Beranda blog Halaman 1776

Soal JKA, Nasir Djamil: Nova Harus Meninggalkan Legacy, Bukan yang Sudah Ada Dihapus

Penulis
Mirzu
-
0
Anggota DPR RI Nasir Djamil

Nukilan.id – Terkait kebijakan Pemerintah Aceh akan menghentikan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai 1 April 2022, mendapat keluhan dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat.

Salah satunya kritikan datang dari anggota DPR RI H. M Nasir Djamil, M.Si. Menurutnya, JKA adalah perisai bagi warga Aceh, seharusnya kepala daerah mempertahankan JKA bukan menghapus.

“JKA itu perisai bagi warga Aceh. Karena itu, menghilangkan perisai sama saja membiarkan mereka terbunuh. Seharusnya kepala daerah mempertahankan JKA, bukan menghapusnya,” katanya seperti dilansir liputaninvestigasi, Selasa (15/3/2022).

Menurut Nasir Djamil, kesehatan adalah bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang harus diprioritaskan agar SDM di Aceh semakin unggul, maju dan berkualitas.

“Kesehatan itu bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia. Kalau asuransi kesehatan dihapus, itu maknanya kita secara sadar atau tidak, ingin SDM di Aceh terkebelakang,” katanya.

“Jangan yang sudah ada dihilangkan. Karena itu, kalau ada alternatif lain yang mampu melindung dan menjamin kesehatan masyarakat Aceh yaa silahkan. Tapi kalau tidak, JKA masih layak untuk dipertahankan,” tambahnya.

Anggota DPR RI dapil Aceh itu juga mengingatkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar meninggalkan legacy, apalagi JKA itu adalah ide dan karya Irwandi dan itu salah satu program unggulan Gubernur Irwandi dan Nova Iriansyah sebagai Wakil Gubernur.

“Nova harus meninggalkan legacy sebelum dia meninggalkan jabatan sebagai gubernur. Apalagi JKA itu ide dan karya Irwandi, Gubernur Aceh dimana Nova sebagai wakil gubernur,” demikian kata anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS H.M Nasir Djamil, M.Si. []

Menteri LHK: Presiden Minta 70 Persen Wilayah IKN adalah Hutan

Penulis
Mirzu
-
0
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. (Foto: Kemenhut RI)

Nukilan.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar 70 persen wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditutupi hutan. Siti memperkirakan, keinginan Jokowi itu mulai terwujud sekitar lima tahun lagi.

Siti menjelaskan, IKN Nusantara dibangun dengan konsep green city dan forest city, yang prinsip utamanya adalah mendesain kota sesuai kondisi alam. Konsep forest city ini, kata dia, pastinya menerapkan kaidah konservasi dan memperhatikan koridor satwa, serta memanfaatkan sumber daya lahan dan air secara terpadu.

Untuk mewujudkan konsep green city itu, kata Siti, maka areal hutan harus mendominasi IKN Nusantara. “Bapak Presiden meminta dari 256 ribu hektar areal seluruh daerah otorita IKN, 70 persennya adalah tutupan alam dan pepohonan,” kata Siti dalam siaran persnya, Selasa (15/3).

Areal seluas 70 persen itu berarti sekitar 179 ribu hektare. Siti menjelaskan, saat ini sudah ada 100 hektare lahan IKN yang ditutupi hutan. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya masih harus menanam pohon di area seluas 80 ribu hektare.

Siti memperkirakan, penanaman pohon di area seluas 80 ribu hektare itu akan rampung dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan. “Hasilnya akan kelihatan dalam empat sampai lima tahun. Sehingga konsep IKN sebagai green city akan betul-betul terlihat,” ujarnya.

Untuk mencapai target area hutan itu, kata Siti, KLHK telah membangun tempat persemaian bibit di Kelurahan Mentawir, dekat dari kawasan inti IKN. Tempat persemian ini dapat memproduksi bibit 15 sampai 20 juta per tahun. “Nantinya jutaan bibit yang dihasilkan dari Persemaian Mentawir ini akan dibawa ke IKN untuk kemudian ditanam di lahan-lahan kritis,” ujarnya.

