Beranda blog Halaman 1777

Soal Tanah Warga Blang Lancang dan Rancong KEK Arun, M. Jafar: Segera Diselesaikan

Penulis
Mirzu
-
0
Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M. Jafar. (Foto: Nukilan/Achmad)

Nukilan.id –  Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M. Jafar mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk segera menyelesaikan permasalahan Resettlement (Pemukiman Kembali) Warga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Blang Lancang dan Rancong, Kota Lhokseumawe.

“Persoalan tanah Warga Blang Lancang dan Rancong ini adalah permasalahan yang sudah sangat lama sejak tahun 1974, permasalah ini terjadi karena pembebasan lahan untuk kepentingan pengeboran minyak di Aceh saat itu,” ungkap Jafar kepada Nukilan di sela rapat bersama Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Senin (14/3/2022).

Menurutnya, tindaklanjut dari pembebasan tanah itu, berdasarkan dokumen jelas Warga Lancang dan Rancong ini sudah diberikan ganti rugi pada saat itu, tetapi selain ganti rugi pemerintah juga menjanjikan akan memberikan tempat tinggal yang baru.

“Proses Resettlement yang sudah dijanjikan inilah sampai sekarang belum terselesaikan. Saat itu memang warga ingin dipindahkan ke arah pengunungan, namun mereka keberatan akan hal itu, karena mengingat sumber mata pencarian warga Blang Rancang dan Lancong habitatnya pesisir, jika pindah ke pengunungan akan kesulitan untuk mencari nafkah, sehingga tidak ada kesepakatan pada saat itu antara warga dan pemerintah Aceh,” ujar Jafar.

Baca juga: Masalah Tanah Warga Blang Lancang dan Rancong KEK Arun Hingga Kini Belum Selesai

Kendati demikian, kata Jafar, pemerintah Aceh juga terus berupaya dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, tapi belum juga terselesaikan sampai saat ini.

“Jadi Pemerintah Aceh sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut,” tuturnya.

Oleh karena itu, Jafar berharap setelah adanya laporan dari LSM Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang dan Rancong (Akbar) ini kepada DPRA, nantinya Pemerintah Aceh dan DPRA dapat membuat data kronologis yang lengkap tentang permasalah ini.

“Dan kita juga perlu melakukan verifikasi data kembali sebanyak 542 KK warga tersebut, karena permasalah ini sudah sangat lama,” sebutnya.

Namun, kata dia, untuk sementara belum ada keputasan final terkait hal ini, tetapi langkah-langkah yang ditempuh sudah ada dan akan dibahas dalam waktu dekat, setelah data kronologis selesai dilakukan.

“Selain itu, kita juga terus mengupayakan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi kalau memang Pemerintah Pusat tidak bisa, maka kita akan menggunakan anggaran Pemerintah Aceh untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tegas Jafar.

Terakhir, Jafar menyebutkan, target anggaran untuk lahan masyarakat yaitu sekitar Rp140.000.000/KK dan Rp100.000.000 untuk pembangunan rumah masyarakat. Sehingga anggaran yang dibutuhkan per KK itu sekitar Rp240.000.000/KK dan kemudian dikalikan 542 KK, jadi total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp130,080,000,000,-.

Reporter: Hadiansyah

YARA: Tanah Aceh untuk IKN Bentuk Komitmen dalam Bingkai NKRI

Penulis
irfan
-
0
Kepala Perwakilan YARA Banda Aceh, Dato' Yuni Eko Hariatna (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Banda Aceh, Dato’ Yuni Eko Hariatna atau biasa di sapa Haji Embong, mengapresiasi dan bangga masukkan entitas tanah Aceh dalam pendirian Ibukota Negara di Kalimantan Timur, ini menunjukkan bahwa Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya sebagai warga Aceh sangat bangga dan senang dengan masuknya tanah Aceh secara simbolis yang di bawa oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam acara pembangunan Ibukota Negara di Kalimantan Timur, dan ini sekaligus pesan kepada Pemerintah Pusat bahwa Aceh merupakan entitas tidak terpisahkan dari NKRI,” kata Haji Embong.

Hai itu, kata Haji Embong, kegiatan yang di gagas oleh Presiden Jokowi merupakan implementasi dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, melalui pembangunan IKN ini masa seluruh daerah di Indonesia ini merasa memiliki Ibukota Negara, dan semua bersatu padu dalam bingkai NKRI,” ucap

Untuk itu, YARA sangat mendukung dan mengapresiasi langkah Gubernur membawakan secuil tanah Aceh dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut Haji Embong, ini merupakan persoalan kenegaraan tidak berkaitkan dengan persoalan agama.

