Beranda blog Halaman 1579

Gelar Forum Bisnis di Medan, DPMPTSP Aceh Jamin Kenyamanan Investasi

Penulis
nukil
-
0

Banda Aceh – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menggelar Aceh Business Forum di Hotel JW Marriot, Medan, Sumatera Utara, Rabu (24/8). Pelaku usaha asal Aceh di Sumatera Utara meminta Pemerintah Aceh menjamin kenyamanan bagi pengusaha yang ingin berinvestasi di Aceh. Permintaan itu disampaikan Riza Mutiara selaku salah satu narasumber pada forum tersebut.

Menurut Riza, perlu ada penyederhanaan regulasi berinvestasi, seperti persyaratan izin lingkungan. Riza meminta izin lingkungan pada suatu rangkaian kegiatan usaha dan dalam satu hamparan kawasan seyogyanya disederhanakan. Misalnya, dalam industri kelapa sawit, ada beberapa kegitan yang meliputi pengolahan sawit menjadi CPO serta beberapa produk turunan lainnya. Seharusnya izin lingkungan cukup satu saja untuk beberapa jenis usaha.

Ia juga menilai regulasi yang berlaku saat ini, pelaku usaha ditawarkan izin penggunaan lahan tapi mekanisme tersebut tidak bankkeble. Izin lokasi tidak bisa dijadikan jaminan di bank, sehingga menyulitkan pengusaha untuk mendapatkan modal usaha untuk berinvestasi di dalam kawasan seperti di KIA Ladong dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Selain itu, Riza Mutiara mengajak semua pihak untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi petani. Contonya pada petani kopi, yang mendapatkan hasil penjualanan biji kopi green bean sebesar 31.000 per kilo, sementara hasil yang lebih besar diperoleh oleh ekspotir. Keuntungan eksportir bisa mencapai RP 110.000 per kilo. Gap pendapatan yang begitu besar ini sejatinya dapat diatasi dengan sistem resi gudang.

“Apabila resi gudang sudah ada di Aceh, gap antara pendapatan petani dan pengusaha dapat diperkecil. Di samping itu, dengan resi gudang petani dapat memanfaatkan hasil tani sebagai jaminan di bank,” tuturnya.

Sementara itu Pelaksana Harian (Plh) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marzuki, SH menjelaskan pihaknya berkomitmen dalam menjamin kenyamanan investasi bagi semua pelaku usaha di Aceh.

Menurutnya, penyederhanaan izin lingkungan dapat dilakukan jika usaha tersebut terletak di kawasan industri seperti KIA Ladong, KEK Arun Lhokseumawe dengan syarat kegiatan usahanya atas nama satu perusahaan yang sama.

Tambahnya lagi, iklim investasi Aceh semakin baik, dan perhatian yang diberikan oleh Penjabat Gubernur Aceh sangat concerned dengan investasi.

“Hal ini nyata beliau lakukan dengan melakukan kunjungan ke kementerian terkait investasi, serta menuntaskan beberapa persoalan lainnya terkait investasi,” jelas Marzuki.

Menurutnya, kepercayaan investor kepada Aceh semakin membaik, ini tergambar dari realiasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Aceh yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai daerah otonomi khusus, Aceh memiliki kewenangan spesial, salah satunya pada sektor pertambangan, perikanan dan pengembangan kawasan ekonomi.

Acara Aceh Business Forum 2022 dipandu oleh moderator Saifullah Abdulgani berlansung dengan dinamis dan suasana penuh keabraban. Kegiatan dihadiri oleh beberapa perwakilan negara sahabat, termasuk Konsulat Jenderal (Konjen) Malaysia, Singapura, Jepang, Turki, Belanda, Amerika Serikat, Tiongkok di Medan serta beberapa pengusaha yang bergabung dalam Aceh Sepakat, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Sumut, Kadin Aceh dan Sumut serta para pelaku usaha lainnya.

Polemik Hukum Adat, USK Gelar Simposium Nasional

Penulis
nukil
-
0

Banda Aceh, 25 Agustus 2022 – Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat USK menggelar simposium nasional dengan tajuk “Dilema Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”.