Sebelumnya, Senin (13/3), Jokowi bersama sejumlah menteri, Ketua MPR, gubernur se-Indonesia, dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur menanam berbagai tanaman endemik Indonesia di Titik Nol IKN Nusantara. Jokowi diketahui menanam Meranti merah (Shorea lepsura), yang merupakan salah satu spesies meranti cepat tumbuh dan banyak ditemui di Kalimantan. [republika]

Ledakan Sumur Minyak Ilegal di Aceh Timur Gara-Gara Sumur Baru yang Dibor Masyarakat

Penulis
Mirzu
-
0
Sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di sumur minyak ilegal yang berada di kawasan pemukiman penduduk Desa Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, Sabtu (12/3/2022). Kebakaran di salah satu sumur minyak ilegal pada Jumat (11/3/2022) sekitar pukul 23.30 WIB tersebut mengakibatkan tiga warga mengalami luka bakar serius. (Foto: Antara)

Nukilan.id – PT Pertamina melakukan investigasi terhadap ledakan sumur minyak ilegal di Desa Mata le Dalam, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, pada Jumat (11/3/2022) lalu.

Senior Manager Relations PT Pertamina Hulu Rokan-Regional Sumatera, Yudy Nugraha, dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/11/2022) menyebutkan, tim Pertamina bekerjasama dengan PT Aceh Timur Kawai Energi telah mendatangi lokasi kejadian.

Dia menyebutkan, masyarakat lokal melakukan pengeboran sumur minyak tradisional tanpa izin alias ilegal.

Dari sisi wilayah kerja, sambung Yudy, kawasan itu masuk dalam wilayah kerja Peureulak dilakukan kerjasama operasi antar PT Pertamina EP dengan PT Aceh Timur Kawai Energi dengan status tidak berproduksi atau nonaktif.

“Kebakaran tersebut berada di sumur baru yang dibor secara ilegal dan tradisional oleh masyarakat. Sumur tersebut bukan merupakan sumur tua,” terang Yudy seperti dilansir kompas, Selasa (15/3/2022).

Dia menyebutkan, Pertamina dan pemerintah sudah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak melakukan pengeboran secara illegal karena berpotensi membahayakan jiwa.

“Kami sangat prihatin atas kasus ini. penyebab utama masih didalami. Semoga peristiwa yang sama tidak terulang lagi,” kata Yudi.

Sebelumnya diberitakan, satu warga tewas dalam ledakan sumur minyak ilegal itu.

Dua warga lainnya hingga kini masih menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka bakar dalam ledakan tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) di Banda Aceh. []

M Jafar Ajak Stakeholder Bangun Pendidikan Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Asisten 1 Pemerintah Aceh, Dr. M. Jafar, SH. (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Asisten 1 Pemerintah Aceh, Dr. M. Jafar, SH, M.Hum, yang mewakili Gubernur Nova Iriansyah dalam Rakor MPA dan MPD Kab/Kota Se-Aceh menyebutkan perlu kerjasama dan kolaborasi antar instansi dalam membangun Pendidikan di Aceh.

“Melalui Rapat Koordinasi Majelis Pendidikan Aceh dan MPD Kab/Kota Se Aceh, kami mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama membangun pendidikan Aceh. Agar melahirkan sinergitas antara yang dikemukakan MPA untuk dapat diterapkan oleh MPD Kabupaten/Kota demi meningkat kualitas pendidikan di Aceh” Ujar Dr. M Jafar, Asisten Pemerintahan Aceh, Selasa, (15/3) di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh.

Menurutnya, dengan rakor ini, pemerintah Aceh berharap agara pemangku kepentingan bidang pendidikan dapat mendiskusikan isu-isu penting pembangunan pendidikan Aceh terkini, khususnya mengenai pelaksanaan kurikulum 2022, dan upaya pemantapan implimentasi pendidikanholistik berbasis karakter di Aceh.

