Beranda blog Halaman 1703

Gajah Mati Tanpa Gading, FJL Desak Polres Aceh Tenggara Usut Tuntas

0
Otopsi gajah mati di Aceh Tenggara.

Nukilan.id – Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh mendesak Kepolisian Resor Aceh Tenggara untuk mengusut tuntas kasus kematian gajah sumatera yang ditemukan mati tanpa gading di Desa Bunbun Indah, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara.

“Kami percaya Polres Aceh Tenggara mampu mengusut tuntas kasus ini seperti yang dilakukan Polres Aceh Timur dan Polres Aceh Jaya,” kata Munandar, Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye FJL Aceh.

Kematian satu individu gajah berjenis kelamin jantan ini diketahui pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh pada Selasa 10 Mei 20222.

Diduga kematiannya tersengat listrik yang dipasangi di perkebunan warga. Pada jarak dua meter dari posisi bangkai gajah liar ditemukan kabel listrik.

Gajah berusia 10 tahun ini diduga mati delapan hari sebelum ditemukan. Didapati rongga pada tempat letaknya gading, ini artinya gading tersebut sudah dilepas dari tubuhnya.

“Hilangnya gading menguatkan dugaan adanya unsur perdagangan bagian tubuh satwa. Polisi harus mengusut kasus ini,” ujar Munandar.

Selanjutnya, Munandar mengatakan kasus kematian gajah sumatera ini terkesan ada unsur kesengajaan sebab ada temuan kabel listrik. Selain itu bangkai gajah ditutupi plastik dan dikubur.

“Warga tidak melaporkan kejadian ini padahal gajah sudah mati sejak 8 hari sebelum ditemukan pihak BKSDA, terkesan seperti adanya indikasi kesengajaan,” tutur Munandar.

Munandar menambahkan kasus kematian gajah sebelumnya terjadi di Aceh timur dan Aceh Jaya. Kepolisiaan di Aceh Timur dan Aceh Jaya berhasil mengungkap kasus tersebut. Pelaku ditangkap dan divonis bersalah.

Keberhasilan polisi di dua kabupaten itu mengungkap kasus menunjukkan kemampuan penyidik cukup baik. “Pengalaman penyidik Polres Aceh Timur dan Aceh Jaya dapat menjadi acuan bagi polres-polres yang lain dalam menangani kasus kematian gajah,” kata Munandar.

Munandar mengatakan FJL Aceh sebagai organisasi jurnalis yang fokus pada isu konservasi akan mengawal proses penegakan hukum kematian gajah di Aceh Tenggara sampai tuntas.

Reporter: Reji

Tak Kunjung Diumumkan, PSI Nilai Sponsor Formula E Gaib

0
Foto udara lintasan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) yang telah diaspal di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Nukilan.id – Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan kejelasan terkait sponsor Formula E. Padahal penyelenggaraan ajang balap mobil bertenaga listrik itu tersisa kurang dari 1 bulan lagi.

Dikarenakan hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak penyelenggara, Anggara pun menyebutkan bahwa kemungkinan sponsor untuk Formula E itu bersifat gaib.

“Sangat tidak logis jika sponsor sampai saat ini logonya belum dipampang. Di mana-mana sponsor itu ditukar dengan eksposur dan promosi, logo pemberi sponsor dipasang di mana-mana,” ucapnya, Rabu (18/5/2022).

“Kalau tinggal kurang dari 3 minggu belum ada logo sponsor, sangat mungkin sponsornya gaib atau tidak nyata,” tambah Anggara.

Anggara juga mengungkapkan bahwa dirinya mengerti jika panitia penyelenggara Formula E sulit mendapatkan sponsor. Pasalnya, ia menilai, perhelatan balapan tersebut merupakan acara yang penuh dengan ketidakjelasan.

“Kami tidak terkejut jika sponsor sulit didapatkan karena sponsor biasanya akan menginvestasikan uangnya ke acara yang jelas seluk beluknya dan memberi keuntungan kembali,” ungkapnya.