“Kalau kita baca sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia,” ini sudah masuk dalam katagori sila ke tiga, karena dalam pembangunan IKN ini seluruh tanah Daerah di Indonesia telah bersatu padu dalam lokasi pembangunan IKN ini, dan langkah Presiden Jokowi ini sangat Pancasilais dalam membangun IKN ini.

Menurut kami, persoalan pengumpulan tanah daerah seluruh Indonesia ini merupakan persoalan kenegaraan tidak ada kaitan dengan rituan agama,”Tutup Haji Embong di sela acara Pembekalan Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan KKN dengan BPMA dan Perusahaan Migas di Hotel Hermes Banda Aceh.[]

Masalah Tanah Warga Blang Lancang dan Rancong KEK Arun Hingga Kini Belum Selesai

Penulis
Mirzu
-
0
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang dan Rancong (Akbar), M. Jubir. (Foto: Nukilan/Hadiansyah)

Nukilan.id – Komis I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengadakan rapat kerja bersama terhadap Audiensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang dan Rancong (Akbar) terkait penyelesaian Resettlement (Pemukiman Kembali) Warga Blang Lancang dan Rancong, Kota Lhokseumawe.

Rapat kerja yang diikuti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Biro Pemerintahan Otda Aceh, dan Dinas Pertanahan Aceh itu berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRA pada Senin (14/3/2022).

Ketua LSM Akbar, M. Jubir mengatakan, menyangkut penyelesaian masalah tanah untuk pembangunan rumah warga Blang Lancang dan Rancong Kota Lhoksumawe ini ada dua mekanisme, baik itu secara konpensasi ataupun secara relokasi, karena menggingat persoalan ini sudah sangat lama mulai sejak tahun 1974 hingga kini belum terselesaikan.

“Awal mula permasalah ini sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang belum selesai, dan ada sebanyak 542 kk belum pernah terbantukan,” ujar Jubir dalam keteranganya kepada Nukilan, Senin.

Menurutnya, jika Pemerintah Aceh ingin menyelesaikan masalah ini secara relokasi, maka tunjukan tempat-tempatnya kepada Warga Blang Lancang dan Rancong.

“Karena sebelumnya Pertamina juga sudah siap untuk membangun sarana prasana untuk Warga Lancang dan Rancong, tetapi lahannya belum disiapkan oleh pemerintah Aceh sampai hari ini,” ungkap Jubir.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Ir. Sunawardi, M.Si menegaskann, bahwa masalah ganti rugi terhadap Warga Blang Lancang dan Rancong akan segera direalisasikan. Ia meminta kepada Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya untuk mendata semua warga yang terimbas dari permasalah kek Arun ini.

“Sudah direkomendasikan untuk pergantian tanah di daerah ujong pancu, sekitar 1,2 hektar tapi permasalahannya karena tanah tersebut milik pertamina, sehingga masih sulit untuk pengalihan aset tanahnya ke Kementerian BUMN,” pungkas Sunawardi.

Reporter: Hadiansyah

Telkom Hadirkan Inisiasi Hutan Binaan Berbasis Digital Lewat GIS

Penulis
Mirzu
-
0
GIS mempunyai beberapa kelebihan antara lain sistem ini mampu meningkatkan data inventarisasi hutan dan ke depannya dapat memudahkan perbaikan kondisi hutan. (Foto: liputan6)

Nukilan.id – Salah satu isu yang krusial dan terjadi di Indonesia adalah menyoal kelestarian lingkungan hidup. Itu karena isu tersebut membawa pengaruh besar terhadap berbagai berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut dan sebagai wujud komitmen serta kontribusi terhadap kelangsungan lingkungan dan peningkatan ekonomi digital, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menghadirkan inisiatif digitalisasi di bidang lingkungan.

Telkom, menggelar program restorasi dan konservasi hutan berbasis digital sebagai salah satu  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meskipun telah mengalami penurunan, luas lahan kritis di Indonesia masih mencapai 14 juta hektar. Lahan kritis ini terjadi akibat dari degradasi lahan berupa pengurangan status lahan secara fisik, kimia, maupun biologi sehingga menurunkan kapasitas produksinya.

Hal ini tentunya mengganggu fungsi hutan sebagai fungsi konservasi, fungsi produksi, maupun fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat.

Senior General Manager Community Development Center Telkom, Hery Susanto, mengatakan bahwa salah satu permasalahan dunia yang harus dihadapi dan minimalisir bersama adalah perubahan iklim yang sedang terjadi.