“Menurut kami, hal itu penting dilakukan agara terciptakanya kerjasama antaar MPD dan MPD, dengan Dinas Pendidkan, Dinas Pendidikan Dayah, Biro Kesra, dan Kanwil Kemenag guna melihat lebih dekat persoalan-persoalan pendidkan yang berkembang di Kabupaten/Kota di Aceh” Ujar M Jafar yang juga ketua Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA).

Atas nama Pemerintah Aceh, dirinya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Pendidikan Aceh dalam upaya mensingkronkan dalam meningkatkan program-program pendidikan mutu pendidikan Aceh, sehingga mampu mewujudkan pendidikan Aceh yang berkualitas dan berakter islami.

Sementara Wakil Ketua MPA, Teuku Sayed Mustafa mengatakan bahwa momentum rakor ini untuk meningkatkan kinerja dan sinergi dalam upaya peningkatan pendidikan Aceh. “Rakor ini akan dibahani materi dari pengurus MPA dan juga hadir 2 orang pemateri, yaitu Dr Zulfikri, Plt Kapuskur Kemendikbud Ristek RI dan Dr Ratna Megawangi, Ketua Yayasan Warisan Nilai Luhur Indonesia”. Ujar Teuku Sayed Mustafa, yang mewakili Prof Abdi A Wahab.

Sebagaimana diketahui, Majelis Pendidikan Aceh memiliki peran dan fungsi secara specifik sebagai badan pemberi pertimbangan dan memberi masukan, saran, pendapat dan nasehat dan rekomendasi kepada Pemerintah maupaun DPRA mengenai berbagai kebijakan dan program pendidikan yang dilaksanakan dinas terkait.

Ketua Panitia, yang juga Kepala Sekretarian MPA, Teuku Mirzian menyebutkan bahwa acara rakor ini penting dilakukan upaya mempertemukan mendiskusikan beragam isu pendidikan Aceh.

“Hadir pada acara rakor yang dilaksanakan dua hari tersebut, dihadiri oleh 7 pemateri, dua dari Jakarta dan semua ketua MPD kab/Kota se Aceh. Serta juga di hadiri Irawan Abdullah (Komisi Penidikan DPRA Aceh), Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dan Kanwil Kemenag Aceh, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Setda Aceh.” Kata Teuku Mirzuan, Ketua Panitia Rakor, yang juga kepala Sekrektariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA). []

Jokowi: Pembangunan IKN Diawali Dengan Rehabilitasi Lahan

Penulis
Mirzu
-
0
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meninjau langsung Persemaian Mentawir. (Foto: Dok..MenLHK)

Nukilan.id – Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meninjau langsung Persemaian Mentawir yang terletak di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Senin, 14 Maret 2022. Presiden yang tiba di lokasi sekitar pukul 17.15 WITA berkeliling untuk melihat sejumlah fasilitas dan bibit pohon yang ada di lokasi persemaian.

Dalam keterangan persnya selepas peninjauan, Presiden kembali menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengawali pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan merehabilitasi hutan yang ada.

“Inilah yang sudah sering saya sampaikan bahwa pembangunan IKN akan kita awali dengan merehabilitasi hutan-hutan yang ada, agar area-area di IKN dan sekitarnya kembali pada fungsi semula yaitu sebagai hutan tropis dan bukan hutan monokultur yang homogen,” ujar Presiden.

Nukilan.id – Persemaian Mentawir dalam 6-7 bulan ke depan diharapkan akan dapat memproduksi 15-20 juta bibit pohon yang antara lain terdiri atas kayu nyatoh, meranti, kapur, gaharu, hingga jambu-jambuan. Dengan penanaman pohon-pohon tersebut, diharapkan akan menarik satwa dan burung-burung untuk masuk ke habitatnya di IKN.