“Sedangkan Formula E banyak ketidakjelasan, mulai dari revisi studi kelayakan, jumlah penonton berubah-ubah, sampai mundurnya jadwal penjualan tiket. Sponsor pasti berhitung, layak atau tidak investasi di sini,” tandas Anggara.

Aktivis Dayah Aceh: Gowes Buka Aurat Langgar Qanun Syari’at Islam

0
Aktivis Dayah Aceh, Dr. Teuku Zulkhairi, (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Aktivis Dayah Aceh yang juga Ketua I Rabithah Thaliban Aceh (RTA), Dr. Teuku Zulkhairi mengkritik parade gowes Tour de Aceh Etape yang dibuka Sekda Aceh, Taqwallah.

Pasalnya, sebagaimana foto-foto yang tersebar di media sosial, sebagian peserta gowes terlihat memakai celana pendek. Sehingga memperlihatkan auratnya ke publik.

“Meskipun peserta acara gowes ini datang dari provinsi luar Aceh juga, tapi seharusnya pihak penyelenggara dapat memberikan penjelasan tentang aturan Syari’at Islam di Aceh. Khususnya, dalam hal ini aturan menutup aurat, ” kata Teuku Zulkhairi yang juga akademisi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, kepada Nukilan.id Rabu (18/5/2022).

Teuku Zulkhairi mengatakan, semua pihak seharusnya dapat menghargai aturan-aturan Syari’at Islam di Aceh. Termasuk pihak luar.

Hukum menutup aurat di Aceh bukan hanya untuk perempuan. Tapi lelaki juga berlaku.

Menurut Zulkhairi, sekilas mungkin ini persoalan kecil. Tapi, jika kita membuat ini jadi kebiasaan maka lama kelamaan identitas Aceh sebagai Provinsi yang berlaku Syari’at Islam akan semakin sirna.

“Dan pejabat harus menjadi teladan dalam ketundukan kepada aturan Syari’at Islam dalam hal menutup aurat ini. Tidak salah apabila pejabat kita mengingatkan peserta gowes bahwa Aceh ini Provinsi yang berlaku Syari’at Islam dimana membuka aurat di depan umum adalah hal terlarang,” kata Zulkhairi.

Apalagi, sebagai muslim semestinya kita sudah sangat paham yang mana aurat laki-laki. Jangankan kita katakan aturan Syariat Islam, hal-hal seperti ini sudah diajarkan oleh orang tua kita masing-masing di rumah.

Zulkhairi menambahkan, ada fenomena aneh di Aceh akhir-akhir ini dimana kaum pria semakin gemar memakai celana pendek di depan publik dan sepertinya fenomena ini sangat sulit dihentikan. Aneh karena terjadi paradoks antara Syari’at Islam dengan fenomena di lapangan.

“Jangan-jangan fenomena laki-laki bercelana pendek di depan umum ini sulit dihentikan karena memang sejalan dengan agenda merusak identitas Syari’at Islam di Aceh seperti halnya gowes dengan celana pendek itu?,” Zulkhairi mempertanyakan.

Zulkhairi mengingatkan pihak-pihak terkait untuk betul-betul pro aktif mendukung Syari’at Islam di Aceh sebagai suatu keistimewaan yang dimiliki oleh bangsa Aceh.

Karena Syari’at Islam di Aceh berlaku untuk semuanya. Bukan untuk masyarakat kecil saja sementara yang memiliki jabatan tidak berlaku.

“Kalau kita orang Aceh sendiri tidak mau hargai Syari’at Islam di Aceh, apakah mungkin orang luar akan menghargainya,” ujar Zulkhairi.[]

Jawasir Minta Gubernur Aceh Tunjuk Pj Bupati Simelue yang Faham Daerah

0
Mahasiswa Simeulue, Jawasir

Nukilan.id – Mahasiswa Simeulue, Jawasir meminta Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menunjuk penjabat Bupati Simeulue yang paham kondisi Daerah setempat.