“Hal ini turut menjadi perhatian dan concern Telkom sebagai BUMN untuk dapat mengambil peran melalui program penanaman pohon yang merupakan salah satu cara efektif untuk mengurangi pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim,” kata Hery seperti dilansir liputan6, Senin (14/3/2022).

Lebih lanjut Hery menambahkan bahwa sesuai dengan core bisnis dan kompetensi Telkom, serta sejalan dengan tagline #DigitalUntukSemua, program penanaman pohon ini  memanfaatkan teknologi digital atau yang disebut dengan green digital yaitu memanfaatkan teknologi Geogprahic Information System (GIS) dan geo tagging, khususnya dalam memonitor lahan tanam dan pengawasan secara digital terkait tumbuh kembang pohon yang ditanam agar dapat tumbuh secara maksimal serta memberi manfaat sebesar-besarnya.

GIS mempunyai beberapa kelebihan antara lain sistem ini mampu meningkatkan data inventarisasi hutan dan ke depannya dapat memudahkan perbaikan kondisi hutan. Sistem ini dapat melakukan perencanaan secara memadai baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Juga memperkirakan pertumbuhan hutan, melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon, serta melakukan pelaporan perkembangan tumbuh kembang hasil reboisasi secara berkala.  Adapun geo tagging bisa membantu mapping dan monitoring lokasi dari jarak jauh.

Dengan adanya inisiatif ini, Telkom berharap dapat terus memperluas sistem digitalisasi hutan binaan dan penanganan lahan kritis yang ada di Indonesia. Telkom mendistribusikan bantuan restorasi dan konservasi berbasis digital ke seluruh Indonesia.

Pemilihan lokasi titik lahan kritis sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan dan proses pembangunan sudah dilakukan. Untuk mengawali inisiatif tersebut, saat ini Telkom sedang melakukan restorasi dan konservasi di Taman Buru Masigit Kareumbi serta Karangtengah di Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai pilot project.

Ke depannya, Telkom menargetkan akan melakukan restorasi dan konservasi pada lahan kritis seluas 50 hektar di beberapa titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan tersebarnya hutan binaan berbasis digital, diharapkan dapat menjaga kelestarian ekosistem hutan di Indonesia.

Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono menambahkan bahwa hutan Binaan berbasis digital yang dilakukan oleh Telkom ini menjadi langkah awal bagi dalam upaya mendukung pengelolaan hutan di Indonesia, baik hutan lindung maupun hutan wisata.

“Kami harap dengan restorasi dan konservasi hutan yang sedang kami lakukan saat ini, ke depannya kawasan tersebut dapat menjadi kawasan eco-tourism dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek konservasi alam serta aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, komitmen kami dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi Indonesia pun dapat terwujud,” ujar Pujo.

Melalui hutan binaan berbasis digital, Telkom terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekosistem digital yang membangun bagi Indonesia yang lebih baik. Dengan berbagai inovasi yang diciptakannya, diharapkan dapat mengakselerasi terwujudnya kedaulatan digital nasional yang sejalan dengan target pemerintah, dalam beberapa tahun mendatang serta dapat mendukung bangsa Indonesia dalam menciptakan satu data di segala sektor. []

Ganda Putra Yahdiq BC Raih Gelar Juara Dandim Cup 2022 se-Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Pebulutangkis dari Yahdiq BC, Rijalul Akbar dan Pohan Ananda berhasil meraih kemenangan di sektor ganda putra pada kejuaraan Dandim Cup 2022 yang berlangsung di Kabupaten Bireuen, Minggu (13/3/2022).

Akbar dan Pohan merebut titel juara setelah mengalahkan pasangan Aria dan Wahyu dari PB Juang Galaxy Bireun lewat drama rubber game 18-21, 21-12 dan 21-16.

Pada set pertama yang dipimpin oleh wasit Safwan, Aria dan Wahyu berhasil mengunci kemenangan setelah memanfaatkan kelemahan lawan.

Namun di set kedua, Akbar dan Pohan berhasil membalikan keadaan sehingga pertadingan dilanjutkan pada set penentuan.

Di set ketiga, Akbar dan Pohan kembali tampil maksimal dihadapan ratusan penonton. Dengan memanfaatkan permainan bola drop shot dan smash tajam, pemain PB Juang Galaxy dibuat tak berdaya, Akbar dan Pohan dari Yahdiq BC Banda Aceh berhasil merengkuh kemenangan.

Pemilik Yahdiq BC Shiddiq Multazam mengapresiasi penampilan Akbar dan Pohan setelah tampil maksimal di ajang bergengsi yang diikuti oleh atlet bulutangkis ternama dari berbagai daerah ini.

