IUP (50 persen) yang dimiliki oleh 34 pelaku usaha. Sedangkan pencabutan IUP mineral mayoritas berlokasi di Kepulauan Riau, yakni sebanyak 17 IUP (15,18 persen) yang dimiliki oleh delapan pelaku usaha.

Pada 2022 ini pemerintah menargetkan melakukan pencabutan sebanyak 2.343 IUP mineral dan batu bara, yang termasuk di dalamnya izin pertambangan emas, nikel, kobalt, batu bara, mangan, serta bahan galian C.

“Selain itu juga akan dilakukan pencabutan 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektar, dan HGU Perkebunan dengan total luas 34.448 ha,” ujarnya.

Seluruh pencabutan IUP ini merupakan tindak lanjut setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Satgas inu diketuai oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas. [betahita]

AWF: Pemerintah Harus Segera Tangani Kerusakan Mangrove Di Aceh

0
Wisata mangrove di Kota Langsa digiatkan untuk menjaga mangrove dari kerusakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Foto: Junaidi Hanafiah/MongabayIndonesia

Nukilan.id – Hutan mangrove di Provinsi Aceh, tersebar di wilayah pantai timur. Kawasan ini meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Bireuen.

Data WWF Indonesia bersama Forum DAS Krueng Peusangan dan Balai Syura Ureung Inong Aceh, dalam program Share Resources Joint Solutions (SRJS) menyebutkan, luas mangrove di Aceh Timur sekitar 18.080,45 hektar. Sementara, Aceh Tamiang (15.447,91 hektar), Kota Langsa (5.253,15 hektar), Aceh Utara (959,11 hektar), Lhokseumawe (88,34 hektar), dan Bireuen (25,57 hektar).

Mangrove tersebut terdiri tiga famili yaitu Rhizophoraceae, Sonneratiaceae, dan Euphorbiaceae serta 7 jenis pohon: Bruguiera gymnorrhiza, Excoecaria agallocha, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, dan Sonneratia ovata.

Namun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 103/MenLHK-II/2015, mangrove yang masuk kawasan hutan dilindungi hanya 9.876,39 hektar.

Rinciannya, Aceh Timur (4.797,25 hektar), Aceh Tamiang (4.216,33 hektar), dan Kota Langsa (862,81 hektar). Sementara mangrove di Kabupaten Aceh Utara, Bireuen dan Kota Lhokseumawe, berada di area penggunaan lain.

Perwakilan Aceh Wetland Foundation (AWF), Yusmadi Yusuf mengatakan, sebagian besar hutan mangrove di pantai timur Aceh dalam kondisi rusak berat dan sedang.

“Menyusut akibat perkebunan, permukiman, pertambakan, dan penebangan liar,” ungkapnya, Rabu (02/02/2022).

Penebangan umumnya dilakukan untuk bahan baku arang yang dijual ke Sumatera Utara. Ini terjadi di Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Tata kelola pemanfaatan kawasan hutan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) juga belum berjalan.

“Pemerintah Aceh harus memprioritaskan mangrove sebagai kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Cabut izin pemilik konsesi yang terbukti melanggar. Libatkan komunitas adat terkait pengelolaan dan lakukan restorasi pada kawasan terdegradasi,” ungkapnya.

Jika kerusakan tidak segera ditangani, bencana alam akan sering terjadi di pantai timur Aceh, termasuk masalah abrasi.

“Nelayan menangkap ikan dan kepiting di areal mangrove, jika mangrove rusak hilang harapan mereka,” ujar Yusmadi.

Khairan, masyarakat Kuala Langsa, Kota Langsa menyebutkan, jika dapur arang masih ada maka menyelamatkan mangrove masih sulit. “Saya melihat perahu-perahu kecil mengangkut kayu bakau ditebang ilegal yang dibawa ke dapur arang.”

Setelah dibakar, arang dipasok ke Sumatera Utara menggunakan truk. Ini sering terjadi dan jarang dilakukan penertiban. “Setahu saya, di perbatasan provinsi ada pos penegak hukum termasuk pos polisi hutan,” terangnya.

Rehabilitasi

Penelitian yang dilakukan staf pengajar Universitas Al Muslim, Rini Fitri dan Iswahyudi pada 2010 menunjukkan, pantai timur Aceh merupakan kawasan pesisir strategis sebagai pusat kegiatan perekonomian dan pembangunan infrastruktur, yang sebagian besar penduduk terpusat di pesisir.