“Saya kira semangat awal kita adalah seperti ini dan kita harapkan dengan penanaman kembali habitat yang ada akan kembali seperti semula dan suasana di IKN Nusantara nanti betul-betul seperti konsep yang sudah kita rencanakan yaitu kota hutan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan bahwa KLHK tengah membangun persemian Mentawir di dekat kawasan inti IKN seluas 120 hektar, dengan area persemaian dan bangunan sekitar 32,5 hektar. Persemaian ini menggunakan konsep KPBU (Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha), yaitu kerjasama patungan antara KLHK, Kementerian PUPR dan swasta, yang dapat memproduksi bibit 15 – 20 juta per tahun. Nantinya jutaan bibit yang dihasilkan dari Persemaian Mentawir ini akan dibawa ke IKN untuk kemudian ditanam di lahan-lahan kritis.

“Bapak Presiden meminta dari 256 ribu hektar areal seluruh daerah otorita IKN, 70% adalah tutupan alam dan pepohonan, sekarang baru ada 42% sehingga harus ditambahkan 28% lagi untuk bisa hijau semuanya. Diperkirakan untuk tercapai 70% atau sekitar 80 ribu ha, akan selesai tertanam dalam waktu 2 -3 tahun, dan akan kelihatan hasilnya dalam 4-5 tahun. Sehingga konsep IKN sebagai Green City akan betul-betul terlihat,” pungkas Siti Nurbaya.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau Persemaian Mentawir antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajo. [Menlhk]

AHY: Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja!

Penulis
Mirzu
-
0
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Nukilan.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. “Selain harga-harga kebutuhan pokok seperti kedelai, minyak goreng, dan daging sapi yang naik, harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif tol juga mengalami kenaikan,” kata AHY saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Fraksi Partai Demokrat (FPD) se-Indonesia Gelombang V, Senin (14/3/2022) malam.

Yang lebih disesalkan, menurut AHY, kenaikan harga tersebut dilakukan secara diam-diam. “Tiba-tiba sudah naik saja. Rakyat yang lagi sulit hidupnya saat ini akibat belum pulihnya perekonomian rumah tangga mereka, seolah dipaksa begitu saja untuk menerima keadaan. Kita semua seperti di “fait accompli”, dipaksa menerima keadaan ini!” lanjut AHY.

Kondisi yang tidak baik itu ditambah lagi dengan isu penundaan Pemilu 2024. Penundaan tersebut menurut AHY sangat tidak logis dan tidak masuk akal. “Alasan tunda pemilu karena mahal tidak masuk akal. Jika memang anggaran yang menjadi alasan, kemarin KPU telah mengusulkan anggaran Rp 86,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Jika anggaran itu yang dikeluhkan, mengapa di tengah pandemi ini pula pemerintah hendak menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Baru yang lebih dari separuh akan dibiayai dari APBN? Bagaimana mungkin agenda pembangunan yang tiba-tiba muncul, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, mendorong kita untuk mengubah aturan konstitusi yang notabene merupakan amanah gerakan reformasi?” seru AHY.

“Katanya, rakyat ingin penundaan Pemilu 2024. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Bapak/Ibu para anggota DPRD juga bisa menjadi saksi bahwa tidak ada rakyat yang tiba-tiba menginginkan penundaan Pemilu. Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar,” tegasnya.

AHY juga kembali mengingatkan tuntutan utama reformasi 1998 adalah dilakukannya pembatasan masa kepresidenan, yaitu lima tahun, dan hanya bisa dipilih maksimal dua kali pada jabatan yang sama. “Alasannya, sebelum Reformasi, selama tiga dekade lamanya, telah terjadi praktik-praktik pelanggengan kekuasaan yang secara paralel juga menumbuhsuburkan praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely,” AHY menyerukan.

“Semua itu menyengsarakan rakyat, dan menghadirkan rasa ketidakadilan. Ditambah dengan krisis moneter yang menghacurkan sendi-sendi ekonomi nasional ketika itu. Rakyat yang susah dan tertindas, selalu melahirkan kekuatan dan gelombang perubahan. Ketika seorang pemimpin lupa untuk turun tahta, maka rakyat yang akan mengoreksinya. Ini sejarah. Kok sepertinya ada yang mau melupakan sejarah penting bangsa ini? Hati-hati, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarahnya sendiri, akan hancur dan mundur ke belakang,” sambung AHY.