“Perjuangan yang selama ini dilakukan Yahdiq BC hari ini membuahkan hasil yang maksimal, ini tidak terlepas dari dukungan dan antusiasme penonton. Kita akan terus menggali potensi untuk meraih prestasi,” kata pria yang akrab disapa Shiddiq.

Dalam seremoni penutupan acara, Dandim 0111/Bireun Letkol. Inf.M.Ali AkbarAkbar, SIP. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet dan legenda badminton yang ada di Aceh, yang telah memberikan dorongan agar turnamen ini bisa terlaksana dengan tujuan agar adanya regenerasi atlet bulutangkis. []

Gubernur Se-Indonesia Disuruh Bawa Tanah dan Air untuk IKN Nusantara

Penulis
Mirzu
-
0
Gubernur se-Indonesia saat menyerahkan Tanah dan Air yang dibawa dari daerahnya masing-masing untuk calon ibu kota baru negara kepada Presiden RI, Joko Widodo. (Foto: Setneg)

Nukilan.id – Para Gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia diundang ke Kalimantan Timur, dan diwajibkan membawa tanah dan air dari masing-masing daerahnya untuk disatukan ke dalam wadah besar dari tembaga, bernama Kendi Nusantara.

Hal ini merupakan ritual adat dalam agenda Presiden Joko Widodo di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Dari Bengkulu, dari Papua Barat, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera Barat, Aceh, semua berkumpul di sana,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam keterangan tertulis seperti dilansir rmolpapua, Minggu (14/3/2022).

Mahfud mengajak masyarakat untuk menjaga tanah air Indonesia karena terdapat keberagaman di dalamnya. Menurut Mahfud, dua kilogram tanah dan satu liter air yang akan dibawa oleh masing-masing gubernur untuk dimasukkan ke dalam Kendi Nusantara untuk mewakili seluruh suku dan agama di masing-masing provinsi.

“Inilah tanah air kita, Indonesia. Tanah Air. Maka kita harus jaga Tanah Air kita. Simbolik apa yang muncul dari itu? Keberagaman,” ujar Mahfud.

Selain itu, menurut Mahfud dalam 100 tahun mendatang pun hal ini akan menjadi cerita yang sangat menarik.

“Tidak usah 100 tahun lah, mungkin 30 tahun itu menjadi cerita yang sangat menarik. Bagaimana kita berupacara melalui adat kenegaraan dan keagamaan, digabung di situ, untuk masuk ke ibu kota baru,” tuturnya. []

Sekjen Kemendagri Lantik DPN dan Komwil ADKASI Periode 2021-2026

Penulis
Mirzu
-
0
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro melantik Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Komisariat Wilayah (Komwil) Seluruh Indonesia Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) periode 2021-2026. Pelantikan berlangsung di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan ADKASI Nomor 01/KPSTS/ADKASI/XII/2021 tentang Penetapan Struktur dan Komposisi Personalia Dewan Pengurus Nasional ADKASI Masa Bakti 2021-2026. Pelantikan itu juga mengacu pada hasil Musyawarah Nasional (Munas) V ADKASI yang berlangsung pada akhir 2021.

“Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk dilantik menjadi Dewan Pengurus Nasional dan Komisariat Wilayah Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia? Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk mengabdi kepada organisasi ADKASI serta melayani kepentingan anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia?,” tanya Sekjen di hadapan para calon pengurus sebelum membacakan naskah pelantikan.

Pertanyaan itu kemudian disambut dengan jawaban para calon pengurus ADKASI perihal kesediaannya dalam menjalankan berbagai tugas tersebut.

Selain melantik, pada kesempatan itu, Suhajar juga membacakan arahan dari Mendagri yang meliputi sejumlah topik, seperti upaya penanganan Covid-19 oleh pemerintah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan pentingnya penggunaan produk dalam negeri.

Mewakili Mendagri, Suhajar juga menyampaikan selamat kepada para pengurus ADKASI yang telah dilantik.

Dirinya berharap, para pengurus dapat diberikan kemudahan dalam mengemban amanah yang telah diterima tersebut. []

Sektor Kehutanan Ditargetkan Sumbang 60 Persen Penurunan Emisi Karbon

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi hutan (Foto: greeners.co)

Nukilan.id – Pemerintah menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain bisa menyumbang 60 persen penurunan emisi karbon yang ingin dicapai pada 2030.