Pasalnya, pengisi masa transisi tersebut merupakan catatan dan sejarah besar bagi Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), disebabkan penjabat kepala daerah akan mengisi kekosongan kepala daerah devinitif selama 2.5 tahun masa jabatan hingga 2024.

Selain usulan dari Daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga menunjuk serta menugaskan jajarannya untuk menyeleksi jejak calon penjabat Bupati yang mengacu pada UU ASN nomor 5 tahun 2021.

Jawasir mengatakan, siapapun yang ditunjuk sebagai Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Simeulue, yang mengerti akan permasalahan, kearifan lokal dan budaya, sehingga bisa membawa Simeulue kearah yang baik pula.

“Kualitas PJ juga menentukan bagi Daerah dan juga mengenal daerah, baik masalah, pontesi, sehingga dapat diperbaiki menjadi lebih baik,” kata Jawasir yang juga Demisioner IPPELMAS itu.

Hal ini diungkapnya, menyusul masa kepemimpinan Bupati Erli Hasim dan Wakil Bupati Afridawati akan berakhir pada 20 Juli 2022 mendatang.

Artinya apa, di sisa masa kurun waktu lebih kurang dua bulan itu, Pemerintah Provinsi agar dapat menempatkan Pelaksana Jabatan (PJ) tersebut ialah Putra Daerah Simeulue.

“Harus Putra Daerah dan juga bukan saja sekedar tahu tapi juga paham dan mengerti yang sedang terjadi,” katanya.

Jawasir juga menilai, terdapat sejumlah persoalan yang diduga besar namun belum terpecahkan di Simeulue saat ini.

Di antaranya, masalah pengangguran, pendidikan, kemiskinan, dan juga masalah kesehatan, serta persoalan pemerintahan yang kerap menjadi sorotan masyarakat termasuk mengenai masalah indikator penempatan sebagai pejabat di Pemerintahan setempat.

Maka dari itu, Jawasir juga berpesan, terkait gonta – ganti pejabat harus disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan dan menilai kelayakan penempatan sesuai dengan keahlian yang sudah di tempuh.

“Contohnya ada pejabat lulusan Hukum tapi ditempatkan di Dinas Komunikasi sedangkan pejabat yang lulusan Komunikasi di tempatkan di bagian Hukum, kan salah jalur ini. Ditambah lagi pejabat yang sedang berprestasi mendapat reward, tetapi ia malah digeser. Hal ini yang membuat kerisihan serta kekhawatiran pejabat lain dalam bekerja, kenapa buat kekhawatiran karena terjadinya rotasi tanpa diduga-duga,” pinta Jawasir yang juga sebagai orator kondang itu.

Di sisi lain, Jawasir juga mengatakan, untuk membangun Pulau Simeulue itu, tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah semata. Akan tetapi, perlu sokongan serta dukungan dari pada DPRK Simeulue, Komponen Masyarakat serta Mahasiswa dan Tokoh pemangku Agama dan Adat.

“Maka dari itu antara Eksekutif, Legislatif serta Mahasiswa dan Tokoh pemangku adat dan agama pun harus memiliki sinergi dalam menentukan kesejahteraan yang merata, tidak boleh sendiri-sendiri loh,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Jawasir, dimasa transisi ini diharapkan tidak terjadi lagi hingga terulang kembali konflik antar sesama pemangku kepentingan di Simeulue.

“Sayang juga masyarakat nya, “akoe ulu da mamekeri ne, sahinggo bingung sia, fetitaya singa diafen, edokne samomang” (Sakit kepala memikirkan, sehingga bingung mereka, entah siapa yang harus diikuti, karena sama saja) ” tutupnya.[]

Burung Dara Terbesar di Dunia Ternyata Ada di Bali

0
Buru dara terbesar di dunia ada di Bali. (Vivi Sanusi/IDZ Creators)

Nukilan.id – Bali enggak cuma pantainya yang menarik untuk didatangi. Di daerah Batubulan, Gianyar wisatawan bisa mengunjungi taman burung terbesar di Indonesia yaitu Bali Bird Park. Tempat ini memiliki koleksi berbagai jenis burung dengan suasana yang sangat asri.