Tidak lupa, AHY menginstruksikan kepada Fraksi Partai Demokrat Komisi II untuk segera bahas dan mengesahkan anggaran pemilu. “Sejak awal saya instruksikan kepada seluruh jajaran, khususnya Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan DPRD, untuk menolak tegas wacana penundaan Pemilu 2024. Saya mengatakan bahwa upaya tersebut sebagai permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, termasuk dengan cara mempermainkan dan mengacak-acak konstitusi. Kalau mereka berhasil undur pemilu, lalu apa berikutnya? Presiden tiga periode? Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat? Presiden seumur hidup? Sungguh malang nasib kita kalau sampai itu semua terjadi. Mari kita semua waspada, dan berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat kita, serta menjaga kelangsungan demokrasi dan masa depan bangsa, dari permufakatan jahat tersebut. Jika yang baik diam, maka sama saja kita membiarkan negara ini masuk ke dalam jurang kehancuran,” tandas AHY. []

Regenerasi Petani Masih Jadi Tantangan Pertanian Indonesia

Penulis
Mirzu
-
0
Warga sedang membersihkan bawang merah hasil panen di food estate Desa Ria-Ria, Kabupaten Humbang Hasundutan./Foto: Auriga Nusantara

Nukilan.id – Lembaga penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebut regenerasi petani masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia agar bisa mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam diskusi bertajuk “Orang Muda Indonesia untuk Pertanian Tanah Air” yang digelar secara daring, Peneliti CIPS Azizah Fauzi mengatakan, jumlah petani di Indonesia masih didominasi oleh orang tua yang usianya di atas 45 tahun.

Menurut Azizah, masyarakat muda Indonesia belum benar-benar tertarik untuk bekerja di sektor pertanian dan lebih memilih profesi lain. Padahal, menurutnya, Indonesia membutuhkan regenerasi petani agar bisa mencapai ketahanan pangan secara berkelanjutan hingga masa datang.

“Petani di Indonesia itu berdasarkan data 2018 itu rata-rata umurnya sudah cukup tua, mayoritas umurnya di atas 45 tahun. Padahal kita sangat perlu petani dan itu menjadi penting sekali adanya regenerasi petani, salah satunya untuk bisa mencapai ketahanan pangan,” kata Azizah, dikutip dari Antara, Kamis (10/3/2022).

Azizah mengapresiasi Program Petani Milenial yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dengan memperkenalkan teknologi pertanian kepada orang muda agar kaum milenial mau menjadi petani. Namun sayangnya, lanjut Azizah, Program Petani Milenial tersebut masih terpusat di wilayah Jawa Barat dan membutuhkan ekspansi yang lebih besar ke daerah lain.

Director Research and Development Biops Agrotekno Indonesia Malikul Ikram menyebutkan petani muda dengan usia di bawah 30 tahun baru sekitar 10 persen. Menurut dia, anggapan pertanian yang harus panas-panasan, kotor, berlumpur, dan sebagainya, menjadi penghalang bagi kaum muda yang lebih menyukai bekerja dengan nyaman.

Ikram mencontohkan untuk melakukan irigasi pada suatu lahan dibutuhkan lima jam pengerjaan di lapangan, yang artinya pekerja pertanian harus turun ke lahan dan berpanas-panasan. Dia menyebut pertanian di Indonesia saat ini masih sangat tergantung dengan tenaga manusia dan belum banyak menggunakan teknologi.

Oleh karena itu, imbuh Ikram, salah satu cara agar semakin banyak anak muda yang mau terjun di sektor pertanian yaitu dengan penggunaan teknologi pertanian. Dia menerangkan salah satu produk dari Biops yang memungkinkan seorang petani melakukan irigasi pada tanaman pertaniannya dengan bantuan teknologi secara otomatis mengairi lahan.

“Itu salah satu yang bisa kami lakukan untuk menarik anak muda untuk mengurangi human dependency di sektor pertanian,” kata Ikram.