Kegiatan simposium nasional yang dilaksanakan mulai dari 25–26 Agustus 2022 ini dibuka oleh PJ Gubernur Aceh yang diwakili oleh Staf Ahli Pemerintah Aceh bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Bukhari, MM. di Gedung Moot Court Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Selain itu, turut hadir pula Keynote Speaker dari Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Agraria Masyarakat Adat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr Yagus Suryadi yang memberikan materi awal dari Simposium Nasional ini.

Dalam kata sambutannya Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Marwan, mengatakan simposium nasional ini penting dalam mendefinisikan kembali keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Melihat keberadaan hukum adat ini, masyarakat sudah ada jauh sebelum lahirnya Indonesia. Namun, bagaimana memasukkannya ke dalam hukum nasional masih menghadapi banyak kendala dalam pembangunan.

Pemateri yang khusus diundang dalam simposium ini diisi para tokoh terkait, diantaranya Dr. Rikardo Simarmata (pakar adat dari Universitas Gadjah Mada), Prof. Dr. Kurniawarman S.H. M.H. (pakar hukum Agraria dari Universitas Andalas), Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid M.A. (pakar sosiologi pedesaan USK). Berikutnya Dr. M. Adli Abdullah (Kementerian Agraria dan Tata Ruang), A. Hanan S.P. M.M.(Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Yustina Ogoney (perwakilan perempuan adat Suku Moskona Papua Barat), Dr.M. Gaussyah S.H. M.H. (pakar hukum tata negara USK). Kemudian Tgk. Mukim Ilyas (Mukim Beungga, Tangse, Pidie, Aceh), Agung Wibowo (Perkumpulan Huma), Rizki Januar (WRI), dan Zulfikar Arma (JKMA). Hasil kajian ini akan disampaikan oleh Dr. Teuku Muttaqin Mansur M.H.selaku perwakilan dari Pusat Studi.

Dr. Sulaiman Tripa selaku ketua panitia pelaksanaan Simposium mengatakan kegiatan ini didukung oleh sejumlah lembaga mitra yang selama ini melaksanakan pendampingan di Aceh. Masing-masing mitra membantu kebutuhan kegiatan secara gotong royong. Bahkan panitia berkomunikasi dengan semua pihak sejak awal dari perencanaan kegiatan. Ada World Resource Institute (WRI) Indonesia yang selama ini mendampingi masyarakat di Aceh. Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) yang fokus pada isu kehutanan dan hutan Leuser. Selain itu ada Perkumpulan HuMa Jakarta yang selama ini konsen dengan masyarakat adat. Di Aceh sendiri ada Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, termasuk Geuthee Institute dan Bandar Bandar Publishing.

LPKA Dukung Eksplorasi Blok Andaman I, II dan III 

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Koordinator Lembaga Pengawal Kebijakan Publik (LPKA) Muhammad Khaidir menyatakan mendukung Blok Andaman I, II dan III di eksplorasi oleh Harbour Energy Company.

“Dukungan kita hari ini mempunyai alasan yang kuat, bahwa Aceh siap untuk melakukan kegiatan tersebut. SDM Aceh mendukung, hari ini aceh sangat berharap di eksplorasi, dimana aceh salah satu daerah termiskin di Sumatera, dengan penemuan cadangan minyak dan gas Blok andaman dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat aceh, bukan cuma itu, putra – putri aceh mendapatkan pekerjaan, sehingga perekonomian rakyat aceh meningkat tajam, dan lebel miskin menurun drastis” tegas Khaidir dalam keterangannya kepada Nukilan, Kamis (25/8/2022).

Kemudian kita juga memastikan kelancaran proses pelaksanaan Eksplorasi blok tersebut, memang ini merupakan harapan yang kita tunggu tunggu, karena ini merupakan kesempatan terbesar bagi putra putri aceh untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan lanjutan dalam bidang migas, sehingga putra putri aceh kelak mendapatkan keuntungan besar dengan kehadiran blok tersebut di aceh.

Beberapa pihak pemangku kepentingan juga berharap penemuan tersebut bisa membawa Aceh mandiri secara ekonomi dan mampu meningkat sumber daya manusia, agar taraf kesejahteraan masyarakat Aceh meningkat.

Maka dengan ini LPKA mengajak seluruh masyarakat Provinsi Aceh untuk bersama-sama mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah, yang akan Melakukan Eksplorasi minyak Blok Andaman I, II, dan III di Provinsi Aceh dengan aman, dan lancar. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan investasi di Provinsi Aceh.