Ada 1.000 ekor burung dari 250 jenis spesies yang berbeda. Asal burung-burung ini juga dari berbagai tempat yang enggak sama. Burung-burung di sini berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, Amerika Selatan, dan Afrika.

Beragam jenis unggas ada di sini mulai beragam jenis macaw, love bird, berbagai jenis merak, ayam hutan. Selain itu, ada juga burung beo dari Afrika yang jago menirukan suara manusia, kasuari dari Papua, dan jungi emas.

Taman ini juga mengoleksi burung dara terbesar di dunia yaitu jenis Victoria Crowned. Burung dara jenis ini unik karena mempunyai mahkota di kepalanya.

Karena konsep hutan hujan tropis agar mirip dengan habitat asli satwa, maka taman seluas 2 hektare ini mendatangkan berbagai tumbuhan tropis dari Australia, Afrika, dan Amerika Selatan.

Burung-burung pun bebas terbang tanpa sangkar karena taman ini mempunyai 60 sangkar besar dan kandang burung besar (aviary) sepanjang 24 meter dan tinggi 13 meter.

Sangkar besar ini bernama The Irian Jaya Aviary berisi 100 ekor burung dari 30 spesies berbeda. Sangkar besar lainnya The Rainforest Aviary panjangnya 65 meter dan tinggi 25 meter berisi 100 ekor burung unik dan langka asal Indonesia.

Selain melihat-lihat koleksi burung, wisatawan juga bisa berfoto bersama burung-burung yang sudah jinak dan bisa menyaksikan atraksi Bird Show. Tiket masuknya s Rp120 ribu, namun sepadan dengan pengalaman dan serunya melihat keindahan satwa di sini. [Indozone]

WALHI Aceh Ingatkan Medco dan BPMA Hormati Putusan Hukum

0
Direktur WALHI Aceh Ahmad Shalihin

Nukilan.id – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh meminta PT Medco E dan P Malaka serta Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) agar menghormati keputusan hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas dugaan perbuatan melawan hukum telah memasang saluran gorong-gorong pembuangan air/cairan kotor/limbah.

Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin mendesak PT Medco E dan P Malaka serta BPMA agar taat hukum dalam pengelolaan gas di Aceh, khususnya blok A Malaka yang terletak di Gampong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur.

“Sehingga perbuatan melawan hukum sebagaimana putusan PN Jakarta Selatan dengan nomor 62/pdt.g/2020/pn.jkt.sel tertanggal 21 Februari 2022 tidak terulang kembali,” kata Ahmad ShalihinShalihin dalam keterangan tertulisnya kepada Nukilan.id Rabu (18/5/2022).

Kendati masih dalam upaya hukum banding, kata Direktur WALHI Aceh yang akrab disapa Om Sol, putusan tersebut menjadi indikator catatan buruk bagi PT Medco E dan P Malaka serta BPMA dalam pengelolaan sumber daya alam gas di Aceh.

Putusan bersalah ini, kata Om Sol, sebelumnya seorang warga setempat bersama empat orang kuasa hukum menggugat PT Medco E dan P Malaka satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (Migas), dan BPMA atas dugaan perbuatan melawan hukum secara sengaja dan terencana.

Yaitu telah memasang saluran gorong-gorong pembuangan air/cairan kotor/limbah dengan diameter kurang lebih 1,5 meter dan menanamnya melintasi bagian bawah. Sehingga ujung pembuangan pipa mengarah langsung ke lahan milik warga yang menyebabkan kerugian materil dan inmateril.

“Atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri  Jakarta Selatan mengabulkan tuntutan tersebut dan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat,” sebutnya.

WALHI Aceh menilai, putusan PN Jakarta Selatan ini menjadi catatan buruk dan lalai dalam melakukan pengawasan pengelolaan Migas di Aceh. Hal ini sebagaimana pelimpahan kewenangan dari satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas), sesuai peraturan pemerintah no 23 tahun 2015.