Menurutnya, dengan cara seperti itu anak muda akan menjadi tertarik terjun di sektor pertanian dan menghapus pandangan bahwa bertani harus kotor dan panas-panasan. [Betahita]

Telkom Manfaatkan Teknologi Green Digital untuk Restorasi dan Konservasi Hutan

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi hutan © Putu Artana Shutterstock

Nukilan.id – Meski telah mengalami penurunan, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa luas lahan kritis di Indonesia masih mencapai 14 juta hektare.

Lahan kritis terjadi akibat degradasi lahan berupa pengurangan status lahan secara fisik, kimia, maupun biologi sehingga menurunkan kapasitas produksinya.

Adapun lahan kritis ini dapat mengganggu fungsi hutan dari segi konservasi, produksi, dan sosial ekonomi bagi masyarakat. Kelestarian lingkungan memang menjadi salah satu isu krusial di Indonesia karena berpengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai wujud komitmen dan kontribusi terhadap lingkungan dan peningkatan ekonomi digital, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menginisiasi digitalisasi di bidang lingkungan lewat program restorasi dan konservasi hutan berbasis digital.

Program penanaman pohon dengan teknologi digital

Hery Susanto selaku Senior General Manager Community Development Center Telkom, mengatakan bahwa salah satu permasalahan dunia yang harus kita hadapi dan minimalisir bersama adalah perubahan iklim yang sedang terjadi.

“Hal ini turut menjadi perhatian dan concern Telkom sebagai BUMN untuk dapat mengambil peran melalui program penanaman pohon yang merupakan salah satu cara efektif untuk mengurangi pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim,” ujar Hery.

Sesuai dengan core bisnis dan kompetensi Telkom, serta sejalan dengan tagline #DigitalUntukSemua, program penanaman pohon ini akan memanfaatkan teknologi digital yang disebut green digital. Adapun teknologi tersebut meliputi penggunaan geographic information system (GIS) dan geo tagging.

Keduanya akan berfungsi untuk memonitor lahan tanam dan pengawasan secara digital perihal tumbuh kembang pohon yang ditanam agar dapat tumbuh secara maksimal dan memberi manfaat sebesar-besarnya.

Mengutip penjelasan dari National Geographic, GIS adalah sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi.

GIS dapat menampilkan berbagai jenis data pada satu peta, seperti jalan, bangunan, dan vegetasi sehingga memungkinkan orang untuk lebih mudah melihat, menganalisis, dan memahami pola dan hubungan.

Pada dasarnya GIS dapat menggunakan informasi apapun yang mencakup lokasi. Lokasi dapat dinyatakan dalam berbagai cara, seperti lintang dan bujur, alamat, atau kode pos. Berbagai jenis informasi yang berbeda dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan menggunakan GIS.

Sistem dapat mencakup data tentang orang, seperti populasi, pendapatan, atau tingkat pendidikan. Juga dapat mencakup informasi tentang lanskap, seperti lokasi sungai, berbagai jenis vegetasi, dan berbagai jenis tanah. Kemudian tentang lokasi pabrik, pertanian, dan sekolah, atau saluran air hujan, jalan, hingga saluran listrik.

Dengan memanfaatkan teknologi GIS, pengguna dapat membandingkan lokasi berbagai hal untuk menemukan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain.

Misalnya, saat menggunakan GIS, satu peta dapat mencakup situs yang menghasilkan polusi, seperti pabrik, dan situs yang sensitif terhadap polusi, seperti lahan basah dan sungai. Peta itu akan membantu orang menentukan di mana persediaan air paling berisiko.

Dalam program inisiasi Telkom, GIS dinilai memiliki berbagai kelebihan. Sistem ini mampu meningkatkan data inventarisasi hutan dan ke depannya dapat memudahkan perbaikan kondisi hutan.

Sistem ini juga dapat melakukan perencanaan secara memadai baik untuk jangka pendek dan jangka panjang, memperkirakan pertumbuhan hutan, melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon, serta melakukan pelaporan perkembangan tumbuh kembang hasil reboisasi secara berkala.

Sedangkan untuk penggunaan geo tagging dapat membantu mapping dan monitoring lokasi dari jarak jauh. Dengan inisiasi ini, Telkom berharap dapat terus memperluas sistem digitalisasi hutan binaan dan penanganan lahan kritis di Indonesia.