5 Santri Dayah Terseret Arus Sungai Brayeun Aceh Besar, 1 Orang Selamat

Penulis
Mirzu
-
0
Wisata Brayeun, Leupung, Aceh Besar. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Lima santri Dayah Raudhatul Qur’an Al-aziziah terseret arus sungai di wisata Brayeun Desa Meunasah Masjid, Kecamatan Leupung, Aceh Besar, Kamis (25/8/2022).

Kelima korban tersebut yaitu, Fakhrulrazi (20), Darazatul Aulia (17), M Reza Asri (18) dan Ahmadal Hadi (17). Sedangkan Saiful Amani (23) sempat diselamatkan oleh warga setempat.

Pimpinan Dayah Raudhatul Qur’an Al-aziziah, Tgk Salman saat dikonfirmasi Nukilan.id membenarkan peristiwa tersebut.

“Iya betul, saya sedang dilokasi saat ini melakukan pencarian terhadap 4 orang yang terseret arus sungai,” katanya.

Ia mengatakan, dirinya bersama rombongan santri ke wisata brayeun dalam agenda liburan.

“Korban terseret arus karena hujan deras dan munculnya air bah secara tiba-tiba yang menyeret lima korban tersebut. Namun satu korban sempat diselamatkan warga,” tuturnya.

Reporter: Reji

Zarwatun Niam Apresiasi Teuku Riefky Harsya Bantu Alat Pertanian di Aceh Besar

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Teuku Riefky Harsya telah sukses menyalurkan 7 unit alat pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Aceh Besar, Selasa (23/8/2022).

Alat pertanian yang diserahkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu berupa traktor roda empat, hand traktor pompa air dan handsprayer.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRK Aceh Besar Fraksi Partai Demokrat, Zarwatun Niam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Teuku Riefky Harsya yang setiap tahun terus membantu alat pertanian untuk petani di Aceh, khusunya Aceh Besar.

Menurutnya bantuan ini dapat memberikan keuntungan dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian dan efisiensi usaha tani di Kabupaten Aceh Besar.

“Bantuan ini juga dapat mengatasi masalah tenaga kerja pertanian dan waktu kegiatan pertanian lebih efisien,” ujar Niam yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Besar itu.

Karenanya, Politisi Muda Partai Demokrat ini berharap semoga bantuan-bantuan alat pertanian seperti ini bisa lebih banyak lagi, agar produktivitas hasil pertanian masyarakat di Aceh Besar bisa lebih meningkat dan petani sejahtera. [Wanda]

Audiensi dengan Kajati Aceh, MaTA dan ICW Bahas Tren Penindakan Kasus Korupsi

Penulis
Mirzu
-
0
MaTA dan ICW saat melakukan audiensi dengan Kajati Aceh, Bambang Bachtiar, Kamis (25/8/2022). Foto: Ist.

Nukilan.id – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh pada Kamis (25/8/2022) pagi.

Audiensi tersebut diterima oleh Kepala Kejati Aceh, Bambang Bachtiar, Asintel, Aspidsus, Koordinator dan Penkum.

Dalam kesempatan tersebut, MaTA dan ICW menyampaikan dan berdiskusi mengenai hasil monitoring/pemantauan terhadap trend penindakan kasus korupsi di Aceh tahun 2021 dan kuartal pertama tahun 2022 (Januari-April) yang ditangani oleh jajaran Kejaksaan.

Dalam Kesempatan tersebut selain mempresentasikan temuan dan trend kasus korupsi di Aceh, Koordinator MaTA , Alfian memberikan rekomendasi kepada Kejati Aceh untuk memaksimalkan fungsi pencegahan dan penindakan.

“Aspek pencegahan sangat penting dilakukan, yang dimulai dari tahapan perencanaan sehingga langkah-langkah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi bisa lebih optimal,” ujar Alfian.

Selain itu, MaTA juga memberikan beberapa catatan kasus mangkrak (bahan persentase) yang belum ada kepastian hukum yang ditangani oleh Kejati Aceh.