“Tentunya kasus ini menjadi pintu masuk bagi Gubernur Aceh dan DPRA untuk melakukan evaluasi kinerja BPMA,” jelas Om Sol.

Ia menyebutkan, kasus ini menjadi bukti bahwa BPMA  belum menjalankan tugasnya dengan baik, yang dalam misi utamanya adalah mengedepankan pertumbuhan investasi industri hulu migas yang prospektif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Jika kasus serupa terulang kembali, tidak hanya terdampak terhadap wilayah kelola rakyat sebagai sumber perekonomian warga, juga berdampak serius terhadap lingkungan hidup yang ada dilingkungan izin PT Medco E dan P Malaka. Sehingga akan terjadi kerugian ekologi, dan ini menjadi masalah serius kedepannya.

Oleh karena itu, WALHI Aceh berharap dalam upaya banding di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan akan memberikan putusan dengan memperkuat putusan tingkat pertama serta mengabulkan tuntutan kerugian materil dan inmateril.

Sehingga kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi PT Medco E dan P Malaka, satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas), serta BPMA,” tuturnya.

Dukung Keputusan Presiden, Dr Nasrul Zaman: Sekda Jangan Rangkap Jabatan Gubernur

0
Akademisi USK, Dr. Nasrul Zaman. (Foto: Dok. Pribadi)

Nukilan.id – Pengamat Kebijakan Publik Dr Nasrul Zaman sepakat dan mendukung keputusan presiden agar Sekretaris Daerah Provinsi tidak diberi rangkap jabatan Gubernur, karena dapat membuat pejabat gubernur tidak mampu memberi pelayanan internal administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara baik.

Hal itu–kata Nasrul– sesuai Perpres no. 3 tahun 2018 yang mengatur tentang tugas sekda yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

“Oleh karena itu, memaksakan seorang sekda juga merangkap sebagai pejabat gubernur yang memiliki tugas dan kewajiban yang cukup berat dan luas tersebut dikhawatirkan pada akhirnya pejabat gubernur tidak mampu memberikan pelayanan internal adminsitrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan sukses,” kata Nasrul Zaman di Banda Aceh, Kamis (19/5/2022).

Menurut Nasrul Zaman, jika memaksakan rangkap jabatan maka kewenangan yang sangat besar dan luarbiasa tersebut akan membuat kecenderungan sifat dan sikap koruptif semakin terbuka dan bisa dengan mudah terjadi dan merugikan daerah dan masyarakat masyarakat yang dipimpin.

“Kita berharap Presiden dan Mendagri tidak memaksakan seorang Sekda merangkap sebagai pejabat gubernur, terlebih periode pemilu serentak masih relatif 2 tahun mendatang. Sangatlah bagus apabila sekda dan pejabat gubernur orang yang berbeda, karena akan dapat memberikan harapan pelayanan publik yang terbaik,” demikian Nasrul Zaman. [red]

Migrasi Burung, Tamu Tahunan yang Ditunggu Para Petani

0
MIgrasi Burung. (Foto: Mongabay)

Nukilan.id – Memasuki pekan kedua bulan Mei menjadi peringatan Hari Migrasi Burung Sedunia atau World Migration Bird Day (WMBD) yang tahun ini jatuh pada tanggal 14 Mei 2022. Setiap tahunnya memang burung melakukan migrasi.

Setiap tahun burung melakukan migrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Bukan perjalanan yang biasa tentunya dan sederhana. Dibutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra bagi para burung tersebut.

Migrasi sendiri diperlukan oleh burung untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pakan, tempat yang aman untuk tidur dan bersembunyi, serta tempat untuk kawin dan berkembang biak.

Iklim memainkan peran mendasar dalam menentukan sifat lahan basah dan pergerakan burung. Musim dingin yang panjang memaksa jutaan burung migran yang berkembang biak pergi ke daerah yang lebih hangat di bagian selatan benua.