Sebagai awal dari inisiatif tersebut, kini pihak Telkom tengah melakukan pilot project dengan restorasi dan konservasi di Taman Buru Masigit Kareumbi serta Karangtengah di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Telkom juga memiliki target akan melakukan restorasi dan konservasi pada lahan kritis seluas 50 hektar di beberapa titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan tersebarnya hutan binaan berbasis digital, harapannya dapat menjaga kelestarian ekosistem hutan di Tanah Air.

“Hutan binaan berbasis digital yang dilakukan oleh Telkom ini menjadi langkah awal bagi kami dalam upaya mendukung pengelolaan hutan di Indonesia, baik hutan lindung maupun hutan wisata,” jelas Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono.

“Kami harap dengan restorasi dan konservasi hutan yang sedang kami lakukan saat ini, ke depannya kawasan tersebut dapat menjadi kawasan eco-tourism dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek konservasi alam serta aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, komitmen kami dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi Indonesia pun dapat terwujud.” [GNFI]

Lemkaspa: Penghapusan JKA Bukti Pemimpin Zhalim Pada Masyarakat Miskin

Penulis
irfan
-
0
Praktisi Hukum Lemkaspa Aceh, Usman SH (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi yang selalu mendapatkan juara dalam hal Kemiskinan di Pulau Sumatra sejak beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh tatakelola anggaran Otonomi Khusus dan Anggran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang buruk oleh Birokrasi Pemerintahan Aceh, sehingga sebesar apapun anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat tetap saja tidak bermanfaat sedikitpun bagi masyarakat.

Praktisi hukum Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (Lemkaspa) Aceh, Usman SH mengatakan Aceh merupakan Provinsi yang terus menerus dilanda musibah seperti terjadinya konflik yang berkepanjangan, bencana Tsunami, covid-19 dan sekarang dari kebijakan-kebijakan pemimpin yang Zhalim menyebabkan rakyat sengsara.

“Hal ini terlihat jelas dari program dan kebijakan yang tidak memihak sama sekali kepada rakyat, salah satunya penghapusan terhadap Jaminan Kesehatan Aceh (JKA),” kata Usman, SH dalam keterangannya kepada Nukilan.id Senin (14/3/2022).

Dan manyayangkan sikap oknum-oknum yang selalu menggerogoti uang rakyat Aceh, dari segi kasus korupsi terus meningkat, semenjak tahun 2014 sampai 2021 tercatat ada 146 kasus di Aceh. Ditambah lagi dengan penderitaan baru yaitu penghapusan JKA tanggal 1 April 2022 mendatang.

Tentang Program Unggulan Pemerintah Aceh Pasangan Irwandi-Nova Periode 2017-2022, kata dia – Usman, Aceh Seuninya-rumah dhuafa dihapus, Aceh Carong yang kemudian dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, JKA plus yang sekarang akan dihapus juga. Hal ini telah menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat.

Menurutnya, karena Negara Indonesia menganut sistem Demokrasi dan Kekuasaan terbesar berada ditangan rakyat. Maka dari itu,”Saya menganjurkan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalam menjalankan amanah konstitusi, dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan Pendapat di muka umum,” jelas Usman.

Bank Indonesia Bersinergi Kembangkan Kopi Robusta di Aceh Jaya

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Bank Indonesia Provinsi Aceh)

Nukilan.id – Provinsi Aceh tercatat menjadi provinsi dengan tingkat produksi kopi arabika terbesar ke-2 di Sumatera. Pada tahun 2018, Aceh mampu menghasilkan 58.009 Ton kopi arabika atau sedikit berada di bawah Sumatera Utara dengan 58.315 ton. Namun demikian untuk kopi robusta, angka produksi Aceh masih jauh di bawah provinsi lainnya di Sumatera. Pada tahun 2018, Aceh hanya mampu menghasilkan 6.803 Ton kopi robusta, tertinggal jauh dibandingkan dengan Sumatera Selatan (184.168 ton) dan Lampung (106.716 ton).