Karena itu, MaTA mendorong Kejati Aceh untuk transparan dan memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang ditangani, karena itu akan menjadi salah satu aspek penilaian dari masyarakat Aceh itu sendiri terhadap kinerja Kejati Aceh.

Perwakilan dari ICW, Tibiko menyampaikan catatan dan capaian kinerja aparat penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus korupsi tahun 2021 dan kuartal pertama tahun 2022.

“Meskipun masih jauh dari target, Kami melihat baik di Aceh maupun nasional kinerja kejaksaan sedikit lebih baik dari APH yang lain dalam penindakan kasus korupsi. Sebab itu harapannya kinerja kejaksaaan kedepannya bisa lebih ditingkatkan,” tutur Tibiko.

Sementara itu, Kepala Kejati Aceh, Bambang Bachtiar menyambut baik catatan dan rekomendasi yang diberikan MaTA dan ICW. Ia berharap sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat sipil terus terjalin.

Kepala Kejati Aceh juga berharap kontrol sosial dari masyarakat sipil tidak hanya di tahapan penyidikan akan tetapi sampai ketahapan putusan pengadilan. []

Presiden Persiraja Banda Aceh Minta Pemain Jaga Aurat saat Berlaga di Liga 2

Penulis
Mirzu
-
0
Presiden Persiraja Banda Aceh Zulfikar Syahbuddin, (Foto: Nukilan/Wanda)

Nukilan.id – Presiden Persiraja Banda Aceh mengimbau kepada para pemain laskar rencong untuk tetap menjaga aurat dan mengikuti syariat islam saat bermain di Liga 2 musim 2022/2023.

“Para pemain persiraja akan terus kita arahkan untuk memakai legging dan menjaga aurat saat bertanding,” ucap Presiden Persiraja Zulfikar Syahbuddin, Rabu (24/8/2022).

Baca Juga: Persiraja Banda Aceh Resmi Bermain di Liga 2 Musim 2022/2023

Zulfikar juga menegaskan kepada pemain untuk tidak melanggar ketentuan Syariat Islam.

“Jangan bermaksiat kepada Allah, jangan berzina, jangan berjudi dan jaga shalat 5 waktu,” tegasnya.

Lebih lanjut kata Zulfikar, pihaknya akan menambahkan tagline “Berjaya dan Bermartabat” dan “Aku Cinta Persiraja” pada jersey Persiraja Banda Aceh.

“Kita akan cetak moto atau tagline di baju persiraja. Dengan kata-kata berjaya dan bermartabat kemudian aku cinta persiraja,” ujar Zulfikar yang juga seorang pengusaha.

Baca Juga: Persiraja Banda Aceh Mulai Seleksi Pemain, 22 Orang Dinyatakan Lolos ke Tahap II

Ia meminta kepada masyarakat agar mendoakan dan mendukung Persiraja Banda Aceh yang akan berlaga perdana melawan PSMS Medan pada 5 September mendatang.

“Mohon dukungan doa dari masyarakat, kita juga mendoakan sama-sama agar marwah persiraja lantak lanju di kembalikan Allah sebagaimana sebelumnya,” pungkasnya.

Reporter: Reji

Tiga Peserta UTU ikut Musyawarah Nasional PPLPI di Palembang

Penulis
Mirzu
-
0
Foto: Ist

Nukilan.id – Persatuan Pranata Laboratorium Pendidikan Indonesia (PPLPI) menggelar musyawarah nasional ke – III di kota Palembang Sumatera Selatan, 23 s/d 25 Agustus 2022.

Kegiatan tersebut di ikuti oleh masing² satuan kerja (Satker) yang ada disetiap Perguruan Tinggi baik PTN maupun PTS yang ada diseluruh Indonesia.

Dari informasi yang didapat, institusi pendidikan setingkat SLTA pun yang memiliki jabatan fungsional PLP mengikuti acara tersebut, berarti kegiatan ini dipandang sangat urgen kemanfatanya dlm pengelolaan laboratorium pendidikan Diperkirakan yg ikut dan menjadi peserta pada kegiatan itu kurang lebih lima ratus orang.

Di perhelatan kegiatan empat tahunan tersebut, Universitas Teuku Umar ikut berpartisipasi dengan mengirim tiga utusan peserta jabatan fungsional laboratorium pendidikan yaitu : Azwar, M.PH dari Lab. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Muhammad Yunus, S.H., M.H dari Lab Fisip & Ir. Khairilsyah dari Lab Fkultas Pertanian.