Misalnya burung pemangsa, agar sampai Indonesia yang berada di ujung selatan Jalur Asia Timur (Eastern Asia Flyway), mereka akan bermigrasi melalui dua koridor. Koridor pertama adalah Koridor Daratan Timur (Eastern Inland Corridor).

Para raptor yang melalui jalur ini akan terbang dari tenggara Siberia melalui timur Tiongkok menuju semenanjung Malaysia, lalu burung ini akan mendarat di Indonesia yaitu Jawa, Bali, dan Lombok.

Sementara Koridor Pasifik (Pacifik Corridor) akan dilalui oleh burung-burung dari timur Rusia yang melewati Kepulauan Jepang dan Taiwan, lalu ke selatan Filipina dan menepi di wilayah Sunda Besar.

Karena letaknya di garis khatulistiwa dengan iklim tropis dan posisinya tepat di tengah belahan bumi utara dan selatan, maka Negara Kepulauan Indonesia sangat strategis menjadi tempat persinggahan penting bagi para migran.

Mengutip dari Mongabay Indonesia, diperkirakan sekitar satu juta individu burung pemangsa ini akan melintasi Koridor Daratan Timur yang panjangnya diperkirakan sekitar tujuh ribu kilometer.

Peneliti burung dari Profauna Indonesia, Made Astuti mengatakan September hingga awal Januari merupakan waktu ideal bagi elang untuk pindah ke belahan bumi selatan. Tujuannya mencari suhu udara yang lebih hangat.

“Di belahan bumi utara saat ini sedang musim dingin atau salju, jadi mereka mencari tempat yang hangat,” ujar Made.

Bermanfaat bagi petani

Dilansir dari Liputan6, pemandangan yang tidak biasa terlihat di Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ratusan burung bangau, seperti menyerbu dan memenuhi area persawahan setempat.

Kawanan burung paruh panjang berwarna putih tersebut nampak mengelilingi dan membuntuti petani. Burung-burung ini seakan tidak takut dengan suara bising yang keluar dari mesin traktor yang sedang membajak sawah.

Kawanan ini sudah lima hari berada di persawahan desa. Burung bertubuh besar ini bermigrasi untuk mencari makan dari balik tanah yang dibajak petani dengan memakan cacing serta serangga seperti jangkrik dan orong-orong.

Petani tak merasa terganggu dengan kehadiran burung bangau. Justru membantu mereka untuk membasmi serangga. Kawanan burung bangau ini akan meninggalkan area persawahan seiring usainya masa tanam padi, lalu mereka akan berpindah.

Sementara itu di Gunung Sega, Bali Timur, ratusan burung pemangsa atau raptor juga sering melintas langit Indonesia. Dari belasan jenis raptor ada 3 jenis yang sering dijumpai, yakni elang sikep madu asia, elang alap china, dan elang nippon.

Elang sikep madu asia sering menyantap larva dalam sarang lebah. Sedangkan elang alap china memangsa satwa lain seperti serangga, reptil, dan pengerat. Elang nippon yang berukuran sedikit lebih besar memangsa mamalia dan reptil kecil.

Migrasi burung pemangsa memberikan dampak positif bagi pengendalian hama tanaman seperti belalang, tikus, hingga bajing. Elang yang melintas di sekitar Pegunungan Biru dan Anjasmoro misalnya, otomatis berhenti untuk istirahat atau mencari makan.

Peristiwa migrasi burung juga menjadi indikator kualitas lingkungan yang masih baik. Pada kepercayaan tradisional Indonesia seperti Dayak dan Baduy Dalam, kedatangan burung-burung migrasi tersebut menandakan proses pergantian musim.

“Orang Badui melihat aktivitas burung-burung migrasi sebagai waktu datangnya musim hujan dan waktu mulai bercocok tanam,” kata Guru Besar Etnobiologi Unpad, Prof Johan Iskandar yang dikutip dari Unpad.

Namun di beberapa wilayah burung-burung migrasi sering ditangkap dan disembelih oleh penduduk. Prof Johan mencatat, di Indramayu misalnya ada 58 jenis burung migrasi yang biasa diburu penduduk.