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Achris Sarwani dalam keteranganya kepada Nukilan.id, Senin (14/3/2022).

Ia menyebutkan, adapun beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produksi kopi robusta yang ada di Aceh Jaya, Salah satunya yaitu penerapan teknologi budidaya perkebunan yang belum optimal, baik itu pada teknik budidaya maupun panen dan pasca panen. Permasalahan tersebut ditandai dengan masih rendahnya produktivitas hasil dan kualitas hasil komoditas perkebunan yang dihasilkan.

Dengan demikian, kata Achris, untuk meningkatkan produktifitas hasil panen dari sisi hulu, diperlukan pembekalan kepada calon petani champion berupa tata cara budidaya sesuai GAP (Good Agriculture Practice). Kehadiran teknologi, inovasi dan juga pengembangan akses pemasaran juga perlu diperlukan agar kualitas dan kuantitas produksi kopi menjadi optimal sehingga dapat menggerakan perekonomian daerah Aceh Jaya.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, lanjutnya, Bank Indonesia bersama-sama dengan pemerintah Aceh Jaya dan kelompok tani Mudah Raseuki saling bahu membahu dalam pengembangan klaster Kopi Robusta di Aceh Jaya.

Kata Achris, kegiatan tersebut direalisasikan dengan cara pembukaan dua demplot percontohan. Pertama yaitu demplot rehabilitasi (miliik warga Gp. Sabet) yang difungsikan sebagai sarana pembelajaran untuk perawatan dan rehabilitasi. Kedua yaitu demplot intensifikasi, berupa pembukaan demplot baru sebagai sarana pelatihan dan praktik budidaya benih, penanaman dan treatment awal fase awal pertumbuhan.

Setelah dilakukan pembukaan demplot, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia untuk mendatangkan mentor dan menjadi narasumber pada pembekalan kelompok tani. Adapun kemampuan yang telah dimiliki petani selama 2 termin pelatihan antara lain: persiapan media pembibitan, teknik utama pembibitan (baik dari kecambah maupun stek), teknik pemindahan tanaman, pembuatan media tanam di lahan, pemupukan, perawatan tanaman, pemangkasan, pengendalian hama, pengolahan pupuk organik serta integrated farming.

Selanjutnya, kata Achris, setelah mendapatkan beberapa pelatihan, kelompok tani Mudah Raseuki diharapkan mampu mengembangkan “Rumah Benih” dan menjual bibit Kopi Robusta secara mandiri agar mampu membuka sumber pendapatan baru. Setelah selesai menjalani pelatihan dan pembekalan, kelompok tani Mudah Raseuki juga diharapkan menjadi trigger yang dapat menggerakkan petani sekitar untuk mampu melakukan budidaya sesuai GAP.

Untuk diketahui, pada Sabtu, 12 Maret 2022 kemarin, telah dilakukan seremonial tanam bersama bibit Kopi Robusta Aceh Jaya hasil pembenihan bibit pada pelatihan termin ke-1 di tahun 2021.

Seremonial tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh; Achris Sarwani, Ketua MPU Aceh; Tgk. H Faisal Ali, Sekda Aceh Jaya; Mustafa Ibrahim, Kakanwil DJP; Imanul Hakim, Kepala dinas Pertanian Aceh Jaya; Teuku Reza Fahlevi, Camat Jaya; Syamsuddin, Staff Ahli Bupati; Khaizar dan perwakilan dari BPP Jaya yaitu Eddy Irawan. Seremonial ini merupakan wujud kekompakan dan Kerjasama Bank Indonesia dan stakeholder untuk bersama-sama melakukan pengembangan ekonomi lokal (LED).

“Target yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia pasca penanaman hari ini yaitu dapat melakukan panen di bulan ke-18 dengan hasil produksi lebih dari 1 ton per hektar,” pungkas Achris Sarwani dalam sambutannya sebelum melakukan seremonial penanaman dengan diiringi oleh antusias petani Mudah Raseuki. []

1...1,7751,7761,777...2,396Halaman 1,776 dari 2,396

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id