Diisela² kegiatan Munas tersebut juga diselenggarakan workshop & pelatihan mengenai kalibrasi alat.

Menurut ketua PPLPI Universitas Teuku Umar Azwar, M.PH kegiatan tersebut amat penting untuk diikuti oleh segenap PLP, ada banyak hal yang dibahas dalam forum nasional itu, baik internal maupun eksternal sekaligus akan merekomendasikan kepada pemerintah dlm hal ini Kementrian terkait mengenai jabatan fungsional PLP yang ada dilingkup perguruan tinggi.

Disamping itu, kegiatan dimaksud juga dalam rangka meningkatkan penguatan kapasitas dlm memenege Laboratorium pendidikan di perguruan tinggi. [Wanda]

Nourman Hidayat: Bimtek Bireuen Telah Melukai Hati Masyarakat

Penulis
Mirzu
-
0
Pengacara Nourman (Foto: Ist.)

Nukilan.id – Kegiatan Bimtek yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen semakin mendapat sorotan publik. Advokat sekaligus pengamat kebijakan publik Aceh Nourman Hidayat menilai penyelenggaraan kegiatan ini akibat kurangnya empati Pemerintah yang akhirnya menjadi polemik yang luas.

“Kegiatan dengan nilai fantastis apalagi dengan menggunakan anggaran dana Gampong ini melukai hati masyarakat. Terlebih lagi pasca pandemi dimana masyarakat masih memerlukan recovery ekonomi yang tepat sasaran khususnya pembangunan Ekonomi berbasis kampong,” kata Nourman.

“Harusnya disorot juga seberapa besar nilai partisipasi pemerintah dalam membina UMKM di sana. Seberapa besar manfaat apabila anggaran itu dijadikan katalisator pembangunan ekonomi,” tambahnya.

Menurut Nourman, tidak ada yang salah dengan bimtek. Justru itu akan menjadi penguat konsep pembangunan dengan peningkatan SDM. Hanya saja, publik tidak bisa menerima begitu saja saat penganggaran diluar akal sehat dan dicurigai ada pihak pihak lain yang memanfaatkan untuk meraup keuntungan besar dari kegiatan ini.
Kecurigaan publik sangat beralasan dan karenanya harus mendapat atensi dari aparat penegak hukum.

“Penting kiranya aparat penegak hukum masuk dalam perkara ini dengan memegang teguh asas praduga tak bersalah . Karena tidak semua yang dicurigai adalah pelanggaran. Dan tidak semua yang didiamkan adalah aman secara hukum. Keuchik tidak paham soal penganggaran itu. Wewenang kegiatan ada di kabupaten,” kata Nourman.

Menurut Nourman pemeriksaan dan penelusuran tertib anggaran adalah pintu masuk pertama dalam proses penegakan hukum, setelah itu masuk ke detail kegiatan.

Nourman juga mengingatkan agar masuknya aparat penegak hukum tidak malah menimbulkan masalah baru. Penegakan hukum murni untuk kebaikan masyarakat.

Seharusnya, kegiatan ini harus menjadi karya monumental bagi gerakan pembangunan ekonomi masyarakat gampong tanpa meninggalkan aspek lain yaitu efisiensi anggaran dan menutup celah penyalahgunaan anggaran.

Menurut Nourman, sangat wajar publik mencurigai pengganggaran kegiatan ini. Kecurigaan ini berimplikasi pada kepada terhambatnya penyelenggara pemerintahan baik kabupaten Bireuen maupun pemerintahan Terkecil yaitu Gampong.

Perlu kiranya dicermati dan diperiksa apakah prosedur penganggaran sudah benar, apakah sudah sesuai rencana jangka panjang, apakah ketersediaan anggaran sudah terpenuhi.

Nourman menyayangkan fungsi pengawasan baik legislatif maupun eksekutif sendiri terkait pengganggaran kegiatan ini. []

Pemerintah Siap Jadikan Aceh Sebagai Salah Satu Tujuan Utama Investasi

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Pemerintah Aceh menyatakan siap untuk menjadikan Aceh yang berjuluk Serambi Mekkah sebagai salah satu tujuan utama investasi di Indonesia.