Padahal menurutnya, bila gencar mempromosikannya sebagai ekowisata, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut juga merasakan manfaatnya. Di satu sisi, kelestarian lingkungan pun bisa tetap terjaga.

Kerusakan habitat

Namun karena hutan yang kelebatannya berkurang akibat ditebang dan alih fungsi lahan, menyebabkan jumlah elang yang bermigrasi mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Pasalnya hutan sangat dibutuhkan sebagai tempat singgah hingga mencari makanan. Menurut Made, beberapa tahun terakhir jumlah predator yang singgah lebih sedikit dan tercatat tinggal 10.000 individu.

Dicatat olehnya kondisi gunung dan bukit di Malang yang makin berkurang tegakan pohonnya, contohnya lahan ini kini telah beralih fungsi menjadi area pertanian, pemukiman, dan villa.

“Ini sangat berpengaruh dan mengancam habitat burung dan satwa lainnya.”

Pendiri sekaligus Ketua Profauna Indonesia, Rosek Nursahid menegaskan karena kerusakan habitat elang di Jawa Timur sangat berpengaruh terhadap migrasi serta populasi elang lokal.

Dijelaskannya karena hutan dan gunung yang sebagian sudah gundul dan beralih menjadi ladang. Akibatnya, masyarakat sudah mulai sulit melihat elang yang dahulunya sering dijumpai dalam beberapa tahun terakhir.

Padahal bagi Rosek, migrasi ribuan elang seharusnya dapat dimanfaatkan secara ekonomi maupun ekologi, khususnya untuk menjaring wisatawan minat khusus. Namun, hal ini harus diikuti upaya untuk melestarikan hutan dari penebangan liar dan kebakaran.

Fransisca Noni dari Burung Nusantara berpendapat sebagai wilayah penting dari persinggahan burung, pembangunan di Indonesia seharusnya tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi semata.

Karena, jelas Noni bila wilayah persinggahan burung berupa hutan maupun lahan basah hilang, maka secara nyata akan menghancurkan pula kehidupan dari para burung migran tersebut.

“Pembangunan harus dilakukan, namun teknologi ramah burung dan ramah satwa liar harus diciptakan yang merupakan tantangan kita bersama mewujudkannya,” jelas Noni. [GNFI]

4 Orangutan Dilepasliarkan di TN Bukit Baka Bukit Raya Kalteng

0
Dua orangutan borneo terlihat menjalani harinya setelah dilepasliarkan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kalimantan Tengah. Foto: Indrayana/BOS

Nukilan.id – Empat individu orangutan borneo dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng, dilepasliarkan ke kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Rabu, 18 Mei 2022.

Orangutan tersebut, dua jantan dan dua betina, telah menuntaskan proses rehabilitasi panjang di Pusat Rehabilitasi Orangutan Yayasan BOS di Nyaru Menteng. Kegiatan ini merupakan pelepasliaran orangutan yang pertama kali dilakukan di tahun 2022, menurut keterangan Ketua Pengurus Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) Jamartin Sihite.

“Yayasan BOS sangat senang bisa kembali melepasliarkan orangutan yang telah melewati masa rehabilitasi panjang serta siap hidup di hutan sekaligus memperingati hari Kebangkitan Nasional dan Hari Keanekaragaman Hayati,” kata Jamartin dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Mei 2022.

Hari Kebangkitan Nasional dan Keanekaragaman Hayati jatuh pada 22 Mei 2022.

Keempat orangutan yang dilepasliarkan hari ini telah menjalani tahapan akhir dari proses rehabilitasi di pulau pra-pelepasliaran di gugusan Pulau Salat, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Pulau pra-pelepasliaran ini adalah habitat semi liar untuk menampung orangutan yang telah menyelesaikan tahap rehabilitasi di Sekolah Hutan. Di sini, para orangutan mempraktikkan semua keterampilan yang dipelajari sebelumnya untuk bekal menyintas di alam liar.