“Tekanan lahan sangat tinggi, terutama untuk tambak yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat pesisir,” terang mereka di Jurnal Hidrolitan Universitas Jambi.

Upaya pengelolaan mangrove secara baik dan berkelanjutan adalah dalam bentuk rehabilitasi dan konservasi. “Rehabilitasi berupa penghijauan kawasan pesisir sebagai green belt dalam bentuk penanaman jenis Rhizophora sp.”

Rini dan Iswahyudi menambahkan, pengamatan lapangan menunjukkan bahwa jenis Rhizophora yang ditanam berasal dari Rhizophora mucronata. Jenis ini dipilih, selain ketersediaan bibit, juga pada kondisi substrat pasir berlumpur dan kemampuan pertumbuhannya.

“Jenis ini lebih cepat tumbuh dan daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Namun, dampak jangka panjang dikhawatirkan terjadi pengurangan spesies mangrove alami akibat dominansi satu jenis tanaman. Kekhawatiran lainnya adalah rentannya mangrove rehabilitasi terhadap serangan hama akibat sistem satu spesies,” papar mereka.

Sumber: MongabayIndonesia

Liverpool Bantai Inter Milan, Inzaghi Ketar Ketir

0
Roberto Firmino dan skuad Liverpool merayakan gol ke gawang Inter Milan, Kamis (17/2/2022) © AP Photo

Nukilan.id – Liverpool sukses membungkam Inter Milan dua gol tanpa balas dalam partai leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021/22 yang digelar di Giuseppe Meazza, Kamis (17/2/2022).

Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Liverpool suskes memastikan kemenangan berkat dua gol yang masing-masing dicetak Roberto Firmino dan Mohamed Salah di babak kedua.

Berkat hasil ini, Liverpool pun bisa dibilang telah menginjakkan satu kaki mereka di perempat final. The Reds bakal ganti menjamu Inter di Anfield pada laga leg kedua Maret mendatang.

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup seimbang di awal babak pertama. Baik Inter maupun Liverpool sama-sama berani keluar menyerang. Namun, belum ada gol yang tercipta.

Setelah peluang sundulan Sadio Mane masih melambung di atas target, giliran aksi Hakan Calhanoglu yang masih bisa digagalkan mistar gawang Alisson Becker.

Mane kembali memperoleh peluang emas untuk membuka keunggulan Liverpool pada menit ke-23. Sayang, tembakan salto yang ia lepaskan masih melebar dari sasaran.

Meski cukup banyak peluang yang diciptakan kedua tim, akan tetapi masih belum ada tembakan tepat sasaran yang tercatat sepanjang babak pertama.

Babak Kedua

Kembali dari kamar ganti, Jurgen Klopp memutuskan untuk memasukkan Firmino guna menggantikan Diogo Jota. Meski demikian, serangan Liverpool terlihat tak mengalami peningkatan efektivitas.

Perubahan dari permainan Liverpool baru terasa semenjak Luis Diaz, Jordan Henderson, dan Naby Keita masuk secara berbarengan pada menit ke-59.

Liverpool akhirnya sukses memecah kebuntuan pada menit ke-75 lewat sundulan Firmino. Menyambut umpan sepak pojok Andy Robertson, bola sundulan Firmino ke tiang jauh tak mampu dijangkau Samir Handanovic.

Liverpool semakin berada di atas angin setelah Salah suskes membobol gawang Handanovic pada menit ke-83 memanfaatkan bola sundulan Virgil van Dijk yang sempat mengenai pemain Inter.

Inter berupaya mengejar ketinggalan di sisa laga. Namun, tak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit panjang berbunyi. Skor 2-0 untuk kemenangan Liverpool pun menjadi hasil akhir laga ini.

Susunan Pemain

Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan de Vrij (Andrea Ranocchia 87′), Alessandro Bastoni (Federico Dimarco 90′); Denzel Dumfries (Matteo Darmian 87′), Arturo Vidal (Roberto Gagliardini 87′), Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic; Lautaro Martinez (Alexis Sanchez 70′), Edin Dzeko.

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Thiago Alcantara (James Milner 86′), Fabinho (Jordan Henderson 59′), Harvey Elliott (Naby Keita 59′); Mohamed Salah, Diogo Jota (Roberto Firmino 46′), Sadio Mane (Luis Diaz 59′).