“Saya menjamin Aceh siap menghadirkan iklim investasi yang kondusif karena stabilitas politik di Aceh kini sangat baik,” ujar Asisten II Sekda Aceh, Ir. Mawardi, dalam acara Aceh Bussiness Forum 2022, di Medan Sumatera Utara, Rabu 24 Agustus 2022.

Kegiatan Aceh Bussiness Forum diikuti para Konsul Jenderal Negara Malaysia, Jepang, India, Cina, Singapura, Amerika, Turki, Jerman, Belanda, Sri Lanka, dan Denmark. Hadir juga Direktur Australia Center, Pimpinan KADIN Aceh dan KADIN Sumatera Utara, Pimpinan Aceh Sepakat, para Pimpinan perusahaan, Perbankan, Asosiasi Pengusaha, dan para Investor Potensial.

Mawardi mengatakan, salah satu bukti iklim kondusif di Aceh adalah Survei Kementerian Dalam Negeri beberapa tahun lalu, di mana Banda Aceh sebagai daerah teraman di Indonesia, karena tidak pernah terjadi konflik sosial berbasis SARA.

“Demi meningkatkan kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi investor, Pemerintah Aceh tidak berhenti meningkatkan mutu peraturan daerah atau qanun yang ramah investasi,” kata Mawardi.

Pemerintah Aceh ujar Mawardi, telah mengajukan Rancangan Qanun Insentif Daerah untuk meningkatkan jumlah investasi baru.

Sementara sebagai dasar percepatan pengembangan investasi di Aceh, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe.

KEK ini menawarkan area strategis seluas 2.622 hektare yang terletak di pintu masuk utara Selat Malaka, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Utara.

Mawardi menyebutkan, sedikitnya ada empat sektor prioritas investasi di Aceh. Empat sektor itu meliputi agroindustri, infrastruktur dan energi, pengembangan pariwisata, serta pengembangan kawasan.

Agroindustri merupakan sektor strategis yang didukung sumber daya alam cukup besar, salah satunya sawit. Aceh kini menjadi salah satu produsen sawit terbesar di Indonesia. Tahun lalu, lebih dari 1,9 juta ton CPO dihasilkan dari perkebunan sawit milik perusahaan dan masyarakat.

“Saat ini Aceh memiliki 45 perusahaan CPO, dan untuk itu kami mengundang para investornya membangun hilirisasi industri sawit,” kata Mawardi.

Selain itu, Aceh juga dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik dunia, dengan varian Robusta dan Arabika.

Dataran Tinggi Gayo menjadi pusat kawasan penghasil kopi Gayo Arabika yang ditanam organik oleh petani sehingga tidak merusak lingkungan. Tahun 2016 lalu, lebih dari 9.595 ton biji kopi diekspor ke 23 negara, sebagian besar di Eropa.

Untuk Industri pariwisata, Aceh juga telah berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh setiap tahun. Aceh memiliki atraksi wisata bawah laut yang indah dan telah menarik minat banyak penyelam dari seluruh dunia.

Atraksi bawah laut ini tersebar dari Sabang, Simeulue, hingga Pulau Banyak. Pemerintah Aceh juga mengundang investor membangun hotel dan infrastruktur di destinasi wisata potensial tersebut.

Pemerintah Aceh kata Mawardi, telah membentuk Tim Task Force Satgas Percepatan Investasi untuk membantu mengatasi hambatan layanan investasi.

Tim ini dibentuk untuk memastikan keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan penanaman modal dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi pengusaha.

Penanganan hambatan investasi dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh instansi terkait, sosialisasi, monitoring dan evaluasi secara berkala.

Berbagai inovasi juga telah diterapkan di lingkungan DPMPTSP Aceh. Sistem pengaduan dan layanan perizinan e-klinik serta layanan informasi potensi dan proyek investasi dapat diakses di www.investaceh.id.

“Kami berharap fasilitas tersebut semakin mempermudah calon investor membangun bisnis mereka di Aceh, serta memberikan layanan yang lebih cepat, mudah dan efektif,” kata Mawardi. []

1...1,5781,5791,580...2,408Halaman 1,579 dari 2,408

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id