“Kita manusia sangat bergantung pada satwa liar dan sumber daya berbasis keanekaragaman hayati untuk memenuhi semua kebutuhan kita, baik sebagai sumber mata pencaharian dan peluang ekonomi. Di hari peringatan Kebangkitan Nasional dan Keanekaragaman Hayati ini, mari kita berkomitmen untuk mengatasi banyak ancaman yang dihadapi satwa liar dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan,” tutur Jamartin.

Aktivitas tersebut dilakukan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, serta sejumlah pihak lainnya. Pelepasliaran orangutan hasil proses rehabilitasi ini adalah perwujudan upaya perlindungan dan pelestarian orangutan di Kalimantan.

Nur Patria Kurniawan, Kepala BKSDA Kalimantan Tengah mengatakan: “Upaya pelestarian ini perlu didukung semua orang. BKSDA Kalimantan Tengah bertanggung jawab dalam setiap upaya penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran orangutan yang sistematis.”

“Kami juga menghimbau peran serta masyarakat untuk terlibat aktif melindungi orangutan dan habitatnya. Orangutan memiliki peran yang sangat penting, dan fungsi ini akan maksimal jika mereka tinggal di hutan. Bersama mari kita menjaga satwa liar yang dilindungi serta menjaga hutan dan seisinya demi masa depan anak cucu kita.”

Menurut Plt. Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Sadtata Noor Adirahmanta, kerja sama tersebut telah melepasliarkan 186 orangutan sejak 2016, termasuk empat individu yang dilepaskan hari ini. Tidak hanya itu, tercatat empat kelahiran alami di taman nasional tersebut sejak pelepasliaran pertama kali dilakukan.

“Bersama dengan para pemangku kepentingan, kami akan terus berupaya menjaga keberadaan orangutan Kalimantan, yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga kualitas hutan dan keutuhan ekosistem,” ujar Sadtata. [Betahita]

Pangdam IM Resmikan Venue Olahraga Gantole dan Paralayang di Aceh

0

Nukilan.id – Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Mohamad Hasan secara resmi membuka dan mencanangkan pembangunan Venue Olahraga Gantole dan Paralayang di Puncak Bukit Merah Putih Burtemun Kabupaten Bener Meriah. Rabu (18/05/2022).

Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan Danlanud SIM Kolonel Pnb Henri Ahmad Badawi, M.Han., sebagai Ketua FASI Provinsi Aceh yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pangdam IM atas pencanangan venue gantole dan paralayang di Bener Meriah yang nantinya dapat digunakan Provinsi Aceh sebagai kehormatan menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan PON 2024 mendatang.

Sementara itu Wakil Bupati Bener Meriah Bpk Dailami juga mengucapkan terima kasih kepada Pangdam IM yang sudah mendukung penuh program Pemda Bener Meriah dan FASI untuk pencanangan venue gantole dan paralayang ini. “Saya berharap kepada rekan-rekan FASI agar menjaga dan merawat fasilitas latihan ini, karena Bukit Merah Putih ini sebagai bentuk cinta kita terhadap merah putih atau NKRI”, ucapnya.

Acara peresmian venue olahraga gantole dan paralayang ini ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian oleh Pangdam IM yang disaksikan seluruh tamu undangan, dilanjutkan dengan peluncuran atlit eksibisi gantole dan paralayang dari Bener Meriah dan Sumatra Barat dari ketinggian Bukit Merah Putih tersebut dengan dua titik pendaratan yakni di Kopi Bale Radelong dan halaman Masjid Babussalam Bener meriah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Daelami Wakil Bupati Bener Meriah, Ir. Nurisman Kadis Pertanian Bener Meriah, Irwansyah Kadis Pariwisata Bener Meriah, Darwin Anggota DPRK Bener Meriah, para Pejabat Utama Kodam IM, seluruh Dansat jajaran Kodam IM, Ibu Ketua Persit KCK PD Iskandar Muda beserta Pengurus, anggota Basarnas, serta dari tim atlit gantole dan paralayang.