Sumber: Bolanet

Tanggapan Kepala SLBN Aceh Selatan dan SLBN Al Fansyuri Terkait Pengadaan Bus Sekolah

0
Kepala SLBN Aceh Selatan dan SLBN Al Fansyuri (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Rencana pengadaan mobil dinas dan bus sekolah sebanyak 27 unit oleh Dinas Pendidikan Aceh ditanggapi sangat positif bagi Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil.

Kepala SLB Negeri Aceh Selatan, Santi Nita SPd mengatakansaat membaca berita bahwa satu unit bus sekolah diperuntukkan untuk SLB Negeri Aceh Selatan tentu merasa sangat gembira, saat dihubungi awak media Rabu (16/2/17) .

“Syukur Alhamdulillah ini berita sangat menggembirakan, jika benar satu unit bus sekolah untuk kebutuhan siswa tentu kabar yang luar biasa untuk anak-anak yang luar biasa pula,” kata Santi.

Dikatakannya, sekolah yang baru saja dioperasionalkan awal tahun 2022 ini berlokasi di Desa Padang Rasian Kecamatan Pasieraja, bus sekolah sangat dibutuhkan untuk antar jemput siswa penyandang Disabilitas.

Para siswa yang bersekolah di SLB Negeri Aceh Selatan untuk saat ini berasal dari Wilayah Kluet Raya sebagiannya jauh dari rumah menuju sekolah, ucapnya.

“Dengan adanya bus sekolah tentu sangat membantu orang tua siswa yang tidak perlu lagi mereka mengantarkan dan menjemput anaknya ke sekolah,” ujar Santi.

Hal senada disampaikan Kepala SLB Negeri Al Fansyuri Kabupaten Aceh Singkil, Sakinah SPt mengungkapkan, pengadaan bus sekolah sangat dibutuhkan bahkan sangat mendesak.

“SLB Negeri berlokasi di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil banyak siswa yang rumahnya berjauhan dengan sekolah bahkan ada yang mencapai 25 Km lebih,” sebut Sakinah.

Kami sangat mengharapkan kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh agar pengadaan mobil dinas yang di dalamnya ada bantuan bus sekolah supaya benar-benar diberikan ke SLB Negeri Al Fansyuri, pungkasnya.[]

BPN Aceh Laporkan Progres Pembagian Lahan Kombatan, Tapol Napol dan Korban Konflik

0
Foto: Dok.Ist

Nukilan.id – Kepala Kantor wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh DR. Mazwar, SH, M.Hum datang menghadap Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, Rabu 16 Februari 2022, di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.

Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun, MPA mengatakan, kedatangan Kakanwil BPN Aceh yang baru dilantik pada awal Februari 2022 tersebut untuk melaporkan pengangkatan dan tugas yang diembannya.

Selain itu Mazwar juga melaporkan program-program keagrariaan, tataruang, dan pertanahan yang telah dan akan dilaksanakan BPN Aceh, khususnya mengenai lahan untuk mantan kombatan, tapol napol, serta korban konflik Aceh.

“Khusus lahan-lahan untuk kombatan, untuk tapol amnesti, dan untuk yang berdampak konflik itu sudah dan sedang dilaksanakan. Dalam beberapa tahun ini inysa Allah akan terwujud semua,” kata Dr. Mazwar.

“Kita sangat mengharapkan dukungan dari Wali Nanggroe sehingga tugas-tugas BPN bisa berjalan dengan baik,” tambah Dr. Mazwar yang datang didampingi Akhyar Tarfi, S.Sit MH selaku Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan BPN Aceh.

Selain itu, ia juga menjelaskan, sejak tahun 2019 BPN Aceh telah melaksanakan program pembagian lahan untuk 1.347 penerima manfaat. Dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan menuntaskan pembagian lahan di beberapa kabupaten/kota di Aceh.

“Seperti di Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur, dan juga Aceh Barat,” sebut Dr. Mazwar.

Menanggapi pertemuan dengan BPN Aceh, Wali Nanggroe memberi masukan agar konsep penyerahan lahan ke depan dapat dikembangkan dalam satu kesatuan, bukan per individu.

“Dibentuk dalam satu badan usaha,” kata Wali Nanggroe yang pada pertemuan itu didampingi Staf Khusus DR. Rustam Effendi.

Selain itu, Wali Nanggroe juga meminta kepada bupati dan walikota agar dapat berperan aktif dan responsif dalam upaya percepatan pembagian lahan tersebut.[]