Pemerintah sudah menetapkan target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Menurut siaran pers dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diterima di Jakarta, pemerintah sudah menyusun rencana operasional untuk meningkatkan penyerapan karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya guna mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.

Rencana tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.168 Tahun 2022 tentang penyerapan bersih karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada 2030 untuk pengendalian perubahan iklim.

“Dengan dasar hukum ini Indonesia akan terus bergerak memenuhi target pengendalian iklim. Kita tidak menunggu janji-janji negara maju, tapi akan terus bekerja untuk kepentingan nasional,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya seperti dilansir antara, Senin (14/3/2022).

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat serapan karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forest and Other Land Uses/FOLU) ditargetkan berimbang atau lebih tinggi dari pada tingkat emisinya.

Peningkatan penyerapan karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya rencananya dilakukan dengan melalui pengelolaan hutan lestari serta tata kelola lingkungan dan karbon.

“Target utama tetap fokus pada upaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Meski tantangannya sangat tidak mudah, namun kita akan terus bekerja meletakkan pondasi pembangunan lingkungan berprinsip sustainability (keberlanjutan),” kata Siti.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia berpegang pada konsep netral karbon dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan dalam lima sampai tujuh tahun terakhir sudah menerapkan tindakan korektif untuk menerapkan konsep tersebut.

Menurut dia, pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium permanen dalam pengelolaan hutan alam primer dan hutan gambut seluas 66 juta hektare, melakukan restorasi dan perbaikan tata air pada lahan gambut seluas 3,4 juta hektare, merehabilitasi daerah aliran sungai, menerapkan pengelolaan hutan lestari pada area seluas 14 juta hektare, dan menjalankan program perhutanan sosial pada area seluas 4,7 juta hektare sampai 2021.

Kawal Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Bangda Tekankan Penyusunan RPD 2023-2026

Penulis
Mirzu
-
0
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar talkshow daring bertema “Pj. Kepala Daerah Jelang Pilkada Serentak 2024”, Senin (14/3/2022). Talkshow ini dilaksanakan dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Bertindak sebagai moderator, Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang menyampaikan, pada tahun 2022 dan 2023 akan ada 272 daerah yang dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Isu-isu terkait keberlanjutan pembangunan daerah selama kekosongan kepala daerah kemudian menjadi salah satu hal yang penting untuk didiskusikan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi terkait isu keberlanjutan pembangunan daerah selama dijabat oleh Pj. Kepala Daerah.

Ia menjelaskan, bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022, telah diamanatkan agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Hal ini merupakan amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Lebih lanjut, RPD akan mempedomani beberapa kebijakan nasional maupun kebijakan di masing-masing daerah, khususnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Setelah ditetapkan, nantinya RPD 2023-2026 akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau dokumen perencanaan tahunan.

Sampai dengan per tanggal 11 Maret 2022, Teguh mengatakan, dari 101 daerah yang habis masa jabatan kepala daerah tahun 2022, terdapat 39 persen daerah yang melaksanakan fasilitasi Rancangan Akhir Penyusunan Dokumen RPD 2023-2026.

Ke depannya, Kemendagri akan terus mendorong dan melakukan asistensi kepada masing-masing daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan RPD. Hal ini mengingat dokumen RPD sangat penting dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai informasi, talkshow tersebut turut dihadiri Penasihat Khusus Apkasi; Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan Direktur FKDH Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri. []

BMKG: Waspada, Aceh Berpotensi Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi Hujan Lebat dan Angin Kencang. (Foto: BNPB)

Nukilan.id – Dari peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, hujan lebat disertai kilat dan angin kencang berpotensi mengguyur wilayah Provinsi Aceh pada Senin (14/3/2022).

Menurut prakiraan BMKG, hujan lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang berpeluang terjadi di bagian wilayah Provinsi Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu.

Tak hanya itu, potensi hujan lebat juga terjadi di DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Bagian wilayah Provinsi Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan juga menghadapi potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

“Hujan lebat bisa menyebabkan bencana alam. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diimbau mewaspadai kemungkinan terjadi bencana banjir dan tanah longsor,” tulis imbauan BMKG, Senin (14/3/2022).

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto sebelumnya mengatakan bahwa bibit siklon tropis 90S yang terbentuk di sekitar Samudera Hindia sebelah selatan Jawa Tengah dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah daerah.

Bibit siklon dengan kecepatan angin maksimum 25 knot (46 km/jam) itu bisa menyebabkan gelombang setinggi 2,5 sampai empat meter di Samudra Hindia selatan Jawa. [inews]

1...1,7761,7771,778...2,396Halaman 1,777 dari 2,396

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id